[:id]Bazar Ramadhan ICRP [:]

[:id]bazar ramadhan icrp[:]

[:id]Pertikaian Sektarian Kembali Pecah di Myanmar[:]

[:id]

Sekitar 200 umat Buddha mengamuk di daerah Muslim desa Thuye Tha Mein, provinsi Bago, menyusul pertengkaran antar tetangga terkait pembangunan sebuah sekolah Islam, Kamis sore (23/6).

Menyatukan komunitas Myanmar yang terpecah tampaknya menjadi tantangan serius bagi pemerintahan baru Aung San Suu Kyi.

Sejumlah umat Buddha merusak sebuah masjid di wilayah tengah Myanmar, memaksa umat Islam berlindung semalam di kantor polisi setelah perselisihan antara tetangga berubah menjadi kekerasan antar agama, kata pejabat dan warga setempat, Jumat.

Serangan anti-Muslim telah menyebabkan sejumlah orang tewas di seluruh negara itu sejak 2012.

Kekerasan sektarian pecah ketika sekitar 200 umat Buddha mengamuk di daerah Muslim desa Thuye Tha Mein, provinsi Bago, Kamis sore (23/6), menyusul pertengkaran antar tetangga terkait pembangunan sebuah sekolah Islam.

Sekitar 70 Muslim, termasuk anak-anak, mencari perlindungan di kantor polisi semalam, Kamis, kata Hla Tint, kepala desa itu, dan menambahkan tidak ada yang cedera serius dan keadaan sudah kembali tenang.

Polisi dan sekretaris masjid itu mengukuhkan kerusakan, sementara penduduk Muslim mengatakan komunitas mereka yang berjumlah sekitar 150 orang itu kini hidup dalam ketakutan. [as/uh]

Sumber: voaindonesia.com

[:]

Dosen Universitas Indonesia, Ade Armando saat memenuhi panggilan polisi di Mapolda Metro Jaya pada Kamis (23/6/2016). Sumber: kompas.com

[:id]Dituduh Menistakan Agama, Ade Armando Tak Mau Laporkan Balik[:]

[:id]Jakarta, ICRP – Dosen Komunikasi Universitas Indonesia (UI), Ade Armando, Kamis (23 Juni 2016) memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Ade dilaporkan oleh seseorang yang bernama Johan Khan karena dituduh menistakan agama melalui media sosial.

Isi status Facebook lengkap Ade yang disoal ialah “Allah kan bukan orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat2Nya dibaca dg gaya Minang, Ambon, Cina, Hiphop, Blues.” Status tersebut ditulis pada 20 Mei 2015 di Facebook.

Ade menilai Johan salah menginterpretasikan statusnya tersebut. Ade berargumentasi status itu dibuat sebagai dukungan terhadap gagasan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin untuk mengadakan festival baca Al Quran dengan langgam Nusantara

“Pernyataan Menag itu sudah dapat reaksi dari berbagai pihak yang menganggap seharusnya pembacaan Al Quran dengan satu cara yaitu langgam arab. Tapi tentu saja banyak yang mendukung Menag waktu itu, maka saya menyatakan bahwa, Tuhan itu bukan orang Arab. Jadi pasti Tuhan tidak pernah memerintahkan membaca Al Quran itu dengan satu cara, tapi bisa beragam cara,” kata Ade di Polda Metro Jaya, Kamis (23/6/2016).

Namun, kata Ade, Johan Khan merespon postingan Ade dengan menganggapnya telah melakukan penistaan agama.

“Dengan kata lain, kemudian datanglah tuduhan dari Johan Khan bahwa saya menistakan agama dengan kalimat itu, kata Johan, saya menyamakan Tuhan dengan manusia,” kata dia.

Ade menegaskan tulisannya sama sekali tidak bermaksud untuk menyamakan Tuhan dengan manusia.

“Itu saya nggak terima, nggak tidak habis pikir kenapa kalimat saya yang jelas-jelas bilang Tuhan bukan orang arab itu menyamakan Tuhan dengan manusia,” katanya.

Meskipun begitu, Ade tidak berniat untuk melaporkan balik Johan Khan. Yang penting namanya kembali bersih setelah proses hukum diselesaikan.

“Saya nggak mau gugat balik yang penting hukum bisa menunjukkan kepada semua pihak bahwa kalimat saya tidak masuk dalam kategori menistakan agama. Buat saya yang terpenting saya nggak ingin gugat balik dia yang terpenting saya bisa dibersihkan dari tuduhan yang menghina saya,” kata Ade

Sumber: suara.com[:]

Sejumlah mahasiswi dari BEM SI menolak kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak. Sumber: Tribunnews.com

[:id]Mahasiswi BEM SI Tolak Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak[:]

[:id]

Puluhan mahasiswi yang tergabung dalam Forum Perempuan BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) mendeklarasikan perlawanan terhadap kejahatan seksual yang korbannya perempuan dan anak.

Sebanyak 36 mahasiswi perwakilan badan eksekutif mahasiswa (BEM) dari berbagai kampus menggelar deklarasi di Monumen Perjuangan (Monju), Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Rabu (15/6/2016).

“Hari ini kita kembali dikejutkan dengan berbagai kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Kasus Yuyun dan Eno telah menjadi pembuka mata kita semua,” ujar Koordinator Forum BEMSI, Fathkhiya Mahfudzoh Rallya, membacakan surat terbuka di Monju.

Fathkhiya mengatakan, masih banyak kasus kejahatan seksual yang korbannya perempuan dan anak di Indonesia yang tidak terungkap. Ia pun menyebut jika kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak terus meningkat setiap tahunnya.

Untuk kasus kekerasan terhadap perempuan misalnya, menurut catatan tahunan Komnas Perempuan, jumlahnya mencapai 321.752 kasus pada 2015. Jumlah itu meningkat sembilan persen dibanding jumlah kasus yang tercatat pada 2014.

“Dari banyaknya kasus kejahatan seksual, pelakunya didominasi oleh laki-laki. Sebagian besar pelanggar kejahatan seksual terhadap anak-anak merupakan pedofil,” kata Fathkhiya.

Fathkhiya mengatakan, perempuan dan anak merupakan aset yang berharga bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Maka dari itu Forum Perempuan BEMSI mengajak semua elemen masyarakat untuk mencegah kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak.

“Mari kita perkuat peran keluarga sebagai pondasi dasar pencegahan kejahatan seksual. Menjaga diri dari tindak kejahatan seksual. Laporkan setiap tindak kejahatan dan tingkatkan kepedulian sosial,” ujar Fathkhiya. (cis)

Sumber: Tribunnews.com

 [:]

[:id]Musdah Mulia: Hukuman Mati Bertentangan dengan Agama dan Kemanusiaan[:]

[:id]Musdah-Mulia (1)Hukuman mati terus menjadi perdebatan keras di Indonesia. Terutama karena pemerintah masih menggunakan hukuman mati sebagai jalan pintas untuk melawan kejahatan berat, seperti seperti terorisme, pengedaran narkoba, dan pembunuhan berencana.

Indonesia adalah satu dari 58 negara di dunia yang masih memberlakukan hukuman mati. Pemerintah Indonesia sangat yakin, metode penghukuman ini bisa memberi ganjaran setimpal kepada pelaku kejahatan sekaligus menciptakan efek takut kepada calon pelaku kejahatan serupa. Baru-baru ini, melalui Perppu nomor 1 tahun 2016, pemerintah memperluas ancaman hukuman mati kepada pelaku kekerasan seksual.

Namun, tidak sedikit juga yang menentang hukuman mati ini. Selain aktivis pro-demokrasi dan HAM, juga banyak intelektual, pemuka agama, politisi, dan budayawan. Bagi mereka, hukuman mati bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Sudah begitu, hukuman mati juga tidak terbukti memberikan efek jera.

Nah, untuk mengulas persoalan ini lebih luas: bagaimana melihat hukuman mati ini, apa dampaknya, dan bagaimana kita harus bersikap, Siti Rubaidah dari berdikarionline.com telah mewancarai Prof. Dr. Musdah Mulia. Beliau banyak bersuara menentang hukuman mati.

Beliau adalah ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace) dan pengajar di UIN Syarif Hidayatullah. Beliau juga banyak bicara soal feminisme dan Islam. Berikut petikan wawancaranya:

Mengapa Ibu sangat gencar memperjuangkan dihapuskannya hukuman mati ini?

Sedikitnya ada delapan alasan mengapa perlu penghapusan hukuman mati. Pertama, hukuman mati bertentangan dengan esensi ajaran semua agama dan kepercayaan yang mengajarkan pentingnya merawat kehidupan sebagai anugerah terbesar dari Tuhan, sang Pencipta. Dalam Islam misalnya, seluruh ajarannya memihak kepada penghargaan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang terbaik dan sempurna. Hukuman mati berarti pelecehan terhadap Kebesaran dan Kekuasaan Tuhan. Tidak satu pun berhak mengakhiri hidup manusia, kecuali Dia sang Pencipta. Dia lah pemberi kehidupan dan Dia pula sepatutnya penentu kematian. Bukan manusia atau makhluk lain. Apa pun alasan dan motivasinya. Ajaran agama harus akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Agama sepenuhnya harus pro-kemanusiaan. Kedua, hukuman mati bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Studi mendalam mengenai latar belakang dan penggunaan hukuman mati di dunia menunjukkan bahwa dewasa ini hukuman mati dilakukan di negara-negara yang kurang demokratis. Karena itu, penting memahami mengapa kebanyakan negara demokrasi menghapuskan hukuman mati. Ketiga, hukuman mati bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pelaksanaan hukuman mati selalu mencerminkan bentuk penegasian atas hak hidup manusia, hak asasi yang tidak boleh dikurangi sedikit pun (non-derogable) dalam kehidupan manusia. Hukuman mati sangat merendahkan martabat manusia. Keempat, hukuman mati hanya sebagai alat penindasan. Sejarah panjang penggunaan hukuman mati membuktikan bahwa ini lebih sering dipakai sebagai alat penindasan terhadap kelompok-kelompok kritis, pro demokrasi, yang dituduh sebagai pemberontak, demi merebut dan mempertahankan suatu kekuasaan. Contoh nyata kasus-kasus hukuman mati terhadap pemberontak di Hungaria, Taiwan, Somalia, dan Suriah. Kelima, hukuman mati hanya sebagai tindakan pembalasan dendam politik. Lihat saja apa yang terjadi dengan Zulfikar Ali Bhutto di Pakistan (dieksekusi pada l 4 April 1979 karena divonis membunuh lawan politiknya). Jadi, alasannya sangat politis. Bukan untuk membangun keadilan dan kesejahteraan. Keenam, hukuman mati sangat sering dijatuhkan pada orang yang tidak terbukti bersalah. Pelaksanaan hukuman mati sering dilakukan secara ceroboh, tanpa tanda bukti sama sekali. Ketujuh, hukuman mati sering digunakan sebagai cara yang paling efektif untuk menghilangkan jejak penting dalam suatu perkara atau penghilangan tanda bukti dalam suatu kasus intelijen. Kedelapan, hukuman mati ternyata tidak membuat pelaku kejahatan berkurang atau menjadi jera. Studi mendalam terhadap negara-negara yang masih memberlakukan hukuman mati membuktikan bahwa angka kriminalitas di negara-negara tersebut meningkat setiap tahun secara signifikan.

Apa landasan hukum dan dasar dihapuskannya hukuman mati ini, dan mengapa Indonesia harus mengindahkannya?

Indonesia telah meratifikasi sejumlah ketentuan internasional yang di dalamnya mengandung ketentuan penegakan demokrasi dan hak asasi manusia, khususnya hak paling mendasar, yakni hak hidup. Hak hidup dan penghapusan segala bentuk hukuman mati dinyatakan, antara lain, dalam Deklarasi Universal HAM (1948), Konvensi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Mendasar (1950), dan Piagam Kebebasan Mendasar Uni Eropa (2002). Dalam instrumen HAM yang disebutkan terakhir dinyatakan bahwa: Pasal 2:  (1) Setiap orang mempunyai hak atas hidup; (2) Tidak seorang pun layak dihukum mati atau digantung. Pasal 19: (1) Pengusiran paksa secara kolektif dilarang; (2) Tidak seorang pun patut diusir, dibuang atau diekstradisi ke negara dimana terdapat resiko serius bahwa ia akan dihukum mati, siksaan atau perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi lainnya atau menjatuhkan martabat manusia.

Ada contoh negara-negara yang sudah menghapus hukuman mati dan bagaimana penerapannya di negara masing-masing?

Kondisi Indonesia ini sangat bertolak-belakang dengan kecenderungan dinamika di tingkat internasional yang mulai menghapus praktek hukuman mati. Sebagai informasi, dari 140 negara di dunia yang menjadi anggota PBB, sebanyak 98 negara di antaranya telah menghapus hukuman mati secara keseluruhan, 7 negara menghapus hukuman mati untuk kejahatan umum, dan 35 negara lainnya melakukan moratorium terhadap eksekusi mati. Sementara itu, 58 negara di dunia, termasuk Indonesia, yang masih memberlakukannya.

Salah satu alasan pemberlakuan hukuman ini biasanya dihubungkan dengan upaya memberikan efek jera terhadap pelakunya. Apa pendapat Ibu?

Fakta sosiologis menjelaskan bahwa hukuman mati tidak membuat jera pelaku kejahatan. Negara-negara yang masih tetap memberlakukan hukuman mati membuktikan bahwa angka kriminalitas di negara tersebut tidak berkurang. Bahkan, ada kecenderungan tingkat kriminalitas di Negara-negara yang menghapuskan hukuman mati lebih rendah. Bagi saya, solusinya adalah mewujudkan masyarakat yang beradab dan taat hukum melalui langkah-langkah konkret berikut:

Pertama, tingkatkan kualitas dan mutu pendidikan masyarakat melalui pendidikan yang murah, berkualitas dan terjangkau oleh seluruh masyarakat, khususnya di kalangan kelompok miskin dan tidak mampu.

Kedua, berantas semua bentuk korupsi, suap dan pungli. Tingkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dan pembuatan kebijakan ekonomi yang sungguh-sunguh berpihak kepada rakyat kecil.

Ketiga, tingkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang berpihak pada kelompok kecil, dan masyarakat terpencil.

Keempat, tingkatkan kualitas institusi peradilan melalui revisi undang-undang yang diskriminatif, rekrutmen aparat peradilan yang bermutu dan profesional,  serta reformasi birokrasi dan administrasi peradilan sehingga memihak kepada keadilan dan kebenaran.

Kelima, tingkatkan rasa keadaban masyarakat melalui sosialisasi dan internalisasi  nilai-nilai budi-pekerti dan ajaran agama yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan di semua levelnya mengarah kepada pembentukan karakter peserta didik.

Baru-baru  ini pemerintah Jokowi-JK telah mengesahkan  Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang, antara lain, memuat  hukuman mati dan hukuman kebiri kimiawi didalamnya sebagai pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual. Bagaimana pendapat Ibu?

Saya sangat tidak setuju pada kebijakan ini. Pemerintah Jokowi-JK tidak konsisten pada upaya penegakan demokrasi dan HAM. Demikian pula dengan hukuman kebiri. Hukuman kebiri membenarkan pandangan bahwa kejahatan seksual hanya berurusan dengan alat kelamin manusia, padahal sejatinya sumber kejahatan itu ada pada pikiran manusia.

Solusi terbaik untuk kejahatan seksual adalah hukum penjara yang lama dan upaya memberikan pendidikan seksual yang komprehensif kepada seluruh masyarakat, khususnya kaum muda dan remaja. Pendidikan seksual yang komprehensif  merupakan akumulasi dari pendidikan tentang anatomi tubuh manusia, kesetaraan gender, hak dan kesehatan reproduksi, pendidikan nilai-nilai agama dan moralitas. Sejumlah negara yang menerapkan bentuk pendidikan seksual ini membuktikan bahwa mereka yang telah mendapatkan pendidikan menjadi individu yang matang, mengerti tentang tubuhnya, menghargai tubuh orang lain seperti menghargai tubuh sendiri, mengerti tentang hak dan kesehatan reproduksi serta sadar akan pentingnya menghormati sesama manusia sbg implementasi ajaran agama yang paling esensial.

Presiden perlu mendengar pendapat lembaga-lembaga Hak Asasi Manusia, sebagai lembaga negara dalam membuat keputusan terkait isu hak asasi, disamping lembaga-lembaga lain.

Menurut  ibu, selain termaktub dalam Perppu No 1 Tahun 2016, Adakah produk hukum lain yang memberlakukan hukuman mati, termasuk di KUHP?

Salah satu persoalan dalam konteks berlanjutnya praktek hukuman mati di Indonesia adalah banyaknya peraturan perundang-undangan yang di dalamnya masih mencantumkan pasal ancaman hukuman mati. Perkembangan ini tentunya tidak sejalan dengan upaya ratifikasi instrument HAM internasional, seperti Kovenan tentang hak-hak sipil dan politik, yang mengharuskan upaya penyelarasan dalam konteks hukum di tingkat nasional. Instrumen HAM itu, dan bahkan juga Konstitusi hasil Amandemen, sejatinya telah menegaskan jaminan atas hak hidup. Adanya masalah di sektor peraturan ini menimbulkan implikasi dimana penegak hukum pun menggunakan pasal hukuman mati itu atas nama memberantas kejahatan.

Perbaikan di sektor peraturan merupakan jalan yang sangat penting untuk mendorong penghapusan hukuman mati di Indonesia. Upaya perbaikan ini sejatinya terbuka melalui agenda revisi KUHP yang akan dilakukan. KUHP sendiri merupakan warisan kolonial yang belum pernah direvisi dan merupakan peraturan pertama di Indonesia yang memiliki delik ancaman hukuman mati. Meski demikian, upaya memastikan terjamin dan terlindunginya hak  hidup di dalam revisi ini tampaknya masih menghadapi kendala mengingat tetap kuatnya kehendak pemerintah dan legislator di DPR yang ingin mempertahankan hukuman mati.

Bagaimana pendapat ibu dengan keputusan pemerintah Indonesia tempo hari yang menjatuhkan eksekusi mati terhadap warga Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso, yang karena tekanan publik yang kuat, pemerintah membatalkannya?

Itulah bukti ketidakbijaksanaan pemerintah dalam melihat sebuah perkara.  Saya setuju mengenai pentingnya kita memperberat hukuman terhadap pelaku pengedar narkoba dan semacamnya. Saya setuju dengan isu darurat narkoba, namun dalam pelaksanaan hukumannya perlu bijak memilah. Apakah yang terpidana itu betul-betul pelakunya ataukah dia hanyalah korban sindikat atau korban trafficking. Kasus itu kemudian membuktikan bhw Mary hanyalah korban dan untunglah pemerintah Filipina serius membela warganya. Pendekatan pemerintah Filipina dan juga desakan aktivis HAM baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional membuat pemerintah membatalkan hukum mati terhadap Mary. Artinya, pemerintah hendaknya belajar dari kasus ini bahwa hukuman mati bukanlah solusi terbaik untuk menghentikan pengedaran narkoba, dan cara-cara primitif tersebut sudah lama ditinggalkan oleh negara-negara pro-demokrasi di dunia. []

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/musdah-mulia-hukuman-mati-bertentangan-dengan-agama-dan-kemanusiaan/#ixzz4Bcd2M4OQ[:]

Tragedi Orlando Amerika Serikat. Sumber: BBC.CO.UK

[:id]Gerakan Keberagaman Seksualitas Indonesia Kecam Penyerangan Klub LGBT Di Orlando[:]

[:id]

Tragedi Orlando Amerika Serikat. Sumber: BBC.CO.UK

Tragedi Orlando Amerika Serikat. Sumber: BBC.CO.UK

Jakarta – Tragedi berdarah mengguncang Orlando, Florida, Amerika Serikat Minggu dini hari, 12 Juni 2016. Kelab gay Pulse Orlando diberondong tembakan peluru oleh Omar Matteen. Akibat aksi biadabnya, 50 orang tewas dan 53 orang luka. Sontak dunia berkabung. Kecaman dan bela sungkawa mengalir deras dari berbagai belahan dunia. Salah satunya dari Gerakan Keberagaman Seksualitas Indonesia (GKSI).

“Ini  sebuah ironi, di mana Amerika Serikat, sebuah tempat yang sangat mendorong pemenuhan hak-hak LGBT di negaranya bahkan di dunia mengalami aksi teror seperti itu” ungkap GKSI dalam siaran persnya.

Namun, GKSI menolak mengaitkan aksi ini dengan agama pelaku. Bagi GKSI, aksi ini adalah murni aksi teror yang didasari oleh kebencian, tidak ada agama yang menganjarkan terorisme.

“Kami atas nama Gerakan Keberagaman Seksualitas Indonesia (GKSI) dan kelompok masyarakat sipil di Indonesia sebagai bagian dari warga dunia mengutuk keras aksi teror  tersebut.  Kepada korban dan keluarga korban, kami ucapkan belasungkawa dan turut berduka atas tragedi kemanusiaan ini.  Karena atas dasar apapun, seseorang tidak boleh melakukan kekerasan” tegas mereka.

GKSI menegaskan teror ini menjadi penanda bahwa LGBT di manapun berada hidup dalam ketidakamanan, baik itu di negara berkembang maupun di negara yang tergolong maju.

Oleh karena itu GKSI meminta Pemerintah Republik Indonesia  untuk melakukan hal-hal berikut:

  1. Berperan aktif menyuarakan, mempromosikan, mengampanyekan hak-hak LGBT baik di tingkat nasional maupun Internasional
  2. Mengantisipasi secara sistematis segala kemungkinan aksi kekerasan serupa terjadi terhadap LGBT maupun kelompok marginal lainnya di Indonesia.
  3. Membuat regulasi yang memastikan kelompok LGBT terlindungi dari aksi kekerasan dan diskriminasi pada ruang privat maupun publik.
  4. Mengajak publik khususnya tokoh agama untuk terus mengembangkan pendidikan perdamaian yang mempunyai nilai non-kekerasan dan non-diskriminasi pada siapapun khususnya kelompok LGBT.

Ratusan orang dan Puluhan organisasi masyarakat sipil Indonesia menyatakan mendukung pernyataan sikap ini diantaranya adalah:

Ardhanary Institute, GWL Ina, Perempuan Mahardika, Suara Kita, BITES, Rumah Pelangi Indonesia, Support Group and Resource Center on Sexuality Studies, Indonesia Institute, ASEAN Youth Forum, JKLPK Indonesia, Gema Lentera Tadulako, Inspirasi ID, Pusat Demokrasi dan HAM Universitas Sanata Darma, Keppak Perempuan, IndoPROGRESS, Yayasan Pantau, Komunitas Payung Semarang, Bumi Kecil Jakarta, Nurani Perempuan, Sobat KBB, Politik Rakyat, Yayasan Teguh Karya, Institut Mosintuwu, LBH APIK Semarang, Perempuan Berbagi, Aliansi Sumut Bersatu, Indonesia Aids Coalition, Bravo MDC

 [:]

Dalai Lama. EPA/Kompas.com

[:id]Dalai Lama Tegaskan Tidak Semua Muslim Teroris[:]

[:id]

Dalai Lama. EPA/Kompas.com

Dalai Lama. EPA/Kompas.com

Pemimpin Spiritual Tibet, Dalai Lama menegaskan bahwa dalam setiap agama ada individu-individu yang bisa saja berbuat jahat. Tapi tidak bisa mengenaralisir bahwa ajaran agama tertentu adalah salah.

“Dalam setiap komunitas agama, termasuk agama Buddha, ada beberapa orang jahat,” ucap Dalai Lama seperti dilansir Reuters,  Selasa (14/6/2016).

Lebih lanjut, pemimpin spiritual tibet tersebut mengkritik perkataan calon presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, tentang pernyataannya yang terkesan anti Islam terkait penembakan brutal di Orlando. Dalai Lama setuju, jika pembantaian di klub malam gay di Orlando, Florida, AS yang menewaskan 50 orang merupakan ‘tragedi sangat serius’. Namun, ia mengatakan adalah salah besar jika menilai semua Muslim sebagai teroris.

“Beberapa individu Muslim melakukan aksi teror, tetapi kita tidak bisa mengatakan ‘semua Muslim itu teroris.’ Saya pastikan itu adalah pandangan yang salah,” ujarnya.

Setidaknya 50 orang tewas dan 53 luka-luka dalam penyerangan di sebuah kafe di Orlando, Florida, Minggu dini hari (12/6/2016). Polsisi setempat menyebutkan tragedi terorisme tersebut di lakukan oleh Omar Mir Seddique Mateen (29), warga AS keturunan Afghanistan.

Setelah tragedi tersebut, Calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump lewat akun Twitter-nya mengatakan jika dirinya menghargai pengakuan beberapa orang karena pendapatnya tentang Islam selama ini adalah benar. Ia juga meminta lembaga-lembaga intelijen AS mengetatkan pengawasan mereka di dalam negeri.

“Kita harus mengawasi masjid-masjid dan kita juga harus mengawasi komunitas Islam. Dan, percayalah kepada saya, komunitas Islam mengetahui orang-orang yang berpotensi untuk meledak,” ujar Trump.

 [:]

sahur bersama shinta nuriyah wahid

[:id]Sahur Bersama Shinta Nuriyah Wahid, Merekatkan Persaudaraan Lintas Agama [:]

[:id]Kamis dini hari, 9 Juni 2016, Puan Amal Hayati mengadakan Sahur Bersama di halaman Pasar Kampung Ambon, Jakarta Timur. Acara ini diselenggarakan dengan tema “Dengan Berpuasa Kita Tingkatkan Kearifan dan Keteguhan Iman”. Penyelenggara bekerja sama dengan Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI), Majelis Rohani Nasional Baha’i Indonesia, Forum Masyarakat Katolik Indonesia – Keuskupan Agung Jakarta (FMKI-KAJ), Forum Masyarakat Jakarta Bersatu (FMJB), Lajnah Imallah Indonesia, Rukun Warga 017, dan warga Kelurahan Kayu Putih. Acara dihadiri oleh warga setempat, tamu undangan, dan tokoh-tokoh agama dan masyarakat.

Meskipun sahur merupakan bagian dari ibadah umat Muslim, orang-orang yang berpartisipasi dalam acara ini datang dari berbagai agama. Hal ini menunjukkan bahwa sahur dapat menjadi salah satu cara untuk bersilaturahmi. Juga orang-orang yang mencicipi hidangan sahur datang dari beragam latar belakang, dari yang datang dengan penjagaan ketat hingga yang datang hanya dengan berjalan kaki.

Djarot Saiful Hidayat, Wakil Gubernur DKI Jakarta menyambut baik komitmen RW setempat dalam sambutannya. Ada dua permintaan Pak RW yang disampaikan sebelumnya, yaitu membuat bank sampah di Kampung Ambon dan perbaikan kantor lurah dan pasar setempat. “Secara substansi, kegiatan ini dituntut untuk menjalin rajutan keberagaman agama dan meningkatkan kepedulian terhadap kaum duafa” tutur Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Kemudian acara dilanjutkan dengan tausiah dari Dra. Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Beliau menyampaikan bahwa sering kali acara buka puasa dihadiri oleh orang-orang yang belum tentu menjalankan ibadah puasa dan tidak sedikit ditujukan untuk kepentingan politik. Maka dari itu, acara ini diadakan untuk mendorong para umat Muslim melakukan ibadah puasa. Dalam tausiahnya, isteri Presiden RI ke-4 memberi penjelasan tentang makna puasa. Beliau menyampaikan kembali dasar Al-Quran berpuasa serta pandangan-pandangannya terhadap puasa masa kini.

Setelah sesi tanya-jawab dengan Shinta Wahid dan Djarot Saiful Hidayat, acara ditutup dengan foto bersama. Keceriaan tampak di antara peserta dan tamu-tamu undangan ketika sesi foto bersama. Alunan musik religi terus bermain hingga para peserta dan tamu meninggalkan tempat. (Leksmana)[:]

Ilustrasi google. Foto: Gettyimages

[:id]Menkominfo Tegaskan Tak Mungkin Blokir Google dan Youtube[:]

[:id]Jakarta, ICRP – Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara menegaskan tidak mungkin menutup Google dan Youtube. Hal tersebut disampaikan menanggapi pernyataan pers Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang meminta pemerintah untuk segera menutup Google dan Youtube karena mengandung konten pornografi.

“Tapi rasanya tidak mungkin memblokir Google dan YouTube,” kata Rudiantara di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, seperti dilansir Tempo.co (Rabu, 8 Juni 2016).

Rudiantara menyatakan bahwa pihaknya sudah bertemu dengan Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie dan telah bersepakat untuk terus memblokir konten pornogografi di internet.

Rudiantara menyebutkan ICMI dan pemerintah sebetulnya setuju menghindarkan konten negatif seperti pornografi dari generasi muda. Untuk itu, pemerintah hanya akan memblokir kontennya, bukan mesin penyedianya.

Rudiantara menuturkan konten bersifat negatif akan terus bermunculan. Negara lain menjadikan pornografi sebagai industri. “Makanya, kalau kami blokir 200, muncul 500 yang baru. Kontennya akan selalu ada, tidak pernah berhenti,” ucapnya.[:]

Ilustrasi Google dan Youtube

[:id]Bikin Heboh Netizen, ICMI Minta Google dan Youtube ditutup?[:]

[:id]Jakarta, ICRP – Setelah sekian lama tidak terlihat aktivitasnya di Publik, Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI), Selasa (7/6/2016), membuat geger netizen dengan pernyataan persnya yang menyatakan pihaknya meminta pemerintah untuk menutup Google dan Youtube.

“Situs ini telah secara bebas untuk menebarkan konten-konten pornografi dan kekerasan tanpa kontrol sedikit pun. Google dan Youtube telah memberikan dampak negatif bagi Indonesia, jika mereka tidak dapat mengontrol situs-situs yang mereka unggah untuk masyarakat,” ungkap Sekjen ICMI Jafar Hafsah dalam keterangan pers.

Tim riset ICMI mengklaim pada rentang waktu 2010-2016, Indonesia merupakan negara pengakses terbesar kedua situs tersebut, namun yang memprihatinkan, konten porno merupakan kata kunci yang paling banyak diakses dibandingkan konten pendidikan, ekonomi, agama dan sosial politik.

“Teknologi informasi semakin maju di Indonesia, tapi kita tidak mengantisipasi secara serius dampak negatif dari kemajuan teknologi itu, dari sosial, masyarakat dan perubahan gaya hidup, yang mungkin ditimbulkan,” jelas Jafar.

Menurut Jafar,  negara harus hadir pada persoalan yang sangat mendasar ini. Harus ada peraturan dan per undang-undangan yang tegas untuk mengatur permalahan tersebut. Begitu pula adanya sosialisasi dan pengawasan tegas kepada industri dunia maya.

Pertimbangan lainnya, situs-situs Google, YouTube, Twitter dan Facebook, telah mendapatan keuntungan yang besar dari Indonesia tanpa membayar pajak sepeser pun untuk pembangunan Indonesia. Ini tidak adil bagi industri e-commerce dalam negeri yang dikenakan pajak.

Terkait konten-konten internet dan teknologi informasi tersebut, ICMI menyatakan Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar sudah saatnya berdaulat dengan memiliki mesin pencari dan sosial media sendiri yang merupakan buatan anak bangsa sendiri.

“Saya yakin, inovator Indonesia mampu membuat mesin pencari seperti Google dan Youtube yang lebih baik. Tentu dengan dukungan pemerintah,” pungkas Jafar.

Netizen Geger

Menanggapi pernyataan yang kontroversial tersebut, sontak netizen langsung heboh. Sentimen negatif ditunjukkan oleh netizen terhadap permintaan lembaga yang dipimpin Jimly Asshiddiqie tersebut.

Sejumlah twit soal ICMI. Sumber: efekgila.com

Sejumlah twit soal ICMI. Sumber: efekgila.com

Umumnya netizen menganggap bahwa permintaan untuk menutup Google dan Youtube sebagai permintaan yang mengada-ada. Dengan menggunakan hasta #ICMI netizen mengkritik ICMI.

Salah satu akun di twitter @Benz_Steven yang dengan ketus mencuit #ICMI ga usah pintar-pintar amat. Pinter dikit aja sudah cukup. Tapi jangan KEBODOHAN juga..ayo lahh “be smart”.

Atau akun @sipayung93 yang menulis, Muak saya membaca itu. Berpikir majulah jd org Indo itu makin dilrng kan makin dilakukan. Blokir sja, bsok2 plg mncl lg kjhtn seksual #icmi.

Cuitan cukup bijak ditulis akun @heripurnomo77, Teknologi tak pernah salah, yg salah manusia yg menyalahgunakan teknologi #icmi. Sedangkan akun @shafidh mencoba mengingatkan pemerintah dengan menulis, Negara harus berani tegas agar Google dan Youtube menerapkan filter sesuai regulasi di Indonesia #ICMI.

Tanpa google dan youtube internet mau jadi apa #icmi, tulis akun @setiamenanti. Sementara itu akun @AriRosandi menulis, #ICMI kenapa jadi sempit berpikirnya? Saya yakin hanya segelintir “cendikiawan” di dalamnya yg sempit pikir hilang kecendikiannya.

Ketua Umum ICMI Buru-buru Meralat

Setelah sempat heboh, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie meralat keterangan pers institusinya tersebut. Pernyataan pers tersebut baru berupa pendapat tim sekretariat ICMI yang belum secara khusus dibicarakan dengan pengurus.

“Memang sudah ada diskusi soal pornografi, tapi tak eksplisit soal Google dan YouTube,” kata Jimly sat dilansir Tempo, Rabu (8 Juni 2016).

Jimli menuturkan akan mengoreksi hal itu dan memperbaiki kode etik dalam pernyataan pers atas nama ICMI.[:]