ilustrasi, jihadis perempuan

[:id]Keterlibatan Perempuan Dalam Gerakan Radikalisme Islam[:]

[:id]Oleh: Musdah Mulia jihadis-perempuan

Dunia tersentak ketika seorang perempuan bernama Dian Yulia Novi tertangkap ketika hendak melakukan aksi bom bunuh diri di Indonesia. Dia pernah jadi buruh migran di Singapura dan ternyata juga isteri Bahrun Naim, pelaku bom Sarinah. Rencananya, tanggal 11 Desember 2016 dia akan meledakkan Istana Negara dengan bom rice cooker, lalu tertangkap polisi. Tragedi ini menyibak fakta keterlibatan sejumlah perempuan Muslim dalam gerakan terorisme di Indonesia.

Agaknya trend baru dalam aksi terorisme menjadikan perempuan sebagai pelaku. Kalau sebelumnya aksi-aksi teror berwajah maskulin dan menggunakan pendekatan patriarkal, belakangan aksi-aksi teror memanfaatkan perempuan sebagai pelaku dan dengan pendekatan feminin. Meskipun faktanya perempuan adalah pelaku, hakikinya mereka adalah korban. Korban dari kondisi ketidaktahuan mereka lalu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki rencana yang sistematik untuk aksi terorisme.

Sejumlah faktor ditengarai sebagai penyebab mengapa perempuan terlibat terorisme. Di antaranya, faktor pergaulan dan pertemanan, perasaan teralienasi dan terpinggirkan, perasaan frustrasi dan dendam, namun faktor ideologi radikal menjadi kata kunci ketika mereka sudah berada dalam kelompok teroris. Sejumlah penelitian mengungkapkan, para perempuan yang direkrut dalam jaringan tersebut didoktrin setiap saat dengan pandangan keislaman yang radikal. Mereka dijejali dengan narasi-narasi Islam tertindas, tentang romantisme kejayaan Islam masa khilafah. Tentang wajibnya mendirikan negara khilafah yang akan membebaskan mereka dari ketidakadilan dan kemiskinan. Mereka juga didoktrin dengan kisah-kisah figur perempuan pemberani dalam sejarah Islam. Wajibnya menegakkan syariat Islam dan pentingnya menghapus demokrasi dan negara Pancasila yang mereka juluki sebagai thagut (musuh Islam).

Mengapa perempuan? Seperti dibahas dalam isu feminisme, perempuan adalah kelompok yang paling diandalkan dalam soal kesetiaan dan kepatuhan. Kelompok yang paling mudah percaya pada semua hal terkait agama. Perempuan sangat bersahabat dengan agama meski agama seringkali tidak ramah terhadap mereka. Dan yang paling meyakinkan adalah perempuan mampu menjadi benteng pertama yang melindungi keluarga jika terjadi hal-hal tak diinginkan.

Perempuan seperti apa yang banyak terlibat dalam gerakan terorisme di Indonesia? Penelitian Yayasan Prasasti Perdamaian mengungkapkan, para perempuan yang terlibat dalam gerakan radikalisme Islam Indonesia terdiri dari para istri dan keluarga teroris yang terlibat dalam aksi-aksi pengeboman di Indonesia, isteri dan keluarga para jihadis di Suriah, Lebanon dan Turki. Umumnya suami atau keluarga mereka adalah anggota Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansharut Tauhid, Negara Islam Indonesia, ISIS, Salafi Jihadis dan organisasi Islam radikal lain.

Menarik disebutkan, umumnya mereka bukanlah perempuan bodoh dan tidak terdidik. Kebanyakan mereka lulusan perguruan tinggi, selebihnya lulusan pesantren dan sekolah menengah atas. Lalu dari aspek ekonomi, mereka tidak selalu dari kelompok miskin. Umumnya mereka dari kalangan menengah. Profesi mereka pun beragam: dosen, guru, muballighah, ustazah, dokter gigi, pengusaha, karyawan, aktivis organisasi,  pedagang (kebab, herbal, busana dan sebagainya), pelayan toko, dan pekerja pabrik.

Motivasi utama perempuan terlibat dalam gerakan ini adalah bersifat teologis. Mereka mulanya terpapar pemahaman keislaman yang radikal, misalnya memercayai wajib hukumnya membunuh orang-orang kafir, (non-Muslim). Mereka meyakini wajib menegakkan negara Islam dengan melakukan jihad menumpas ketidakadilan. Perempuan harus ikut berjihad membela Islam dan Muslim yang tertindas.

Sebagian mereka direkrut melalui pernikahan, suami sendiri yang melakukan upaya terencana menanamkan ideologi radikal dengan “cuci otak”.  Artinya, mereka sengaja dinikahi untuk selanjutnya diajarkan ideologi radikal. Pernikahan mereka sebagian berlangsung secara normal, namun tidak sedikit menikah dalam penjara. Sebagian lagi dinikahi belakangan setelah mereka menerima doktrin radikal tersebut. Tidak sedikit dari mereka mendapatkan indoktrinasi yang sangat masif dari teman dekat suami atau dari sesama perempuan yang telah terlebih dahulu aktif dalam jaringan tersebut.

Menarik diketahui bahwa kebanyakan perempuan yang direkrut dalam gerakan terorisme adalah buruh migran. Mengapa? Karena umumnya mereka punya uang, mandiri, dan berani serta yang paling penting mereka sudah biasa ke luar negeri. Mereka pun pengguna aktif internet dan media sosial. Sebagian mereka terpapar ideologi radikalisme lewat internet ketika bekerja di luar negeri. Pertemuan mereka dengan suami dan kelompoknya umumnya lewat sosial media.

Tidak semua perempuan tahu kalau suami mereka terlibat dalam gerakan terorisme. Dijumpai pula sebagian isteri merasa sangat kecewa karena  dibohongi suami. “Saya sama sekali tak menduga jika suami punya hubungan dengan kelompok terorisme. Saya pikir selama ini dia aktif dalam pekerjaannya di kantor,” demikian jerit seorang isteri teroris.” Dalam upaya kami mengadvokasi mereka, kelompok isteri seperti ini tidak terlalu sulit disadarkan, dan mudah diajak kerjasama untuk memutus rantai radikalisme.

Ketika para suami ditanya soal ketidakterbukaan mereka pada isteri, beberapa jawaban muncul: “kami sedang mengerjakan tugas rahasia, dan jika memberitahu isteri berarti bukan rahasia lagi.” Sebagian lagi menjawab dengan mimik yang sinis: “wahh kalau isteri tahu maka jadi kacau, mulut isteri susah dijaga, biasalah perempuan.” Sebagian mengatakan: “kami sengaja tidak melibatkan istri agar jika kami tertangkap, anak-anak dan keluarga tetap ada yang melindungi.”

Tugas dan peran perempuan dalam gerakan radikalisme cukup beragam dan signifikan. Di antaranya, mereka berperan sebagai pendidik dan pelatih, agen perubahan, pendakwah ulung, pencari dan pengumpul dana. Tidak sedikit dari mereka ditugasi untuk merekrut perempuan-perempuan muda dan potensial dari berbagai kalangan. Sebagian lagi berperan sebagai pengatur logistik, kurir antar kota, bahkan antar negara membawa pesan-pesan rahasia. Sebagian lagi berperan sebagai pengantin (suicide bombers) untuk bom bunuh diri.

Keterlibatan perempuan dalam gerakan radikalisme menjadikan perempuan sebagai pelaku aksi-aksi teroris sekaligus juga sebagai korban. Mereka adalah korban ideologi suami atau keluarga, korban indoktrinasi agama, korban stigmatisasi dari masyarakat, korban media, dan juga korban dari ekses konflik. Perempuan lagi-lagi hanyalah korban dari kondisi yang diciptakan oleh kekuasaan patriarki.

Oleh karena itu, upaya untuk mengatasinya harus dengan sentuhan-sentuhan kemanusiaan dan memberi tempat kepada mereka dalam pergaulan sosial arus-utama. Kampanye yang terus-menerus memojokkan mereka tanpa mempertimbangkan sentuhan kemanusiaan hanya akan membuat mereka mati suri. Di balik itu, mereka tetap beroperasi di bawah tanah untuk menata ulang sel-sel rahasia mereka yang suatu saat mengobarkan kembali api dan semangat jihad yang seringkali berujung dengan ledakan terorisme.

Perempuan bisa menjadi agent of disengagement. Kalau mereka bisa direkrut menjadi teroris seharusnya lebih mudah mengajak mereka menjadi agen perdamaian. Diperlukan strategi yang komprehensif dan pendekatan yang lembut dan manusiawi, namun mengena kepada mereka yang terlibat gerakan terorisme. Pendekatan yang semata bertumpu pada kekuatan militeristik dengan prinsip keamanaan harus ditinjau ulang. Hal paling penting adalah keinginan politik yang kuat dari pemerintah untuk mengikis akar-akar penyebab terorisme, seperti kesenjangan dan ketidakadilan sosial yang sudah sedemikian akut di masyarakat. Selain itu, sangat penting bagi semua elemen dalam Islam mengusung ajaran Islam yang mengedepankan nilai-nilai humanis, keadilan, kesetaraan, toleransi dan perdamaian. Esensi Islam adalah memanusiakan manusia dan membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. Islam seharusnya menjadi rahmat bagi semua makhluk di alam semesta.[:]

Musdah Mulia saat memberikan orasi pada peringatan hari perempuan sedunia 2017

[:id]Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Sekarang Juga!![:]

[:id]Membaca laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) selama tiga tahun terakhir terlihat kualitas demokrasi yang masih rendah. Indikasi paling menonjol, meningkatnya kasus kekerasan di berbagai wilayah Indonesia, baik dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk tindakan anarkis dan main hakim sendiri, maupun oleh aparat pemerintah dan penegak hukum berupa tindakan represif dan otoriter. Akibatnya, demokrasi belum banyak membawa keadilan, kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat seperti dijamin dalam Pancasila dan Konstitusi Indonesia. Hal itu jelas mengindikasikan adanya kesenjangan (diskrepansi) antara tuntutan demokrasi berupa nilai-nilai keadaban publik yang luhur dan perilaku demokrasi yang cenderung tidak beretika sebagaimana dipertontonkan secara nyata, baik oleh aparat pemerintah maupun masyarakat luas.

Perilaku kekerasan mencakup makna yang amat luas, di dalamnya ada bentuk khusus, yaitu kekerasan terhadap perempuan (disingkat KTP). Data kasus KTP di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat drastis. Jika tahun 2015 ada lebih 600 kasus, maka tahun 2016 tercatat 992 kasus, yang dominan adalah kasus KDRT sebanyak 372 kasus dan kasus kekerasan dalam pacaran berjumlah 59 kasus (data resmi LBH APIK Jakarta). Sebuah peningkatan jumlah yang signifikan dan mengerikan. Tapi, bagaikan gunung es, kasus yang terdata hanya sedikit sekali. Itupun bukan data dari lembaga negara, melainkan dari NGO yang konsen pada isu perempuan. Ketiadaan data membuktikan betapa negara masih abai, dan belum serius menangani kasus KTP, padahal dalam berbagai dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa, KTP dinyatakan sebagai kejahatan HAM yang sistemik dan berdampak luas.

Bentuk KTP secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori: kekerasan di ranah domestik (di dalam rumah tangga) dan kekerasan di ranah publik (di luar rumah tangga). KDRT dapat pula dibagi ke dalam empat jenis: penganiayaan fisik, seperti tamparan, pukulan, tendangan; penganiayaan psikis, seperti ancaman, hinaan, cemoohan; dan penganiayaan seksual dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual, baik dalam pernikahan maupun di luar pernikahan. Jenis keempat adalah pengabaian kewajiban memberi nafkah material kepada isteri atau mengontrol uang belanja.

KDRT merupakan masalah yang sangat kompleks, dan jumlah kasusnya amatlah besar. Tapi, karena kejahatan ini terjadi di dalam rumah tangga sehingga seringkali sulit dipantau dan kemudian terabaikan. Yang lebih menyedihkan, ada anggapan bahwa KDRT hanyalah urusan internal keluarga, dan merupakan aib jika dibicarakan dengan orang luar. Akibatnya, KDRT menjadi sesuatu yang dipandang lumrah di masyarakat. Merespon anggapan sesat ini, dalam Konferensi Internasional di Wina muncul semboyan “the personal is political.” Persoalan pribadi sekali pun kalau membawa bahaya bagi orang banyak, harus dibawa ke ruang publik. Tujuannya, menghindarkan orang lain mengalami bahaya dan penderitaan serupa.

Menarik untuk dicermati, pelaku KTP dari 992 kasus yang disebutkan di awal, ternyata bukan orang biasa, melainkan terdapat juga aparatur negara yang seharusnya berkewajiban melindungi masyarakat. Terdapat 14 kasus yang pelakunya aparatur negara:  TNI dan Polri, serta pejabat dari institusi lain. Bentuk KTP yang dilakukan aparatur negara cukup beragam, seperti ingkar janji, perkosaan, penelantaran ekonomi, perselingkuhan, dan penganiayaan fisik. Fatalnya, proses hukum ke-14 kasus tersebut berjalan sangat lambat, ada banyak faktor berkelindan di dalamnya, seperti kurangnya sensitifitas gender dalam proses penyidikan, selain masalah birokrasi yang berbelit-belit.

Hari Perempuan Sedunia 2017 di Jakarta

Hari Perempuan Sedunia 2017 di Jakarta

Problem lain yang dihadapi, minimnya rujukan hukum bagi kasus KTP ini. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur dua jenis kekerasan seksual terhadap perempuan yang masuk ranah tindak pidana yaitu perkosaan dan pencabulan, padahal ada begitu banyak jenis KTP. Betul, sudah ada UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU Traffiking namun implementasinya masih berjalan tertatih-tatih. Bahkan, sebagian Aparat Penegak Hukum (APH) belum tahu keberadaan undang-undang tersebut, apalagi implementasinya.

Selain terkait materi hukum, juga problem terkait struktur hukum dan budaya hukum masih sangat kuat. Tidak jarang korban harus berhadapan dengan aparatur yang sinis, tidak ramah dan cenderung membela pelaku  serta menyalahkan korban. Tambahan pula, budaya hukum patriarkal yang masih kental, membuat korban enggan dan sangat malu untuk melapor. Alih-alih mereka dilindungi dan diperlakukan sebagai korban yang memerlukan welas asih dan dukungan, malah mereka mendapat cemoohan, serta stigma sebagai perempuan nakal dan tidak taat aturan.
Begitu pula proses penyidikan dalam kasus kekerasan seksual seperti perkosaan dan pelecehan seksual. Laporan korban  cenderung tidak dipercayai bahkan seringkali penyidik mencurigai dan menyalahkan korban. Lebih parah lagi, korban justru dipersalahkan sebagai pemicu kekerasan. Akibatnya, dalam berbagai kasus kejahatan perkosaan, penyidik dan juga publik masih cenderung menganggap perkosaan sebagi bentuk hubungan wajar atas dasar suka sama suka. Ini sangat mengerikan!

Kesimpulannya, sangat perlu membangun sistem hukum yang adil (fair trial) sehingga siapa pun yang menjadi korban kekerasan akan terpenuhi haknya  memperoleh proses peradilan yang adil. Sebaliknya, siapa pun pelaku kekerasan terhadap perempuan akan diperlakukan sama di hadapan hukum, (equality before the law). Bukankah keadilan sosial merupakan tujuan utama dari Pancasila, landasan pijak kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

Akhirnya, dalam rangka memperingati  Hari Perempuan Se-dunia (International Women’s Day) tanggal 8 Maret, kami kelompok perempuan yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Korban Kekerasan Terhadap Perempuan memilih tema sentral, “Akhiri Kekerasan Sekarang Juga!” Perempuan Indonesia, sebagai warga negara penuh dan sebagai manusia seutuhnya berhak hidup damai dan sejahtera, tanpa kekerasan dalam bentuk apa pun agar mereka dapat menyumbangkan partisipasi dan kontribusinya yang positif dan konstruktif secara optimal dalam seluruh bidang pembangunan bangsa. Selamat Hari Perempuan.[:]

Internasional Women's Day 2017 ICRP

[:id]Peringatan Hari Perempuan Internasional 2017[:]

[:id]

Internasional Women's Day 2017 ICRP

Internasional Women’s Day 2017 ICRP

[:]

Mengenang Hasyim Muzadi

[:id]Mengenang Almarhum K.H.Hasyim Muzadi [:]

[:id]Oleh: Musdah Mulia

Tahun 2004 dalam Kongres ke-8 WCRP (World Conference on Religions for Peace) di Kyoto, Jepang kami dari ICRP mengusung K.H. Hasyim Muzadi sebagai Presiden WCRP mewakili Indonesia. Sejak itu dalam setiap event WCRP di berbagai negara, aku sungguh menikmati perjalanan bersama beliau. Jalan dan ngobrol santai bareng Pak Yayi -begitu biasa aku memanggilnya- adalah hal mustahil di tanah air mengingat kesibukan masing-masing, apalagi beliau dengan segudang jabatan.

Tahun 2008 kami bertemu di Vatikan, beliau jalan sendiri krn isteri tercinta sedang kurang sehat. Tiba-tiba sore hari beliau memintaku ke kamarnya. Deg…jantungku berdebar, firasatku menyiratkan ini pasti terkait pandanganku soal LGBT yang beliau tidak setuju. Sebagai warga NU aku sudah siap dimarahi oleh “boss”.

Sampai di kamar, beliau sedang duduk di tempat tidur mengenakan kaos oblong dan bersarung khas kyai pesantren. Silakan duduk di sini sambil menepuk tempat tidur. Dengan penuh ketakutan aku duduk sbg terdakwa. Lalu, dg suaranya yg berat, tapi pelan dan lembut beliau membuka pembicaraan: “begini ya, saya menerima banyak laporan terkait pandangan Musdah akhir-akhir ini. Tapi, sebagai Orang tua saya lebih percaya anak sendiri ketimbang omongan di luar, saya ingin mendengar langsung dari Musdah.

Aduuh kalimatnya itu bagaikan air dingin membasahi tubuh yg kepanasan. Seketika aku tdk melihat sosok Pak Hasyim, terbayang di hadapanku sosok ayah menasehati puterinya dengan sangat bijak. Aku pun menjelaskan dengan tuntas pandanganku yang sedang hangat diperbincangkan. Beliau menarik nafas panjang, “Ohhh rupanya pandangan Musdah banyak diplintir dan kelompok itu banyak salah pahamnya, dan saya kira itu pasti disengaja untuk menyudutkan Musdah.” Beliau kemudian menjelaskan panjang-lebar tentang berbagai taktik dan strategi keji kalangan Islam transnasional untuk melemahkan NU. Istilah Kelompok Islam Transnasional pertama kali aku dengar dari beliau. Belum pernah aku melihat ulama yang begitu geram terhadap kalangan fundamentalisme Islam seperti beliau.

Tak terasa dua jam lebih kami berbincang dan pembicaraan meluas ke berbagai isu terkait NU, Islam dan Indonesia, bahkan juga masalah-masalah global. Sejak itu aku yakin betul beliau adalah ulama yang berwawasan luas dan sikapnya amat pluralis. Sosok yang hangat, ramah dan sangat luwes dlm pergaulan. Satu hal membuat kita tak akan bosan duduk dekatnya adalah humornya yang begitu jenaka dan sarat makna. Misalnya, kata beliau: “dulu orang2 NU ke mesjid kehilangan sendal, berikutnya kehilangan tongkat, ehhh sekarang malah kehilangan mesjidnya sekalian.”

Banyak anekdot beliau yg tanpa sadar membuatku tersenyum sendirian. Salah satu ciri khas ulama NU adalah kaya humor. Mungkin itu sebabnya dalam menyikapi hal-hal pelik terkait apa pun, termasuk pertentangan dalam pemahaman Islam, mereka tidak perlu tegang, apalagi ngamuk dan teriak-teriak kalap.

Akhirnya, selamat jalan Pak Yayi, Allah Yang Maha Pengasih pasti telah menyiapkan tempat terpilih untuk hambanya terkasih, beristirahatlah dengan damai dan bahagia di alam keabadian.

[:]

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat memberikan sambutan pada peluncuran laporan Indeks Kerukunan Umat Beragama di Indonesia tahun 2016

[:id]Indeks Kerukunan Umat Beragama 2017 Meningkat 0,11 Persen[:]

[:id]Jakarta, ICRP – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku bahagia dengan hasil penelitian Badan Litbang Kementrian Agama soal kondisi kerukunan umat beragama di tahun 2016. Indeks kerukunan umat beragama di Indonesia selama kurun 2016 berada pada 75,47 persen. Angka itu naik 0,11 persen ketimbang tahun 2015, yakni sebesar 75,36 persen. Meskipun cuma naik tipis, namun Lukman berharap capaian tersebut akan diteruskan ke depan.

“Kami harus bersyukur ada kenaikan. Kami akan menjaga hasil capaian ini dengan baik di 2017,” kata Lukman, usai peluncuran hasil riset Litbang Kemenag di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Maret 2017.

Survei yang dilakukan Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama ini menggunakan tiga penilaian indikator untuk mengukur indeks kerukunan umat beragama di Indonesia. Tiga indikator tersebut adalah: toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Dari tiga indikator tersebut, yang menduduki puncak tertinggi adalah toleransi, 78,41 persen dan kesetaraan sebesar 78,24 persen. Adapun kerjasama hanya memperoleh nilai 41,85 persen.

Lemahnya kerja sama antar pemeluk agama ini mendapatkan sorotan tersendiri dari Lukman Hakim Saifuddin. Kemenag berkomitmen akan menjalin kerja sama dengan berbagai kalangan masyarakat dan agamawan untuk meningkatkan kerja sama antar agama.

” Akan ada program bersama, mengenai kerjasama. Misalnya, mendirikan rumah ibadah bersama-sama pemeluk agama lain. Di beberapa tempat, misalnya Maluku dan NTT, kegiatan ini sudah sering. Umat Kristiani membantu membangun masjid, begitu pula ketika membangun gereja, umat Muslim membantu,” ucap Lukman.

Selain itu, ada enam poin penting yang dia ajukan agar kerukunan umat beragama dapat berkembang baik. Antara lain, optimalisasi dan sosialisasi perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama (KUB), peningkatan peran pemda dalam kegiatan sosial lintas agama, penguatan aspek kerukunan melui perda, peningkatan wawasan dan kegiatan sosial lintas agama, peningkatan wawasan penyuluh agama, dan peningkatan peran tokoh agama sebagai perekat sosial masyarakat.[:]

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2016)

[:id]Menag Minta Pisahkan Agama dengan Politik [:]

[:id]Menindaklanjuti tingginya tensi politik menjelang Pilkada DKI putaran kedua, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin menghimbau masyarakat untuk memisahkan agama dengan politik.

Selain itu, Lukman juga menghimbau untuk tidak menjadikan rumah ibadah sebagai tempat untuk memunculkan konflik atau perselisihan umat muslim lantaran perbedaan politik.

“Saya mengimbau semua, untuk betul-betul menempatkan agama pada tempat yang sebenarnya,” ujar Lukman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/3/2017) seperti dilansir Tribunnews.

“Oleh karena itu, tentu terkait dengan semakin tingginya tensi politik karena kita juga sadar betul pilkada semakin di depan mata,” kata Lukman Hakim.

Lukman juga menegaskan bahwa kita semua wajib untuk menjaga keadaan tetap kondusif dan damai.

“Semua kita memiliki kewajiban yang sama bagaimana untuk menjaga kesucian rumah ibadah itu, tidak justru menjadikan rumah ibadah sebagai pemicu munculnya konflik atau pemicu munculnya perselisihan di antara sesama kita,” tutur Lukman Hakim.

 [:]

Gubernur DKI Jakarta, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama hadir dalam sidang kasus penistaan agama di Jakarta (foto; ilustrasi). Amnesti Internasional dalam pernyataan hari Selasa (7/3), menuntut Indonesia mencabut UU Penistaan Agama, karena bertentangan dengan kewajiban HAM. Sumber: VOA Indonesia

[:id]Amnesti Internasional Kecam Hukuman Penistaan Agama di Indonesia[:]

[:id]Pihak berwenang Indonesia harus segera dan tanpa syarat membebaskan tiga orang yang dihukum berdasarkan undang-undang penistaan agama karena secara damai menjalankan kepercayaan mereka, kata Amnesti Internasional hari ini, Selasa (7/3).

Ahmad Mussadeq, Mahful Muis Tumanurung, dan Andri Cahya adalah tiga anggota kelompok agama minoritas yang sudah dibubarkan dikenal sebagai Gafatar. Mereka hari Selasa dijatuhi hukuman atas tuduhan menista agama oleh Pengadilan Jakarta Timur.

“Hukuman tersebut menunjukkan bagaimana undang-undang penistaan agama yang samar-samar, dipaksakan, dan diskriminatif kini digunakan untuk menghukum orang yang secara damai melakukan ibadah agama minoritas,” kata Josef Benedict, Wakil Direktur Amnesty International untuk Asia-Tenggara dan Pasifik.

“Orang-orang ini harus dibebaskan segera dan tanpa syarat, dan undang-undang penistaan agama yang bertentangan dengan kewajiban HAM Indonesia harus dicabut,” tambah Benedict.

Ahmad Mussadeq dan Mahful Muis Tumanurung dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, sementara Andry Cahya dihukum 3 tahun penjara. Ketiganya ditangkap tanggal 25 Mei 2016 dan kemudian didakwa menista agama berdasarkan Pasal 156a KUHP dan “pemberontakan” berdasarkan Pasal 107 dan 110 KUHP.

Penghinaan agama dalam Pasal 156 dan 156a KUHP mengkriminalkan “setiap orang yang di depan umum sengaja mengutarakan perasaannya atau melakukan tindakan yang pada prinsipnya dianggap bermusuhan dan dinilai sebagai penghinaan atau penistaan salah satu agama yang dianut di Indonesia.”

Menurut Amnesti Internasional, undang-undang penistaan agama Indonesia melanggar berbagai komitmen Indonesia pada HAM internasional — termasuk kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan mengemukakan sudut pandang, hati nurani dan agama yang dianut.

Kasus-kasus penistaan agama sebagian besar diajukan di tingkat daerah, di mana aktor-aktor politik, kelompok-kelompok Islamis garis keras dan pasukan keamanan sering berkomplot untuk menyasar kelompok-kelompok minoritas. Tuduhan atau desas-desus kadang-kadang sudah cukup untuk mengajukan orang ke pengadilan atas tuduhan penistaan agama.

Banyak orang tertentu dihujat atau diserang oleh kelompok-kelompok garis-keras sebelum mereka ditangkap, dan disidangkan di pengadilan dalam suasana penuh intimidasi. Vonis bersalah sering dibenarkan atas dasar “demi menjaga ketertiban umum,” demikian pernyataan Amnesti Internasional. [gp/irs]

Sumber: voaindonesia.com[:]

Tiga terdakwa eks Gafatar menyebut, putusan hakim itu menunjukkan wajah institusi peradilan yang tidak independen

[:id]Petinggi Eks-Gafatar di Vonis 5 dan 3 Tahun Penjara[:]

[:id]Jakarta –  Sidang pembacaan vonis eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (07/03) siang, dibuka pukul 14.10 WIB.

Eks Pemimpin Gafatar Abdussalam alias Ahmad Mushaddeg dihukum pidana penjara lima tahun setelah dinyatakan terbukti bersalah menista agama.Namun, majelis hakim menyatakan Mushaddeg tidak terbukti melakukan makar.

Sebelumnya jaksa menuntut 12 tahun penjara dengan dakwaan penistaan agama dan makar. Vonis lima tahun pidana penjara juga diberikan kepada tokoh eks Gafatar lainnya Mahful Muis, sedangkan terdakwa ketiga Andry Cahya divonis tiga tahun pidana penjara.

Mushaddeg sejak awal mengatakan, persidangan ini penuh keganjilan. Tak heran kalau kemudian tim kuasa hukum menyatakan kecewa terhadap vonis bersalah terhadap tiga kliennya.

“Majelis hakim jelas menutup mata pada seluruh fakta persidangan” kata salah seorang pengacaranya, Pratiwi Febry, usai sidang.

Mereka juga menyebut putusan itu menunjukkan wajah institusi peradilan yang tidak independen.

“Ini merupakan ladang pembantaian bagi mereka yang minoritas dan tertindas,” tegas Pratiwi.

Dalam sidang sebelumnya, Jaksa penuntut umum (JPU) Abdul Rauf mengatakan, terkait sangkaan penodaan terhadap agama, para petinggi Gafatar itu menyerukan kepada pengikutnya untuk tidak melakukan kewajiban dalam ajaran agama Islam.

“Mereka menganut ajaran Millah Abraham. Mereka menyampaikan kepada pengikutnya bahwa salat, puasa, zakat itu belum saatnya. Karena menurut mereka saat ini masih zaman jahiliyah,” ujar Rauf.

Ihwal sangkaan makar, lanjut Rauf, organisasi tersebut telah mendeklarasikan Negeri Karunia Tuan Semesta Alam Nusantara. Deklarasi itu sama dengan berupa sebuah pengakuan negara yang dibentuk kelompok Gafatar.  (Bbc Indonesia)[:]

Menag Lukman terima Pengurus Komnas HAM di Kantor Kemenag. (foto: sugito/kemenag)

[:id]Cegah Masalah Keagamaan, Kemenag Siap Sinergi dengan Komnas HAM[:]

[:id]Kementerian Agama siap menjalin sinergi dengan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mengantisipasi munculnya potensi dan terjadinya persoalan keagamaan. Menag Lukman Hakim Saifuddin berharap sinergi ini akan memperkuat program fasilitasi sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya masalah keagamaan di masyarakat sejak dini.

“Kita bersinergi untuk mencegah ini. Misal di Papua, bisa membuat tim ke sana, lakukan proses pendampingan, lebih memfasilitasi, daripada membuat forum diskusi. Ini lebih konkrit langsung terjun ke lapangan,” ujar Menag saat menerima pengurus Komnas HAM di kantor Kemenag Jakarta, Selasa (28/02).

Selain Ketua Komnas HAM M Imdadun Rahmat, hadir juga Djayadi Damanik, Ali Sobirin, Odhis Soratha, M Subhi, dan Nur Jaman. Menag sendiri didampingi oleh Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Ahmad Gunaryo dan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Ferymeldi.

Sebelumnya, Imdadun Rahmat menyampaikan beberapa temuan Komnas HAM terkait masih terjadinya beberapa persoalan keagamaan di berbagai daerah. Imdad mencontohkan persoalan rumah ibadah dan keagamaan di Aceh, Banjar, Jawa Barat, dan daerah lainnya di Indonesia timur.

Menag menyampaikan terima kasih atas masukan berupa temuan persoalan keagamaan Komnas HAM. Menag berharap hal itu bisa disampaikan secara tertulis agar mempermudah Kementerian Agama untuk menindaklanjutinya.

“Kita merasa senang, jika ada laporan secara tertulis, agar lebih mudah untuk menindaklanjuti. Sebab, tidak mulai dari nol lagi, tinggal memberikan sentuhan apa yang akan dilakukan Kemenag untuk mencapai harapan kita bersama,” papar Menag.

Menurut Menag, jika persoalannya terkait hal teknis, maka itu akan lebih mudah untuk menyelesaikannya. Namun demikian, ada juga persoalan yang sifatnya strategis sehingga diperlukan kesepakatan bersama.

Persoalan Ahmadiyah misalnya, menurut Menag ini persoalan klasik. Dalam perspektif agama, kebebasan berkeyakinan setiap orang itu terjamin dan merdeka. Namun hal itu tidak selalu sama dengan perspektif hukum di mana segala sesuatu terikat pada aturan hukumnya.

“Pemerintah melangkah atas azas legalitas, sementara LSM lebih fleksibel. Pemerintah harus prosedural sesuai hukum dan regulasi,” ucapnya. (Arief/mkd/mkd/kemenag)[:]

Menag Lukman Hakim Saifuddin menyerahkan Harmoni Award kepada sejumlah kepala daerah saat Rakernas Kemenag Tahun 2017. foto:sandi/kemenag).

[:id]Kemenag Beri Harmoni Award Bagi Kepala Daerah Yang Berhasil Jaga Kerukunan[:]

[:id]Jakarta (Kemenag) -Kementerian Agama memberikan penghargaan Harmoni Award Kerukunan Umat Beragama kepada sejumlah kepala daerah Gubernur, Bupati dan Walikota. Penghargaan tersebut disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama Tahun 2017 di Jakarta, Minggu (26/2).

Harmoni Award Kerukunan Umat Beragama tahun 2017 Kementerian Agama diberikan kepada: Provinsi Papua yang diwakili Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Papua Jannus Pangaribuan, Provinsi Kalimantan Tengah yang diterima langsung oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, Provinsi Kepulauan Riau yang diterima Kakanwil Kepri Marwin Jamal.

Harmoni Award juga diberikan kepada Kota Sungai Penuh Jambi yang diterima oleh Sekda Kota Sungai Penuh Pusyi Amsyi, Kota Tomohon yang diterima oleh Walikota Jimmy F. Eman, Kabupaten Jayapura diterima Bupati Mathius Awoitauw, Kabupaten Purwakarta yang diterima oleh Bupati Dedi Mulyadi, Kabupaten Tabanan Bali diterima oleh Bupati Amon Djobo dan Kabupaten Banyuwangi yang diterima oleh Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko.

Menag dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada sejumlah pimpinan kepala daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah memberikan sumbangsih dan kotribusi luar biasa tidak hanya dalam pencapaian target-target yang dimiliki Kementerian Agama tahun lalu tapi juga sekaligus menyumbangkan dan menjalankan fungsi Kemenag yang pada hakekatnya ikut menjaga Indonesia kita dimana salah satu cirinya adalah kehidupan keagamaan yang dari waktu ke waktu kualitasnya ke arah yang lebih baik.

“Kepala daerah yang diberikan apresiasi ini, saya berharap semakin erat hubungan kita dalam menjalankan misi Kemenag dan mudah-mudahan juga memotivasi dan menginspirasi kepala daerah lain,”ucap Menag. (dm/dm/Kementrian Agama).[:]