Gereja Katedral Jakarta, sumber: Kabarrakyat.co

Cegah Aksi Sweeping, Polri Gandeng NU dan Anshor Amankan Natal

Jakarta, ICRP – Menjelang hari raya natal, Polri antisipasi sweeping illegal dengan menggandeng Nahdlatul Ulama dan Anshor. Langkah ini diambil Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengawal pelaksanaan perayaan natal dan tahun baru secara optimal.

Kapolri juga akan melakukan pendataan terhadap kelompok-kelompok yang selama ini kerap atau pernah terlibat dalam aksi sweeping menjelang natal.

“Kami akan melakukan langkah pendekatan dulu pada mereka. Apapun ini adalah hari besar, hari besar umat Islam kita rayakan, hari besar agama lain juga kita rayakan,” kata Tito di Rupatama, Mabes Polri, Rabu (29/11/2017).

Selain bekerja sama dengan kelompok NU dan Anshor, Polri juga akan bekerja sama dengan pihak TNI. pihaknya akan segera melakukan rapat koordinasi dengan satgas pangan guna menjaga kestabilan harga jelang hari raya Natal dan tahun baru. Antisipasi dipusatkan pada tiga hal meliputi, operasi Satgas Pangan, pengaturan lalu lintas dan pengamanan dari serangan teroris.

Pada perayaan Natal tahun lalu terjadi aksi sweeping yang dilakukan kelompok tertentu terhadap atribut-atribut natal. Aksi sweeping dipicu keluarnya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan pernik-pernik Natal oleh umat Islam.

 

Ketua BNPT, Suhardi Alius, Sumber: Merdeka.com

Tidak Terduga, Ternyata 5 Daerah Ini Punya Potensi Radikal Tinggi

Jakarta, ICRP – Badan Nasional Penaggulangan Terorisme (BNPT) baru-baru ini meluncurkan sebuah hasil survei yang mencengangkan. Survei yang dilakukan BNPT dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 32 provinsi tersebut mengungkapkan ada lima daerah yang berpotensi menjadi basis radikalisme di Indonesia.

”Ada lima daerah yang tidak kita duga sebelumnya, ternyata potensi radikalnya cukup tinggi,” kata Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius saat membuka seminar hasil survei nasional daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme di 32 provinsi di Indonesia 2017, di Jakarta, kemarin.

Kelima daerah itu, yakni Bengkulu, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Kalimantan Utara. Suhardi menegaskan survei nasional ini menguji beberapa variabel yang bisa dijadikan sebagai daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme, baik dalam dimensi pemahaman, sikap, maupun tindakan. Variabel-variabel tersebut yaitu kepercayaan terhadap hukum, kesejahteraan, pertahanan dan keamanan, keadilan, kebebasan, profil keagamaan, serta kearifan lokal.

Dia menjelaskan, dari hasil survei yang melibatkan sebanyak 9.600 responden ini, terlihat sudah cukup memprihatinkan. Apalagi angka yang perlu di waspadai, yaitu angka 58 dari rentang 0-100.

”Artinya, memang paham (radikal) itu dengan seiring kemajuan teknologi informasi digital yang luar biasa, ternyata banyak sekali pengaruhnya. Dan itu banyak sekali variabelnya. Oleh sebab itu, de ngan melihat data hasil survei kita butuh peran serta dari 34 kementerian/lembaga terkait,” jelasnya.

Foto lansekap Ibu Kota dengan latar depan Tugu Monas, Jakarta Pusat, Selasa (14/11). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan akan mengubah pergub terkait larangan kegiatan keagamaan di Monas. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Anis Baswedan Buka Kembali Monas untuk Kegiatan Agama

Jakarta, ICRP – Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan, membuka kembali pemanfaatan Monumen Nasional untuk kegiatan keagamaan. Tidak tanggung-tanggung, Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakan kegiatan tausiyah pada 26 November mendatang. Tausiyah tersebut bertujuan untuk memperingati hari pahlawan.

 

“Dengan mengadakan tausiyah kebangsaan, insya Allah dilakukan Minggu malam di Monas. Kita menggundang seluruh warga Jakarta hadir,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Bukit Duri, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2017).

 

Anis Baswedan menegaskan bahwa tausiyah ini sekaligus menandai dibukanya kembali Monas, untuk kegiatan-kegiatan lengkap. Termasuk kegiatan kebudayaan dan kegiatan keagamaan juga.

 

“Insya Allah akan menjadikan Monas salah satu tempat di mana warga merasakan kebersamaan di tempat luas. Juga akan ada parade marching band,” ucap Anies.

 

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta hanya mengizinkan Monas untuk kegiatan netral, seperti upacara sesuai dengan SOP Pemanfaatan Area Monas Nomor 08 tahun 2015.

 

Monas hanya untuk agenda kenegaraan juga sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 1994 tentang Penataan Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Taman Medan Merdeka (Monumen Nasional) serta SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame Dalam Bentuk Baliho, Umbul-Umbul, dan Spanduk di DKI Jakarta.

 

Menurut Anies, tak ada perubahan SK Gubernur terkait dibolehkannya Monas untuk kegiatan non-kenegaraan.

 

“Tidak ada (pencabutan SK), cuma penambahan saja. Kemarin hanya digunakan acara kenegaraan dan lain-lain, kalau sekarang boleh ditambahkan acara kebudayaan, pendidikan dan keagamaan,” tegas dia.

Djohan Effendy

Tokoh Pelintas Batas itu Telah Tiada

Djohan Effendy

Djohan Effendy

Oleh: Musdah Mulia

Djohan Effendi adalah nama yang tak asing di kalangan pemerhati dialog agama, bukan hanya di Indonesia melainkan juga di manca negara. Kegigihan dan ketekunannya merajut perdamaian melalui dialog di antara berbagai penganut agama membuat dirinya pantas disebut tokoh Pelintas Batas. Selain itu, di kalangan pemikir Islam progresif, Djohan selalu disejajarkan dengan Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, dan Ahmad Wahib. Beberapa menyebut mereka sebagai pemikir neomodernis Islam.
Tadi malam sekitar pukul 22.00 waktu Geelong, Melbourne beliau berpulang ke rahmatullah, tepatnya di Nursing Home McKellar, Centre Geelong, Melbourne, Australia didampingi putera-puteri beliau yang sudah lama bermukim di sana.
Beliau lahir di  Kandangan, Kalimantan Selatan, 1 Oktober 1939. Setelah menamatkan pendikan dasarnya, atas biaya ikatan dinas pemerintah, Djohan melanjutkan ke Pendidikan Guru Agama (PGA) di Banjarmasin. Setelah itu, Djohan melanjutkan studi ke Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) Yogyakarta. Lalu masuk  IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (tamat 1970). Di sana, Djohan mulai mendalami polemik filosofis antara Al-Ghazali dan Ibnu Rusyd. Ia merenungkan sejumlah konsep keimanan yang sangat abstrak, seperti keabadian alam, takdir, kebebasan manusia, kekuasaan Tuhan. “Itu nyaris menggoyahkan keimanan saya,”
Djohan memulai karirnya di lingkungan Kementerian Agama sebagai pegawai Departemen Agama Amuntai, Kalimantan Selatan (1960-1962). Berturut-turut jabatan yang pernah diembannya adalah: Staf Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jakarta (1972-1973); Staf Pribadi Menteri Agama (1973-1978); Peneliti Utama Depag (sejak 1993); Staf Khusus Sekretaris Negara/Penulis Pidato Presiden (1978-1995); Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama (1998-2000) dan terakhir Menteri Sekretariat Negara 2000-2001.
Meskipun Djohan pegawai negeri sipil (PNS) namun hal itu tak pernah menghalangi beliau untuk kritis terhadap pemerintah dan negara. Beliau bersama Gus Dur dan sejumlah pemuka agama dari berbagai agama mendirikan ICRP (Indonesian Conefrence on Religions for Peace), suatu organisasi lintas agama yang memperjuangkan tegaknya demokrasi dan pemenuhan hak kebebasan beragama bagi semua warga negara tanpa kecuali. ICRP dikenal sebagai organisasi yang amat kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang diskriminatif atas nama agama.
Demikian pula ketika dikaryakan ke Sekretaris Negara. Kehadirannya di Setneg, khusus untuk membantu menyusun pidato-pidato mantan Presiden Soeharto. “Kesepakatannya, saya jangan dipaksa menulis hal-hal yang tidak saya setujui,” itu prinsip yang dipegangnya.
Djohan adalah sosok yang tidak banyak bicara, lebih suka mendengar. Di sisi lain, beliau sangat terbuka, dan dapat mudah akrab dengan siapa pun. Sikap itu sudah berakar pada dirinya sejak kecil. Selain mengaji Al-Quran, Djohan kecil juga keranjingan membaca biografi tokoh dunia. Ketekunan menyimak buku itu diwariskan ibunya yang, sekalipun pedagang kecil, getol membaca.
Ketika penggembaraan intelektualitas menemui kebimbangan, Djohan berkenalan dengan buku-buku Ahmadiyah karya Muhammad Ali. Ia lalu bertemu dengan Muhammad Irsjad dan Ahmad Djojosugito dua tokoh Ahmadiyah Lahore. Djohan tertarik pada cara interpretasi Ahmadiyah yang sangat rasional, sekaligus spiritualistik. Sejak itu beliau dekat dengan orang-orang Ahmadiyah.
Pada 1992, ia meraih gelar ahli peneliti utama Departemen Agama, setingkat dengan profesor atau guru besar di perguruan tinggi. Pidato pengukuhannya berjudul: Pembangunan Kehidupan Beragama Dalam Perspektif Negara Pancasila. Dalam pidato tersebut, pemikiran kritis Djohan lagi-lagi mengemuka. Djohan menyinggung-nyinggung keberadaan kelompok penganut minoritas yang sering mendapat perlakukan tidak adil, seperti Konghucu dan Bahai. “Saya sempat disuruh menghapus bagian pidato itu. Tapi saya tidak mau,” tandasnya.
Ketika Tarmidzi Taher menjadi Menteri Agama (1993-1998), Djohan ”dikucilkan” di lingkungan Kementerian Agama. Karier Djohan sebagai penulis pidato Presiden pun tamat ketika ia “nekat” mendampingi K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berkunjung ke Israel, 1994. Kunjungan itu ditentang keras oleh sejumlah kelompok Islam. Bahkan, Moerdiono, Sekretaris Negara saat itu, juga ikut menyesalkannya.
Tahun 1995, Djohan pindah ke Australia. Ia mengambil program doktor di Universitas Deakin, Geelong, Victoria. Disertasinya berjudul Progresif Tradisional: Studi Pemikiran Kalangan Muda NU, Kiai Muda NU, dan Wanita NU. Dari segi pemikiran, Djohan memang memiliki kedekatan dengan “Gus Dur”. Keduanya “bermazhab” kulturalis dan sama-sama penganjur inkusifisme beragama. Kedekatan ini dipertegas dengan keanggotaan Djohan di Forum Demokrasi, di mana Gus Dur sempat lama menjadi ketuanya. Tidak heran jika Djohan kemudian menjadi salah satu menteri dalam kabinet Gus Dur.
Satu hal yang perlu dicatat dari pemikiran penting Djohan adalah terkait pembangunan bidang agama. Menurut beliau, pembangunan kehidupan beragama di Indonesia belum memiliki konsep yang jelas. Bagi Djohan, tanpa penjelasan konseptual tentang apa yang dimaksud dengan kata agama agaknya tidak kalah kemungkinannya untuk membawa kita ke arah pembangunan yang kabur.
Ketika menjabat sebagai Kepala Badan Litbang Departemen Agama, beliau sering sekali mengingatkan para peneliti dengan ungkapan berikut: “Secara moral, kita harus menjunjung tinggi integritas dan obyektivitas. Jangan sampai kita tergoda untuk mengorbankan integritas kita untuk sekedar mencari kredit point. Mengorbankan integritas kepenelitian adalah suatu aib yang menodai kepercayaan dan mungkin pula kehormatan yang melekat dalam jabatan kepenelitian.” Bagi saya, beliau adalah tokoh yang dapat diteladani bukan hanya dalam kebersahajaan dan kesederhanaan hidup, melainkan juga dalam kegigihannya menegakkan prinsip keadilan bagi semua warga negara tanpa kecuali. Dia adalah tokoh lintas agama dan pejuang kemanusiaan yang sejati.

Selamat Jalan Bapak Djohan Effendy

Seputar Tafsir Historis Kritis Biblika

Studi-studi tafsir biblis (ekseget) dalam lingkungan Kekristenan, khususnya Gereja katolik, bukan lagi sebuah hal baru. Artinya, kegiatan berkaitan dengan penafsiran diberi ruang dan bahkan beberapa cendikiawan menekuninya hingga meraih gelar tertentu. Tulisan ini bertujuan memberikan sedikit gambaran mengenai salah-satu metode tafsir biblis dalam Kekristenan khususnya Gereja Katolik. Di sini, saya tentunya tidak hadir sebagai seorang ahli.

Saya hanya ingin menunjukkan esensi dari metode tafsir historis kritis, yang kiranya dapat memperluas wawasan baik bagi umat Kristiani maupun non-Kristiani. Harus diakui, metode tafsir historis kritis ini pun tidak dikenal secara menyeluruh bagi umat Kristiani. Saya dapat menjamin jika hal ini saya jelaskan bagi seorang awam (umat biasa), dia akan sulit memahami atau menilainya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan iman.

Meskipun demikian, metode ini diakui oleh Gereja Katolik sebagai salah-satu cara untuk memperdalam teks tertentu atau Alkitab secara keseluruhan. Adapun beberapa esensi atau maksud dari metode tafsir ini. Pertama, Kitab Suci diposisikan sebagai buku refleksi orang-orang beriman. Hal ini tentu akan berimplikasi pada eksistensi dari Kitab Suci sebagai buku yang ditulis oleh-oleh orang-orang yang mendapat ilham dari Allah sendiri.

Akan tetapi, penekanan bahwa penulis mendapat ilham dari Allah tidak begitu ditekankan, dalam arti, penulis tetap berperan dalam isi dari teks tertentu. Misalkan saja, adanya dua tradisi dalam Perjanjian Lama, yaitu tradisi elohis dan yahwis. Tradisi elohis berisi berbagai kisah dari Kerajaan Israel Utara, sedangkan tradisi yahwis didominasi oleh cerita dari Kerajaan Israel Selatan (Yehuda).

Kitab Suci adalah buku yang berisi refleksi orang beriman, sehingga dalam arti tertentu, kisah-kisah yang termuat di dalamnya bukanlah fakta historis. Misalnya, kisah penciptaan dalam Kitab Kejadian. Kisah ini bukanlah kisah historis, karena dari segi sejarah Kitab Kejadian ditulis pada saat pembuangan bangsa Israel di Babilonia. Kitab Kejadian ditulis dalam konteks usaha reflektif umat Israel dalam mengharapkan sebuah tatanan harmoni, sehingga tidak terus-menerus dalam keadaan kacau-balau dalam pembuangan.

Meskipun demikian, Kitab Suci termasuk pula buku historis. Sebagian besar Perjanjian Lama menceritakan sejarah bangsa Israel. Berkaitan dengan tulisan reflektif orang beriman, kisah-kisah ajaib dalam cerita bangsa Israel dilihat sebagai upaya penulis untuk menonjolkan kebesaran Allah.

Dalam metode historis kritis, kisah penyeberangan di laut merah, dipahami hanyalah sebagai gejala alam di mana suatu saat air laut mengalami pasang surut.
Keadaan demikian, secara tidak langsung membantu orang Israel agar luput dari kejaran pasukan Firaun. Demikian kisah ajaib lainnya seperti: “Tuhan mengirimkan burung puyut dan roti manna”.

Secara historis kritis, peristiwa ini hanyalah sebuah gejala alam di mana pada suatu ketika adanya rombongan burung yang melakukan imigrasi dan hal itu menyebabkan burung-burung itu kelelahan dan jatuh di sekitar rombongan bangsa Israel yang kebetulan sedang dalam perjalanan menuju Kanaan.

Para penulis atau bangsa Israel sering menempatkan gejala alam sebagai tanda penyertaan Allah ataupun sebagai hukuman dari Allah. Namun tetap diperhatikan bahwa pesan dibalik kisah itulah yang paling penting dibandingkan dengan perdebatan benar dan salahnya sebuah kisah. Allah sebagai Sosok Yang Maha Besar itulah yang menjadi penekanan penulis di mana Allah “berkarya” dalam tanda-tanda alam. Allah yang selalu melindungi dan memberkati bangsa-Nya

Selain itu, alamat yang ditujukan penulis bukan lagi orang-orang yang mengalami peristiwa ajaib itu tetapi bagi orang sesudahnya. Itu artinya, konteks waktu Kisah atau kitab tertentu ditulis sangat menentukan isi dan relevansi bagi zaman itu.
Ketiga, metode historis kritis “berlawanan” dengan keyakinan teologis yang memandang secara harafiah semua kisah dalam Alkitab.

Misalnya saja, keduabelas suku Israel itu adalah 12 suku di tanah Kanaan di mana awalnya mereka tidak mengenal satu sama lain. Lalu untuk menyatukan mereka, dibuatlah sebuah kisah yang menceritakan bahwa mereka berasal dari satu nenek moyang yang sama. Mulai dari Abraham hingga keduabelas anak Yakub.

Cerita itu dapat menyatukan mereka dan menjadi “bukti” bahwa mereka berasal dari satu nenek moyang yang sama yaitu Abraham.

Relevansi Metode Historis Kritis

Bagi teman-teman non-kristiani tentu hal ini sulit terpikirkan ataupun bagi orang kristiani yang tidak terbiasa dengan metode historis kritis. Pertanyaan lanjutannya adalah apakah dengan demikian Alkitab tidak memiliki nilai kebenaran atau metode ini dapat mengurangi kadar iman seseorang?

Seperti telah disinggung di atas, Alkitab tidak dapat secara penuh dipandang sebagai kisah historis belaka atau kisah tentang keajaiban yang dialami umat manusia. Memandangnya sebagi buku reflektif orang beriman kiranya lebih tepat sehingga dapat menyeimbangkan dua kecendrungan baik sebagai buku historis atau buku yang menceritakan kisah-kisah ajaib.

Selain itu, apakah dengan demikian kadar kesejarahan Alkitab hilang begitu saja? Saya pikir tidak. Penulis setiap kitab dalam Alkitab itu berpijak pada waktu tertentu atau masyarakat tertentu. Artinya, dia tidak sedang membuat tulisan fiksi belaka namun tetap menyelipkan pesan melalui refleksi terhadap kejadian tertentu dan itu ditujukan untuk sekelompok umat tertentu pada zamannya. Jadi dengan demikian, Alkitab bukanlah cerita fiksi.

Metode historis kritis dapat membantu kita untuk memahami pesan-pesan dibalik kisah-kisah biblis dalam konteks zaman di mana kisah itu terjadi atau ditulis. Situasi sosial dan kultural masyarakatnya sangat berpengaruh pada teks. Dengan demikian, menyamakan zaman teksi ditulis dengan zaman sekarang merupakan kesalahan yang mesti diperbaiki. Kita pun akhirnya tidak menjadi orang beriman yang terikat pada zaman tertentu.

Manusia yang utuh adalah dia yang selalu terbuka akan realitas zaman yang sedang dihidupinya. Tidak bermaksud untuk menghapus nilai-nilai kebenaran biblis, kisah-kisah biblis penuh makna dan pesan moral yang tidak dipahami secara literatur saja. Maka berbagai metode hermeneutika dapat membantu kita untuk menyelami sejuta makna itu salah-satunya adalah metode historis kritis. Semoga!

Melkior Sedek, Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Bint asy-Syati’ Perempuan Ahli Tafsir

[gview file=”https://icrp-online.com/wp-content/uploads/2017/11/Bint-Asy-Syati.pdf”]

 

PPIM UIN Jakarta meluncurkan hasil survei keberagaman generasi z. Sumber:netralnews.com

Survey PPIM UIN Jakarta: Pelajar dan Mahasiswa Beropini Intoleran Terhadap Minoritas Agama

Jakarta, ICRP – Bagaikan api dalam sekam, keberagaman generasi Z. Begitulah tajuk peluncuran hasil survey terbaru Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu (8/11/2017).

Menurut survei tersebut, lebih dari separuh pelajar dan mahasiswa responden memiliki opini intoleran terhadap kelompok agama minoritas sekaligus cenderung terpengaruh gagasan keagamaan yang radikal. Kondisi tersebut menunjukkan pengaruh intoleransi dan radikalisme menjalar ke banyak sekolah dan universitas di Indonesia. 

Menurut survei ini, terdapat 51,1 persen responden mahasiswa/siswa beragama Islam yang memiliki opini intoleran terhadap aliran Islam minoritas, yang dipersepsikan berbeda dari mayoritas, seperti Ahmadiyah dan Syiah. Selain itu, 34,3 persen responden yang sama tercatat memiliki opini intoleransi kepada kelompok agama lain selain Islam. 

Survei ini juga menunjukkan sebanyak 48,95 persen responden siswa/mahasiswa merasa pendidikan agama mempengaruhi mereka untuk tidak bergaul dengan pemeluk agama lain. Lebih gawat lagi, 58,5 persen responden mahasiswa/siswa memiliki pandangan keagamaan pada opini yang radikal. 

Saiful Umam, Direktur Eksekutif PPIM UIN Jakarta, menjelaskan survei lembaganya menyimpulkan pengaruh intoleransi dan radikalisme di kalangan generasi Z Indonesia, yakni mereka yang lahir setelah 1995, dapat dikatakan dalam kondisi seperti “api dalam sekam”.

“Survei ini menganggap bahwa kondisi keberagamaan siswa dan mahasiswa mempunyai potensi yang harus diwaspadai. Itu mengapa kami menggunakan istilah “Api dalam Sekam”. Di satu sisi, memang belum menyala, itu betul, tapi ada potensi untuk menjadi api,” kata Saiful kepada Tirto usai acara peluncuran hasil survei itu di Hotel Le Meridien, Jakarta, pada Rabu (8/11/2017).

Tidak hanya siswa, survei ini menyimpulkan guru dan dosen juga memiliki potensi menjadi intoleran. Menurut survei ini, setidaknya 64,66 persen guru dan dosen menjadikan Ahmadiyah di urutan pertama sebagai aliran Islam yang tidak disukai. Diikuti Syiah di posisi kedua dengan 55,6 persen. Selain itu, 44,72 persen guru dan dosen juga tidak setuju dengan desakan agar pemerintah harus melindungi penganut Syiah dan Ahmadiyah. 

Survei ini menggunakan alat ukur kuesioner digital dan implicit association test terhadap 1.522 siswa, 337 mahasiswa, dan 264 guru di 34 provinsi. Setiap provinsi diwakili oleh satu kabupaten dan satu kota yang dipilih secara acak. Survei dilakukan dalam rentang waktu 1 September sampai 7 Oktober 2017.

Yunita Faela Nisa, Koordinator Survei PPIM UIN Jakarta, menjelaskan survei ini menunjukkan bahaya polarisasi informasi keagamaan di sosial media karena adanya algoritma yang sifatnya membatasi diversifikasi informasi. Untuk itu, diperlukan kerja sama antara institusi pendidikan, orang tua, maupun organisasi masyarakat untuk memberikan pendidikan agama yang kritis, toleran dan terbuka.

Dia menjelaskan demikian karena temuan lain dari survei ini adalah sebanyak 54,87 persen generasi Z mencari pengetahuan agama melalui internet, seperti blog, website dan media sosial. Akibatnya, pendidikan agama tidak hanya bersumber dari pendidikan formal, melainkan juga linimasa ulama-ulama yang memiliki akun di media sosial. 

“Misalnya organisasi masyarakat harus bertanggung jawab juga. Kalau yang moderat tentunya dia harus lebih banyak juga memberikan konten-kontennya di media sosial. Kemudian, orang tua juga sama, sinerginya harus mulai dipikirkan, terutama dunia pendidikan,” kata Yunita.

Bedasarkan survei ini, PPIM merekomendasikan tiga hal. Pertama, pengembangan literasi keagamaan melalui pembelajaran mengenai berbagai agama dan kepercayaan. Kedua, reformasi rekrutmen dan pelatihan guru pengajar Agama Islam. Ketiga, pendidikan keagamaan yang terbuka, toleran dan inklusif. 

Menanggapi hasil survei ini, Kamaruddin Amin, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, mengatakan bahwa saat ini sedang dilakukan berbagai strategi untuk mencegah pendidikan agama yang radikal. 

“Kami telah melakukan, dan sedang melakukan langkah-langkah antisipasi untuk mengarusutamakan pemahaman agama yang moderat untuk mengantisipasi gerakan radikalisme,” kata Kamarudin.

Sumber: Tirto.id

Sidang di Mahkamah Konstitusi, Sumber: Okezone.com

Secara Konstitusi, Penghayat Kepercayaan Setara dengan 6 Agama

Sidang di Mahkamah Konstitusi, Sumber: Okezone.com

Sidang di Mahkamah Konstitusi, Sumber: Okezone.com

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Hal itu diatur dalam pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU No 24 Tahun 2013 tentang UU Adminduk.

Uji materi diajukan Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dan Carlim dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016.

Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan.

Artinya, penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui oleh pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan.

“Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan kata ‘agama’ dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk aliran kepercayaan,” ujar Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan putusan pada sidang di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2017).

Selain itu, lanjut Arief, MK memutuskan pasal 61 Ayat (2) dan pasal 64 ayat (5) UU Adminduk bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 61 ayat 2 berbunyi, “Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Pasal 64 ayat 5 menyatakan, “Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.”

Dengan demikian, status penganut kepercayaan dapat dicantumkan dalam kolom agama di KK dan KTP.

Para pemohon sebelumnya menilai, ketentuan di dalam UU Adminduk itu dinilai tidak mampu memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak yang sama kepada penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau penghayat, selaku warga negara.

Dalam permohonannya, Nggay dan kawan-kawan meminta Majelis Hakim MK menyatakan Pasal 61 ayat 1 dan Pasal 64 ayat 1 UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945.

Oleh karena itu, pasal yang diuji tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai frasa “agama termasuk juga penghayat kepercayaan dan agama apa pun”.

Dengan kata lain, kolom agama pada KK dan KTP dihapuskan.

Alasan pemohon, pasal-pasal yang diuji itu tidak mengatur secara jelas dan logis sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan melanggar hak-hak dasar yang dimiliki warga negara.

Sumber: Kompas.com