Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2016)

[:id]Pemerintah Akan Tertibkan Ormas Keagamaan yang Tak Pancasilais[:]

[:id]Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa saat ini pemerintah berencana menertibkan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) berbasis agama yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi negara.

Lukman menuturkan, setiap ormas harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang telah disepakati, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

“Di negara indonesia ini tidak boleh ada ormas yang memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Semua ormas harus tunduk pada aturan main bersama yang disepakati bersama,” ujar Lukman seusai Rapat Koordinasi Khusus antisipasi unjuk rasa 2 Desember di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).

Lukman menuturkan, terkait rencana penertiban tersebut, Kementerian Agama akan memantau dan mendata semua ormas keagamaan.

Tim dari Kemenag juga akan mendalami ideologi ormas-ormas yang ada. Jika ada yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, kementerian akan segera menindaklanjutinya.

Sementara itu, ormas yang diketahui tidak berbadan hukum akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Hukum dan HAM untuk ditindaklanjuti.

“Kemenag punya daftar semua ormas keagamaan. Semuanya terus kami pantau apakah ada ideologi, pemahaman, dan tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila,” kata Lukman.

Sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menilai saat ini ada sejumlah ormas yang kerap menjadi sorotan publik karena dianggap membuat onar.

Padahal, menurut dia, seharusnya ormas mempunyai tujuan yang sejalan dengan visi membangun Indonesia.

Pemerintah berencana melakukan penertiban terhadap ormas yang bermasalah. Menurut Wiranto, penertiban Ini dilakukan agar aktivitas berbagai ormas dapat memberi kontribusi positif terhadap Indonesia.

Wiranto menyebutkan, penertiban itu akan dimulai dengan melakukan pendataan terhadap berbagai ormas yang ada, khususnya yang dianggap bermasalah.

Data tersebut, lanjut Wiranto, akan digunakan untuk memberikan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Dengan demikian, ormas-ormas yang dianggap bermasalah dapat kembali sejalan dengan program pemerintah saat ini.

Sumber: kompas.com[:]

Direktur ICRP, Mohammad Monib saat menemui Profesor Greg Fealy (30/11/2016)

[:id]Setelah Reformasi 98, Keterbukaan Masyarakat Terhadap Keberagaman Meningkat, Tapi…[:]

[:id]Jakarta, ICRP –  Direktur Eksekutif ICRP, Mohammad Monib menyatakan, setelah reformasi yang bergulir 1998 keterbukaan masyarakat terhadap keberagaman meningkat. Kecenderungan masyarakat untuk menerima keberagaman semakin tinggi. Pernikahan beda agama juga semakin meningkat.

Demikian ungkap Monib saat menemui Profesor Greg Fealy, Dosen dan Peneliti The Australian National University, Australia, Rabu (30/11/2016). Dalam pertemuan singkat tersebut, Greg Fealy memaparkan sebuah fakta hasil riset PEW Research Center yang menyatakan Indonesia adalah negara yang mempunyai penolakan tinggi terhadap pernikahan beda agama.

Monib menyatakan, memang ada penolakan terhadap pernikahan beda agama, namun kondisi saat ini, masyarakat jauh lebih menerima dan terbuka.

Namun, di sisi lain, Monib meresahkan gerakan radikal yang juga mengalami peningkatan.

“Di sosial media maupun grup komunikasi semisal Whatapp, kita bisa sangat mudah menemukan orang-orang radikal yang sangat militan” ungkap Monib. Mereka sangat mudah dan menyebarkan kembali informasi-informasi radikalisme tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.

Meningkatnya radikalisme ini, menurut Monib, disebabkan karena kelumpuhan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Yakni, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Monib berharap dua organisasi ini bisa bangkit kembali dengan gerakan keislaman yang damai di Indonesia untuk membendung radikalisme.[:]

Direktur eksekuitf Wahid Institute, Yenny Wahid memberi paparan dalam seminar Mempromosikan Kerukunan Sosial Keagamaan di Indonesia, Jakarta, Senin (28/11). Seminar juga dihadiri Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

[:id]Yenny Wahid: Aksi 212 Bisa Bangkitkan Jaringan Teroris Lama[:]

[:id]Jakarta, ICRP – Direktur Eksekutif Wahid Institute, Yenny Wahid, menyatakan demo yang akan dilakukan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) pada 2 Desember 2016 bisa dapat membangkitkan kembali kelompok radikal dan terorisme yang sudah tertidur.

“Dari kami, jaringan di lapangan, memang saat ini sudah ada jaringan lama yang tadinya tidur, tiba-tiba aktif lagi. Ada beberapa, misalnya Jamaah Islamiah yang lama, Al Qaidah lama dan sel-sel ISIS baru. Dan itu bangkit dan meningkatkan konsolidasi. Meskipun belum melakukan gerakan apa-apa,” ucap pendiri Wahid Institute itu di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).

Dia berharap masyarakat yang ikut demo tidak terpancing dan terprovokasi, supaya demo bisa berjalan dengan damai.

“Jangan sampai demo nanti jadi ajang pemaksaan kehendak. Kita mengimbau agar masyarakat tetap tenang melaksanakan ekspresinya dan menghindari kekerasan. Karena itu yang ditunggu teroris,” ungkap Yenny.

Yenny memuji kinerja pemerintah, dalam hal ini presiden beserta segenap jajarannya yang terus melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak.

“Konsolidasi politik dan keamanan itu harus didukung. Karena yang jadi taruhan adalah keutuhan bangsa kita,” pungkas Yenny Wahid  seperti dikutip liputan6.com[:]

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) /Dewan Eksekutif Mahasiawa (DEMA) Perguruan Tinggi Agama Islam Se-Indonesia menghimbau agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang dapat menciderai nilai-nilai Pancasila, Kamis (23/11/2016).

[:id]BEM PTAI Se-Indonesia Himbau Untuk Tidak Ciderai Pancasila[:]

[:id]

Ciputat, ICRP – Forum Komunikasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) /Dewan Eksekutif Mahasiawa (DEMA) Perguruan Tinggi Agama Islam Se-Indonesia menghimbau agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang dapat menciderai nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, mereka juga mengajak semua pihak untuk tidak menggunakan agama sebagai alat politik. Pasalnya, mereka mengindikasikan isu suku, agama, dan ras kerap dijadikan kambing hitam menjelang berlangsungnya pemilihan kepala daerah.

Sebagaimana rillis yang dikirim ke redaksi icrp online pada Jum’at (24/11/2016), forum ini juga menyinggung soal aksi damai yang dihelat pada 4 November lalu.

Menurut lembaga yang merepresentasi mahasiswa dari kampus-kampus islam se-Indonesia tersebut, aksi damai yang dilakukan oleh beberapa ormas islam pekan lalu cenderung melukai identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi keberagaman.

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) /Dewan Eksekutif Mahasiawa (DEMA) Perguruan Tinggi Agama Islam Se-Indonesia. Kamis (23/11/2016).

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) /Dewan Eksekutif Mahasiawa (DEMA) Perguruan Tinggi Agama Islam Se-Indonesia. Kamis (23/11/2016).

Selain itu juga berpotensi memunculkan (lagi) luka lama berupa primordialisme dan sektarianisme.

“Islam seharusnya hadir dalam wajah yang mampu merekonsiliasi alam semeata (khususnya Indonesia) tanpa merendahkan agama lain. Pemeluk- pemeluk islam selazimnya menjadi tauladan yang meneduhkan amarah, mendudukkan persoalan dengan kepala dingin, melakukan tabayyun, tapi tentunya juga mengishlahkan pihak-pihak yang berseteru. Bukan malah menjadi salah satu pihak yang berseteru.” Terang BEM PTAI melalui rillisnya.

Rillis yang disepakati saat Konsorsium Pemuda Islam bertajuk “Merajut Kebersamaan untuk Harmoni Bangsa” di Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis, (23/11/2016), itu juga menyebut pentingnya peran pemerintah untuk mengurai konflik secara tegas, cepat dan tegas. Sebab konflik seperti itu mengancam keutuhan NKRI. Oleh forum ini juga, pemerintah diminta melakukan bina situasi dan kondisi yang harmonis. [Nurhidayat]

[:]

Menteri Agama Saat Menghadiri HUT 40 Tahun Sangha Theravada Indonesia. Sumber: Kementrian Agama

[:id]40 Tahun Sangha Theravada Indonesia: Umat Buddha Harus Proaktif Jaga Perdamaian[:]

[:id]Tangerang, ICRP – Salah satu aliran Agama Buddha di Indonesia, Sangha Theravada Indonesia (STI) kini telah memasuki usia 40 tahun. Sangha yang memiliki lebih dari 84ribu anggota yang tersebar di 28 provinsi ini menggelar HUT ke 40 di Hall ICE Bouleverd BSD City dengan mengangkat tema “Menebar Kasih dan Membangun Kedamaian.”

HUT Sangha yang berdiri pada tahun 1976 ini dihadiri oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin dan ribuan umat Buddha di seluruh Tanah Air. Menag berharap, di usianya yang ke 40 tahun, STI dapat terus mengembangkan kebajikan, mengajak umat Buddha untuk mengembangkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Ketua Umum Shangha Theravada YM. Subhapanno Mahathera, tema tersebut mengandung pesan agar umat Buddha dapat proaktif bersama seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan kebinekaan. “Dengan semangat dan kesadaran kebhinekaan umat akan dapat saling menghormati, menghargai dan saling mencintai, meski kita berbeda,” ungkap Bhante Subbapanno.

“Keberhasilan ini tidak terlepas atas jasa dan peran sesepuh. Karena itu, pada ulang tahun kali ini, STI memberikan penghargaan kepada senior yang telah berjasa luar biasa terhadap perkembangan dan kemajuan Sangha Theravada Indonesia,” ujar Subhapanno seperti dilansir bimasbuddha.kemenag.go.id.

Dalam pesan Dhamma YM. Sri Pannavaro Mahathera menyampaikan  empat Dhamma yang harus dilaksanakan bagi umat Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Dhamma yang pertama adalah berdana atau memberi untuk memurnikan hati dan tidak mengharapkan pahala apapun. Dhamma kedua, berkatalah yang baik. Bhante Panna mengajak umat Buddha untuk selalu menjaga ucapan dan tidak berkata yang menyakiti orang lain. Dhamma ketiga, lakukanlah hal-hal yang baik untuk orang lain. Meskipun kecil, lakukanlah dengan sepenuh hati. Dhamma keempat adalah mempunyai ketenangan hati dan tidak sombong.

 [:]

Ilustrasi kekerasan perempuan. Sumber: Merdeka.com

[:id]Stop Kekerasan Terhadap  Perempuan!!![:]

[:id]Oleh: Musdah Mulia

Bulan Nopember setiap tahun diperingati sebagai bulan penghapusan kekerasan, termasuk kekerasan terhadap perempuan yang akhir-akhir ini semakin merebak. Dalam ilmu-ilmu sosial istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (deffensive) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain, baik yang bersifat terbuka (overt) atau tertutup (covert).

Khusus mengenai KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dapat dibagi ke dalam empat jenis, yaitu: Pertama, kekerasan terbuka, yakni kekerasan yang kasat mata atau dapat dilihat dengan mata kepala, seperti suami memukul istri. Kedua, kekerasan tertutup atau kekerasan tersembunyi, yakni perilaku kekerasan yang tidak nampak secara kasat mata, tapi berpengaruh langsung pada pihak korban, misalnya berbagai bentuk ancaman, intimidasi, stigma, prejudice. Tiga, kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang memuaskan keinginan, seperti penjambakan agar korban menuruti keinginannya. Keempat, kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri yang berlebihan, misalnya merendah-rendahkan istri di depan orang lain dengan maksud menaikkan harga dirinya. Jenis kekerasan agresif maupun defensif bisa bersifat terbuka dan bisa tertutup.

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya merupakan bagian dari kekerasan  budaya, yaitu ketika simbol-simbol budaya, termasuk agama dijadikan justifikasi  untuk membenarkan suatu tindakan. Tidak jarang ayat-ayat kitab suci dengan pemahaman yang bias jender dan bias nilai-nilai patriarkal dijadikan dalih untuk membenarkan perilaku kekerasan. Misalnya, pemukulan isteri oleh suami dengan dalih untuk mendidik agar menjadi wanita salehah (taat).

Kekerasan dalam rumah tangga juga bisa menjadi bagian dari kekerasan struktural, dengan mengacu pada teori Galtung (2002:187), bahwa tindak kekerasan struktural  dapat dilihat dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1) Eksploitasi, yakni kekerasan yang memperoleh penguatan dari berbagai peraturan perundang-undangan; 2) Penetrasi, yakni kekerasan yang memberi peluang kepada laki-laki sehingga lebih leluasa berbicara; 3)  Segmentasi, yakni kekerasan karena ada peluang untuk memandang perempuan secara parsial; 4) Marginalisasi, yakni kekerasan yang menjaga peran agar perempuan tetap berada di luar; 5) Fragmentasi, yakni kekerasan untuk tetap menjaga jarak, agar perempuan berada jauh darinya (laki-laki).

Kekerasan pada intinya adalah melakukan suatu tindakan atau serangan pada seseorang secara fisik, maupun mental yang berakibat penderitaan berkepanjangan pada korban. Keadaan yang mempengaruhi tindak kekerasan ini biasanya karena hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri, atau ketidakseimbangan pola hubungan antara yang kuat dan yang lemah. Salah satu pihak merasa dirinya lebih kuat, semata-mata karena faktor fisik. Tetapi juga karena faktor non-fisik, misalnya merasa lebih berpendidikan, lebih tinggi penghasilannya, lebih tinggi nasab keturunannya, dan sebagainya. Mereka yang lebih kuat menganiaya yang lemah, baik disadari maupun tidak.

Salah satu bentuk kekerasan yang jarang disadari oleh kebanyakan pertempuan adalah kekerasan seksual dalam perkawinan atau lebih spesifik lagi kekerasan dalam hubungan seksual. Kekerasan jenis ini biasanya terjadi dengan pemaksaan kehendak oleh pihak suami tanpa memperdulikan keadaan istri yang mungkin dalam kondisi lemah, baik fisik maupun non-fisik. Hal ini sering tidak dianggap sebagai kekerasan atau kejahatan karena umumnya masyarakat memandang seorang istri sudah seharusnya taat dan tunduk pada suami. Dengan demikian, sangatlah sulit untuk membuktikan adanya tindak kekerasan itu, kecuali jika ada bekas luka berdasar penelitian medis. Tidak jarang, ketika misalnya si istri mengadukan masalah ini kepada polisi, pemuka masyarakat atau lainnya yang dianggap akan melindungi, maka pihak isteri justru disalahkan. Reaksi yang muncul justru sering berbalik, umumnya masyarakat  menyalahkan istri.

Bentuk kekerasan lainnya adalah pelecehan seksual. Contohnya, pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pimpinan terhadap karyawan atau majikan kepada pembantunya. Hal ini kerap terjadi dan juga sulit penyelesaiannya karena hubungannya adalah antara atasan dan bawahan, antara majikan dan pembantu. Para atasan ini menggunakan seks sebagai alat kontrol perempuan. Jika ia menolak, akibatnya bisa beragam: mulai dari penurunan kedudukan, penahanan gaji sampai pemecatan.

Bentuk lain lagi adalah pelacuran dan perdagangan perempuan dan anak perempuan (trafficking in women and children). Banyak perempuan menjadi pelacur karena dipaksa oleh orang tua atau suami. Di antara penyebabnya adalah karena himpitan ekonomi. Dalam perdagangan perempuan, biasanya si perempuan korban tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Lebih menyedihkannya lagi, sekarang mereka masuk ke dalam jaringan perdagangan perempuan dimana kemungkinan untuk lepas sangatlah kecil.

Selama masyarakat kita masih terbelenggu oleh budaya patriarki yang memandang perempuan sebagai makhluk kelas dua maka selama itu pula kekerasan akan terus beranjut. Ideologi patriarki adalah keyakinan yang mempercayai bahwa laki-laki dan perempuan secara sosial berbeda peran dan fungsinya. Mereka juga dibedakan dalam sifat dan karakternya. Keyakinan ini adalah hasil bentukan masyarakat (konstruksi sosial). Budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan terhadap perempuan. Kekerasan digunakan oleh laki-laki untuk mengontrol, memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puas, dan sering kali juga hanya untuk menunjukan bahwa laki-laki berkuasa atas perempuan.

Fatalnya, ideologi tersebut mempercayai bahwa: “Perempuan lebih lemah, takluk, emosional, tidak mandiri, dan sebagainya. Sementara laki-laki dianggap kuat, berkuasa, berfikir rasional, dan mandiri”. Atas dasar keyakinan ini pulalah, maka kekerasan terhadap perempuan terjadi dan fatalnya hal itu dianggap wajar dan lumrah.

Tidak banyak yang tahu bahwa kekerasan terhadap perempuan, khususnya isteri membawa dampak yang sangat buruk dalam kehidupan perempuan dan hal itu memengaruhi kehidupan keluarga dan anak-anak yang dibesarkan di dalamnya. Di antara akibat buruk dari kekerasan terhadap istri adalah: isteri mengalami sakit kronis berkepanjangan karena stress, seperti sakit kepala, migrain, asma, sakit perut, sakit dada. Isteri menderita kecemasan, depresi, atau sakit jiwa akut.

Selan itu, isteri berpeluang untuk bunuh diri atau membunuh anaknya (anak yang diakibatkan oleh perkosaan). Tidak sedikit isteri yang sedang hamil mengalami keguguran akibat perlakuan kekerasan. Bagi isteri yang sedang menyusui, seringkali ASI terhenti karena tekanan jiwa. Hal lain yang sering terjadi akibat perlakuan kekerasan adalah isteri kemungkinan bertindak kejam kepada orang lain sebagai pelarian atau kompensasi dari penderitaannya.

Perlu juga diketahui, umumnya sosok pelaku kekerasan mengidap berbagai problem, di antaranya mengalami kepercayaan diri rendah; kurang bisa berkomunikasi dengan orang lain; sulit mempercayai orang lain; selalu merasa tidak aman;  sangat egois; mengalami kekerasan dan perlakuan negative ketika masa kanak-kanak. Selain itu, pelaku biasanya mencintai orang lain secara berlebihan ketika lagi cocok, dan membenci secara berlebihan apabila sedang tidak cocok.

Sejumlah penelitian mengungkapkan secara spesifik berbagai faktor penyebab kekerasan  sebagai berikut: Pertama, fakta bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Suatu pandangan lazim di masyarakat, bahwa lelaki itu berkuasa atas perempuan. Kedua,  anak laki-laki sejak kecil lebih dibanggakan daripada anak peempuan. Ia dipandang lebih kuat dan berani. Ketiga, budaya patriarki yang memengaruhi masyarakat kita mendorong agar perempuan bergantung pada laki-laki; istri bergantung pada suami.

Keempat, konflik dan kekerasan dalam rumah tangga sering dipandang sebagai masalah intern keluarga, dan orang lain tidak perlu ikut campur. Itulah sebabnya, dalam pertemuan HAM internasional di Copenhagen dirumuskan satu statement yang amat terkenal: the personal is political. Artinya, persoalan keluarga pun harus dibawa ke publik kalau hal itu sudah mengganggu atau membahayakan keselamatan orang lain.

Untuk dapat memahami persoalan kekerasan terhadap perempuan, seseorang harus terlebih dahulu memiliki kepekaan dan komitmen terhadap pentingnya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan. Tanpa itu, persoalan kekerasan terhadap perempuan, khususnya yang berlangsung di ranah domestik, hanya akan dilihat sebagai persoalan privat yang sepele yang tidak perlu dibicarakan.

Selain harus punya komitmen penegakan hukum dan hak asasi, seseorang juga harus memiliki perspektif keadilan gender untuk dapat memahami persoalan ini. Sebab, KTP berakar di dalam relasi atau hubungan yang timpang atau tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki, yang sifatnya menyejarah. Ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan kemudian mewujud menjadi dominasi oleh kaum laki-laki, serta diskriminasi terhadap perempuan. Inilah yang disebut dengan ketimpangan gender yang merupakan akar kekerasan.

Konferensi Dunia tentang Hak Asasasi Manusia di Wina, Juni 1993 menegaskan perlunya perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan. Konferensi itu menghasilkan satu statemen yang sangat kuat: “hak asasi perempuan adalah bagian integral dan tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang sifatnya universal”.

Dengan demikian, pernyataan tersebut juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan HAM PBB. Salah satu deklarasi Konferensi Wina 1993 mencantumkan dalam program aksinya bahwa: Kekerasan berbasis gender dan segala bentuk penyerangan maupun eksploitasi seksual, termasuk yang merupakan hasil olahan prasangka budaya, adalah  pelanggaran terhadap harkat  dan martabat kemanusiaan, dan oleh karenanya harus dihapuskan. Mulai sekarang, katakan TIDAK pada  kekerasan!!!.[:]

Sejumlah Tokoh Agama Berdoa untuk Indonesia saat Perayaan Parade Bhinneka Tunggal Ika. Sumber: Republika

[:id]Parade Bhinneka Tunggal Ika Ajak Masyarakat Rawat NKRI[:]

[:id]Jakarta, ICRP – Ribuan masyarakat dari berbagai daerah dan organisasi berkumpul di Patung Kuda, Jl. MH Thamrin, Jakarta, melakukan Parade Bhinneka Tunggal Ika, Sabtu (19/11/2016). Mereka menyerukan untuk menjaga NKRI dan Pancasila.

“Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut tak bisa digantikan oleh apapun,” kata Nong Darol Mahmada, selaku inisiator acara Parade Bhineka Tunggal Ika ini kepada merdeka.com, Sabtu (19/11).

Sejumlah atraksi turut meramaikan parade bhinneka tunggal ika. Sumber: Liputan6

Sejumlah atraksi turut meramaikan parade bhinneka tunggal ika. Sumber: Liputan6

Menurut Nong, acara ini bentuknya parade yang bersifat ceria, bahagia, menghibur, serta jauh dari semangat kebencian dan hujatan kepada pihak manapun. Acara ini juga tidak terkait dengan hiruk-pikuk politik praktis.

Parade Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika dimeriahkan oleh pagelaran budaya dari berbagai daerah. Di antaranya adalah pagelaran Reog Ponorogo, Tarian Kuda Lumping, dll. Acara ini juga dihadiri oleh agamawan yang mendoakan Indonesia supaya tetap aman, tenteram.

Acara ini juga menjadi momentum refleksi atas sejumlah kejadian yang terjadi beberapa waktu belakangan, seperti pengeboman Gereja Oikumene, Sengkotek, Samarinda, Kalimantan Timur, pada 13 November 2016.

Dalam kejadian tersebut, empat anak kecil mengalami luka bakar. Seorang di antaranya, yakni Intan Olivia Marbun, meninggal dunia setelah sempat dirawat karena mengalami luka bakar yang cukup berat.

“Kita doakan para korban bom samarinda adik kita Intan Olivia,dan jangan sampai terjadi kembali,” kata salah satu pemuka agama saat memimpin doa dari atas panggung, Sabtu.

Beberapa inisiator kegiatan ini adalah Tsamara Amany, Nong Darol Mahmada, Raja Juli Antoni, Hasan Nasbi, Netty, Budiman Sudjatmiko, Thomas N, Thowik, Mariya Mubarika, Ulin Yusron, dan lain-lain[:]

Ratusan pemuda memperingati hari pahlawan di Car Free Day, Jl. Sudirman Jakarta (13/11/2016). Mereka menggelorakan semangat patriotisme mempertahankan Indonesia sebagai negara bhinneka tunggal ika

[:id]Ratusan Pemuda Gelorakan Semangat Patriotisme Mempertahankan Indonesia[:]

[:id]Jakarta, ICRP –  Ratusan pemuda dari berbagai latar belakang dan organisasi memperingati Hari Pahlawan di Car Free Day (CFD) Jalan Sudirman Jakarta, 13 November 2016. Mereka menggelar serangkaian acara di tengah keramaian CFD dengan tema “Patriotisme Mempertahankan Indonesia Sebagai Negara Bhinneka Tunggal Ika”

Salah satu tarian yang ikut meramaikan hari pahlawan yang digelar oleh para pemuda di CFD

Salah satu tarian yang ikut meramaikan hari pahlawan yang digelar oleh para pemuda di CFD

Abdiel, Ketua Pelaksana Peringatan Hari Pahlawan ini menyatakan kegiatan ini bukan kegiatan seremonial belaka, namun diharapkan mampu membangun spirit kebangsaan dan patriotisme mempertahankan NKRI.

“Kegiatan ini ditujukan bukan sekedar sebuah seremonial atau peringatan saja, namun diharapkan mampu membangun spirit patriotism dalam mempertahankan Indonesia sebagai Negara Bhinneka Tunggal Ika.  Serta dapat menjadi virus positif  yang terus didengungkan di tengah masyarakat dalam menghadapi tantangan global, termasuk diantaranya upaya melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa yang dibangun atas kesepakatan yang menjadikan keberagaman sebagai kekuatan jatidiri bangsa.” Tegas Abdiel.

Acara ini dimeriahkan dengan berbagai atraksi dan pagelaran seni dari berbagai daerah. Beberapa tokoh agama pun turut hadir meramaikan acara ini. Seperti Kyai Maman Imanul Haq, Pendeta Gomar Gultom, Pastor Albertus Yogo Prasetianto, dll.

Ramai-ramai menyanyi dan menari. Para pemuda menggelorakan patriotisme mempertahankan Indonesia sebagai negara bhinneka tunggal ika

Ramai-ramai menyanyi dan menari. Para pemuda menggelorakan patriotisme mempertahankan Indonesia sebagai negara bhinneka tunggal ika

Kegiatan ini berhasil memikat para peserta CFD yang pagi itu turut bergabung dengan ratusan pemuda. Mereka ramai-ramai ikut bernyanyi dan menari. Berfoto ramai-ramai.

 [:]

[:id]Penghapusan Hukuman Mati[:]

[:id]Oleh: Musdah Mulia

Adakah Hukuman Mati Dalam Islam?  

Masalah hukuman mati dalam fiqh dibicarakan dalam isu jinayah. Pendapat para fukaha (ahli hukum Islam) terhadap masalah ini tidak tunggal. Antara satu mazhab dan mazhab lainnya memiliki keragaman pendapat. Keragaman pendapat itu timbul karena perbedaan interpretasi dalam memahami ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas hukuman mati.

Sejumlah ulama menyebutkan bahwa disebutkannya hukuman mati dalam Al-Qur’an tiada lain karena hal itu merupakan rekaman Al-Qur’an terhadap kondisi sosiologis masyarakat Arab abad ke-7 Masehi yang masih menerapkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk penghukuman yang dianggap penting karena bentuk hukuman inilah yang dianggap paling efektif untuk melawan kejahatan. Masa itu tingkat peradaban manusia belum mencapai tingkat kesadaran kemanusiaan yang tinggi seperti di masa kita sekarang. Kesadaran tentang pentingnya menjaga dan menegakkan harkat dan martabat manusia belum menjadi kesadaran kolektif masyarakat.

Menarik jika kita telusuri perbincangan dalam kitab fiqh terkait hukuman mati, di sana ada beragam pendapat dalam penerapannya. Tidak selamanya dilakukan hukuman mati, melainkan bisa dengan diat (denda) untuk pembunuhan atau pelukaan yang dilakukan dengan tidak sengaja. Dasarnya adalah firman Allah SWT dalam surah an-Nisa (4) ayat 92. Besarnya diat untuk tindak pidana pembunuhan tidak sengaja adalah 100 ekor unta atau sapi (HR. An-Nasai, Malik, al-Baihaki, al-Hakim, dan Ibnu Hibban). Persoalannya, bagaimana memastikan bahwa pembunuhan itu sengaja atau tidak sengaja? Hal itu tentu terpulang pada proses peradilan. Jika peradilan berjalan dengan cara-cara yang adil mungkin kebenaran dapat terungkap, tapi jika tidak?

Cara lain selain diat adalah kafarat, yaitu berupa memerdekakan budak, menyedekahkan harta senilai budak atau berpuasa dua bulan berturu-turut. Hukuman membayar kafarat ini dikenakan dalam tindak pidana pembunuhan tidak sengaja. Hal ini didasarkan juga pada firman Allah SWT dalam surah an-Nisa, 92.  Akan tetapi, untuk pembunuhan sengaja terdapat perbedaan pendapat ulama. Ulama Mazhab Syafii dan sebagian ulama Mazhab Hanbali berpendapat bahwa untuk pembunuhan sengaja pun wajib dikenakan kafarat, dengan mengiaskannya pada pembunuhan tidak sengaja. Menurut mereka, pembunuhan sengaja seharusnya lebih berhak dikenakan kafarat dari pada pembunuhan tidak sengaja. Ulama Mazhab Hanbali berpendapat bahwa untuk pembunuhan sengaja tidak dikenakan kafarat, karena tidak ada nas yang menetapkannya. Ulama Mazhab Maliki menyatakan bahwa untuk pembunuhan sengaja kafarat hanya dianjurkan saja, bukan diwajibkan.

Membaca sejumlah ayat yang bicara tentang hukuman mati, di sana juga selalu ada alternatif pilihan, tidak mutlak bahwa hukuman mati harus dilaksanakan. Menarik dicatat bahwa dalam sejumlah ayat yang bicara tentang hukuman mati, di sana selalu ada alternatif pilihan, tidak mutlak bahwa hukuman mati harus dilaksanakan. Selalu ada pilihan bagi penegak hukum atau keluarga korban untuk memaafkan terdakwa. Sebagai gantinya, korban boleh membayar kafarat sebesar yang disepakati. Kalau tidak mampu membayar denda (diat), pilihan lain adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Artinya, tidak mutlak harus menghukum mati. ahkan, beberapa ayat menganjurkan pemberian maaf atau berdamai merupakan perbuatan terpuji dan sangat diapresiasi.

Hal yang sangat penting dalam Islam adalah menegakkan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga tercipta kedamaian dan kemashlahatan bagi seluruh masyarakat. Tujuan akhir dari upaya penegakan hukum dalam Islam adalah menegakkan keadilan. Jadi, hukuman itu sendiri hanyalah alat atau media menuju terciptanya keadilan.

Tidak heran jika Al-Qur’an berlimpah dengan ayat-ayat yang memerintahkan para penguasa dan penegak hukum agar sungguh-sungguh menegakkan keadilan. Bahkan, keadilan penguasa menjadi syarat bagi rakyat untuk mematuhi mereka. Artinya, manakala penguasa abai terhadap upaya penegakan keadilan maka hal itu dapat menjadi alasan penting bagi rakyat untuk membangkan terhadap pemerintah atau penguasa. Keadilan menjadi ajaran yang sangat esensial dalam Islam.

Kesimpulannya, semua ajaran Islam yang berkaitan dengan hukuman mati haruslah dibaca sebagai ajaran yang bersipat transisional yang merupakan konsekuensi dari tuntutan sosio-historis masyarakat Arab ketika itu. Untuk kebutuhan masa sekarang dimana tuntutan kemanusiaan global menghendaki adanya penghormatan yang tinggi kepada harkat dan martabat manusia, maka ajaran yang membolehkan hukuman mati itu dianggap sudah tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan tujuan kemaslahatan manusia yang menjadi inti dari seluruh bangunan syari’at.

 

Perlunya Penghapusan Hukuman Mati

Beberapa ahli mengungkapkan bahwa hukuman mati berasal dari upacara pengorbanan suci agama, di mana pengorbanan manusia dilakukan untuk menenangkan para dewa. Pandangan lain meyatakan bahwa asal-usul hukuman mati berakar pada upaya balas dendam atau dendam yang turun temurun pada masyarakat dinasti. Jenis hukuman purba dan biadab ini tidak relevan lagi bagi masyarakat manusia yang semakin beradab dan semakin menghargai hak asasi manusia

Sedikitnya, ada delapan alasan mengapa perlu penghapusan hukuman mati. Pertama, hukuman mati bertentangan dengan esensi ajaran semua agama dan kepercayaan yang mengajarkan pentingnya merawat kehidupan sebagai anugerah terbesar dari Tuhan, sang Pencipta. Dalam Islam misalnya, seluruh ajarannya memihak kepada penghargaan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang terbaik dan sempurna. Hukuman mati berarti pelecehan terhadap Kebesaran dan Kekuasaan Tuhan. Tidak satu pun berhak mengakhiri hidup manusia, kecuali Dia sang Pencipta. Dia lah pemberi kehidupan dan Dia pula sepatutnya penentu kematian. Bukan manusia atau makhluk lain. Apa pun alasan dan motivasinya. Ajaran agama harus akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Agama sepenuhnya harus pro-kemanusiaan.

Kedua, hukuman mati bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Studi mendalam mengenai latar belakang dan penggunaan hukuman mati di dunia menunjukkan bahwa dewasa ini hukuman mati dilakukan di negara-negara yang kurang demokratis. Karena itu, penting memahami mengapa kebanyakan negara demokrasi menghapuskan hukuman mati.

Ketiga, hukuman mati bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pelaksanaan hukuman mati selalu mencerminkan bentuk penegasian atas hak hidup manusia, hak asasi yang tidak boleh dikurangi sedikit pun (non-derogable) dalam kehidupan manusia. Hukuman mati sangat merendahkan martabat manusia.

Keempat, hukuman mati hanya sebagai alat penindasan. Sejarah panjang penggunaan hukuman mati membuktikan bahwa ini lebih sering dipakai sebagai alat penindasan terhadap kelompok-kelompok kritis, pro demokrasi, yang dituduh sebagai pemberontak, demi merebut dan mempertahankan suatu kekuasaan. Contoh nyata kasus-kasus hukuman mati terhadap pemberontak di Hungaria, Taiwan, Somalia, dan Suriah.

Kelima, hukuman mati hanya sebagai tindakan pembalasan dendam politik. Lihat saja apa yang terjadi dengan Zulfikar Ali Bhutto di Pakistan (dieksekusi tgl 4 April 1979 karena divonis membunuh lawan politiknya). Jadi, alasannya sangat politis. Bukan untuk membangun keadilan dan kesejahteraan.

Keenam, hukuman mati sangat sering dijatuhkan pada orang yang tidak terbukti bersalah. Pelaksanaan hukuman mati sering dilakukan secara ceroboh, tanpa tanda bukti sama sekali.

Ketujuh, hukuman mati sering digunakan sebagai cara yang paling efektif untuk menghilangkan jejak penting dalam suatu perkara atau penghilangan tanda bukti dalam suatu kasus intelijen.

Kedelapan, hukuman mati ternyata tidak membuat pelaku kejahatan berkurang atau menjadi jera. Studi mendalam terhadap negara-negara yang masih memberlakukan hukuman mati membuktikan bahwa angka kriminalitas di negara-negara tersebut meningkat setiap tahun secara signifikan.

Solusi: Membangun Masyarakat Taat Hukum

  1. Tingkatkan mutu pendidikan masyarakat melalui pendidikan yang murah, berkualitas dan terjangkau oleh seluruh masyarakat, khususnya di kalangan tidak mampu.
  2. Tingkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dan pembuatan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil.
  3. Tingkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang berpihak pada kelompok kecil, dan masyarakat terpencil.
  4. Tingkatkan kualitas institusi peradilan melalui revisi undang-undang yang diskriminatif, rekrutmen aparat peradilan yang bermutu dan profesional, serta reformasi birokrasi dan administrasi peradilan sehingga memihak kepada keadilan dan kebenaran.
  5. Tingkatkan rasa keadaban masyarakat melalui sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai budi-pekerti dan ajaran agama yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

 [:]

Bom molotov meledak di Gereja Oikumene Loa Janan di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Sengkotek, Samarinda, Minggu (13/11/2016).Sumber: pojoksatu.com

[:id]Turut Berduka, Balita Korban Bom Gereja Samarinda Meninggal Dunia[:]

[:id]Samarinda, ICRP – Intan Marbun, balita 4 tahun, Senin (14/11) dini hari tadi dikabarkan meninggal dunia. Intan adalah balita yang menjadi salah satu korban peledakan bom di Gereja Oikumene, Samarinda. Intan meninggal dengan kondisi luka bakar parah akibat bom

Kabar ini dibenarkan oleh salah satu kerabat Intan Marbun, Pasaribu Margana melalui akun media sosialnya.

“RIP Intan Br.  Marbun, putri dari abang kami Marbun/Br. Sinaga, korban teror bom di Gereja Oikoumene Jemaat HKBP Samarinda Seberang,” kata dia seperti dilansir satuharapan.com. Dia berharap keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan pelaku diberi hukuman yang setimpal.

Pada hari Minggu (13/11), Gereja Oikoumene, Samarinda dilepar bom molotov berkekuatan rendah oleh seorang pria berambut panjang. Bom tersebut meledak di halaman gereja dan melukai empat orang anak yang sedang bermain. Korban yang mengalami luka bakar kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat.

Pelaku sempat mencoba melarikan diri dengan lompat ke Sungai Mahakam. Namun, warga berhasil mengejar dengan menggunakan perahu dan menangkapnya. Pelaku kemudian diserahkan ke pihak yang berwajib.

Pihak kepolisian menyatakan pelaku berasal dari Bogor, Jawa Barat dan pernah mendekam di penjara setelah melakukan tindakan teror serupa. Yakni bom buku di Utan Kayu, Jakarta Timur pada tahun 2011 lalu.[:]