Ketua Setara Institute, Hendardi. Sumber: Antara

[:id]Hendardi: Fatwa MUI Hendaknya Tidak Dikeluarkan untuk Kepentingan Politik[:]

[:id][JAKARTA] Ketua Setara Institut Hendardi berharap fatwa MUI tidak dikeluarkan untuk kepentingan politik. Apalagi dipakai sebagai penegakan hukum.

“Setahu saya Fatwa MUI dikeluarkan hanya apabila ada yang meminta. Tidak dijadikan alat politik apalagi penegakan hukum,” kata Hendardi di Jakarta, Rabu (21/12).

Ia menjelaskan fatwa hanya berlaku untuk orang yang meminta. Domainnya adalah agama.

“Kalau Mall atau Pasar itu ruang publik. Yang berlaku di situ domain hukum negara,” tuturnya.

Dia menegaskan jika ada yang menggunakan fatwa MUI di ruang publik apalagi dengan tindakan kriminal, urusannya dengan hukum pidana. Maka polisi tidak perlu ragu-ragu untuk menindak.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto berharap Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu melakukan koordinasi lebih dulu dengan pemerintah sebelum mengeluarkan sebuah fatwa. Hal itu supaya fatwa yang dikeluarkan tidak menimbulkan kegaduhan dan pertentangan dalam masyarakat.

“Saya sudah minta Menteri Agama dan Kapolri untuk melakukan koordinasi yang tetap kepada teman-teman MUI. Supaya pada saat mengeluarkan fatwa apapun, seyogyanya melaksanakan koordinasi dulu,” kata Wiranto di Jakarta, Selasa (20/12).

Ia menanggapi aksi “sweeping” oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) pasca diterbitkannya fatwa MUI No 56 Tahun 2016 tanggal 14 Desember tentang hukum menggunakan atribut non-Muslim bagi umat Islam.

Menurut Wiranto, koordinasi antara Pemerintah dan MUI harus dilakukan agar fatwa yang dikeluarkan bisa menghasilkan kebaikan dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Di sisi lain, fatma MUI harus berdasarkan berbagai pertimbangan dari berbagai perspektif sebelum mengeluarkan fatwa.

“Pertimbangan untuk mengeluarkan fatwa jangan sampai berasal dari satu persepsi atau satu sumber pertimbangan. Harus mempertimbangkan dari berbagai perspektif sehingga fatwa itu tidak meresahkan masyarakat,” tutupnya. [R-14]

Sumber: beritasatu[:]

Konferensi Pers Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi (AMSIK)

[:id]Pernyataan Sikap AMSIK: Menolak Pengadilan Massa terhadap Ahok sebagai Korban Kriminalisasi[:]

[:id]Sejumlah aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi (AMSIK) menilai kasus penistaan agama terhadap Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) adalah bentuk kriminalisasi. Menurut mereka dalam kasus tersebut telah terjadi pelanggaran terhadap “due process of law” dan hak asasi manusia (HAM), dan Pengadilan yang berlangsung tidak lebih dari akibat tekanan massa.

Berikut pernyataan lengkap Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi (AMSIK):

Setelah mencermati dua Persidangan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok); menyimak materi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Nota Keberatan (Eksepsi) yang dibacakan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Penasehat Hukumnya, Selasa 13 Desember 2016 dan Tanggapan Jaksa terhadap Nota Keberatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Penasehat Hukumnya, Selasa 20 Desember 2016, kami ingin menegaskan kembali bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah korban kriminalisasi karena telah terjadi pelanggaran terhadap “due process of law” dan hak asasi manusia (HAM), dan Pengadilan ini tidak lebih dari akibat tekanan massa, dengan alasan-alasan berikut:

(1) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berdasarkan pada Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tanggal 11 Oktober 2016. Padahal dalam sistem hukum dan perundangan-undangan di Indonesia tidak mengenal fatwa keagamaan MUI sebagai sumber hukum positif. Sebab landasan umum penyusunan perundang-undangan adalah (1) landasan Filosofis, Pancasila sebagai Filsafah Bangsa (filosofische grondslaag) (2) landasan Yuridis; UUD 1945, Ketetapan MPR, dan Undang-undang (3) landasan Politis, setiap Kebijaksanaan yang dianut Pemerintah di bidang Perundang-undangan.

(2) Dalam konstitusi dan UUD di Indonesia, fatwa sebagai produk hukum yurisprudensi adalah kewenangan lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya—bukan MUI—sebagaimana disebutkan dalam undang-undang no 4 tahun 2004 atau yang lebih tua lagi dalam Staatsblad 1847 no 23, pasal 22 AB (Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie—disingkat AB) dan dari sisi hukum pidana, khususnya pendekatan Doktrin maupun Yurisprudensi Pidana, disebutkan suatu pendapat keagamaan/fatwa keagamaan di luar lembaga yudikatif bersifat tidak mengikat sebagai kekuatan hukum (Peradilan Pidana).

(3) Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI bukan hukum positif, karena itu bersifat tidak mengikat dan tidak wajib diikuti. Hal ini berdasarkan pernyataan Otoritas Pemerintahan, Menteri Agama H. Lukman Hakim Saifudin “Fatwa MUI bersifat tidak mengikat bagi seluruh umat” (Kompas, 20 Desember 2016), Penegak Hukum, Kapolri Jend Tito Karnavian “Fatwa MUI Bukan Produk Hukum Seperti Undang-Undang” (CNN Indonesia, 21 Desember 2016), Tokoh Nadlatul Ulama, KH Mustofa Bisri “Fatwa dan Fatwa” (Jawa Pos, 19 Desember 2016) dan keterangan dari salah seorang Ketua MUI KH Yusnar Yusuf mengatakan siapapun boleh mengikuti atau tidak mengikuti fatwa yang dikeluarkan MUI, tanpa ada sanksi atau ancaman hukuman (kbr.id, 20 Desember 2016).

(4) Karena fatwa MUI bukan sumber hukum positif dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bahkan bagi umat Islam sendiri, sehingga tidak tepat dijadikan dasar dan acuan bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam merumuskan dakwaannya.

(5) Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tersebut lahir tanpa proses tabayyun (klarifikasi)dari Basuki Tjahaja Purnama yang semestinya dilakukan terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian dan pendapat, karena proses tabayyun terhadap Basuki Tjahaja Purnama belum pernah dilakukan hingga saat ini, telah terjadi penghakiman in absentia dan pengadilan oleh opini publik dan tekanan massa (trial by mob)

(6) Karena Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI lahir tanpa proses klarifikasi dari Basuki Tjahaja Purnama maka tidak dapat bahkan gagal mengungkapkan secara jelas mengenai adanya niat atau maksud dari pidato Basuki Tjahaja Purnama yang dituduh menistakan agama Islam dan menghina para Ulama, upaya mengungkap adanya niat dan maksud ini yang harusnya dirumuskan secara cermat oleh Jaksa terkait hukum pidana.

(7) Ketika menggunakan Pasal 156a terhadap Basuki Tjahaja Purnama, Jaksa Penuntut Umum telah mengabaikan Undang-Undang No.1/PNPS/1965, sebagai ketentuan hukum positif yang masih berlaku dan belum pernah dicabut atau dibatalkan keberlakuannya di Indonesia. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum mengesampingkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 Pasal 2 ayat (1) terhadap seseorang yang diduga melakukan penafsiran yang menyimpang tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia, yaitu prosedur peringatan keras untuk menghentikan perbuatan itu yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Apabila Basuki Tjahaja Purnama masih juga melanggar peringatan tersebut, barulah kemudian dapat diterapkan ketentuan pidana. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanpa memperhatikan dan menjalankan mekanisme peringatan terhadap Basuki Tjahaja Purnama adalah praktik penerapan hukum pidana yang menyesatkan dan wujud nyata dari upaya kriminalisasi.

(8) Dalam Tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Nota Keberatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Tim Penasehat Hukumnya, Selasa 20 Desember 2016, Jaksa malah menyalahkan tuntutan Basuki Tjahaja Purnama yang menolak oknum politisi dan Timses kandidat lain yang berkampanye dengan memakai isu SARA dan politisasi ayat, bukan beradu visi misi dan program. Jaksa juga mengatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama merasa benar sendiri karena menuntut kandidat lain agar adu program, bukan mengggunakan Surat Al-Ma’idah 51. Bagi kami, tanggapan Jaksa itu menyesatkan karena dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harusnya perdebatan dan alasan pemilihan terkait visi, misi dan program para kandidat, bukan permainan isu SARA dan adu ayat.

(9) Jika hakim membenarkan dan mengabulkan dakwaan Jaksa atas alasan dan logika di atas, maka akan menjadi jurisprudensi yang membenarkan kampanye dengan mempolitisasi ayat dan SARA, bukan menawarkan visi, misi dan program.

Kami sangat menyesalkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah kehilangan logika dalam menyampaikan argumen hukumnya, hal ini bukan hanya menunjukkan jaksa tidak profesional, tapi membahayakan “due process of law” dan merupakan preseden buruk pada penegakan hukum yang berkeadilan untuk kasus-kasus yang berdimensi politik pada masa-masa yang akan datang.

Jakarta, Hari Ibu, 22 Desember 2016

1. Todung Mulya Lubis, Ahli Hukum dan Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Hendardi, Ketua Umum Setara Institute
3. Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, Akademisi
4. Prof. Mayling Oey, Ph.D, Akademisi
5. Abdullah Alamudi, Akademisi
6. Dr. Neng Dara Affiah, Tokoh Agama, Pengasuh Pesantren di Banten
7. Jim B. Aditya, Akademisi dan Aktifis
8. Henny Supolo, Pegiat Pendidikan untuk Keragaman
9. Andi Syafrani, Praktisi Hukum
10. Mohammad Monib, Aktifis Dialog antar Agama
11. Ruby Khalifah, AMAN Indonesia
12. Nia Syarifuddin, Aliansi Bhinneka Tunggal Ika
13. Pdt. Penrad Siagiaan, Aktifis Kebebasan Beragama
14. Ilma Sovriyanti, Aktifis Perlindungan Anak
15. Thomas Nugraha, Forum Komunikasi Indonesia
16. Tantowi Anwari, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK)
17. Woro Wahyuningtyas, JKLPK Indonesia
18. Bonar Tigor Naipospos, Setara Institute
19. Uli Parulian Sihombing, Warga Negara Indonesia
20. Muannas Alaidid, Praktisi Hukum
21. Cyril Roul Hakim, Aktivis Sosial
22. Dion Pongkor, Praktisi Hukum[:]

Ketua Komnas HAM bersama dengan anggota komisioner lainnya saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Sumber: Antara/Yudhi Mahatma

[:id]Komnas HAM: Kelompok Intoleran Sudah Berani Masuk Kampus[:]

[:id]Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu komisioner Komnas HAM di Istana Merdeka, Jakarta. Salah satu yang menjadi fokus dalam pertemuan itu adalah maraknya gerakan intoleransi di berbagai daerah akhir-akhir ini.

Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat mengatakan, Presiden bersama Komnas HAM prihatin dengan menurunnya kualitas rasa saling menghormati antarsesama anak bangsa baik yang berbeda agama, suku, dan ras.

“Dan intoleransi itu rupanya menjalar menjadi sebab munculnya kekerasan-kekerasan yang melanggar hak kebebasan orang untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, berkesenian, berkebudayaan, dan juga kebebasan akademis,” kata Imdadun di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 9 Desember 2016.

Intoleransi ini mulai dirasakan efeknya di tengah masyarakat. Kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia sudah mengalami penurunan drastis akibat gerakan intoleransi ini.

“Kelompok intoleran saat ini sudah berani memasuki kampus. Ini memprihatinkan kita semua,” imbuh dia.

Dalam kesempatan itu, Jokowi memastikan pemerintah akan bertindak lebih tegas dalam menindak siapapun yang melanggar hukum terlebih mengatasnamakan agama. Upaya itu tentu disambut baik oleh Komnas HAM.

Untuk menanggulangi agar permasalahan ini tidak terus meluas, pemerintah berencana membentuk tim khusus. Tim ini nantinya yang akan meredam segala gerakan intoleransi dan radikal yang ada di Indonesia.

“Akan dibentuk tim khusus semacam task force untuk meng-handle penyebaran-penyebaran ideologi kekerasan, radikal, fundamentalis, dan virus-virus kekerasan. Akan ada upaya sistematis untuk membendung itu. Selain penegakkan hukum. Jadi kalau ada kelompok intoleran melakukan pelanggaran hukum maka pemerintah tidak akan ragu-ragu untuk menindak,” jelas dia.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan tim itu memang sudah direncakan untuk dibentuk. Hanya saja, struktur dan tugas tim itu masih dalam pembahasan.

“Nanti dari Presiden yang menentukan. Dan bahkan Presiden katakan akan mencari juga dari kelompok-kelompok sipil. Dan juga dalam rangka penguatan nasionalisme dan kebangsaan. Bagaimana ideologi negara, Pancasila, jadi bersamaan dengan itu,” kata Yasonna.[:]

Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berada di depan ruang Vihara Buda yang ada di SMP Yos Soedarso Purwakarta, Selasa, 1 November 2016. TEMPO/Nanang Sutisna

[:id]Siswa Muslim di Purwakarta Bantu Membersihkan Gereja Menjelang Natal[:]

[:id]PURWAKARTA, KOMPAS.com – Kinanti, Rohandi, Bobby, Nisa, dan Aji, terlihat sibuk. Lima siswa SMPN 1 Purwakarta tersebut menyapu dan memasukkan sampah pada kantong sampah di Gereja Bethel Tabernakel, Jalan Hidayat Martalogawa No 20, Purwakarta.

Mereka tidak hanya berlima. Setidaknya lebih dari 50 siswa berkumpul di gereja tersebut sejak pukul 06.30 WIB. Mereka secara sukarela datang ketika guru mengumumkan akan membantu membersihkan gereja untuk persiapan Natal.

“Kami kumpul dulu di sekolah jam 06.15-an, terus ke sini jalan kaki. Gereja dekat dengan sekolah, jalan kaki 10 menit nyampe,” ujar Nisa kepada Kompas.com, Kamis (22/12/2016).

Nisa mengatakan, puluhan siswa yang ikut bersih-bersih mayoritas muslim. Mereka ikut membantu membersihkan gereja sebagai bentuk toleransi beragama.

“Seru. Ini kepuasan tersendiri buat saya dan teman-teman lainnya. Biasanya hanya membersihkan masjid, sekarang ikut membantu membersihkan gereja. Ini pengalaman baru buat kami,” tutur Nisa.

Bobby Mahesa Nur Hilal merasakan hal yang sama. Selama ini, ia sering melihat gereja. Namun baru kali ini datang ke gereja dan membantu membersihkannya.

“Senang bisa bantuin. Gak ada yang aneh, karena sering lihat gereja walaupun tidak pernah masuk. Teman nonmuslim juga lumayan banyak,” ucap Bobby.

Ia mengaku senang memiliki teman berbeda keyakinan. Karena ia bisa bertukar pendapat, sharing, hingga tahu ini dan itu. Saking semangatnya membantu, ia dan teman-temannya tidak peduli pergi pagi buta dari rumah.

“Saya pergi jam 5.30 WIB kurang. Ada juga teman yang pergi jam 5 kurang,” tuturnya.

Pendeta Gereja Bethel Tabernakel, Matius Suhardi mengaku bahagia dengan datangnya siswa-siswa muslim dari SMPN 1 Purwakarta. Hal ini makin mengokohkan toleransi Purwakarta yang sudah lama terbangun.

“Saya tinggal di sini dari tahun 1965 di lingkungan yang mayoritas muslim. Luar biasa di sini, warganya baik semua, seperti saudara. Terima kasih Pak Bupati, mengizinkan gereja kami berdiri di sini,” terangnya.

Selain Gereja Bethel Tabernakel, kegiatan serupa dilakukan di Gereja Yos Sudarso dan lima gereja lainnya.

“Ada tujuh gereja di Purwakarta. Jadi kegiatan ini dilakukan di tujuh sekolah yang lokasinya berdekatan dengan gereja,” ujar Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.

Kegiatan ini dilakukan karena kebetulan sudah tidak ada lagi pelajaran formal di sekolah dan siswa memiliki waktu luang.

“Lewat kegiatan ini siswa diajarkan kebersihan, saling menghormati, membangun empati, dan menumbuhkan toleransi,” tutupnya.

Sumber: Kompas.com [:]

Ilustrasi pencatatan pernikahan. Sumber: www.dailymoslem.com

[:id]Kawin Tanpa Pencatatan?[:]

[:id]Oleh: Musdah Mulia[1] 

Pendahuluan

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) yang diajukan Tim PUG Departemen Agama tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan (Pasal 6). Tanpa pencatatan (Akta Nikah), perkawinan batal secara hukum dan pelakunya harus mendapatkan sanksi karena telah melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Hanya saja, draft CLD KHI belum sampai merumuskan secara konkret sanksi hukum terhadap pelanggar.

Karena itu, dapatlah dipahami respon yang sangat kuat terhadap Rancangan Undang-Undang Materiil Peradilan Agama (RUU MPA) di bidang perkawinan akhir-akhir ini. Sebab, RUU tersebut merumuskan sanksi pemidanaan bagi mereka yang menikah tanpa pencatatan atau dikenal dengan kawin sirri (pasal 143).

Spirit ketentuan baru tersebut adalah memberikan proteksi terhadap isteri dan anak-anak. Selama ini merekalah paling banyak merasakan kesengsaraan akibat tiadanya pencatatan perkawinan yang menjadi bukti legal bagi pemenuhan hak-hak mereka. Bahkan, juga memproteksi laki-laki dari tuntutan orang-orang yang mengaku isteri atau anak.

Tanpa pencatatan (Akta Nikah) berarti tak ada proteksi hukum bagi isteri dan anak-anak. Hal ini seharusnya menyadarkan masyarakat untuk tidak menikah secara sirri. Sebab, jika terjadi masalah dalam perkawinan, maka sangat sulit bagi isteri dan anak-anak untuk memperoleh hak-haknya, seperti hak nafkah, hak tunjangan, hak waris, dan hak isteri atas harta gono-gini, serta sejumlah hak lainnya.

Karena itu, pencatatan perkawinan bukan dimaksudkan sebagai intervensi negara terhadap masalah agama, melainkan harus dilihat dalam konteks pemenuhan hak-hak sipil warga. Adalah kewajiban negara melindungi warganya dengan melakukan pencatatan perkawinan dan peristiwa vital lain dalam kehidupan warganya.

 

Apa itu Perkawinan Tanpa Pencatatan?

Perkawinan tanpa pencatatan adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di institusi negara yang berwenang, yakni KUA (Kantor Urusan Agama) bagi umat Islam dan KCS (Kantor Catatan Sipil) bagi non-Muslim. Ada sejumlah alasan mengapa perkawinan tidak dicatatkan. Namun, alasan mengemuka adalah: 1) karena mempelai laki-laki masih terikat perkawinan. Jadi, dia ingin melakukan poligami tanpa diketahui isteri terdahulu. 2) karena mempelai laki-laki tidak memiliki identitas diri yang jelas, umumnya karena dia pendatang atau orang asing; 3) karena mempelai perempuan tidak mendapat restu dari orang tua atau walinya; 4) karena mempelai laki-laki -dan ada juga perempuan- hanya ingin mendapatkan kepuasan seksual, bukan untuk tujuan membentuk keluarga sakinah yang penuh mawaddah wa rahmah; 5) karena mempelai laki-laki kawin dengan perempuan di bawah umur atau anak-anak (pedofili);  6) dan untuk tujuan trafficking (penjualan manusia). Perkawinan merupakan cara paling mudah merenggut anak-anak perempuan dari keluarganya.

Selain itu, ada pula karena alasan teologis. Mereka melakukan perkawinan tanpa pencatatan ini karena meyakini demikianlah syariat Islam. Dalam Syariat yang mereka yakini, pencatatan bukanlah sebuah keharusan agama. Tidak sedikit pula yang menolak mencatatkan perkawinannya dengan alasan keuangan. Mereka mengaku tidak punya cukup uang untuk membayar biaya administrasi pencatatan di kantor pemerintah. Menurut mereka biaya administrasi sangat mahal. Demikian juga, ditemukan sekelompok masyarakat tidak mencatatkan perkawinan mereka karena terhalang oleh peraturan pemerintah, seperti kelompok penghayat kepercayaan dan penganut agama di luar 6 agama yang diakui pemerintah. Contohnya, komunitas Sunda Wiwitan di Jawa Barat dan Parmalim di Sumatera Utara, juga tidak mencatatkan perkawinan karena agama mereka tidak diakui pemerintah. Mereka ditolak di KUA dan di KCS.

Kalau laki-laki dan perempuan sungguh-sungguh punya niat baik untuk membangun keluarga sakinah sebagaimana dianjurkan Islam, mengapa mereka menghindari pencatatan? Karena itu, dapat dipastikan bahwa kawin sirri hanya dilakukan oleh mereka yang bermasalah atau punya motivasi tidak terpuji.

 

Mengapa Kawin Tanpa Pencatatan?

Paling tidak, ada tiga argumentasi mengemuka dari kelompok pro kawin sirri atau mereka yang setuju kawin tanpa pencatatan. Pertama, menurut mereka, negara tidak boleh mencampuri urusan agama warganya. Kalau kawin sirri dilarang, dan apalagi dianggap perbuatan kriminal, maka prostitusi semakin menjadi marak. Menurut mereka, kawin sirri adalah sah dalam ajaran Islam.

Menurut saya, pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk  mencampuri urusan agama masyarakat. Sebab, pencatatan sejatinya merupakan kewajiban negara dengan tujuan memproteksi warga. Pencatatan ditujukan kepada semua warga negara tanpa melihat agamanya. Dokumen HAM internasional menggariskan kewajiban negara mencatat seluruh peristiwa vital dalam kehidupan warga, seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Itulah yang disebut catatan sipil. Semakin maju dan modern sebuah negara semakin tertib dan rapi catatan sipilnya.

Sejumlah negara Islam, seperti Yordan mewajibkan pencatatan perkawinan dan bagi mereka yang melanggar terkena sanksi pidana. Undang-undang Perkawinan Yordan, tahun 1976, pasal 17 menjelaskan bahwa mempelai laki-laki berkewajiban mendatangkan qadhi atau wakilnya dalam upacara perkawinan. Petugas yang berwenang sebagaimana ditunjuk oleh qadhi mencatat perkawinan tersebut dan mengeluarkan sertifikat perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa pencatatan, maka semua pihak yang terlibat dalam upacara perkawinan, yaitu  kedua mempelai, wali dan saksi-saksi dapat dikenakan hukuman berdasarkan Jordanian Penal Code dan denda lebih dari 100 dinar.

Kedua, alasan mereka bahwa jika kawin sirri dilarang, dan apalagi dianggap perbuatan kriminal, maka perzinahan akan semakin merebak. Menurut saya, ini adalah pandangan yang sangat dangkal dan juga keliru. Sebagai makhluk bermartabat, manusia dianugerahi pilihan bebas. Manusia memiliki banyak pilihan dalam hidupnya, bukan hanya kawin sirri dan prostitusi. Manusia dapat memilih kawin sesuai hukum; atau menunda kawin dan menyibukkan diri dengan aktivitas sosial; atau berpuasa agar dapat mengelola syahwat. Dan sejumlah pilihan positif lainnya.

Sebaliknya, menurut saya, dengan dibolehkannya kawin sirri, maka prostitusi terselubung semakin merebak. Bahkan, sebagian orang menyebut kawin sirri sebagai prostitusi dengan ijab-qabul. Secara kasat mata di masyarakat banyak dijumpai “mafia” yang menawarkan paket kawin sirri, di dalamnya sudah termasuk oknum penghulu liar (bukan dari KUA), saksi dan wali yang semuanya serba dibayar. Lalu, apakah perbuatan rekayasa demikian masih pantas disebut perkawinan yang dalam Islam mengandung nilai ibadah? Apakah pantas disebut ibadah jika proses dan prosedurnya sarat dengan tindakan manipulasi dan menghalalkan segala cara? Belum lagi, akibat dari kawin sirri banyak menimbulkan mudarat, khususnya bagi isteri dan anak.

Ketiga, alasan mereka bahwa perkawinan secara Islam tidak membutuhkan pencatatan. Memang betul soal pencatatan perkawinan tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik. Sebab, ketika itu kehidupan masyarakat masih sangat sederhana, pencatatan belum menjadi kebutuhan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, terjadi perubahan yang demikian pesat akibat kemajuan teknologi dan dinamika masyarakat sesuai tuntutan zaman. Kehidupan manusia semakin kompleks dan rumit. Pencatatan menjadi suatu kebutuhan demi kemaslahatan manusia dalam hidup bermasyarakat.

 

Pentingnya Pencatatan Perkawinan

Persoalan pencatatan perkawinan dalam Draft UU Materiil Peradilan Agama mengacu kepada UU Perkawinan Tahun 1974, pasal 2: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;  (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada hakikatnya kedua ayat dalam pasal tersebut bermakna satu, yakni sahnya perkawinan adalah dicatatkan. Artinya, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak sah menurut negara dan pengertian itu pula yang diperpegangi oleh para hakim di pengadilan, baik pengadilan negeri maupun agama. Akan tetapi,  masyarakat umumnya memahami sahnya perkawinan adalah jika sudah dilakukan berdasarkan hukum agama meskipun tidak dicatatkan.

Pemahaman masyarakat tersebut mengacu kepada pandangan mazhab Syafi`i yang meyakini syarat sahnya perkawinan apabila tersedia lima unsur, yaitu, adanya kedua mempelai, ijab qabul, saksi, wali, dan mahar. Berdasarkan pandangan fiqh tersebut pencatatan dianggap bukan merupakan rukun atau syarat sahnya perkawinan. Karena itu, di masyarakat banyak dijumpai perkawinan yang tidak tercatatkan yang dikenal dengan istilah kawin sirri atau kawin bawah tangan. Bahkan, data Kementerian Agama R.I, tahun 2013 menjelaskan sekitar 40% perkawinan di masyarakat tidak tercatatkan.

Untuk perbaikan ke depan kedua ayat dalam pasal KHI tersebut hendaknya digabungkan saja sehingga berbunyi: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya disertakan sanksi yang ketat bagi mereka yang melanggar aturan, dan sanksi itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sehingga efektif menghalangi munculnya kasus perkawinan bawah tangan (tidak dicatatkan).

Akan tetapi, meskipun soal pencatatan itu tidak dimasukkan sebagai salah satu rukun nikah dalam KHI, namun harus diakui bahwa pencatatan perkawinan dalam KHI telah diatur lebih rinci, seperti terbaca dalam pasal-pasal  4,5,6 dan 7. Berbagai ketentuan dalam pasal tersebut sesungguhnya telah mengarah kepada pengertian bahwa pada hakikatnya fungsi pencatatan perkawinan merupakan “keharusan” hukum. Keharusan itu didasarkan pada pengembangan “illat ketertiban” perkawinan di lingkungan komunitas Muslim. Oleh karena itu, setiap perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan, apalagi jika dilakukan di luar PPN adalah perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Secara teknis yuridis, setiap perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum dianggap tidak pernah ada (never existed).

Dengan demikian, meskipun KHI tidak secara tegas menempatkan pencatatan sebagai faktor formal keabsahan perkawinan, namun ditinjau dari segi teknis yuridis maka ketentuan pasal-pasal 5, 6 dan 7 sudah cukup jelas menempatkan fungsi pencatatan sebagai syarat yang menentukan kekuatan hukum suatu perkawinan.

Hanya perkawinan yang dicatat PPN yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, selain itu dipandang “tidak memiliki kekuatan hukum”  atau tidak sah secara hukum. Tuntutan persyaratan formal berupa pencatatan perkawinan yang sudah menjadi kelaziman di masa modern sekarang ini harus diterima sebagai persyaratan dalam konteks hukum Islam. Hal itu didasarkan pada ketentuan hukum: “jika ada ketentuan yang mengharuskan dipenuhinya syarat formal itu di samping syarat materiil, maka keduanya hendaklah dipahami sebagai hukum Islam”.

Pembahasan lebih luas, bukan hanya di kalangan pemikir dan kasus Indonesia, tetapi juga pemikir dan kasus negara lain tentang status pencatatan perkawinan, berikut diuraikan pandangan sejumlah cendekiawan dan pemikir. Di antara mereka adalah Ahmad Safwat, seorang pakar hukum asal Mesir. Safwat mengharuskan pencatatan perkawinan berdasar pada pemikiran bahwa ada hukum yang mewajibkan perilaku tertentu, dan mestinya hukum ini tidak berubah kecuali hanya dengan perubahan tersebut tujuan hukum dapat dicapai dengan tepat guna (efisien). Artinya, kalau ada cara yang lebih efisien untuk mencapai tujuan, cara itulah yang lebih diutamakan. Kehadiran saksi dalam akad nikah, menurut Ahmad Safwat, bertujuan sebagai pengumuman kepada khalayak ramai (publik). Kalau ada cara yang lebih baik atau lebih memuaskan untuk mencapai tujuan tersebut, cara ini dapat diganti, yakni dengan pencatatan perkawinan secara formal (official registration)[2] Dengan ungkapan lain, pencatatan perkawinan bagi Safwat sebagai ganti dari kehadiran saksi, sebuah rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya akad nikah.

Untuk perbaikan RUU Materil Peradilan Agama ke depan, tawaran revisi yang diberikan adalah: Pertama, pencatatan perkawinan ditegaskan sebagai salah satu rukun atau syarat sahnya perkawinan disertai sanksi yang berat bagi pihak-pihak yang menikahkan tanpa pencatatan. Kedua, pencatatan  merupakan kewajiban negara, dan sebaliknya menjadi hak warga negara. Kemudian, agar tidak menjadi sumber korupsi bagi oknum-oknum tertentu yang akan menyengsarakan rakyat, pencatatan perkawinan hendaknya dilakukan secara gratis di kelurahan.

 

Dalil Syar’i Pencatatan Perkawinan

Mendukung pandangan tersebut, sejumlah argumentasi teologis dapat dikedepankan, di antaranya:

  1. Surah al-Baqarah, 2: 228: berisi perintah menuliskan transaksi atau perjanjian utang-piutang.
  2. Hadis Nabi: … jangan melacur dan jangan melakukan pernikahan sirri” (Lihat Kitab an-Nikah, Sunan at-Tirmizi, hadis no. 1008;  Kitab an-Nikah Sunan an-Nasai no. 3316-3317;  Kitab an-Nikah, Sunan Ibn Majah, hadis no. 1886).
  3. Terdapat sejumlah hadis menghimbau agar mengumumkan perkawinan (Lihat as-Sarakhsi, al-Mabsut; V:31; Sunan at-Tirmidzi no. 1009;  Sunan Ibn Majah no. 1885; dan Musnad Ahmad no. 15545)  dan hadis-hadis  yang menghendaki hadirnya empat unsur dalam akad nikah demi sahnya sebuah perkawinan.
  4. Atsar Umar yang tidak mengakui sahnya perkawinan jika hanya dihadiri satu orang saksi.

Terlihat jelas bahwa Al-Baqarah, 2:282 sangat bisa dijadikan dalil untuk pencatatan perkawinan. Berdasarkan mafhum muwafaqat dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa urusan perjanjian utang-piutang saja sudah disyariatkan untuk dituliskan, tentu akan lebih penting lagi mencatatkan perjanjian atau akad yang mengikat kehidupan dua insan dalam bentuk perkawinan. Apalagi, perkawinan dalam Qur’an dianggap perjanjian yang sangat kuat (mitsaqan ghalizan).

Qiyas yang digunakan tersebut dalam istilah ushul fikih disebut qiyas al-aulawi (analogi yang hukumnya pada furu’ lebih kuat dari pada yang melekat pada asalnya). Perkawinan sejatinya merupakan transaksi yang penting, bahkan jauh lebih penting dari transasksi lainnya dalam kehidupan manusia. Kalau suatu transaksi hutang saja harus dicatat, bukankah transaksi perkawinan merupakan hal yang lebih krusial untuk dicatatkan?

Terakhir, sangat relevan diungkapkan di sini pernyataan Ibnu al-Qayyim al-Jawziyah, ahli fikih Mazhab Hanbali. Dia menulis dalam kitabnya, I`lan al-Muwaqqiin an Rabb al-Alamin: “Syariat Islam sesungguhnya dibangun untuk kemaslahatan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal, seperti keadilan, kerahmatan, kebijaksanaan. Prinsip-prinsip inilah yang harus menjadi acuan dalam pembuatan hukum dan juga harus menjadi inspirasi bagi setiap pembuat hukum. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti menyalahi cita-cita hukum Islam itu sendiri.”

 

Dampak Buruk Perkawinan Tanpa Pencatatan

Muncul pertanyaan kritis, mengapa pencatatan perlu dijadikan salah satu rukun sehingga menentukan sah tidaknya suatu perkawinan? Jawabnya demi kemaslahatan manusia. Sebab, perkawinan yang tidak tercatatkan berdampak sangat merugikan bagi istri dan anak-anak. Bagi istri, dampaknya secara hukum adalah tidak dianggap sebagai istri yang sah karena tidak memiliki Akta Nikah sebagai bukti hukum yang otentik. Akibat lanjutannya, istri  tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika terjadi perceraian atau suami meninggal dunia; istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Adapun dampaknya bagi anak adalah status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Di dalam akta kelahiran akan dicantumkan “anak luar nikah”. Konsekuensinya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah (ps. 42 dan 43 UUP). Tentu saja pencantuman anak luar nikah akan berdampak buruk secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Tambahan lagi bahwa ketidakjelasan status anak di muka hukum, mengakibatkan anak tidak berhak atas nafkah, warisan, biaya kehidupan dan pendidikan dari ayahnya. Selain berdampak hukum, perkawinan ini juga membawa dampak sosial yang sangat buruk bagi perempuan. Perempuan yang melakukannya akan sulit bersosialisasi di masyarakat karena mereka sering dianggap sebagai istri simpanan atau melakukan “kumpul kebo” (tinggal serumah tanpa menikah).

Jika disimpulkan ada sejumlah problem  sosial sebagai dampak perkawinan yang tidak dicatatkan, yaitu: maraknya poligami sebab hampir semua perkawinan poligami tidak dicatatkan; Maraknya perkawinan bawah tangan (perkawinan sirri), dan nikah kontrak; Maraknya prostitusi terselubung; Ketiadaan Akta Nikah menyebabkan pengabaian dan penelantaran hak-hak istri dan anak, serta penghilangan status mereka secara hukum;   dan Ketiadaan Akta Nikah menyulitkan pengambilan Akta Lahir bagi anak, dan itu akan berimplikasi buruk dalam kehidupan anak kelak.

Selama ini berkembang anggapan, nikah yang dilakukan tanpa pencatatan (nikah sirri) bisa di-itsbat-kan. Anggapan ini sangat keliru, karena nikah sirri berada di luar konteks sebab itsbat. Nikah sirri bukan merupakan salah satu sebab dibolehkannya itsbat. Solusi bagi mereka yang terlanjur menikah tanpa pencatatan adalah datang menghadap ke kantor KUA dengan membawa para saksi yang masih hidup disertai bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa mereka betul telah menikah. Di sana mereka disumpah dengan sanksi yang tegas jika melanggar sumpah. Lalu, KUA dapat mencatatkan perkawinan dan selanjutnya menerbitkan Akta Nikah bagi mereka.

Menurut Abu Hasan al-Mawardi dan Ibn Taimiyah, pemerintah dalam hukum Islam memiliki kewajiban melindungi warganya dari berbagai bentuk eksploitasi dan perlakuan yang merugikan dengan menciptakan peraturan-peraturan yang dapat menimbulkan ketenteraman dan kedamaian. Sebagai uli al-amr pemerintah mempunyai dua fungsi utama, yaitu fi harasah al-din (menjaga agama) dan fi siyasah al-dunya` (mengatur urusan dunia).

Dalam pelaksanaan kedua fungsi tersebut, pemerintah wajib ditaati oleh warganya,[3] sepanjang tidak mengajak kepada kemungkaran dan tidak pula mendatangkan kemudharatan. Dalam konteks pelaksanaan kedua fungsi inilah pemerintah dibenarkan membuat perundang-undangan dalam bidang siyasah al-syar’iyah. Siyasah al-syar’iyah adalah seperangkat aturan yang dibuat pemerintah dalam rangka menunjang keberlakuan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, meskipun belum pernah dirumuskan oleh ulama sebelumnya.

Oleh karena itu, negara berkewajiban mempersiapkan peraturan perundang-undangan untuk mengantisipasi adanya perilaku diskriminasi dan eksploitasi  yang merugikan rakyatnya. Kewajiban negara ini, antara lain didasarkan pada kaidah-kaidah fikih berikut: tasharruf al-imam ala ar-ra’yah manutun bi al-maslahah dan inna li waliyyi al-amr an ya’mura bi al-mubah lama yarahu min al-maslahah al-‘ammah wa mata amara bihi wajabat tha’atuhu.  Kaidah fiqh tersebut menurut Al-Suyuthi berangkat dari pernyataan Imam Syafii bahwa: manzilah al-imam min ar-ra’yah manzilah al-waliy min al-yatim. [4]

Akhirnya, ke depan sangat perlu desakan kuat kepada pemerintah untuk melarang pernikahan tanpa pencatatan, dengan menghukum para pelanggarnya. Selain itu, yang penting juga dilakukan adalah melakukan pemberdayaan komponen pelaksanaan hukum (structure of law). Wallahu a’lam bi as-shawab.

 

[1] Profesor riset bidang lektur agama dan Ketua Umum ICRP (Indonesian Conference on Religions for Peace)

[2]Ahmat Safwat, “Qa’idat Islah Qanun al-Ahwal asy-Syakhsiyyah,” Makalah pada Pertemuan bar Association di Alexandria, Mesir, tanggal 5 Oktober 1917, hlm 20-30, seperti dikutip Farhat J. Ziadeh, Lihat Farhat J. Ziadeh, Lawyers, the Rule of and Liberalism in Modern Egypt (California: Stanford University,  1968), hlm. 126.

[3] Abu Hasan al-Mawardi, Ahkam al-Sulthaniyyah, Dar al-Fikr, t.th,  Beirut, h.5. Lihat juga Ibn Taimiyah, Al-Siyasah al-Syar`iyah, Dar al-Kitab al-Gharbi, 1951, h. 22-25.

 

[4] Lihat Al-Suyuthi, Al-Asybah wa an-Nadzair fi al-Furu’, t.th, h. 83-84;  Ibn Nujaim, Al-Asybah wa an-Nadzair, al-Halabi, Kairo, 1968, h. 123;  dan Ali Ahmad an-Nadwi, Al-Qawaid al-Fiqhiyah, Dar al-Qalam, Damsyiq, 1986, h. 122-123 dan 138.[:]

[:id]Alissa Wahid: Nilai Keislaman Gus Dur Sangat Relevan Mengatasi Kebencian[:]

[:id]“Menghadapi tantangan meningkatnya kebencian antarsesama muslim maupun terhadap kelompok lain akhir-akhir ini, kami merasa nilai keislaman yang diperjuangkan KH Abdurrahman semakin relevan untuk digemakan kembali. Karena itu Peringatan ke-7 Tahun Wafatnya KH. Abdurrahman Wahid, Jumat 23 Desember ini mengambil tema ‘Mengaji Gus Dur; Menebar Damai Menuai Rahmat’,” tandas Alissa Wahid, ketua Panitia Peringatan yang juga puteri sulung Gus Dur, (Selasa, 20/12).

Menurut Alissa, ketegangan yang tak jarang berakhir dengan konflik kekerasan biasanya dipicu sikap merasa benar sendiri dan mudah menyalahkan yang lain. Sikap ini makin mengeras dan berdampak negatif jika dipengaruhi faktor politik, ekonomi, dan sosial. Situasi ini sangat mudah dijumpai di media-media sosial akhir-akhir ini. Padahal nilai-nilai keislaman jelas sekali mewajibkan pada perdamaian dan tak mudah berburuk sangka.

“Situasi ini dapat menganggu citra Islam, terutama bagi Indonesia yang menjadi model keislaman yang damai dan ramah di mata dunia. Apalagi masyarakat di negara-negara Barat saat ini mengalami Islamphobia, ketakutan daan kecurigaan terhadap Islam yang meningkat akibat maraknya kekerasan dan terorisme,” tambahnya lagi.

Alisa Wahid

Alisa Wahid

Sepanjang hidupnya, Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang melanjutkan tradisi para ulama pendahulunya menghadirkan Islam yang ramah dan damai, membela kepentingan kaum yang lemah, dan dapat beradaptasi dan menerima budaya lokal.

Nilai keislaman yang Gus Dur perjuangkan berusaha untuk menyapa dan merangkul semua kelompok. Beliau meyakinkan bahwa keislaman dapat bersanding dengan nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi, menjunjung tinggi penghormatan hak asasi, menghargai perbedaan, serta mengutamakan persatuan dan persaudaraan. Nilai dan prinsip itu pula yang terus diperjuangkan saat beliau menjadi Presiden RI keempat.

Pada saat bersamaan, orang juga makin merindukan Gus Dur di saat tak sedikit para pejabat publik bertindak melawan rakyat atas nama pembangunan. “Di sejumlah daerah kita masih menyaksikan rakyat kecil ditinggalkan bahkan dirampas haknya dan kelompok minoritas ditekan. Di saat itu orang-orang rindu Gus Dur.”

Peringatan Ke-7 Tahun ini diisi kegiatan tahlil, Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, Taushiah, Doa Bersama, Deklarasi Damai, dan Pembacaan Puisi.

Sejumlah tokoh agama, tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, dan budayawan yang hadir antara lain sahabat dan budayawan KH. Achmad Mustofa Bisri, ulama asal Kudus Habib Ja’far Alkaff, ulama asal Semarang Habib Umar Muthohar, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH. Said Aqil Siradj, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Budayawan Joko Pinurbo, Putu Wijaya, Acep Zamzam Noor, dan Cici Paramida. Acara ini akan dimeriahkan pula oleh penampilan band musik tradisi Kunokini.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, kegiatan ini akan diikuti ribuan orang yang datang dari wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Mereka terdiri dari anggota majelis taklim, komunitas, hingga kalangan umum. Di pagi hari, mulai pukul 07.00 hingga 16.00 WIB, diisi Khotmil Qur’an (membaca tuntas 30 juz al-Qur’an)[:]

Musdah Mulia sedang Merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan Santri Pesantren Nurul Islam, Timika, Papua

[:id]Makna Kontekstual Maulid [:]

[:id]Senin, tanggal 12 Rabi’ul Awwal yang bertepatan dengan 12 Desember 2016 umat Islam sedunia merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad Saw atau lebih dikenal dengan istilah maulid. Meski demikian, tidak seluruh umat Islam sepakat merayakannya. Umat Islam di Saudi Arabia dan kelompok Wahabi di berbagai wilayah, termasuk yang berdomisili di Indonesia tidak merayakan maulid Nabi dengan alasan bid’ah atau sesuatu yang haram hukumnya. Argumen mereka semata-mata karena perayaan itu baru muncul setelah Nabi wafat dan tidak dikenal ketika Nabi masih hidup.

Memang benar Nabi tidak pernah merayakan hari kelahirannya, tapi bukanlah sebuah kesalahan atau keharaman merayakan hari kelahiran Nabi karena beliau juga tidak pernah mengeluarkan hadis yang melarang perayaan maulid. Tentu saja kita dapat menghargai pendapat Wahabi yang berbeda dengan mayoritas umat Islam, namun mereka juga hendaknya bisa menghargai kelompok yang merayakannya.

Hanya saja, kelompok Wahabi di Indonesia sulit untuk bersikap toleran yang merupakan ciri khas umat Islam di Nusantara. Tidak sedikit laporan menyebutkan bahwa kelompok Wahabi mengusik perayaan maulid di berbagai wilayah, bahkan tanpa segan-segan menuduh mereka yang merayakannya sebagai kaum kafir dan murtad. Sudah sering terdengar bentrok antara kelompok Islam Wahabi dan kelompok Islam Nusantara yang biasanya diwakili oleh kaum Nahdliyyin.

Perayaan maulid Nabi di Indonesia umumnya diperingati secara intens oleh kelompok Nahdliyyin atau mereka yang tergabung dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Tidak heran jika hampir semua pesantren dan madrasah di lingkungan Nahdlatul Ulama akan sibuk mempersiapkan berbagai perhelatan meriah menyongsong perayaan maulid. Bahkan, perayaan maulid di sejumlah komunitas Muslim Indonesia sudah menjadi tradisi yang pelaksanaannya banyak dipengaruhi unsur-unsur budaya lokal.

Tidak sedikit yang bertanya-tanya, sejak kapan maulid Nabi diperingati secara meluas? Shalahuddin Al-Ayyubi, seorang panglima perang pasukan Islam dari Mesir yang dikenal sangat bijaksana dan cerdas dianggap sebagai pionir. Dialah panglima pertama yang membawa kemenangan Islam dalam Perang Salib. Beliau dianggap sebagai orang pertama yang menggagas perayaan maulid Nabi.

Menurut catatan sejarah, Perang Salib adalah perang antara umat Islam dengan umat Kristen Eropa. Perang ini berjalan cukup lama dan tidak satu pun kelompok yang memperoleh kemenangan atau menderita kekalahan secara permanen. Begitu lamanya Perang Salib berlangsung sehingga kemenangan dan kekalahan silih berganti dialami masing-masing kelompok. Semoga perang yang membawa malapetaka dahsyat bagi kemanusiaan itu tidak terulang lagi untuk selamanya. Perdamaian dan harmoni pasti lebih indah dari perang dan semacamnya.

Dalam perjumpaan dengan tentara Salib, Al-Ayyubi melihat satu hal yang membangkitkan semangat heroik tentara Salib yaitu adanya peringatan Natal. Dalam perayaan itu para tentara salib dibangkitkan semangatnya untuk berjuang mati-matian memenangkan pertempuran. Terinspirasi dengan peringatan Natal tentara Salib, Al-Ayyubi kemudian mengadakan peringatan hari kelahiran (maulid) Nabi Muhammad Saw. Atas idenya tersebut maulid diperingati sampai sekarang.

Karena latar belakang kelahirannya ditujukan untuk membangkitkan semangat juang pasukan Islam, maka yang dibaca di dalam peringatan maulid  adalah cerita-cerita heroik terkait berbagai perang yang dilakukan Nabi Saw. Di dalamnya berisi tentang bagaimana Nabi mengorganisir tentaranya dalam Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandak, bagaimana Makkah itu sendiri ditaklukkan pada yawm alfath, dan cerita-cerita heroik mengenai para sahabat Nabi.

Pembacaan cerita-cerita tersebut dimaksudkan untuk membangkitkan semangat pasukan Islam sambil mengingatkan mereka bahwa Nabi Saw adalah seorang jenderal dan ahli perang, dan para sahabatnya adalah tentara-tentara yang tidak pernah mengenal kalah. Melalui peringatan maulid, maka semangat juang pasukan Islam termotivasi untuk bangkit. Mereka memerangi tentara Salib dengan semangat yang tinggi, dan berhasil mengusirnya dari dunia Islam untuk selamanya.

Sebagian ulama -dengan mengetahui sejarah lahirnya maulid seperti di atas- lalu menganggap maulid sebagai bid’ah. Namun, sebagian yang lain, meskipun bid’ah, tetapi itu bid’ah yang baik, atau dalam istilah fiqihnya, bid’ah hasanah, yaitu suatu kreativitas yang baik. Karena merupakan kreativitas, maka orang berbeda pendapat menilainya. Ada yang menerima, dan ada yang menolak. Bahkan di Saudi Arabia pun yang secara resmi menolak peringatan maulid, masih banyak orang yang sembunyi-sembunyi merayakannya.

 

Musdah Mulia Usai peringatan Maulid di pengajian Ulul Albab, Bogor.

Musdah Mulia Usai peringatan Maulid di pengajian Ulul Albab, Bogor.

Di Indonesia kegiatan resmi maulid di istana dimulai oleh Presiden Soekarno atas saran dari Haji Agus Salim, tokoh Islam yang sangat disegani oleh Bung Karno. Bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim, Maulid mempunyai nilai simbolik yang sangat penting. Tradisi warisan Bung Karno itu patut dipertahankan. Oleh karena itu, tugas umat Islam sekarang adalah membersihkannya dari unsur-unsur yang tidak bisa dibenarkan oleh agama seperti pemujaan atau kultus yang berlebihan kepada Nabi saw.

Kalau awalnya dalam maulid dibacakan cerita-cerita heroik seperti perjuangan Nabi dalam berbagai peperangan, kini diubah dengan pembacaan syair-syair Dibbaân, dan Barzanji, sebuah ekspresi seni dengan nilai estetika yang sangat tinggi. Isinya menjelaskan sifat-sifat keutamaan Nabi dan kemuliaan beliau. Intinya adalah membacakan shalawat, doa dan pujian kepada junjungan Nabi saw sebagai ungkapan rasa cinta mendalam kepadanya. Hal ini sama halnya ketika seorang anak yang baru lahir dibacakan Barzanji, yang juga menjadi semacam doa kepada Allah melalui pernyataan kecintaan kepada Nabi. Ide shalawat sebenarnya ialah mendoakan Nabi. Ustad-ustad di pesantren biasanya menerangkan bahwa Nabi itu diibaratkan sebuah gelas yang sudah penuh. Dengan membaca shalawat berarti kita mengisi lagi gelas yang sudah penuh itu, sehingga airnya meluber dan tumpah. Tumpahannya itulah yang dianggap sebagai berkah atau syafaat Nabi.

Kalau dulu Salahuddin Al-Ayyubi memperingati Maulid untuk membangkitkan semangat pasukan Islam menghadapi tentara Salib, kini perayaan serupa tetap perlu dilakukan. Namun, spiritnya bukan lagi membangkitkan semangat perang melawan tentara Salib, melainkan semangat perang melawan musuh-musuh Islam dalam wujud imperialisme, kapitalisme, hedonisme dan konsumerisme.

Selain itu, peringatan maulid seharusnya diarahkan untuk mengenang perjuangan Nabi  memberantas kemiskinan dan kemelaratan, membela kelompok rentan dan tertindas (mustadh’afin). Mereka adalah orang-orang miskin, para perempuan yang teraniaya, anak-anak yang terlantar dan para buruh yang dieksploitasi dan sebagainya. Maulid seharusnya memberikan inspirasi bagi umat Islam untuk bangkit melawan semua bentuk perbudakan dan penjajahan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam bentuk aksi-aksi intoleransi yang akhir-akhir ini semakin menguat di kalangan umat Islam.

Maulid Nabi juga dapat menjadi medium untuk mengembangkan rasa kebangsaan dan nasionalisme. Secara politis nasionalisme merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita luhur dan mulia bagi suatu bangsa untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan. Selain itu, sebagai pendorong suatu bangsa untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah tentu merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara Indonesia.

Kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara tidak berarti kita merasa lebih hebat dan lebih unggul dari bangsa dan negara lain sehingga timbul sikap memandang hina bangsa lain. Kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan (chauvinism) tetapi harus menghargai, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lainnya. Jadi, dibedakan dua macam nasionalisme: Pertama, nasionalisme dalam arti sempit, yakni suatu sikap yang meninggikan bangsa sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas mencerai-beraikan bangsa yang satu dengan bangsa lain. Keadaan seperti ini sering disebut chauvinism. Kedua, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain.

Akhirnya, selamat merayakan maulid Nabi saw, semoga semua doa terbaik tercurah untuk beliau, junjungan umat Islam. Semoga pula kita umatnya semakin sadar meneladani semua sifat utama  dari diri beliau, terutama sifat-sifat kemanusiaan universal yang sangat mengemuka dalam dirinya. Sifat dimaksud seperti adil, jujur, lembut, tegas, bersih, sangat penyayang pada sesama manusia, peduli lingkungan dan amat mencintai perdamaian.  Sekali lagi, shalawat dan salam untuk Nabi tercinta.[:]

Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memainkan telepon selularnya saat menerima pengaduan warga di Rumah Lembang, Jakarta, Rabu (16/11). Ahok ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penistaan agama. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc/16.

[:id]Neng Dara Affiah: Kasus Ahok Dipolitisasi atas Nama Penistaan Agama[:]

[:id]Tokoh agama yang menjadi pengasuh pesantren di Banten Neng Darra Affiah menilai kasus Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipolitisasi atas nama penistaan agama. Kasus ini, kata Neng Darra, dibesar-besarkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhi opini dan pikiran masyarakat muslim.

“Setelah video Ahok saya nonton berkali-kali, nurani dan akal sehat saya mengatakan tidak satu pun penistaan agama baik dari aspek motivasi, niat, ataupun perbuatannya yang dilakukan Ahok. Yang ada adalah politisasi dengan tagline penistaan agama,” ujar Neng Darra dalam diskusi bertajuk “Ahok dan Dugaan Penistaan Agama” di Bakoel Koffie, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/12).

Selain Neng Darra, diskusi yang diselenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi (Amsik) dihadiri juga oleh sejumlah nara sumber, antara lain Ketua Setara Institute Hendardi, Guru Besar Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto, dan Aktivis Dialog Antariman ICRP Muhammad Monib.

Neng Darra menilai, ada pihak yang membesar-besarkan kasus ini dan membawanya ke ranah politik. Menurut dia, walaupun kasus penistaan agama tidak dilakukan Ahok, pasti ada saja kelompok yang akan mencari-cari kesalahan Ahok yang terkait dengan agama.

“Saya yakin ini ada kaitan dengan politik. Kalau pun Ahok tidak menyebut ayat Alquran di Kepulauan Seribu, pasti ada saja yang akan mencari kesalahan Ahok yang terkait agama Islam,” tandas dia.

Apalagi, kata Neng Darra, Ahok sudah meminta maaf secara tulus dan seharusnya umat Islam memaafkan. Menurut dia, dalam ajaran Islam, jauh lebih baik memaafkan daripada terus memarahi musuh atau lawan.

“Kasus Ahok juga menjadi ujian bagi umat muslim, apakah kita rela menerima dan memberikan kesempatan kepada siapa saja termasuk kelompok yang berbeda untuk memimpin bangsa jika yang bersangkutan baik, jujur, dan berkualitas. Seharusnya kita memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk memimpin termasuk kelompok yang berbeda,” imbuh dia.

 

Sumber: beritasatu[:]

Massa Aksi Damai 212 yang hendak menuju Monas memadati Kawasan Patung Kuda , Jakarta, Jumat (2/12/2016). Aksi menuntut ditangkapnya Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atas dugaan penistaan agama kali ini diisi dengan kegiatan dzikir dan doa bersama. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

[:id]ICRP Khawatir Agama Sebagai Instrumentalisasi Kembali ke Piagam Jakarta[:]

[:id]TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – ‎Aktivis Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Moh Monib ‎mengatakan dirinya khawatir jika agama dijadikan sebuah instrumentalisasi untuk mencapai sebuah kehendak.

Menurutnya, gejala agama dijadikan instrumentalis saat ini sudah terlihat.

“Sejak 4 tahun lalu ICRP sudah sangat khawatir agama sebagai instrumentalisasi, agama hanya dijadikan ‎instrumen. Perjalanan 3 jilid aksi Bela Islam itu sebuah bentuk instrumentalisasi agama,” kata Monib dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/12/2016).

‎Monib menilai aksi Bela Islam yang dilakukan sudah sebanyak tiga kali di Jakarta adalah hal cukup berlebihan.

Apalagi kata Monib ada yang menganggap ikut aksi tersebut adalah bagian dari sebuah jihad.

“Saya melihat belum waktunya ada sebuah jihad. Belum waktunya mencium aroma surga di Monas. Ini instrumentalisasi agama yang mengancam Indonesia ke depan,” tutur Monib.

Monib menduga ada pihak yang ingin membuka kembali kotak pandora Piagam Jakarta.

Padahal menurutnya, Piagam Jakarta‎ sudah selesai dalam pembahasannya dan tidak perlu diperdebatkan kembali.

“Bagi saya, mari tutup kotak pandora Piagam Jakarta. Ada yang mencoba membangkitkan untuk membuka kotak pandora Piagam Jakarta,” katanya.

Sumber: Tribunnews.com [:]

Massa di Bandung menolak acara kebaktian kebangunan rohani (KKR) Natal, hari Selasa (6/12). (Foto: Istimewa)

[:id]Klarifikasi Panitia Kebaktian atas Insiden di Sabuga Bandung[:]

[:id]Jakarta, ICRP – Panitia Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di Sabuga Bandung akhirnya angkat bicara terkait pembubaran ibadah KKR tersebut pada Selasa malam kemarin. Mereka menyesalkan penghentian kebaktian yang dilakukan oleh Ormas Islam Pembela Ahlu Sunnah (PAS) dan Dewan Dakwah Indonesia (DDI).

Panitia KKR hari ini mengirimkan pernyataan pers resmi dengan logo tulisan ‘Stephen Tong Evangelistic Ministries International’ di bagian atas surat pernyataan pers. Berikut keterangan resmi panitia KKR

[gview file=”http://icrp-online.org/wp-content/uploads/2016/12/DOC-20161207-WA0042.pdf”][:]