Ilustrasi pelangi. Sumber: Blogspot.com

[:id]Pelangi Indonesia[:]

[:id]

Dr.Yudi Latif saat menyampaikan materi di depan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pembangunan Jaya Bintaro.

Dr.Yudi Latif saat menyampaikan materi di depan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pembangunan Jaya Bintaro.

Yudi Latif
(Kompas, Selasa, 21 Februari 2017)

Di dalam agama cinta (rahman-rahim), kebenaran dan keadilan tak mengenal penganut dan bukan penganut. Cinta memeluk semuanya. Warga bangsa boleh berbeda keyakinan, tetapi cinta menyatukannya. Kekuatan mencintai dengan melampuai perbedaan inilah yang melahirkan pelangi Indonesia yang indah. Dengan ini, pemilihan Kepala Daerah secara serentak berlalu dengan relatif damai, menyisakan Pilkada DKI Jakarta di pusat pertaruhan.

Di 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, orang dengan berbagai latar agama bisa dipilih dan memilih tanpa diskriminasi dan intimidasi. Di berbagai tempat, bahkan partai Islam, seperti Partai Keadilan Sejahtera, bisa mengusung calon kepala daerah yang agamanya bukan Islam. Situasi ini menggambarkan determinasi peradaban cinta yang masih terpatri pada jatidiri bangsa. Di sekujur tubuh kebangsaan, titik rawan daya cinta ini justru terletak di Ibu kota negara. Di Jakarta, daya pompa jantung politik dalam mengalirkan darah cinta mengalami pelemahan, terdesak penguatan aliran daya benci.

Kehilangan daya cinta di Ibu kota negara bisa menjadi pangkal kehilangan Indonesia. Harmoni dalam kemajemukan adalah kode genetik bangsa ini. Modal unggulan Indonesia yang bisa dibanggakan pada dunia. Dengan kemerosotan daya cinta, Indonesia akan mengalami kerusakan gen.

Berbilang bangsa dalam zona keseragaman terguncang hadapi globalisasi keragaman. Bahkan bangsa maju kembali mengeja multikulturalisme secara tergagap. Tak sedikit gagal,  berujung populisme dengan supremasi tribalisme anti asing, anti perbedaan. Berutung, Indonesia banyak makan asam garam. Bangsa maritim di tengah persilangan arus manusia dan peradaban dunia, terbiasa menerima perbedaan. Jauh sebelum merdeka, para pemuda lintas etnis dan agama sudah menemukan penyebut bersama dalam keragaman bangsa. Saat dasar negara dan konstitusi Indonesia dirumuskan, perwakilan berbagai golongan terwakili, menghadirkan negara semua buat semua.

Modal sosial terpenting bangsa ini terlalu berharga untuk dikorbankan demi ambisi politik jangka pendek. Dalam pedih pertikaian, warga disadarkan arti penting merawat persatuan dalam perbedaan dengan berbagi kesejahteraan. Kegelapan menyediakan kunang-kunang penuntun perjalanan bangsa, memberi mata hati kesempatan berpendar di tengah kekelaman.

Dalam nafak tilas refleksi diri bisa kita kenali bahwa hidup religius dengan kerelaan menerima keragaman telah lama diterima sebagai kewajaran oleh penduduk kepulauan ini. Sejak zaman Kerajaan Majapahit, doktrin agama sipil untuk mensenyawakan keragaman ekspresi keagamaan telah diformulasikan oleh Mpu Tantular dalam Sutasoma, “Bhineka Tunggal ika tan Hana Dharma Mangrwa”; berbeda-beda namun satu, tiada kebenaran yang mendua.

Islam Indonesia sendiri, yang sejauh ini dianut oleh sebagaian besar penduduk, kendatipun—seperti agama-agama lainnya—tak luput dari sejarah kekerasan, dalam sapuan besarnya didominasi warna kedamaian dan toleransi yang kuat. Meskipun doktrin dan mazhab radikal memang selalu ada, tetapi pengaruhnya relatif terbatas dan dilunakkan oleh ragam ekspresi komunitas Islam.

Secara historis, penyebaran Islam di Tanah Air pada umumnya dilancarkan secara damai dan berjejak pada fondasi kehidupan masyarakat multikultur yang toleran. Menurut antropolog ternama Clifford Geertz, etos klasik Islam Nusatara bersifat menyerap, adaptif, gradualistik, estetik dan toleran. Selain keragaman agama secara eksternal, keragaman internal dalam Islam Nusantara sendiri menyulitkan penjelmaan Islam secara tunggal. Dengan kondisi seperti itu terbuka lebar kemungkinan untuk melampaui perbedaan-perbedaan religio-kultural, memperlunak perbedaan-perbedaan itu dan menjadikannya berada pada batas toleransi yang memberi prakondisi bagi kesiapan bekerjasama lintas kultural.

Tanah Air Indonesia merupakan ladang persemaian yang cocok bagi rekonstruksi dan reaktualisasi nilai-nilai demokrasi dan toleransi Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad di negara-kota Madina. Negara-kota Madina adalah sebuah entitas politik berdasarkan konsepsi negara-bangsa (nation-state), yaitu negara untuk seluruh umat atau warganegara, demi maslahat bersama (common good). Sebagaimana termuat dalam Piagam Madina, ‘negara-bangsa’ didirikan atas dasar penyatuan seluruh kekuatan masyarakat menjadi bangsa yang satu (ummatan wahidah) tanpa membeda-bedakan antara kelompok-kelompok keagamaan dan kesukuan yang ada.

Moral publik Madina yang dibina Nabi Muhammad itu sesungguhnya bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Tawhid, Monotheisme). Dalam keyakinan ini, hanya Tuhan-lah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Konsekuensi logisnya adalah paham persamaan (kesederajatan) manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak/pandangan antarsesama manusia. Dengan prinsip demikian, tiap-tiap manusia dimuliakan kehidupan, kehormatan, hak-hak, dan kebebasannya, yang dengan kebebasan pribadinya itu manusia menjadi makhluk moral yang harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Dengan prinsip persamaan, manusia juga didorong menjadi makhluk sosial yang menjalin kerjasama dan persaudaraan untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan mutu kehidupan bersama (Madjid, 1992: 4).

Pancasila dapat dikatakan merupakan penjelmaan kontemporer dari Piagam Madina. Sebuah titik-temu moral publik yang bersifat inklusif yang mempertautkan segala perbedaan dengan semangat gotong-royong berlandaskan cinta (rahmatan lilalamin).

(YUDI LATIF, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia)[:]

Dosen Universitas Indonesia, Ade Armando saat memenuhi panggilan polisi di Mapolda Metro Jaya pada Kamis (23/6/2016). Sumber: kompas.com

[:id]Ade Armando Tidak Terbukti Melakukan Penodaan Agama, Polisi Hentikan Penyidikan[:]

[:id]Jakarta – Polda Metro Jaya akhirnya menghentikan kasus penyidikan terhadap dosen FISIP Universitas Indonesia, Ade Armando. Ade tidak terbukti melakukan penodaan agama.

Ade terjerat kasus dugaan penodaan agama lantaran salah satu cuitannya di akun Twitter pribadinya, dua tahun lalu. Ade dilaporkan oleh seseorang bernama Johan Kahn. Kahn mempermasalahkan cuitan Ade pada Mei 2015 yang berbunyi: ‘Allah kan bukan orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat-ayat-Nya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, Hiphop, Blues’.

Ade sempat menjadi tersangka dalam kasus penodaan agama yang dilaporkan oleh Johan Kahn. Ade kemudian ditetapkan menjadi tersangka pada 25 Januari 2017 lalu. Selama menjadi tersangka, Ade satu kali dipanggil oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, untuk diperiksa, yakni pada tanggal 30 Januari 2017.

Beberapa minggu setelah pemeriksaan itu, Polda menerbitkan SP3 bagi kasus Ade. Hal ini otomatis menggugurkan status tersangka yang sebelumnya didapat Ade. “Pengugat (Johan Kahn) juga sudah dikirim suratnya (oleh Polda) bahwa kasusnya sudah dihentikan,” kata Ade.

“Dengan dikeluarkannya SP3 itu berarti saya dianggap tidak melakukan pelanggaran pidana menodai agama,” tulis Ade dalam laman Facebook pribadinya, Senin, 20 Februari 2017. (Tempo)[:]

Persidangan ke -23 kasus dugaan makar dan penistaan agama terhadap mantan petinggi Gafatar dengan agenda persidangan yakni pembacaan pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (16/2/2017) sumber: kompas.com

[:id]Mantan Petinggi Gafatar: Fatwa MUI Intoleran terhadap Minoritas[:]

[:id]JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Petinggi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Ahmad Mussadeq alias Abdus Salam mengatakan, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebut Gafatar sesat harus ditolak.

Hal itu diucapkan Mussadeq dalam pembacaan pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (16/2/2017).

“Fatwa MUI yang menyatakan aliran Millah Abraham adalah menyesatkan, tidak benar, dan harus ditolak,” kata Mussadeq dalam persidangan ke-23.

Menurut eks petinggi Gafatar itu, fatwa ulama adalah pendapat hukum yang tidak mengikat dan memaksa bagi umat Islam untuk diikuti dan dilaksanakan. Fatwa itu, kata dia, tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

“Terlebih negara Indonesia bukan agama tertentu, tapi negara Pancasila yang menaungi semua agama dan kepercayaan,” ujar Mussadeq.

Selain itu, Mussadeq menyebutkan, sepuluh kriteria aliran sesat tidak mengikat dan bersifat subyektif. Kriteria itu merupakan hasil rumusan Rakernas MUI di Yogyakarta pada tahun 2007.

“Cenderung mendiskreditkan dan intoleran terhadap kelompok minoritas atau gerakan keagamaan baru yang ada di Indonesia,” ucap Mussadeq.

Mussadeq dituntut hukuman selama 12 tahun dalam kasus dugaan makar dan penistaan agama yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jaksa penuntut umum mengatakan, Mussadeq dan para pengikutnya telah berkali-kali melakukan penodaan agama.

Selain itu, ia menilai Musda dan para petinggi Gafatar bermufakat untuk melakukan makar.

Sumber: Kompas.com[:]

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersama dengan tim bersih-bersih Masjid Istiqlal. Sumber: Liputan6.com

[:id]Kompak, Sejumlah Pemuda Lintas Agama Gotong Royong Bersihkan Masjid Istiqlal[:]

[:id]

Informasi bersih-bersih Masjid Istiqlal. Sumber: Kemdikbud

Informasi bersih-bersih Masjid Istiqlal. Sumber: Kemdikbud

Jakarta, ICRP – Sejumlah pemuda dari berbagai lapisan masyarakat bergotong -royong membersihkan Masjid Istiqlal Jakarta, 11- 21 Februari 2017. Kegiatan ini merupakan upaya sukarela dari para pecinta alam untuk turut merayakan milad Masjid Istiqlal ke-39 pada 22 Februari mendatang.

Pada kegiatan kali ini, fokus kerja bakti akan dipusatkan di Menara Masjid Istiqlal. Menara tunggal yang memiliki tinggi 6.666 meter ini akan dipanjat oleh 12 anggota pecinta alam yang secara bergantian akan membersihkan bagian-bagian menara, terutama di bagian yang sulit dijangkau. Selain menara, para peserta kegiatan juga akan membersihkan bagian-bagian lain masjid seperti marmer dan stainless steel Masjid Istiqlal.

 

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersama dengan tim bersih-bersih Masjid Istiqlal. Sumber: Liputan6.com

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersama dengan tim bersih-bersih Masjid Istiqlal. Sumber: Liputan6.com

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin turut meninjau dan terlibat aktif dalam bersih-bersih tersebut. Menurut Lukman, selain kegiatan tersebut positif, juga merupakan sebuah bentuk toleransi umat beragama. Hal ini dikarenakan aksi bersih-bersih itu diikuti sejumlah relawan dari bermacam-macam kalangan dan latar belakang keagamaan.

“Saya apresiasi kegiatan ini karena melibatkan sejumlah organisasi kemasyarakatan dan profesi serta organisasi keagamaan bukan hanya Agama Islam, tapi ada agama Khonghucu, Budha, Kristen. Mudah-mudahan program bersih-bersih ini bisa kita tradisikan, jadi ada toleransi dari berbagai umat tanpa kita pinta mereka mau membantu,” ujar dia.

Sejumlah pemuda bergelantungan membersihkan menara Masjid Istiqlal. Sumber: Facebook Des Syafrizal

Sejumlah pemuda bergelantungan membersihkan menara Masjid Istiqlal. Sumber: Facebook Des Syafrizal

Sementara itu, salah satu relawan bersih-bersih, Irwan, mengatakan relawan bersih-bersih Masjid Istiqlal berasal dari komunitas pencinta alam. Program ini akan dilakukan hingga tanggal 21 Februari mendatang mendekati hari ulang tahun Masjid Istiqlal.

Irwan juga menambahkan banyak masyarakat yang datang ke Istiqlal untuk bersih-bersih umumnya atas inisiatif pribadi, dan mereka tergerak karena pemberitahuan disosialisasikan melalui media sosial.

Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid didampingi Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal, KH Muzammil Basyuni turut pula menghadiri apel pagi yang dilaksanakan bersama peserta kegiatan Bersih-bersih Masjid Istiqlal 2017. Apel pagi ini dilaksanakan di halaman Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (10/2).

Dirjen Kebudayaan Kemdikbud, Hilmar Farid saat menghadiri bersih-bersih Masjid Istiqlal. Sumber: Kemdikbud

Dirjen Kebudayaan Kemdikbud, Hilmar Farid saat menghadiri bersih-bersih Masjid Istiqlal. Sumber: Kemdikbud

Dalam apel pagi tersebut, Hilmar Farid mengatakan bahwa Masjid Istiqlal merupakan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. “Masjid merupakan salah satu pusat peradaban, pusat kebudayaan, dan Masjid Istiqlal juga termasuk cagar budaya Indonesia. Maka sudah menjadi tanggung jawab DIrektorat Jenderal Kebudayaan untuk merawatnya,” ujar Hilmar Farid. Beliau menambahkan bahwa kegiatan yang digagas dalam rangka Milad Masjid Istiqlal ke-39 ini juga merupakan kegiatan yang sangat baik. “Kegiatan ini bermula dari ide untuk melaksanakan kegiatan yang juga melibatkan masyarakat serta memiliki fungsi pendidikan karakter, selain bertujuan untuk memuliakan masjid,” tambah Hilmar Farid. (Liputan6/kemdikbud)

[:]

Menindaklanjuti isi ceramah khutbah jumat yang mengandung isu provokasi dan intoleransi, pemerintah berencana untuk melakukan sertifikasi khatib khutbah. ilustrasi gambar salat jumat.

[:id]Menteri Agama Wacanakan Program Sertifikasi Khatib Shalat Jumat[:]

[:id]Menteri Agama mewacanakan program sertifikasi penceramah khotbah Jumat.

Wacana itu digagas berdasarkan keluhan masyarakat yang merasa isi khotbah Jumat berisikan ejekan kepada satu kelompok.

“Banyak sekali yang menyampaikan bahwa terkadang beberapa masjid, khatib (penceramah) lupa menyampaikan nasihat yang semestinya, kemudian isi khotbah malah mengejek bahkan menjelek-jelekkan suatu kelompok yang bertolak belakang dengan nasihat,” kata Lukman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2017).

Ia menambahkan, semestinya khotbah Jumat tidak berisikan hal-hal konfrontatif. Sebab, hal itu berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa.

Lukman mengatakan, ide sertifikasi ini muncul untuk mengingatkan kembali nilai penting khotbah Jumat yang semestinya dilakukan untuk menjelaskan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin.

Menag menekankan, sertifikasi bukan dibuat karena hendak membatasi seseorang untuk berceramah kala shalat Jumat.

Ini merupakan respons dari kejengahan masyarakat saat menghadapi khotbah Jumat yang dirasa memecah belah persatuan umat Islam.

Lukman menyadari, adanya sertifikasi bakal memberi kesan bahwa pemerintah mengintervensi jalannya shalat Jumat.

Karena itu, ia menyatakan, proses sertifikasi diusulkan dilakukan oleh kumpulan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dan juga ulama.

Dengan demikian, dalam hal ini, Kementerian Agama hanya sebatas menjadi fasilitator yang menjembatani semua golongan.

Untuk mengatasi perbedaan pandangan keislaman yang muncul di antara ormas-ormas, Lukman menyarankan agar mereka membentuk sebuah wadah.

Dalam wadah itulah, menurut Lukman, perbedaan di antara ormas dan ulama bisa disatukan.

“Yang harus digarisbawahi, ini bukan kebijakan pemerintah. Ini baru gagasan yang lalu direspons oleh Kementerian Agama karena kami harus responsif terhadap aspirasi masyarakat,” papar Lukman.

Lukman menambahkan, nantinya khotbah Jumat diharapkan mengarah pada ajaran Islam rahmatan lil alamin yang moderat.

Sebab, kata Lukman, semua agama yang berkembang di Indonesia berpaham moderat, bukan ekstrem.

“Tidak ada agama yang ekstrem di Indonesia. Sejarah mencatat, selama ratusan tahun, Indonesia berperan dalam moderasi agama,” ujar Lukman.

“Dengan demikian, fungsi agama ikut menjalin kemajemukan kita. Karenanya, moderasi agama ini yang diusung Kementerian Agama. Itu yang dikembangkan Muhammadiyah, yakni Islam berkemajuan, itu yang dikembangkan NU dengan Islam Nusantara,” ucap Lukman.

Namun, wacana sertifikasi ini dinilai tak perlu oleh sejumlah anggota Komisi VIII DPR. Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mujahid menilai, sertifikasi yang diusulkan terkesan provokatif dan malah berpotensi menuai keributan.

“Kalau soal toleransi cukup lewat panduan di kalimat terakhir khotbah tanpa harus ada gelaran sertifikasi,” papar Sodik.

Hal senada disampaikan anggota Komisi VIII, Kuswiyanto. Menurut dia, wacana tersebut kurang tepat sebab situasi saat ini sedang tidak kondusif.

“Maksud dan tujuannya bagus. Namun, momentumnya jangan sekarang. Saya minta Komisi VIII rekomendasikan hal ini harus digagalkan,” papar dia.

Menanggapi hal itu, Lukman meminta agar Komisi VIII mengundang langsung ormas-ormas Islam yang mendatanginya dan mengusulkan program sertifikasi tersebut.

“Saya mengusulkan sebaiknya Komisi VIII mengundang ormas-ormas Islam, cari tahu seberapa besar kebutuhan terkait pengaturan ini. Pemerintah seperti saya ini hanya memfasilitasi aspirasi yang berkembang,” tutur Lukman.

“Apa pun keputusannya, pemerintah tentu bertindak sesuai aspirasi masyarakat. Itu aspirasi besar yang direpresentasikan oleh ormas-ormas Islam. Ini bukan murni ide saya, justru mereka yang menghendaki adanya penataan dan pembinaan,” lanjut Lukman.

Penulis : Rakhmat Nur Hakim

Editor    : Krisiandi

Sumber: kompas.com[:]

Persidangan ke -23 kasus dugaan makar dan penistaan agama terhadap mantan petinggi Gafatar dengan agenda persidangan yakni pembacaan pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (16/2/2017)

[:id]Penasehat Hukum: Bebaskan Eks Gafatar dari Diskriminasi dan Kriminalisasi[:]

[:id]Jakarta, ICRP – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjatuhkan pidana terhadap eks petinggi Gafatar Mahful Muis dan Abdussalam 12 tahun serta Andry Cahya 10 tahun penjara. Tuntutan tersebut dibacakan pada persidangan ke 22, Rabu sore (8/2/2017) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Sementara itu, tim kuasa hukum eks Gafatar menilai ketidakadilan dipertontonkan dalam proses peradilan. Sebab, selama lebih dari 20 kali persidangan dalam waktu lebih dari 4 bulan, fakta-fakta persidangan yang terkumpul dari 24 saksi fakta dan saksi ahli yang dihadirkan justru mayoritas meringankan ketiga terdakwa. Ironisnya, fakta-fakta persidangan tersebut seakan diabaikan dalam tuntutan yang diajukan oleh JPU.

“Kita sudah berbulan-bulan sidang, tuntutan itu kan dibuat berdasarkan fakta-fakta persidangan, tapi ini berdasarkan BAP. Yang buat tuntutan Jaksa atau orang lain?” tanya Andry Cahya (Terdakwa III) kepada Majelis Hakim ketika JPU selesai membaca tuntutannya.

Senada dengan Terdakwa 3, Pratiwi Febry selaku Penasehat Hukum menilai bahwa isi tuntutan tersebut cenderung mengulang hasil penyidikan. Padahal, proses BAP lebih banyak menanyakan pendapat para saksi, bukan tentang fakta-fakta peristiwa dan hukum. Akibatnya, keterangan yang disampaikan para saksi lebih berupa perkiraan dan asumsi.

Menurut kuasa hukum, keganjilan-keganjilan lain pun banyak ditemukan selama proses peradilan mereka, mulai dari BAP, administrasi peradilan, saksi pelapor, perlakuan Majelis Hakim yang berat sebelah dan lain-lainnya. Penodaan agama dan makar sendiri adalah bentuk kriminalisasi yang tengah naik daun di Indonesia. Pasal penodaan agama sebenarnya adalah ‘pasal karet’ yang kerap digunakan sebagai praktik negara melakukan “inkuisisi” kepada seseorang atau organisasi tertentu yang berbeda paham atau pandangan keyakinannya dengan agama mainstream.

Dalam membacakan pembelaannya, Terdakwa I Mahful Muis Tumanurung berpandangan bahwa syahwat kelompok intoleran yang selalu ingin memidanakan pimpinan dan pengikut paham Millah Abraham dan paham keagamaan minoritas lainnya seharusnya dapat diredam dan dikendalikan.

“Pimpinan agama-agama, MUI dan pemerintah seharusnya mengedepankan langkah-langkah sosial berupa dialog dan mediasi,” ujar Mahful Muis.

Mengacu kejanggalan-kejanggalan di atas, Tim Penasehat Hukum menyatakan keberatan atas tuntutan yang dijatuhkan kepada ketiga terdakwa dengan alasan-alasan berikut:

  • Menodai atau menistakan adalah perbuatan merendahkan atau menjadikan hina. Tidak ada niatan mereka untuk mencela atau menganggap rendah sebuah ajaran agama atau bahkan berniat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Dugaan makar yang dituduhkan kepada ketiga terdakwa tidak memenuhi syarat dan kompetensi.
  • Perbedaan pendapat dan cara berpikir tidak dapat dihukum, karena hal tersebut bukanlah tindakan pidana atau membantu perbuatan jahat. Ketidaksetujuan atau perbedaan penafsiran adalah implikasi atas kebebasan manusia dalam menyatakan sikap dan mengeluarkan pendapat yang dilindungi dalam Pasal 28E UUD ‘45.
  • Selain itu, sesuai konstitusi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan memiliki UU terkait HAM maka keyakinan beragama atau berkeyakinan dijamin dalam Pasal 29 UUD ‘45. Oleh karenanya tuntutan yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan bagian dari kriminalisasi terhadap kebebasan berkeyakinan, berpikir dan berekspresi.

Berdasarkan hal-hal di atas, Tim Penasehat Hukum meminta kepada Majelis Hakim dan Tim Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan mereka dari tuntutan Pasal Penodaan Agama Pasal 156a KUHP dan juga Pasal Makar Pasal 110 KUHP jo. Pasal 107 KUHP.

Beberapa kuasa eks Gafatar adalah Asfinawati, Febi Yonesta, Pratiwi Febry, Yudistira ARH[:]

bazar kebinekaan ICRP 2017

[:id]ICRP Akan Selenggarakan Bazar Kebhinekaan[:]

[:id]

bazar kebinekaan ICRP 2017

bazar kebinekaan ICRP 2017

[:]

Suasana persidangan Eks Gafatar ke 20. Ahli Hukum Islam, Ahmad Nakha'i hadir menjadi saksi dari.

[:id]Ahli Fiqih Tepis Eks Petinggi Gafatar Lakukan Penistaan Agama[:]

[:id]Jakarta, ICRP – Sidang terdakwa eks petinggi Gafatar, yaitu Mahful Muis (eks Ketua Umum Gafatar), Abdussalam (alias Ahmad Mushaddeq) dan Andry Cahya kembali dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jalan DR Soemarno, Cakung, Kamis, 2 Februari 2017. Sidang ke-20 pada kasus dugaan penistaan agama dan makar ini beragendakan pemanggilan saksi ahli dari pihak Penasihat Hukum (PH). Pada kesempatan ini, Ahmad Nakha’i yang merupakan ahli hukum Islam (fiqih) hadir di muka persidangan sebagai saksi ahli.

Dalam sidang yang dimulai pukul 11.35 WIB ini, Ahmad Nakha’i menjabarkan pengetahuannya terkait hukum Islam. Menurutnya, hukum di dalam ajaran Islam ada yang 100% mutlak, tetapi ada pula yang bersifat praduga. Ajaran Islam juga mengenal dua jenis kebenaran, yaitu Ushul yang bersifat mutlak, dan Furu’ yang berarti kebenaran beragam. “Ajaran Islam itu mulai A-Z. Mana ajaran Islam yang masuk kategori ushul, dan mana yang masuk kategori Furu’ itu banyak ulama berbeda pendapat,” tandas pria yang juga seorang Ustadz ini.

Pada prinsipnya, inti dari kategori ushul ini adalah iman kepada Allah atau dengan kata lain menjadikan Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Sementara selain hal tersebut, menurut Nakha’i, dapat dimasukkan ke dalam kategori Furu’. Sebagai contoh, hal-hal seperti rukun Iman dan rukun Islam pun ulama berbeda-beda pendapat dalam dunia Islam. “Tidak ada kesatuan pendapat mengenai rukun Iman dan rukun Islam,” kata Nakha’i.

Suasana persidangan Eks Gafatar ke 20. Ahli Hukum Islam, Ahmad Nakha'i hadir menjadi saksi dari.

Suasana persidangan Eks Gafatar ke 20. Ahli Hukum Islam, Ahmad Nakha’i hadir menjadi saksi dari.

 

Tentang Fatwa

Seperti diketahui, Majelis Ulama Islam (MUI) mengeluarkan fatwa untuk aliran yang dipercaya Eks Gafatar pada 3 Februari 2016 lalu. MUI menyatakan aliran tersebut sesat dan menyesatkan, karena menjadikan Ahmad Mushaddeq sebagai guru spiritualnya. Padahal, MUI pernah memfatwakan sesat kepada Ahmad Mushaddeq yang pernah mengaku nabi di tahun 2007. Aliran ini ditengarai melakukan sinkretisme ajaran dari Al-Quran, Injil dan Taurat. Bahkan, seseorang yang meyakini Millah Abraham dianggap sudah murtad dari Islam.

“Saya sebagai seorang muslim mengamati keputusan MUI. Tapi fatwa MUI itu bukan satu-satunya fatwa,” tutur Ahmad Nakha’i dalam persidangan. Fatwa juga dapat dikeluarkan oleh perkumpulan ulama lain, seperti NU dan Muhammadiyah. Seorang ulama pun dapat mengeluarkan fatwa sendiri.

Namun, Nakha’i menganggap ketetapan bahwa Eks Gafatar telah keluar dari ajaran Islam sebagai hukuman yang sangat berat. “Sebenarnya dalam Islam, harus berhati-hati dalam memberikan hukuman tersebut. Apalagi kalau masih ada kemungkinan dia benar, atau kalau masih ada kesangsian,” terang pria yang saat ini menjabat Komisioner di Komnas Perempuan.

Lebih lanjut, Nakha’i mengungkapkan bahwa penganut agama Islam tidak perlu mengikuti semua fatwa, termasuk rumusan 10 kriteria aliran sesat yang dicetuskan MUI. “Apapun namanya (fatwa, atau rumusan), itu adalah pendapat dari MUI. Dan tidak ada kewajiban secara agama untuk mengikuti fatwa MUI,” pungkasnya.

“Sebenarnya dalam ilmu fiqih, apa itu fatwa?” tanya salah satu PH, Saor Siagian, ketika mendapat kesempatan bertanya di persidangan. Ahmad Nakha’ii menjabarkan, ada dua hal dalam tradisi hukum Islam, yakni ijtihar dan fatwa. Ijtihar hanya dapat dibuat oleh orang-orang yang memenuhi syarat, seperti betul-betul memahami Al-Quran dan Hadits. Berbeda dengan ijtihar, fatwa ialah pendapat hukum oleh seorang ahli hukum Islam yang umumnya lahir karena desakan atau permintaan. Oleh karena itu, fatwa dapat berupa hukum atau pun opini. Menurutnya, tidak ada kewajiban pula untuk mengikuti pendapat semacam itu.

Suasana persidangan Eks Gafatar ke 20. Ahli Hukum Islam, Ahmad Nakha'i hadir menjadi saksi dari.

Suasana persidangan Eks Gafatar ke 20. Ahli Hukum Islam, Ahmad Nakha’i hadir menjadi saksi dari.

Menanggapi Millah Abraham

Salah satu PH, Pratiwi Febry, selanjutnya menanyakan tentang paham Millah Abraham yang menyebabkan Eks Gafatar mendapatkan fatwa sesat. Ahmad Nakha’I menyebut bahwa ada salah satu ayat dalam surat Ali Imran mengenai Millah Abraham. “Itu artinya ajaran yang tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Dalam ayat itu, kita dianjurkan untuk mengikuti Ibrahim,” ujarnya.

“Jadi, apakah orang yang meyakini Millah Abraham bisa dikatakan menyimpang?” tanya Pratiwi. Ahmad Nakha’i berpendapat bahwa Millah Abraham sama saja dengan agama Islam. Sebab, banyak perintah dalam Al-Quran untuk mengikuti ‘agama’ Ibrahim. Ia juga menjabarkan bahwa nabi Ibrahim pun adalah seorang muslim. Menurutnya, Islam bahkan sudah ada dari zaman nabi Adam. Hal terpenting bagi seorang muslim ialah memiliki sifat Islam.

Mengenai tuduhan sinkretisme, Ahmad Nakha’i pun beranggapan bahwa sah-sah saja untuk mempelajari kitab-kitab selain Al-Quran. Selama Al-Quran dijadikan sebagai acuan utama dalam pembelajaran kitab lain, seperti Injil dan Taurat.

Sayangnya, fatwa sesat sudah tersemat pada Eks Gafatar. Salah satu PH terdakwa, Yudistira Arif Rahman Hakim, sempat menanyakan mengenai hukuman apa yang layak diberikan kepada orang-orang sesat. Ahmad Nakha’i pun menyatakan, “Tidak ada orang yang dihukum atau pun dibunuh oleh nabi Muhammad karena dianggap sesat. Nabi Muhammad mengedepankan dialog secara baik,” tutupnya.

Penulis: Ilana

Editor: Mukhlisin[:]

[:id]Di 2016, Kesejahteraan Dan Keadilan Paling Banyak Diadukan ke Komnas HAM [:]

[:id]Komnas HAM melakukan penyampaikan laporan ke publik atas pengaduan dan penanganannya sepanjang 2016

Laporan itu disampaikan oleh Ketua Komnas HAM M. Imdadun Rahmat disertai dengan pimpinan dan anggota Komnas HAM yang lain, di Ruang Pengaduan Komnas HAM pada 17 Januari 2017.

Berdasarkan aduan yang masuk, terdapat 7.188 berkas pengaduan sepanjang 2016. Dari aduan sebanyak itu, dugaan pelanggaran hak atas kesejahteraan menempati urutan teratas sebanyak 2.748 berkas, disusul dugaan pelanggaran hak atas keadilan sebanyak 2.697 berkas.

Sedangkan berdasarkan aktor atau insitusi yang diadukan, berdasarkan berkas yang masuk, kepolisian adalah yang paling banyak diadukan oleh masyarakat yaitu sebanyak 2.290 berkas, disusul oleh korporasi sebanyak 1.030 berkas dan pemerintah daerah sebanyak 981 berkas.

Dengan gambaran data pengaduan tersebut, selama beberapa tahun berturut-turut, tiga aktor atau institusi yang paling banyak diadukan masih tetap, yaitu kepolisian, korporasi, dan pemerintah daerah. Demikian juga dengan klasifikasi pengaduan, terbanyak adalah hak atas keadilan dan kesejahteraan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak atas keadilan diatur di Pasal 17-18. Sedangkan hak atas kesejahteraan diatur di Pasal 36-42.

Penanganan atas pengaduan itu dilakukan oleh Komnas HAM berdasarkan mandat yang diberikan UU tentang Hak Asasi Manusia melalui empat fungsi pokok, yaitu pemantauan/penyelidikan, mediasi, pengkajian, dan pendidikan/penyuluhan. (MDH)

Sumber: komnasham.go.id[:]