Ilustrasi anak-anak sedang melaksanakan upacara bendera sebagai bentuk nasionalisme. Sumber: wordpress.com

[:id]Tantangan dan Solusi dalam Berkebangsaan[:]

[:id]

Oleh Ahmad Nurcholish

Setelah melewati 70 tahun lebih merdeka kebangsaan atau nasionalisme kita mengalami berbagai tantangan luar biasa. Jika ini dibiarkan, maka bukan tidak mungkin nasionalisme bahkan kesatuan NKRI kita akan terancam. Apa saja tantangan dalam berkebangsaan (nasionalisme) kita, sejauh mana menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI, dan bagaimana solusinya?

Realitas perkembangan sosial-ekonomi, budaya  dan politik belakangan ini ternyata menghadirkan tantangan berat bagi nasionalisme Indonesia. Setidaknya, ada dua tantangan utama yang bila tidak diwaspadai dapat menggerogoti eksistensi nasionalisme itu sendiri.

Secara sederhana, tantangan tersebut dapat kita bagi menjadi dua, yakni tantangan internal dan tantangan eksternal.

Pertama, pada tantangan internal, secara faktual masih adanya kelompok yang ingin melepaskan ikatan nasionalisme melalui gagasan disintegratif yang sangat tidak konstruktif. Kelompok-kelompok semacam ini terus tumbuh dan secara massif mengembangkan gagasan atau ideologinya kepada masyarakat.

Beberapa contoh yang dapat kita ungkap di sini antara lain kian menguatnya sejumlah kelomok “fundamentalisme” agama yang terang-terangan menolak Pancasila sebagai dasar NKRI. Mereka juga tandas hendak menggantinya dengan hukum agama sebagaimana yang mereka yakini.  Menurut mereka, segala persoalan yang masih membelit bangsa dan Negara ini bisa diselesaikan jika Negara ini berlandaskan hukum agama.

Semangat untuk itu sudah dimulai dengan diberlakukannya Perda-perda berbasis agama di sejumlah wilayah Indonesia. Data yang pernah diungkap oleh Kemendagri saja, dalam periode 2002 hingga 2009 setidaknya terdapat 2.665 perda berbasis atau bernuansa agama. Dari jumlah tersebut sudah 139 Perda yang dibatalkan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kemendagri. Alasannya karena tidak sesuai bahkan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi kebhinakaan. (kemendagri.go.id)

Masih ada sekitar 70 hingga 80 Perda lagi yang akan dicek, apakah sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila atau tidak. Terhadap  ke 139 Perda itu, klarifikasi dilakukan oleh Kemendagri agar Perda itu bisa lanjut dengan penyesuaian yang diperlukan. Hal ini sebagaimana penah disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akhir Juli lalu. (detik.com)

Terhadap kelompok-kelompok “fundamentalis” agama, baik yang terang-terangan maupun yang masih “malu-malu” menentang Pancasila dan akan menggantinya dengan hukum agama, maka pemerintah harus bertindak tegas. Mereka sesungguhnya sudah melampuai batas dalam menikmati kemerdekaan berpendapat dan  berserikat sebagaimana dijamin oleh UU. Akan tetapi, pandangan dan tindakannya yang hendak merubah ideology Negara jelas itu merupakan tindakan makar.

Sayangnya, hingga saat ini pemerintah nampaknya masih terlihat lembek dalam menyikapi kelompok-kelompok tersebut. Pemerintah terlihat gamang, bahkan cenderung melakukan pembiaran terhadap kelompok-kelompok yang dapat menopang lahirnya disintegrasi bangsa. Oleh karena itu kita harus “mengintervensi” pemerintah untuk dapat bertindak tegas sesuai hukum atau konstitusi yang berlaku.

Kedua, tantangan eksternal. Secara gradual Indonesia dihadapkan pada perubahan tatanan dunia melalui arus globalisasi. Sadar atau tidak sadar, jika tidak dikelola dengan baik, globalisasi dapat mengikis semangat nasionalisme kita. Kecintaan pada negeri sendiri dapat berkurang akibat terbukanya arus informasi dan teknologi yang kian sulit dihindari.

Secara tidak langsung, tatanan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya Indonesia mendapatkan pengaruh dari luar, yang tentu tidak semuanya bernilai positif. Sebagian dari hal tersebut tidak sesuai dengan harkat, martabat dan karakter kita sebagai sebuah bangsa. Tantangan globalisasi semacam inilah yang harus dijawab dengan melakukan internalisasi terhadap ideologi nasionalisme beserta perangkat norma yang mengokohkannya.

Kita memang tidak perlu takut dan gamang terhadap fenomena pluralisme global. Secara faktual bangsa Indonesia dengan ratusan suku, ratusan ras, ratusan bahasa, serta agama dan keyakinan, adalah bangsa paling pluralis di muka bumi. Globalisasi bukanlah musuh yang harus ditakuti, sebaliknya justru potensial untuk meningkatkan posisi Indonesia di pentas internasional.

Namun, ada satu yang mesti kita waspadai, yakni masuknya organisasi-organisasi trans-nasional yang menyebarkan ideology kebencian dan kekerasan terhadap sesama anak bangsa. Organisasi-organisasi tersebut yang sebagian besar menyokong sumber daya manusia dan finansial kepada kelompok-kelompok yang telah saya sebutkan di atas. Merekalah yang kemudian terang-terangan hendak merubah ideology Pancasila dengan ideology agama. Mereka juga gemar menebar kebencian kepada orang atau kelompok yang berbeda secara ideology, khsususnya keyakinan dan cara pandang dengan sebutan sesat, kafir, halal darahnya, dan sebagainya.

Untuk menghalau gerakan mereka agar tidak meracuni generasi muda kita, maka harus ada upaya serius agar ideology kebencian dan kekerasan yang dibawa oleh organisasi-organisasi trans-nasional tersebut tidak berkembang semakin luas. Ada beberapa cara yang mungkin dapat kita lakukan.

Pertama, membekali generasi muda kita dengan pendidikan agama yang humanis, inklusif dan pluralis. Ajaran agama yang mendorong mereka untuk selalu menebarkan cinta kasih, peduli pada sesama umat manusia tanpa perlu melihat latar belakang suku dan agama, dan menjauhkan diri dari tindakan kekerasan, apalagi dengan landasan ajaran agama. Upaya ini bisa kita lakukan mulai dari ruang keluarga, lingkungan sekitar, lembaga pendidikan, dan lingkungan masyarakat yang lebih luas tentunya.

Kementiarn Agama dalam hal ini dapat menginisiasi dengan merumuskan model dan modul pendidikan agama yang humanis, inklusi-pluralis berikut panduan teknis agar mudah diterapkan di lapangan. Kemenang bisa pula bekerjasama dengan sejumlah lembaga (LSM/NGO) yang selama ini sudah lama menginisiasi dan menyelenggarakan pendidikan agama berkatakter humanis-inklusif-pluralis, sehingga memudahkan dalam implementasinya.

Kedua, menanamkan kembali kecintaan kita terhadap NKRI dengan mempelajari dan memahami secara serius nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi utama kita. Pancasila dan UUD 1945 sejatinya tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun. Oleh karena itu upaya ini dapat kita lakukan dengan beragam metode baik melalui lembaga pendidikan formal, nonformal maupun informal.

Poin kedua ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan atau program seperti diskusi, seminar, workshop, pelatihan, perkemahan pemuda (youth-camp), dan sebagainya (disesuaikan dengan kebutuhan), yang didesain dalam rangka menanamkan kecintaan terhadap NKRI sekaligus memberikan pemahaman atas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945 dan konstitusi lain yang relevan.

Intinya adalah, nasionalisme yang kelak dimiliki oleh seluruh anak bangsa  harus mampu mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia. Instrumen penting yang digunakan adalah kehidupan yang demokratis, penegakan dan supremasi hukum, serta pembangunan ekonomi yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Bersamaan dengan itu, perlu dirumuskan pemaknaan baru nasionalisme. Jika dulu, semangat itu jadi landasan mengusir penjajah, sekarang semangat itu harus dijadikan landasan menuju bangsa yang maju, terhormat, dan bermartabat. Ini memang tidak mudah. Karena itu harus dilakukan bersama-sama. [ ]

Tulisan ini disampaikan dalam Diskusi Kebangsaan “Memperkokoh Nasionalisme, Menjaga NKRI“, yang dihelat di Kaimana, Papua Barat, 1 Desember 2015

[:]

Ilustrasi. Sumber: langitilahi.com

[:id]Tentang Impian dan Perdamaian[:]

[:id]

Oleh Ahmad Nurcholish

Di hari kedua workshop Living Velues Education ( LVE ) yang dihelat di Campuhan College, Ubud, Bali kemarin adalah ketika  setiap peserta diminta untuk mengungkapkan impiannya. Dalam kesempatan tersebut saya menyampaikan impian saya yang sebetulnya sudah saya tancapkan dalam benak saya sejak tahun 2002 silam.

Saat itu di sebuah acara yang diselenggarakan oleh Forum Generasi Muda Antariman (GEMARI), saya menyampaikan impian saya untuk suatu saat bisa membangun sejumlah rumah ibadah yang berdiri di satu area. Di tempat tersebut kelak ada mesjid, gereja, pura, vihara, lithang, kelenteng, dan juga gurudwara. Impian saya di tempat tersebut seorang kiai bisa dengan mudah berjumpa dan berintetaksi dengan pendeta, pastor, bikkhu, haksu, dan juga pedande.

Bentuk interaksi tersebut tidak hanya pasif, tetapi aktif dalam artian mereka memang secara sadar dan merasa penting melakukan perjumpaan secara intensif untuk membicarakan berbagai persoalan baik yang ada di internal komunitas masing-masing maupun yang terkait dengan permasalahan hubungan antaragama yang sedang hangat terjadi.

Dengan begitu mereka dapat bersama-sama membicarakannya secara baik dan komprehensif sehingga dapat menemukan jalan keluar atau solusi bagi persoalan-persoalan yang ada. Tujuannya tentu agar setiap persoalan yang muncul tidak melebar luas dan cepat untuk diatasi secara bersama.

Karena itu, ketika kemarin diberi kesempatan untuk mengutarakan impian masing-masing saya kembali menyampaikannya, meski ada pengembangan dalam impian tersebut. Saya sampaikan dalam forum tersebut saya ingin membangun sebuah “Peacesantren” di sebuah tempat atau pulau yang didalamnya juga terdapat sejumlah rumah ibadah.

Apa itu peacesantren dan seperti apa model pendidikannya serta siapa saja yang bisa belajar di sana? Peacesantren sebetulnya adaptasi dari pesantren dalam komunitas muslim di Indonesia khususnya di Jawa. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang diperuntukkan bagi penganut agama Islam untuk belajar tentang Islam. Meski dalam berkembangnya pesantren juga mengajarkan pengetahuan bahkan skill di luar “urusan agama”.

Sementara peacesantren merupakan lembaga pendidikan yang mewadai semua umat beragama yang hendak belajar tentang perdamaian. Jadi semacam school of peace. Di lembaga tersebut para santri dari berbagai agama itu mempelajari tentang ajaran-ajaran damai yang bersumber dari berbagai agama dan kepercayaan yang ada di dunia. Mereka juga belajar tentang akar-akar konflik dan kekerasan, belajar tentang resolusi konflik, menjadi mediator konflik, dan tentu mengantarkan mereka untuk tumbuh menjadi penggiat atau aktor perdamaian di tempat masing-masing.

Di dalam lembaga tersebut mereka tak hanya belajar tentang itu tetapi juga belajar hidup dengan orang-orang yang berbeda dari beragam keyakinan dan pengalaman di komunitas masing-masing. Pengalaman berjumpa, berintetaksi dan hidup bersama di peacesantren inilah yang akan menjadi pengalaman penting yang merupakan guru paling bijaksana.

Mengapa peacesantren ini penting? Selain kondisi negeri kita ini masih laten terhadap potensi konflik, kekerasan  dan pertikaian “berbasis” agama, juga minimnya ajaran tentang perdamaian diajarkan baik di lembaga pendidikan formal maupun juga lembaga nonformal yang ada di masyarakat. Tiadanya lembaga tersebut mendorong saya untuk membangun peacesantren sebagaimana dimaksud.

Bagaimana peacesantren tersebut dapat diwujudkan? Saya tentu menyadari untuk merealisasaikan gagasan tersebut tidaklah mudah. Selain memerlukan mematangkan konsep juga harus menyiapkan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber dana untuk pembangunan fisiknya.

Oleh karena itu saya harus memulainya dari sekarang. Pertama, secara konsep saya harus banyak belajar kembali dan bertukar pikiran dengan banyak orang mengenai hal ini. Bagaimanapun ide tentang school of peace masih akan menjadi sesuatu/gagasan baru dan terdengar asing bagi sebagian orang. Karenanya tentu tidak akan mudah untuk menuntaskannya dalam waktu pendek.

Kedua, paling tidak saya telah memulainya dengan basis aktivitas yang selama ini saya lakukan. Beraktivitas di gerakan lintas agama di sejumlah lembaga dimana saya terlibat aktif dalam berbagai kegiatan atau program peacebuilding dan conflic resolution (resolusi konflik).  Termasuk pula mengembangkan jejaring pemuda lintas agama untuk terjun secara aktif dalam inisiasi-inisiasi kerukunan dan perdamaian.

Ketiga, secara keilmuan saya sudah mulai memfokuskan diri untuk secara intensif memperdalam ilmu dan pengetahuan tentang peace education (pendidikan perdamaian). Karena itu dalam menulis tesis pada jenjang strata dua saya menulis tentang pendidikan perdamaian yang kemudian diterbitkan oleh Kompas-gramedia Jakarta. Dalam program doktoral (S3) pun saya memfokuskan diri untuk menulis tentang manajemen pendidikan perdamaian.

Keempat, kekuatan jaringan atau stake holder  tentu tidak dapat diabaikan. Karena itu memperluas jaringan dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki visi yang sama harus dilakukan dari sekarang. Karena itu saya tidak boleh merasa lelah untuk mengkomunikasikan gagasan ini dengan sebanyak mungkin orang.

Dengan tahapan-tahapan tersebut saya yakin gagasan ini dapat diwujudkan. Kalau toh belum tercapai maka saya bisa mewariskan kepada siapa saja yang memiliki impian serupa. Bagi saya ini merupakan salah satu ikhtiar dalam berpartisipasi dalam mewujudkan perdamaian dan harmoni di negeri tercinta ini. Ini memang tugas berat!

Ubud – Bali, 26 November 2015

[:]

[:id]Dituding Rizieq Nikah dengan Nyi Roro Kidul, Begini Kata Kang Dedi[:]

[:id]Bupati Purwakarata Dedi Mulyadi kembali seolah menjelaskan pentingnya mendalami spiritualitas budaya pada Pentolan  FPI Rizieq Syihab. Kali ini, bupati yang dikenal mengembangkan keluhuran nilai-nilai lokal kesundaan itu menampik tudingan Rizieq Syihab bahwa Dedi telah mengawini Nyi Roro Kidul.

Menanggapi hal itu, Dedi hanya geleng-geleng kepala dan tertawa. Bahkan, dengan berseloroh, Dedi meminta Rizieq membuktikan pernikahan tersebut.

“Coba saya minta sama Habib Rizieq tunjukkan bukti surat nikah saya dengan Nyi Roro Kidul dan dilakukan di kantor urusan agama (KUA) mana,” ujar Dedi di Bale Citra Resmi, Jalan LLRE Martadinata, Kamis (26/11).

Soal pernikahannya dengan Nyi Roro Kidul, kata Dedi, hal itu merupakan bentuk ungkapan kecintaan manusia atas kekayaan laut. Ia menjelaskan, Nyi Roro Kidul disimbolkan sebagai kekuasaan dan keindahan lautan.

“Nyi Roro Kidul itu kan gambaran keindahan dan keeksotisan laut pantai selatan. Menikah dengan Nyi Roro Kidul itu punya maksud bahwa kita harus melindungi, merawat, dan mencintai laut beserta kekayaan yang ada di dalamnya,” ujar dia.

Baginya, Menteri Kelautan RI Susi Pudjiastuti adalah sosok yang juga telah menyatu dengan Nyi Roro Kidul, menyatu dengan laut.

“Dia sudah bersatu dengan Nyi Roro Kidul. Artinya, dia menjaga laut, merawat isinya, merawat manusia yang menggantungkan penghasilan dari laut, dan melindungi laut dengan cara mengebom kapal-kapal yang mencuri dan merusak laut kita,” ujar Dedi.

Sementara itu, Rizieq juga mengomentari soal keberadaan kereta kencana yang disakralkan di Gedung Negara Pemkab Purwakarta.

Lha kalau Habib Rizieq mengharamkan kereta kencana, dia sama juga menghina daerah lain. Cirebon punya kereta kencana, Yogyakarta juga, Solo juga punya kereta kencana, sudah enggakbener itu mikirnya,” ujar Dedi.

(sumber : kompas.com)[:]

[:id]Teruntuk Rizieq Shihab, Ini Catatan Kang Dedi soal Sampurasun[:]

[:id]Catatan Kecil tentang Makna “Sampurasun”

Berasal dari kalimat “sampurna ning ingsun” yang memiliki makna “sempurnakan diri Anda”. Kesempurnaan diri adalah tugas kemanusiaan yang meliputi penyempurnaan pandangan, penyempurnaan pendengaran, penyempurnaan penghisapan, penyempurnaan pengucapan, yang kesemuanya bermuara dalam kebeningan hati. Pancaran kebeningan hati akan mewujudkan sifat kasih sayang hidup manusia, maka orang Sunda menyebutnya sebagai ajaran Siliwangi; silih asah, silih asih, silih asuh.

Ketajaman indrawi orang sunda dalam memaknai sampurasun melahirkan karakter waspada permana tinggal (ceuli kajaga ku runguna, panon kajaga ku awasna, irung kajaga ku angseuna, letah kajaga ku ucapna, yang bermuara pada hate kajaga ku ikhlasna). Waspada permana tinggal bukanlah sikap curiga pada seluruh keadaan, tetapi merupakan manifestasi dari perilaku sosok sunda yang deudeuhan, welasan, asihan, nulung sunda yang deudeuhan, welasan, asihan, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganteur kanu sieun, nyaangan kanu poekeun (selalu bersikap tolong menolong terhadap sesama hidup).

Sikap ini melahirkan budaya gotong royong yang dilandasi oleh semangat sareundeuk saigel, sabobot sapihanean, ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salogak. Sistem komunalitas yang bermuara pada kesamaan titik penggerak (museur/berpusat) pada yang maha Tunggal Penguasa Seluruh Kesemestaan.

Memusatkan seluruh energi kemanusiaan pada Kemahatunggalan Allah Penguasa Alam Semesta melahirkan karakter hilangnya sifat peng-aku-an dalam diri orang sunda. Hirup kudu sasampeuran, awak ukur sasampayan, sariring riring dumadi, sarengkak saparipolah sadaya kersaning Gusti Nu Maha Suci (Tak ada sedikitpun pengakuan dan keakuan dalam diri). Sifat totalitas ini melahirkan sosok yang bernama Rawayan Jati Ki Sunda.

Sebelumnya dilaporkan dalam suatu acara dakwah yang terekam pada 15 November 2015, pentolan kelompok pro ISIS, FPI, Rizieq Shihab memelesetkan kata sampurasun.

(sumber : detik.com)[:]

Pertemuan 11 Sekolah agama di ICRP, Jumat 27 November 2015. Menjadi mediator dan fasilitator dalam peace building. narasumber: Alamsyah M Dja'far (The Wahid Institute) dan Pdt. Didik Christian Adi Cahyono.

[:id]Sekolah Agama, Menjadi Mediator dan Fasilitator dalam Peacebuilding[:]

[:id]

Pertemuan 11 Sekolah agama di ICRP, Jumat 27 November 2015. Menjadi mediator dan fasilitator dalam peace building. narasumber: Alamsyah M Dja'far (The Wahid Institute) dan Pdt. Didik Christian Adi Cahyono.

Pertemuan 11 Sekolah agama di ICRP, Jumat 27 November 2015. Menjadi mediator dan fasilitator dalam peace building. narasumber: Alamsyah M Dja’far (The Wahid Institute) dan Pdt. Didik Christian Adi Cahyono.

[:]

[:id]Jerman dan Indonesia Terancam Bahaya Terorisme[:]

[:id]JAKARTA, ICRP – Perkembangan di Timur Tengah setahun belakangan ini telah membawa dampak pula pada kawasan lain. Isu mengenai masifnya perekrutan teroris dari berbagai penjuru dunia menjadi fokus perhatian pemerintah negara-negara di dunia. Banyak negara mau tidak mau harus menghadapi kenyataan ini dan mencoba mencari metode untuk menghentikan arus radikalisasi. Jerman dan Indonesia, dalam hal radikalisasi, juga bukanlah merupakan pengecualian.

Berkolaborasi dengan PUSAD (Pusat Studi Agama dan Demokrasi) Paramadina dan Goethe Institute, Kedutaan Besar Jerman menyelenggarakan sebuah workshop berskala internasional dengan tajuk “Radicalization and De-Radicalization compares Experiences in Germany, Indonesia, and Beyond”. Salah satu rangkaian dari kegiatan ini adalah konferensi yang mendaulat pakar Islam asal Jerman Dr Thorsten Gerald Schneiders, Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), direktur PUSAD Paramadina Ihsan Ali Fauzi, dan Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian.

Tito Karnavian menilai terorisme bukanlah dilakukan orang-orang gila. Karena, Ia menuturkan, dalam temuannya selama menjabat sebagai pimpinan di Densus 88 para pelaku teroris juga orang-orang yang normal-normal saja di masyarakat. “Dr. Azhari, misalnya, orang yang normal-normal saja dan tidak ada masalah psikis,” jelas Tito di Goethe Institute, Jakarta Pusat, Kamis (26/11).

Menurutnya, terorisme bukanlah tindakan tanpa pikiran melainkan justru karena adanya sistem ideologi. “Central Gravity dari Islamist Movement ini adalah ideologi dalam hal ini tentu ideologi radikal,” kata Tito.

Lebih lanjut, Tito menerangkan dari gerakan islamist di seluruh dunia ada semacam kesamaan gagasan. “Semua tahanan teroris yang sempat saya wawancarai mulai dari Indonesia hingga Guantanamo mengamini ide-ide salafi jihadi,” ungkap Tito.

Tito juga menyoroti perkembangan terorisme ISIS di Indonesia. Menurut mantan bos organisasi yang paling jadi momok kelompok teroris tanah air itu, majelis taklim telah banyak disusupi oleh simpatisan ISIS. Bahkan, ISIS di Indonesia kini sudah memiliki media untuk menyebarkan gagasan-gagasan ekstrimnya.

“Kelompok ini (ISIS) sudah punya penerit di Jateng yang menyebarkan radikalisme,” ungkap Tito.

Sementara itu, Dr. Thorsten Gerald mengungkapkan bahwa dalam kasus radikalisme Jerman dan Indonesia memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan. Persamaan itu, kata editor Deutschlandfunk, salah satunya dalam segi wacana yang dilontarkan.

“Radikalisme ini bukan hanya soal agama tapi juga politik. Kejadian di Afghanistan dan Timur Tengah seringkali menjadi narasi bagi kalangan radikal baik di Jerman maupun Indonesia untuk merekrut anggota,” jelasnya Thorsten dalam bahasa Inggris.

Namun di Jerman, kata Thorsten, yang juga tidak boleh dilupakan dalam merebaknya radikalisme adalah suasana sosial politik di dalam negeri. Berbeda dengan Indonesia dimana muslim sebagai mayoritas, di Jerman muslim adalah minoritas. “Prasangka masyarakat Jerman pada muslim cukup tinggi terutama setelah 9/11 sehingga menimbulkan diskriminasi,” ujar Thorsten mengungkap salah satu motif radikalisme di Jerman.

Selain itu di Jerman, sambung Thorsten, juga dalam kasus menangani terorisme dan radikalisme memiliki perbedaan dengan Indonesia. Dalam pantauan Thorsten di Indonesia penanganan terorisme terutama pada pendekatan keamanan. “Di Indonesia penangan terorisme ialah pada penangkapan aktor-aktor dan terduga terorisme, namun di Jerman hal ini juga menyasar pada langkah-langkah preventif yaitu pendidikan,” kata Thorsten.

Memberikan pendidikan keislaman yang toleran, kata Thorsten, merupakan upaya serius pemerintah Jerman menyelesaikan perkara terorisme. Menurutnya, pemerintah Jerman bahkan seringkali melakukan dialog-dialog dengan sejumlah imam untuk mencegah merebaknya terorisme di kalangan muslim.

Thorsten juga berharap Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia bisa bertindak lebih jauh untuk lebih berperan dalam deradikalisasi umat islam di dunia. Persoalannya kini, di Eropa ketika orang berbicara Islam, kata Thorsten, semua akan merujuk pada Timur Tengah dan Turki. Padahal, kondisi politik dan sosial di sana sama sekali tidak kondusif untuk deradikalisasi.

Pertanyaan besarnya tentu saja adalah “Akankah Indonesia mampu memegang peranan sebesar itu ketika radikalisme juga tengah menjamur di tanah air?”

 

 

 [:]

Ilustrasi. Sumber: http://onlytheblogknowsbrooklyn.com

[:id]Nilai-nilai Apa yang Kita Butuhkan?[:]

[:id]Oleh Ahmad Nurcholish

Sejak Rabu hingga Jumat nanti saya mengikuti workshop Living Velues Education (LVE) di Campuhan College, Ubud, Bali. Salah satu sesi menarik  bagi saya adalah sesi  “Kesadaran Nilai” (Velues Awarness) di mana setiap peserta berbagi tentang nilai-nilai yang menurut kami perlu ada dan dibutuhkan dalam kehidupan kita saat ini.

Setiap peserta kemudian mengungkapkan pandangannya mengenai nilai apa yang penting untuk kita ketahui dan perlu dilaksanakan. Dari keseluruhan peserta lalu muncullah 37 nilai yang terungkap. Di antara nilai-nilai tersebut adalah cinta kasih, kepedulian, kepercayaan, damai, keadilan, kebersamaan, perhatian, kemanusiaan  (humanity), dan empaty pada orang lain.

Dalam sesi tersebut saya memandang ada enam nilai yang harus kita miliki dan praktikkan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Keenam nilai tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, cinta kasih. Saya menempatkan nilai cinta kasih dalam posisi pertama karena merupakan nilai dasar yang amat kita butuhkan dalam relasi kehidupan. Seseorang yang memiliki cinta kasih akan selalu terbuka kepada orang lain. Ia tak akan merasa terancam dengan keberadaan orang lain yang berbeda dengannya. Dengan cinta kasih itu ia akan selalu siap untuk berintetaksi dengan siapapun tanpa harus ada rasa curiga. Bahkan selalu ada keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain.

Kedua, kepedulian atau peduli. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin bisa hidup sendirian. Kita akan selalu membutuhkan orang lain. Karena itu kepedulian merupakan nilai mendasar yang harus kita miliki dan amalkan. Dengan nilai itu kita akan selalu memberikan perhatian, respec, dan memberikan pertolongan kepada orang lain. Kepedulian tidak hanya bentuk kesadaran bahwa kita juga membutuhkan orang lain tetapi juga menjadi basis utama bagi terwujudnya relasi sosial yang sehat di lingkungan kita masing-masing.

Ketiga, kemanusiaan (humanity). Nilai ini penting sebab belakangan ini nampaknya sudah mulai punah dalam diri kita. Manusia yang kehilangan rasa kemanusiaan ia tak lagi memiliki kepedulian kepada orang lain. Tidak hanya itu. Ia juga dengan enteng akan melakukan hal-hal negatif yang berakibat buruk bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi banyak orang. Seseorang yang kehilangan nilai kemanusiaan akan bertindak laksana binatang bahkan mungkin lebih kejam dari itu. Ia tak segan untuk berkata buruk kepada orang lain, tetapi juga  tak segan melukai bahkan membunuh.

Keempat, kebersamaan. Nilai ini tumbuh dan kemudian mewujud dalam kehidupan sehari-hari jika kita memiliki ketiga nilai di atas. Kebersamaan akan terwujud jika di antara anggota masyarakat yang ada memiliki rasa  cinta kasih, kepedulian pada sesama, dan rasa  kemanusiaan yang tertanam dalam dirinya. Kebersamaan penting sebagai foundasi untuk membentuk kekuatan di masyarakat. Kekuatan inilah yang akan membuat masyarakat tidak rentan terhadap provokasi yang datang dari luar mereka.

Kelima, keadilan. Nilai inilah yang diidam-idamkan oleh setiap kita. Oleh karena itu, keadilan menjadi sila penting dalam Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak definisi tentang keadilan ini. Saya lebih senang memaknainya sebagai jika setiap warga dalam sebuah komunitas atau masyarakat mendapatkan hak-haknya dengan lebih dulu menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Tidak mungkin kita dapat menuntut hak-hak kita lebih dulu jika kita belum menunaikan kewajiban kita sebagai warga masyarakat atau warga negara.

Keenam, kedamaian (peacefulnes). Kedamaian menjadi impian bagi semua umat manusia, bahkan semesta raya berikut isinya. Ia, bagi sebagian orang dijadikan sebagai impian tertinggi di kelompok atau komunitas masing-masing. Nilai kedamaian semestinya sudah harus ada dalam diri kita masing-masing. Seseorang yang damai dengan dirinya sendiri maka ia akan siap untuk memberikan kedamaian bagi orang lain.

Memang tidak mudah menanamkan nilai-nilai tersebut dalam diri kita, apalagi mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Diperlukan proses pembelajaran yang terus menerus tanpa putus. Sebab, nilai-nilai tersebut hanya dapat dilihat, bukan diajarkan. Velues are caught not taught.

Oleh karena itu yang kita perlukan adalah bagaimana nilai-nilai tersebut kita praktikkan kemudian dari situlah orang lain akan melihatnya dan lalu melakukannya. Ia tak akan bisa kita ajarkan kecuali hanya sebagai pengetahuan agar orang lain tahu (knowing). Tetapi bagaimana orang memahaminya (being) dan lalu merasa penting untuk mempraktikannya, ini yang jauh lebih penting. Memang tidak mudah bukan?

Ubud, 25 November 2015[:]

[:id]Buat Petisi, Jaringan Aktivis Perempuan Dorong RUU P-KS ke Prolegnas 2016[:]

[:id]JAKARTA, ICRP – Kekerasan seksual dinilai sudah pada tahap yang memprihatinkan. Berkaitan dengan maraknya aksi-aksi kekerasan seksual di tanah air, sejumlah pihak yang tergabung dalam Jaringan Muda Melawan Kekerasan Seksual  (JM2KS) mendesak para pengambil kebijakan untuk  memasukan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) ke dalam prolegnas 2016.

“Kehadiran kami di sini adalah untuk mendesak para pengambil kebijakan baik itu pemerintah ataupun DPR segera mewujudkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS).RUU ini harus masuk prolegnas 2016, diprioritaskan untuk dibahas dan segera disahkan! Tidak ada alasan lagi untuk menundanya ”, ujar koordinator JM2KS Tyas Widuri dalam konferensi pers di LBH Jakarta, Senin (23/11).

Dalam rangka menguatkan upaya di atas, (JM2KS) melakukan penggalangan petisi dukungan publik UU P-KS.“Target kami adalah terkumpulnya 10.000 petisi dukungan. ​Petisi yang terkumpul akan kami serahkan pada pemerintah dan DPR RI .” ungkapnya. Sebagai Koordinator Nasional untuk penggalangan petisi ini, Tyas menyatakan bahwa target utama adalah mahasiswa.

“Namun kami tidak menutup partisipasi dari publik yang lain (non-mahasiswa) untuk ikut menyatakan dukungannya melalui petisi ini.” tambahnya. Dari rilis yang diterima dikabarkan bahwa hingga kini sudah sekitar 3.100 orang yang menandatangani petisi tersebut.

“Sebagai Jaringan Muda, kami berkepentingan agar UU P-KS ini dapat terwujud. Menurut pengamatan kami, saat ini perempuan muda juga rentan kekerasan seksual.”ungkapnya.

Walaupun dekat dengan lingkungan pendidikan, bukan otomatis bebas kekerasan seksual. Menurutnya, candaan seksual yang melecehkan, mengomentari bentuk tubuh, memberi stigma pada ekspresi dan cara berpakaian perempuan, sering terjadi. Dilakukan di tempat-tempat ramai seperti kantin kampus dan ruang kelas serta dianggap wajar.

Selain itu, perkosaan juga terjadi. Pelaku tidak jarang adalah dosen sendiri. Dalam situasi tersebut, proses keadilan bagi korban dapat memakan waktu lama, penyelidikan pada korban bisa dilakukan berulang-ulang.

“Kesulitannya adalah adanya cara pandang yang masih menyalahkan korban. Sehingga tidak ada ketegasan bagi pelaku. Pembatasan ruang gerak akhirnya terjadi justru pada korban, bukan pelaku. Situasi tersebut membuat korban lebih banyak mendiamkan dan malu untuk melaporkan.”ujar Tyas.

 [:]

Satu keluarga warga Desa Golo Ndele, Maggarai TImur, NTT. sumber: republika.co.id

[:id]Di Desa-desa Ini KDRT Menurun Drastis, Kenapa?[:]

[:id]Jakarta, ICRP – Sekitar empat tahun lalu,  perempuan-perempuan di desa Desa Golo Ndele, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tinggi. Sekitar empat tahun lalu, perempuan ditampar, dipukul dan dimaki menjadi pemandangan yang biasa.

Kepala Desa Golo Ndele, Remigius membenarkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di daerahnya sangat tinggi. Bahkan pernah terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Menurutnya, salah satu penyebab tingginya KDRT adalah pengaruh adat dan budaya yang melihat perempuan setelah dinikahi ibaratnya ‘dibeli’.

“Disana perempuan itu orang luar, laki-laki orang dalam. Dengan adanya belis (mas kawin), itu diterjemahkan sebagai perempuan dibeli,” katanya.

Hal serupa juga terjadi desa lain, yakni Desa Borokanda dan Rando Tonda di Kabupaten Ende,  serta Desa Pon Ruan dan Desa Golo Ndele di Kabupaten Manggarai Timur.

Namun kondisi tersebut sudah berubah drastis. Tindakan-tindakan kekerasan terhadap ibu-ibu rumah tangga kini berangsur menghilang. Kini, laki-laki tidak lagi memandang rendah pekerjaan perempuan. Justru kaum perempuan sudah banyak yang aktif sebagai perangkat desa. Ada yang memegang posisi kepala urusan (kaur) di desa, serta menjadi pengurus PNPM. “Bukan hanya laki-laki lagi yang bisa jadi perangkat desa,” ujar Remigius.

Hal tersebut terjadi karena desa-desa tersebut kini menjadi piloting program Desa Ramah Perempuan (DRP) yang digagas Konsorsium PT Global Concern dan Komite Pemantau Legislatif (Kopel) atau disingkat KGCK. DRP adalah sebuah konsep yang ingin dicapai dengan tujuan mewujudkan kondisi desa yang pemerintah dan warga desanya peduli terhadap masalah yang dihadapi perempuan di desa. Kepedulian tersebut diwujudkan dengan memperhatikan kondisi perempuan desa, baik dalam hal interaksi sosialnya di masyarakat maupun kehidupan rumah tangganya.[:]

Suasana Konferensi ICIS. Sumber: uin-malang.ac.id

[:id]Suara Perdamaian Dari Malang[:]

[:id]Malang, ICRP – Maraknya tindakan terorisme, radikalisme, dan kekerasan atas nama agama di belahan penjuru dunia membuat ulama-ulama dari berbagai negara resah. Sekurangnya,  65 tokoh agama berasal dari 34 Negara serta 500 ulama dan cendekiawan dari seluruh Indonesia melaksanakan International Conference of Islamic Scholars (ICIS), di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 23-25 November 2015. Acara ini dilaksanakan atas kerja sama ICIS, Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, UIN Maliki Malang, dan Jam’iyyah Ahl al-Thariqah al-Mu’tabarah al-Nahdliyyah (Jatman).

Informasi kegiatan konferensi ICIS di Malang. Sumber: @icicNabawiyah

Informasi kegiatan konferensi ICIS di Malang. Sumber: @icicNabawiyah

Konferensi ini bertujuan untuk meneguhkan Islam rahmatan lil alamin;  Islam sebagai agama  rahmat bagi seluruh jagat, tidak hanya manusia yang beragam etnis, bahasa dan agama, tetapi juga makhluk lainnya. Karena Rahmatan lil alamin adalah bahasa pilihan Al Quran yang bersifat all embracing, universal, dan beyond sectarianism. Demikian tutur panitia dalam siaran persnya.

Selain itu, konferensi ini juga bertujuan memperkuat pemahaman Islam yang moderat dan toleran, mewujudkan sistem pendidikan yang memadukan fikir dan zikir, membuka jaringan ulama dan pemikir Islam dunia, serta menemukan titik persamaan perjuangan dalam menatap masa depan dan dunia global. Rencanayanya, konferensi ICIS yang ke-4 ini akan mendeklarasikan Malang Message sebagai respons problematika dunia Islam.

“Umat Islam Indonesia, mulai dari cendekiawan, ulama, dan para sufi harus tampil ke depan untuk membendung gerakan ekstremisme dan terorisme tersebut melalui gerakan diseminasi Islam moderat, Islam yang rahmatan lil alamin menuju perdamaian dunia,” demikian tutur Sekjen ICIS, KH Hasyim Muzadi, dalam rilisnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri, Abdurrahman Mohammad Fachir dalam kesempatan pembukaan konferensi tersebut menuturkan, pihaknya mendukung penuh kegiatan ICIS tersebut. Ia berharap konferensi ulama dan cendekiawan ini menghasilkan langkah konkrit untuk mencegah dan menangkal terorisme dan radikalisme. Terutama menangkal ISIS masuk menyebarkan bibit radikalisme.

 [:]