Kota Semarang, Jawa Tengah

[:id]Eskalasi Intoleransi di Jawa Tengah Meningkat[:]

[:id]Semarang, ICRP – Lembaga Studi Sosial dan Agama (ELSA), Semarang, Jawa Tengah mencatat, selama tahun 2016 telah terjadi 20 peristiwa intoleran dan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Tengah. 16 kasus di antaranya merupakan kategori intoleransi, sementara sisanya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Fakta tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan sebanyak 25 persen dari tahun 2015 atau 50 persen dari tahun 2014.

Elsa menganalisis, selama 2016 ada peningkatan eskalasi soal penolakan terhadap Ahmadiyah, Syiah dan pembangunan gereja.

Sebagai analisis situasional, kami mencatat bahwa tahun 2016, ledakan-ledakan konflik bernuansa agama di Jawa Tengah, besar atau kecil, banyak bermunculan. Penangkapan mereka yang terduga teroris juga kerap menyeret Jawa Tengah, meski lokasi penangkapannya terjadi di tempat lain. Tidak ada penjelasan tunggal mengapa sebuah konflik terjadi di masyarakat. Selalu ada kaitan antara masalah internal dan eksternal agama. Di Jawa Tengah, sepanjang pemantauan kami lakukan, ada peningkatan eskalasi dalam soal penolakan terhadap Ahmadiyyah, Syiah dan pembangunan gereja.

“Kelompok yang menolaknya pun ada dalam hierarkhi ideologi yang sebangun. Sehingga, mereka ini masuk dalam kategori kelompok yang konsisten. Gerakan ini menjadi semakin dilirik publik, karena ada pengerahan masa. Di sini, ada tiga keuntungan yang didapatkan sekaligus; menyerukan kehendak teologisnya yakni penolakan terhadap ajaran kelompok lain, mengeraskan politik identitas dan mereka mulai diangkat ke publik sebagai bahan pembicaraan” tegas elsa dalam siaran pers mereka yang termuat dalam elsaonline.com

Elsa juga melihat bahwa proses advokasi terhadap korban pelanggaran kebebasan beragama harus melibatkan pendekatan lain.

“Perlu dipikirkan untuk menggeser atau menambahkan pola; dari civil right based menjadi civil and economical based misalnya. harus diakui, pendekatan advokasi yang berbasis hak atau katakanlah berporos pada kebebasan beragama, selama ini kerap mengabaikan aspek kebutuhan mendasar mereka, yakni ekonomi. Disinilah pentingnya pendekatan integratif itu diupayakan” ungkap mereka.

Berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan, Lembaga yang fokus terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Tengah ini meminta kepada pemerintah untuk memberikan penguatan kapasitas aparatur negara, terutama dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Selain itu, untuk memudahkan proses advokasi elsa meminta kepada penganut agama atau kepercayaan untuk mulai membukakan jati diri. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan pemahaman toleransi dan non-diskriminasi saat ini menjadi penting untuk terus di semai kepada seluruh lapisan masyarakat.

Penulis: Mukhlisin[:]

cuitan fahri hamzah

[:id]Sebut TKI ‘Mengemis Jadi Babu’ Fahri Hamzah Diminta Mundur dari Timwas TKI[:]

[:id]

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dikecam banyak orang karena di Twitter menulis bahwa warga Indonesia ‘mengemis menjadi babu di negeri orang’.

“Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela…” begitu isi lengkap cuitannya Selasa (24/01) pagi, yang tak lama dihapus itu.

Direktur Migrant Care Anis Hidayah berkomentar dalam twitter pribadinya, mengatakan, “tak ada yang mengemis, mereka bekerja sebagai PRT di luar negeri secara terhormat. Apakah Anda sudah memartabatkan mereka? Revisi UU TKI jalan di tempat sejak 2010.”

Yang dimaksud Anis adalah UU Nomor 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri yang revisinya menjadi salah satu program legislasi nasional prioritas 2016. Hingga kini belum ada kejelasan kapan revisi itu rampung.

Sementara itu,  Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) mengecam keras pernyataan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Tim Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Fahri Hamzah. Pernyataan di Twitter tersebut dinilai merendahkan martabat buruh migran atau TKI.

Juru Bicara JBMI Eni Lestari mengatakan, sebagai jaringan yang selama ini berjuang memberdayakan dan menegakkan martabat buruh migran, JBMI sangat khawatir dengan pernyataan-pernyataan Fahri Hamzah yang tidak berlandaskan fakta, merusak reputasi buruh migran dan menjerumuskan masyarakat.

“Ketika anak bangsa terlantar di luar negeri menuntut pelayanan dan perlindungan, itupun belum tentu diberikan. Sebagai Ketua Tim Pengawasan TKI, Fahri gagal memahami persoalan mendasar dan solusi yang dibutuhkan buruh migran diluar negeri,” dia menegaskan.

JBMI sebagai jaringan yang menyatukan organisasi-organisasi massa buruh migran yang berada di Hong Kong, Macau, Taiwan, dan Indonesia itu juga mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), untuk menurunkan Fahri Hamzah dari jabatannya sebagai Ketua Tim Pengawasan TKI.

“Fahri Hamzah (juga) untuk mundur sebagai Wakil Ketua DPR-RI,” Eni menandaskan.[:]

Kunjungan Pansel Komnas HAM. Ketua Pansel Harkristuti Harkrisnowo (kedua dari kanan) bersama anggota pansel. Foto: MI/Agung Wibowo.

[:id]Penjaringan Komisioner Komnas HAM Sepi Peminat[:]

[:id]Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) betul-betul kehilangan daya tarik. Sejak lowongan untuk menjadi komisioner periode 2017-2022 dibuka pada 22 Desember 2016, baru dua orang yang mendaftarkan diri.

Wakil Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Komnas HAM Harkristuti Harkrisnowo mengungkapkan fenomena itu saat berkunjung ke kantor Media Indonesia, Jakarta, kemarin.

“Pendaftaran sudah dibuka satu bulan lebih, tetapi yang mendaftar baru dua orang. (Pendaftaran) hanya tersisa satu bulan lagi. Kelihatannya lama, tapi waktu akan berjalan cepat,” ujar Harkristuti.

Pada Pasal 83 ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang yang dipilih DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan Presiden selaku kepala negara. Harkristuti mengatakan jumlah itu tak pernah terpenuhi.

Minimnya animo untuk mendaftar jadi anggota Komnas HAM tetap memprihatinkan. Sekadar gambaran, komisioner Komnas HAM 2012-2017 berjumlah 13 orang, hasil seleksi dari 363 pendaftar.

Ditegaskan Harkristuti, berbagai upaya untuk menjaring calon komisioner Komnas HAM sudah dilakukan. Tim pansel, misalnya, mengirimkan surat ke universitas dan organisasi masyarakat agar akademisi ataupun aktivis mendaftar.

Mereka pun mendorong langsung beberapa tokoh yang berkualitas dan berintegritas, termasuk dari wilayah timur Indonesia, untuk mencalonkan diri.

“Semua bisa ikut asal memenuhi kriteria berkewarganegaraan Indonesia, memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun di bidang HAM, berusia 40-65 tahun, dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana,” jelas Harkristuti.

Kurangnya minat masyarakat untuk terjun langsung di Komnas HAM, paparnya, tidak terlepas dari situasi dan gambaran buruk yang tengah membalut lembaga itu.

“Banyak isu HAM, intoleransi, tetapi Komnas HAM tidak ada suaranya. Ditambah lagi dengan kasus dugaan korupsi (pengeluaran dana fiktif) di Komnas HAM beberapa waktu lalu.”

Kendati masih krisis peminat, bukan berarti siapa saja yang mendaftar akan langsung diterima demi memenuhi kuota komisioner. Tim pansel tetap akan menerapkan standar ketat.

Pemuas pemerintah

Pegiat HAM Todung Mulya Lubis menengarai sepinya peminat untuk menjadi komisioner Komnas HAM diakibatkan kinerja lembaga itu menurun. Ia juga menilai Komnas HAM kini menjadi sangat birokratif dan tidak tanggap terhadap permasalahan.

“Saya rasa faktornya karena itu ya. Mereka kini lebih birokratif dan terkesan hanya menjadi pemuasan citra pemerintah,” ucapnya.

Selain itu, Todung melihat ada perpecahan di tubuh Komnas HAM karena perebutan jabatan. Belum lagi dukungan politik dari pemerintah sangat lemah.

Komisioner Komnas HAM Nur Kholis menyatakan untuk mengembalikan citra Komnas HAM dibutuhkan tokoh-tokoh yang benar-benar mampu memimpin dan bekerja sama. “Harus ada perbaikan mulai dari dalam. Semua itu butuh waktu.”

Sumber: metrotvnews.com[:]

Moscow City. Sumber: rayapos.com

[:id]Dakwah di Bekas Negara Komunis[:]

[:id]Oleh: Mudah Mulia

Tidak sedikit orang yang datang ke Rusia menjadi terkaget-kaget. Sebab, ikon Rusia sebagai negara komunis begitu melekat di alam bawah sadar banyak orang. Sementara faktanya, Rusia sudah berubah banyak. Kehidupan keagamaan tampak semarak, bahkan saya sempat mengunjungi salah satu masjid yang ramai dipakai untuk shalat Jum’at.

Satu hal yang saya tangkap dari perbincangan dengan para tokoh dan elit politik di Rusia adalah bagaimana mengembangkan agama dalam masyarakat tapi tetap mengedepankan rasionalitas yang melahirkan sains dan teknologi. Tampak mereka khawatir jika agama berkembang, lalu masyarakat akan meninggalkan sains dan teknologi. Artinya, mereka tidak ingin masyarakatnya terkebelakang dalam sains dan teknologi. Saya pun menjelaskan, Islam adalah agama yang sangat mengedepankan rasionalitas, serta mendorong kemajuan sains dan teknologi. Bahkan, sejumlah ayat Qur’an meletakkan keimanan dan ilmu pengetahuan dalam satu tarikan nafas. Tuhan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan lebih tinggi dari lainnya.

Seminar tentang Indonesia Baru di Petersburg

Seminar tentang Indonesia Baru di Petersburg

Indonesia dan Rusia sangat potensial membangun kerjasama mempromosikan Islam rahmatan lil alamin, yaitu ajaran Islam yang mengedepankan perdamaian dan kemashlahatan masyarakat serta akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal seperti diajarkan Rasullullah pada masa-masa awal Islam di Madinah yang penduduknya cukup heterogen. Islam model ini telah terbukti sejalan dengan prinsip negara demokrasi yang berpijak pada penegakan nilai-nilai hak asasi manusia.

Islam rahmatan lil alamin juga diyakini sebagai konsep yang ampuh memerangi semua bentuk radikalisme dan terrorisme agama yang akhir-akhir ini mengancam perdamaian di berbagai belahan dunia. Seperti halnya Indonesia, Rusia juga menghadapi ancaman radikalisme agama, termasuk dari kelompok Islam. Kepolisian Rusia baru-baru ini  mengatakan 15 anggota kelompok Islam radikal menjalani pemeriksaan di Moskow setelah ditangkap dalam penggerebekan. Kementerian Dalam Negeri Rusia mengatakan 14 orang ditahan saat penggerebekan sedangkan satu orang diciduk di tempat terpisah. Selama penggeledahan ditemukan alat peledak rakitan, detonator dan pecahan peluru ditemukan dan disita dari seorang anggota organisasi ini, kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri Vladimir Konovalov di Moskow, Rabu, 27 November 2013. “Salah satu bahan peladak dilekatkan pada sabuk yang diberi nama sabuk Syahid,” tambahnya. Menurut Kementerian Dalam Negeri, di antara mereka yang ditangkap memegang kewarganegaraan Uzbekistan, Turkmenistan dan Rusia.

Selain itu, kedua negara: Indonesia dan Rusia menerapkan prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, pengembangan nilai-nilai agama pun harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dan nilai-nilai demokrasi dapat berjalan seiring tanpa harus berbenturan, bahkan keduanya dapat saling melengkapi dengan penuh kedamaian dan harmoni. Menjadi negara yang demokratis sekaligus menjadi negara yang memenuhi kepentingan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia telah dengan sukses dilakukan pemerintah Indonesia, walau pun harus tetap diakui dalam beberapa hal masih ada kekurangan.

Musdah Mulia saat berada di Rusia

Musdah Mulia di Rusia

Mengapa Islam penting di Rusia?  Sebab Islam adalah agama kedua paling banyak dianut masyarakat Rusia setelah Kristen Ortodoks. Jumlahnya pemeluk Islam sekitar 21-28 juta penduduk atau 15-20 persen dari sekitar 142 juta penduduk Rusia. Terdapat lebih dari 5.000 organisasi Muslim yang legal, mereka mewakili

Sunni, Syiah dan kelompok Sufi.. Bahkan, Islam dianggap sebagai salah satu agama tradisional yang merupakan warisan sejarah Rusia.

Di Moskow, ibu kota Rusia terdapat sekitar satu juta orang Muslim, terdiri dari 20 komunitas dengan lima masjid. Menarik dicatat bahwa di seluruh Rusia terdapat sekitar 7.000 masjid. Masjid Marcani adalah masjid tertua yang dibangun di Kazan (1766-1770 M) dengan donasi dari masyarakat saat pemerintahan Catherine Agung berkuasa. Masjid Marcani merupakan satu-satunya masjid yang lolos dari penutupan di masa Uni Soviet. Arsiteknya, Vasily Kaftyrev menggabungkan gaya barok dan gaya arsitektur abad pertengahan. Masjid dua tingkat ini berlokasi di tepi Danau Qaban.

Menurut sejarah, Islam masuk ke Rusia sejak masa Umar bin Khattab (abad ke-7 Masehi). Beliaulah yang mengirim sahabat Hudzaifah bin al-Yaman untuk berdakwah di Azerbaijan dan Armenia. Setelah itu, pengikut Hudzaifah terus berjuang menyebarkan Islam hingga mencapai wilayah Dailam, Tibristan, dan Afganistan.

Muslim di Rusia kini memiliki kehidupan lebih baik dibandingkan masa komunis dulu. Tahun 2013  untuk pertama kalinya dalam sejarah Rusia, pemimpin Rusia (Vladimir Putin) memasukkan menteri Muslim dalam kabinetnya dan mengakui eksistensi Muslim Rusia. Hal itu dikarenakan umat Islam memiliki peranan penting dalam membawa perbaikan masyarakat di Rusia. Umat Islam diperbolehkan membangun sekolah-sekolah yang berbasis agama bahkan membangun sebuah universitas Islam yang semuanya menggunakan bahasa Arab.

Musdah Mulia bersama beberapa pimpinan media di Rusia

Musdah Mulia bersama beberapa pimpinan media di Rusia

Tahun 2009, utusan tiga Universitas Islam dari Rusia mengunjungi Indonesia dan mereka tertarik ingin belajar dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Yogyakarta dan Malang. Mereka adalah Rektor Universitas Islam Rusia, Prof. Rafik Muhametshin, serta Rektor Universitas Islam Kaukasus, Prof. Maksud Sudikov serta wakil Rektor Universitas Islam Moskow, Alsu Sitdikova. Mereka merasa perlu belajar dari Indonesia, meskipun negara sekuler, namun tetap memberikan perhatian penuh pada pemenuhan hak-hak beragama masyarakat, bahkan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi agar masyarakat dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan aman, nyaman dan bertanggung jawab. Di Indonesia mereka telah menandatangani kerjasama dengan UIN Jakarta, Malang dan Yogya. Kerjasama yang sudah dijalin ini harus ditingkatkan dan dievaluasi agar lebih produktif dan memberi manfaat optimal bagi kedua negara.

Singkatnya, Indonesia dan Rusia sangat perlu menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, terutama dalam upaya-upaya memperteguh demokrasi sekaligus mengembangkan kehidupan keislaman yang rahmatan lil alamin. Ajaran agama yang perlu dikembangkan adalah ajaran agama yang respek terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal dan menolak semua bentuk diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan atas nama apa pun, termasuk atas nama agama dan Tuhan.

Ajaran agama demikian pasti berujung pada tumbuhnya masyarakat Muslim yang cinta damai dan aktif  menjaga perdamaian dunia. Bentuk kerjasama yang dapat dikembangkan, antara lain pendidikan atau pelatihan imam dan khatib dari Rusia ke Indonesia. Mereka dapat dilatih atau dididik di Pesantren atau UIN, pelatihan manajemen bank syariah dan manajemen haji bagi eksekutif muda Islam Rusia. Pertukaran tenaga pengajar, muballigh dan mahasiswa, serta melakukan penelitian sosial-keagamaan bersama.

Menikmati indahnya malam di sepanjang Sungai Moscow

Menikmati indahnya malam di sepanjang Sungai Moscow

Selain itu, kedua negara (Rusia dan Indonesia) juga dikenal sebagai negara yang memiliki penduduk yang heterogen dari aspek agama dan kepercayaan. Terlebih lagi melihat munculnya gairah keagamaan dalam masyarakat Rusia pasca Komunisme. Penting bagi Rusia memikirkan agar pertumbuhan gairah kehidupan beragama tersebut tidak menjadi bumerang bagi cita-cita Rusia baru yang telah memilih untuk menjadi negara yang modern, terbuka dan demokratis.

Gairah keagamaan boleh tumbuh, tetapi nilai-nilai keagamaan yang berkembang di masyarakat bukanlah nilai-nilai yang berseberangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Dalam konteks ini, Rusia perlu belajar dari Indonesia. Meski Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, namun dalam banyak hal dapat dikatakan telah sukses membangun kerukunan hidup beragama dalam masyarakatnya yang sangat heterogen, termasuk dalam hal agama dan kepercayaan.

Salah satu bentuk upaya membangun perdamaian dan kerukunan di antara umat beragama yang sangat majemuk adalah melalui interfaith dialog, dialog antar agama dan kepercayaan. Yang dimaksudkan di sini, dialog agama bukanlah sekedar face-to-face conversations seperti dalam seminar, diskusi, simposium, workshop, lokakarya, atau dalam forum-forum debat publik formal yang melibatkan berbagai kelompok keagamaan. Bukan sekedar bertemu tanpa makna yang konkret.

Dialog agama adalah proses komunikasi yang terus-menerus dilakukan untuk memahami pemikiran, worldviews, ajaran, tradisi, budaya, pemahaman, sistem kepercayaan, dan filosofi hidup komunitas keagamaan lain (outsiders). Dialog hanya akan efektif manakala masing-masing partisipan memiliki niat tulus dan komitmen kuat untuk mempelajari dan memahami argumen dan perspektif pemikiran keagamaan kelompok lain. Selama dua syarat ini belum terpenuhi, maka sesungguhnya dialog agama itu tidak pernah terwujud meskipun lembaga-lembaga interfaith dialog bertebaran dimana-mana.

Bersama rombongan Kominfo dan Dubes R.I di Moscow

Bersama rombongan Kominfo dan Dubes R.I di Moscow

Dialog agama bukan hanya terbatas pada bentuk wacana semata, melainkan juga dalam bentuk aksi-aksi konkret, misalnya aktivitas antar kelompok agama dalam bentuk aksi-aksi kemanusiaan seperti kolaborasi lintas-agama menangani problem kemanusiaan yang sangat krusial dewasa ini seperti: kemiskinan, pengangguran, konflik kekerasan, kelaparan, bencana alam, pengungsian, trafficking in women and children, penyakit HIV/Aids dan penyakit menular lainnya, kehancuran lingkungan dan sebagainya. Model dialog agama ini disebut  humanity model  atau practice model.

Singkatnya, kedua negara Rusia dan Indonesia sangat perlu bekerjasama memasyarakatkan dialog agama yang konstruktif dan kontinu sebagai jembatan atau jalan menuju masyarakat agama yang humanis dan pluralis, yaitu masyarakat agama yang akan menjadi pilar utama dalam bangunan negara demokrasi. Bentuk konkret kerjasama, antara lain kerjasama lintas agama memerangi korupsi, narkotika, kekerasan dan terorisme, pendidikan interfaith dialogue bagi para pemuda, pendidikan multikulturalisme di sekolah-sekolah agama, Pelatihan Multikulturalisme bagi para pemuka agama dan perkemahan pemuda lintas agama (Interfaith Youth Camp).[:]

Antropolog menemui Presiden Joko Widodo, Senin (16/1/2017). (Ray Jordan/detikcom)

[:id]Sejumlah Antropolog Nyatakan Indonesia Darurat Kebinekaan[:]

[:id]Jakarta, ICRP – Sejumlah antropolog menemui Presiden Joko Widodo menyampaikan petisi mengenai intoleransi. Antropolog tersebut menyampaikan Indonesia kini sedang menghadapi darurat kebinekaan.

Salah satu antropolog, Yando Zakaria, mengatakan belakangan ini persoalan intoleransi cenderung meningkat dari waktu ke waktu. “Sebulan lalu kami sudah serukan darurat kebhinnekaan,” kata Yando di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 16 Januari 2017.

Menurut Yando, persoalan kebhinnekaan belakangan ini terjadi karena dua faktor besar. Pertama, belum berfungsinya institusi sosial dalam merawat keberagaman. Kedua, gencarnya kelompok intoleran yang memaksakan sikap atau pandangan tertentu.

“Pandangan ini ingin dijadikan dominan di negara ini. Ini yang kami risaukan,” ujar penggagas Gerakan Antropolog untuk Indonesia tersebut.

Sebanyak 12 antropolog dari berbagai lembaga dan perguruan tinggi bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu berbagai persoalan dibahas. Beberapa antropolog yang hadir ialah Amri Marzali dari Universitas Indonesia, PM. Laksono dari Universitas Gadjah Mada, dan ekonom Kartini Sjahrir Pandjaitan.

Para antropolog ini secara khusus meminta presiden untuk membenahi tiga sektor penting, yakni, pendidikan, ekonomi, dan hukum.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan pemerintah sudah berupaya meredam intoleransi. Di bidang pendidikan misalnya, dalam waktu dekat pemerintah akan membentuk unit kerja presiden yang terkait dengan pemantapan ideologi Pancasila. “Unit kerja baru ini akan produksi materi gagasan di sekolah.”[:]

Bendera Merah Putih yang ditambahkan tulisan Arab ketika unjuk rasa massa FPI, Senin (16/1/2017) © Reno Esnir /Antara Foto

[:id]Hati-Hati dengan Bendera Merah Putih[:]

[:id]Jakarta, ICRP – Lagi-lagi Front Pembela Islam (FPI) membuat publik ramai dan risau. Unjuk rasa FPI di markas besar kepolisian, Senin (16/1/2017), terus berbuntut. Publik kini menyoroti sebuah foto yang memperlihatkan masa FPI membawa bendera merah putih yang ditambahkan tulisan Arab dengan dua bilah pedang di bawahnya.

Bendera Merah Putih yang ditambahkan tulisan Arab ketika unjuk rasa massa FPI, Senin (16/1/2017) © Reno Esnir /Antara Foto

Bendera Merah Putih yang ditambahkan tulisan Arab ketika unjuk rasa massa FPI, Senin (16/1/2017)
© Reno Esnir /Antara Foto

Dalam sebuah foto yang diambil dari Antara Foto kita dapat melihat dengan jelas bendera merah putih terselip di tengah kerumunan masa demonstrasi FPI. Netizen dan masyarakat secara umum pun ramai dengan foto tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta polisi mengusut tuntas foto Bendera Merah Putih bertuliskan lafal Arab. Menurut Tjahjo tidak boleh ada yang menghina lambang negara. “Saya sudah minta (polisi) segera usut tuntas,” kata Tjahjo melalui laman Kemendagri, Rabu (18/1/2017)

Kapolri Jendral Tito Karnavian mengatakan tengah menyelidiki penulisan lambang negara tersebut. Ia menegaskan akan memroses pelaku penulisan itu jika memang terbukti melanggar hukum.

Menurut Kapolri, ada undang-undang yang mengatur soal Bendera Merah Putih yang merupakan salah satu lambang negara Indonesia. Sehingga, kata dia, Bendera Merah Putih harus diperlakukan dengan sangat baik. “Jadi dengan menulis di lambang negara lalu dikibarkan, pelaku bisa dikenakan hukuman,” kata Tito.[:]

Bersama Pimpinan UNFPA menyampaikan presentasi tentang Kesehatan Reproduksi di hadapan

[:id]Dakwah Hak dan Kesehatan Reproduksi di Taliban[:]

[:id]Oleh: Musdah Mulia

Salju turun cukup deras ketika pesawat Ariana Airlines yang aku tumpangi mendarat di Kabul, Afghanistan. Nyaris seluruh permukaan bandara tertutup salju tebal. Aku segera keluar dari pesawat mengikuti penumpang lain menuju bandara tua dan kumuh, kondisi bandaranya mencerminkan negara ini sangat terkebelakang. Aku terkejut melihat begitu banyak tentara dengan senapan siap tembak di sekitar bandara, sungguh mencekam.

“Jangan pernah keluar bandara sebelum bertemu petugas UN yang menjemput ibu”, demikian kalimat berulang kali disampaikan oleh panitia sebelum saya berangkat. Untunglah, begitu tiba di ruang pengambilan bagasi, seseorang menghampiri sambil tersenyum ramah dan menunjukkan identitas dirinya sebagai petugas UN. Aku pun segera mengikutinya ke mobil yang didesain khusus untuk anti peluru. Ada perasaan tidak nyaman, tapi kemudian aku segera sadar mengapa harus menggunakan mobil itu.

Tak lama, mobil kami sudah meluncur di jalan raya menuju Hotel Serena, satu-satunya hotel yang dianggap layak dan aman di Kabul. Sepanjang jalan menuju hotel terlihat banyak tentara bersenjata lengkap. Bahkan, tidak sedikit yang berdiri di atap gedung dengan mata tajam mengawasi, suasana terasa semakin mencekam.

Perhatianku lalu tertuju kepada sejumlah pengemis di pinggir jalan, mereka memakai burqah, pakaian khusus untuk perempuan yang menutupi seluruh tubuh berwarna abu-abu tua. Menurutku, bentuknya seperti kelambu. Hanya tersedia beberapa lubang kecil di bagian mata untuk melihat.

Pemandangan di satu sudut kota Kabul, Afghanistan Perempuan harus memakai burqah

Pemandangan di satu sudut kota Kabul, Afghanistan
Perempuan harus memakai burqah

Aku membayangkan, mereka yang mengenakan burqah pasti merasa tidak nyaman, sulit bergerak, juga sulit untuk memandang dengan leluasa. Sempat terlihat seorang perempuan menggendong anaknya di dalam burqah, aku sangat khawatir anaknya akan kekurangan oksigen. Sulit memastikan, apakah semua pemakai burqah adalah perempuan? Boleh jadi ada laki-laki memakai burqah untuk mengemis atau untuk tujuan lain.

Semakin lama terlihat pengemis semakin banyak, ada juga sejumlah anak-anak, usia mereka antara 4-12 tahun, sebagian nekat mengganduli mobil kami sambil berteriak-teriak minta uang dan makanan sembari menunjuk mulutnya. Aku merasa iba melihatnya dan tanpa sadar membuka dompet untuk memberikan beberapa lembar uang dollar. Mendadak petugas UN memperingatiku, aku pun urung memberikannya.

Kehadiranku di Kabul memenuhi undangan panitia pelatihan tentang Hak dan Kesehatan Reproduksi yang diadakan oleh Departemen Kesehatan Afghanistan dengan dukungan United Nations, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang selanjutnya dikelola oleh UNFPA. Peserta pelatihan adalah pimpinan agama, termasuk dari kelompok Taliban.

Pelatihan selama 8 hari itu memang dikhususkan bagi kalangan agama agar mereka mengerti tentang pentingnya hak dan kesehatan reproduksi dan kemudian diharapkan mau menjelaskan isu tersebut dalam khotbah mereka di masjid dan berbagai media dakwah lainnya. Peran pemuka agama sangat penting dalam perubahan masyarakat, khususnya bagi umat Islam.

Afghanistan adalah negara Islam sangat miskin dengan kematian ibu melahirkan paling tinggi di Asia, juga dikenal sebagai negara dengan angka kelahiran sangat tingggi. Inilah negara Islam yang tercabik-cabik oleh perang dan konflik yang tidak berkesudahan. Berita bom bunuh diri dan ledakan senjata sudah merupakan menu utama sehari-hari. Aku ingat sekali ketika chek in di hotel, hal pertama yang dijelaskan oleh resepsionis adalah letak bunker, tempat pertama yang harus dituju ketika terjadi serangan bom. Penjelasan itu membuatku merinding dan tidak bisa tidur lelap selama di berada di sana.

Salah satu faktor yang membuat kondisi perempuan dan masyarakat umumnya terpuruk adalah tidak terpenuhinya hak dan kesehatan reproduksi perempuan, yang jumlahnya nota-bene merupakan setengah dari bangsa Afghanistan. Pemerintah abai terhadap hak dan kebutuhan mendasar rakyatnya, terutama kaum perempuan. Pemerintah kurang peduli terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, kurang peduli terhadap kelangsungan hidup warganya.

Sejak Taliban berkuasa, perempuan ditarik dari ruang publik. Mereka dilarang bekerja dan harus berada di rumah atau ruang domestik. Para perempuan yang tadinya bekerja sebagai guru, hakim, dokter, perawat, karyawan perusahaan dan lainnya kini kehilangan pekerjaan. Akibatnya, kemiskinan semakin mendera masyarakatnya.

Para perempuan yang sebelumnya memiliki penghasilan tetap, dan bahkan sebagian mereka justru menjadi penyangga utama ekonomi keluarga kini harus menganggur. Sebagian terpaksa menjadi pelacur dan pengemis. Anehnya, ketika mengemis dan melacur pemerintah Taliban membiarkan mereka berada di jalan atau di area publik.

Pada hari pertama pelatihan, sebagian peserta memandangiku tidak ramah karena bagi mereka, perempuan tidak pantas bicara di depan laki-laki apalagi memberikan ceramah dan menggurui. Begitu mereka tahu aku berasal dari Indonesia, salah seorang peserta berkata: “Muslim Indonesia semuanya kafir karena mempraktekkan KB (Keluarga Berencana). Muslim Indonesia kafir karena laki-lakinya tidak pakai gamis, melainkan pakai baju kafir, baju Amerika. Muslim Indonesia kafir karena laki-laki tidak pelihara jenggot, padahal itu sunnah Nabi yang paling afdhal. Jadi, kalian kafir.” Aku tertawa, kupikir dia sedang bergurau.Tapi, dia memandangiku tajam sebagai tanda bahwa dia tidak main-main dengan ucapannya itu.

Ketika break, panjang lebar dia menjelaskan sebuah hadis tentang jenggot, artinya kira-kira demikian: “panjangkanlah jenggotmu, cukurlah kumis, berbedalah dari orang-orang kafir”. Walhasil, mereka mempraktikkan hadis ini sebagai suatu kewajiban dan menghukum para lelaki yang tidak memanjangkan jenggot. Bayangkan, gara-gara jenggot, laki-laki bisa masuk penjara!

Demikianlah, jika kita memahami agama secara tekstual, yang  dipentingkan adalah penerapan lahiriah dari sebuah teks, bukan pesan moral yang terkandung di balik teks. Aku sangat yakin pesan moral dari teks suci itu pasti mengandung nilai-nilai penghormatan kepada manusia sebagai karya agung Tuhan, Maha Pencipta.

Di awal pelatihan, banyak peserta protes keras dengan penjelasan nara sumber. Sebagian mereka menuduh kami para pembicara sebagai agen Amerika yang kafir dan berusaha mengubah dan mendangkalkan akidah umat Islam. Bagiku, mereka yang meyakini itu adalah kelompok masyarakat yang picik dan kurang gaul. Mereka tidak mau mendengar pendapat yang berbeda karena selalu memandang pendapat orang lain salah, orang lain selalu dituduh kafir, murtad dan sesat. Labeling seperti inilah yang menyulitkan mereka untuk mendengar, belajar, berdialog dan mengedepankan pemikiran kritis dalam segala hal. Pantaslah jika mereka sulit berubah.

Mestinya, kita selalu membuka ruang untuk mendengarkan pendapat orang lain dari mana pun datangnya. Perbedaan pendapat bukanlah ancaman yang harus ditakuti, perbedaan pendapat adalah sebuah modal sosial yang dapat mengantarkan kita menjadi lebih kritis dan lebih bijak, terutama untuk lebih memahami eksistensi diri kita sebagai manusia, sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih.

Hari ketiga pelatihan, peserta tampaknya sudah mulai cair, mereka sudah mau berdialog. Sebagian besar mereka mulai respek pada penjelasanku, terutama ketika aku menjelaskan ayat-ayat suci Al-Qur’an yang berbicara tentang pentingnya menghormati sesama manusia, pentingnya kesetaraan gender, serta pentingnya memenuhi hak dan kesehatan reproduksi.

Seorang Pimpinan Taliban menyimak ceramah

Seorang Pimpinan Taliban menyimak ceramah

Beberapa tampak terkesima karena aku menghapal sejumlah ayat Qur’an terkait isu-isu keluarga dan kehidupan masyarakat luas. Seorang peserta mengatakan, tidak banyak perempuan bisa menghapal ayat-ayat Qur’an. Syukurlah, jika kemampuan perempuan menghapal Qur’an menjadi ukuran untuk respek. Bagiku, itu belum cukup, sebab semua perempuan harus dihargai tidak peduli mampu atau tidak menghapal Qur’an. Semua perempuan harus dihargai, baik sebagai warga negara yang merdeka maupun sebagai manusia seutuhnya.

Sungguh di luar dugaan, pada hari terakhir pelatihan tiga orang peserta menghampiriku lalu berkata, “maafkan sikap kami yang tidak ramah dan cenderung kasar di awal pelatihan. Sekarang kami baru paham apa itu makna demokrasi, apa itu prinsip hak asasi manusia, dan mengapa hak kesehatan reproduksi itu penting. Kami berterimakasih mendapatkan ilmu bermanfaat.”

Bukan hanya itu, mereka pun menambahkan: “Ke depannya, kami siap melakukan ijtihad kemanusiaan, memberikan pencerahan kepada umat agar mereka mencintai ilmu dan pendidikan. Hanya dengan ilmu dan pendidikan yang cukup, umat Islam menjadi umat yang berkualitas, menikmati keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian. Kami baru sadar, bahwa esensi Islam adalah penegakan hak asasi manusia, yaitu sungguh-sungguh memanusiakan manusia.”

Dalam hati aku berkata, inilah pentingnya pelatihan, pentingnya dialog, dan pentingnya upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Upaya seperti ini harus banyak dilakukan di berbagai tempat, terutama di kalangan kelompok Islam radikal yang anti-kemanusiaan dan anti hak asasi manusia, seperti Taliban.

Keesokan harinya aku meninggalkan bandara Kabul menuju Dubai untuk segera kembali ke Jakarta. Di bandara aku memerhatikan sejumlah perempuan masih mengenakan burqah. Namun, begitu mendarat di Dubai, Uni Emirat Arab, semua perempuan tersebut melepas burqah. Wajah para perempuan itu terlihat senang dan gembira, mungkin mereka merasa seperti bebas dari penjara, penjara keyakinan agama yang seringkali lebih menyakitkan.

Aku sangat yakin, semua bentuk pemaksaan, khususnya pemaksaan dalam agama hanya akan berakhir sia-sia. Selama ajaran agama dipaksakan pelaksanaannya pasti tidak akan membuahkan kebaikan dan kemashlahatan bagi manusia dan kemanusiaan. Itulah sebabnya Allah Yang Maha Penyayang mengingatkan: Berdakwalah dengan penuh hikmah, santun dan bijak, serta berdebatlah dengan cara yang baik dan beradab. Sesungguhnya hanya Tuhanlah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari Jalan-Nya dan Dialah juga yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (surah An-Nahl, 125).

Keesokan harinya, aku pun tiba di Jakarta. Sungguh aku merasa gembira dan juga lega, telah bebas dari kondisi yang mencekam di Kabul. Semoga umat Islam Indonesia tidak pernah menjadi Taliban. Jangan pernah!![:]

Perwakilan mahasiswa lintas agama meminta masyarakat untuk tidak terpecah isu sara. Sumber: detik.com

[:id]Aktivis Mahasiswa Lintas Agama Serukan Persatuan dan Tangkal Isu SARA[:]

[:id]Jakarta – Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi lintas agama meminta masyarakat tidak berpecah belah karena isu SARA. Mereka juga meminta masyarakat mempercayakan sepenuhnya pada pemerintah terhadap kasus dugaan penistaan agama oleh calon Gubernur DKI petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Organisasi mahasiwa yang hadir adalah Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam(HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah(IMM), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia(GMKI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia (HIKMAHBUDHI).

“Situasi sosial Indonesia akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Kita semua mendengarkan berita pemboman di Samarinda yang menyebabkan korban nyawa. Radikalisme memang telah menjadi musuh bersama. Tidak lama juga, masalah hukum Ahok yang telah diseret ke wacana politik dan SARA. Hal ini telah memecah belah masyarakat ke dalam polarisasi konflik identitas yang semakin menajam,” ujar ketua Pengurus Besar PMII Aminuddin Ma’ruf di Restoran Hadayani Prima, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Senin (14/11/2016).

Ketua KAMMI Kartika Rahman menambahkan bahwa dengan adanya pernyataan sikap ini diharapkan semua masyarakat tidak tergiring dalam konflik yang ada. Dirinya juga meminta semua kader yang berada di bawah untuk menjaga kondusifitas untuk mencegah disintegrasi bangsa.

“Kita melihat bahwa kasus Ahok terlalu jauh ke masalah yang tidak ada sangkut pautnya. Kami prihatin terhadap situasi yang terjadi saat ini. Kami ingin menegaskan ke kader di bawah bahwa permaslahan tersebut jangan menyebabkan disintegrasi bangsa,” ujar Kartika.

Para aktivis juga mengutuk keras terhadap kejadian yang pemboman di Samarinda. Ketua PB GMKI Sahat Sinurat, meminta pihak pemerintah mengusut tuntas kasus tersebut agar tidak ada lagi korban jiwa.

“Kita tahu pemboman di Samarinda. Kita meyakini bersama bahwa ada empat korban itu adalah anak-anak yang semestinya masih memiliki cita-cita hak hidup tapi berakhir tragis. Kami minta menkopolhukam dan aparat yang terkait dapat mengungkap perilaku keji tersebut,” ujarnya.

Para aktivis mahasiswa tersbut mengingatkan agar apa yang telah terjadi menjadi peringatan bagi masyarakat. Sahat meminta masyarakat kembali ke falsafah berbangsa dan bernegara yaitu Bhineka Tunggal Ika.

“Harus kita sikapi ini sebagai warning bagi kita semua. Bahwa merebaknya radikalisasi SARA di Indonesia adalah buah dari ketidakbecusan kita dalam merawat keutuhan. Oleh karenanya Bhineka Tunggal Ika itu harus diterjemahkan aksi nyata, buaknnya ditinggalkan dalam tataran konsep saja,” pungkas Sahat.
(jor/jor)[:]

ilustrasi mapolda jabar

[:id]ICRP Dukung Polda Jabar untuk Tegakkan Hukum[:]

[:id]Jakarta, ICRP – Langkah Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat dalam menindak kasus intoleransi dan memanggil Rizieq Shihab sebagai terlapor kasus pelecehan Pancasila mendapatkan dukungan dari berbagai organisasi dan kalangan masyarakat. Salah satunya adalah Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP).

ICRP mendukung langkah Polda Jabar untuk menuntaskan kasus-kasus intoleransi dan kasus-kasus kriminal sesuai dengan hukum yang berlaku.

“ICRP mendukung sepenuhnya sikap Kapolda Jabar dalam penegakan hukum” tegas Ketua Yayasan ICRP, Musdah Mulia.

Ketua Yayasan ICRP, Musdah Mulia

Ketua Yayasan ICRP, Musdah Mulia

Musdah menegaskan, ketegasan polisi, dalam hal ini Polda Jabar, sangat diperlukan untuk mengusut kasus-kasus intoleransi. Selain itu, menurutnya hanya polisi sebagai pihak berwenang yang hanya berhak melakukan upaya-upaya penertiban umum.

“Semua bentuk anarkisme di masyarakat harus dihentikan. Indonesia adalah Negara Hukum” tegas Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.

Sementara itu, netizen hari ini juga ramai mendukung langkah Kapolda Jabar. Para netizen ramai-ramai menggunakan tagas #DukungKapoldaJabar untuk mengutarakan dukungan mereka.[:]

KH. Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus

[:id]Gus Mus Angkat Bicara Soal Label Halal MUI[:]

[:id] 

Tokoh Nahdlatul Ulama KH Ahmad Mustofa Bisri mempersoalkan rebutan sertifikasi halal antara Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama.

Menurut pengasuh Pondok Pesantren Roudlatuth Tholibin, Rembang, Jawa Tengah, ini yang mengherankan adalah bagaimana bisa sertifikasi halal diterbitkan oleh MUI yang notabene bukan lembaga pemerintah. Sedangkan Kementerian Agama justru tak mengeluarkan label halal.

“Perkara gitu saja kenapa, kok rebutan?” kata Gus Mus, panggilan akrab Mustofa Bisri, dalam wawancara dengan Majalah TEMPO, Kamis malam, 5 Januari 2017. Wawancara lengkap baca Majalah Tempo edisi 15-22 Januari 2017.

Gus Mus semakin heran pada saat mengetahui solusi penyelesaian atas gegeran label halal tersebut, yakni dengan model Indonesia berupa kompromi. “Yang fatwa tetap MUI, yang mengeluarkan label Kementerian Agama. Hehehe… Kok ada seperti itu ngapain?

Soal MUI, Gus Mus menyatakan, keberadaannya tidak jelas. “Apakah MUI itu instansi pemerintah, ormas, parpol, bagian dari Kementerian agama, kawan kementerian agama, rekanan kementerian agama, atau apa?” katanya.

Menurut Gus Mus, MUI hanya organisasi yang berdiri di era Presiden Soeharto dengan tujuan menyatukan ormas-ormas Islam. Gus Mus menyebut almarhum Soeharto sebagai ahli strategi. Sama halnya ketika pada zaman Orde Baru organisasi kepemudaan disatukan di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) atau organisasi profesi wartawan disatukan di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan partai politik Islam dijadikan satu di Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Lebih jauh, Gus Mus menyebut bahwa proses rekrutman pengurus MUI tidak jelas. Padahal, kini MUI juga mengeluarkan fatwa.

“Siapa yang bisa memasukan seseorang menjadi pengurus MUI. Siapa yang menetapkan orang tertentu bisa masuk ke MUI,” jar Gus Mus.  Ia membandingkannya dengan rekrutmen pengurus di berbagai jabatan publik, seperti Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki pola rekrutman dan persyaratan yang jelas.

“Kalau mau dicari solusi, ditegaskan dulu. MUI itu mahluk apa?” kata Gus Mus.

Sumber: Tempo.co[:]