ulil abshar abdalla

[:id]Kata Ulil Menyoal Fatwa Haram MUI tentang BPJS[:]

[:id]Fatwa haram yang dilontarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap membuat publik ramai. Beberapa pihak ada yang pro, namun tak sedikit pula yang mengkritik sikap MUI. Di antaranya bahkan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Said Aqil Siraadj.

Selain itu, suara yang berbeda dari badan yang gemar mengeluarkan fatwa juga muncul dari intelektual muda NU sekaligus ketua umum Indonesian Conference on religion and peace (ICRP) Ulil Abshar Abdalla. Dalam akun media sosial twitternya tertanggal 30 Juli, Ulil membuat sejumlah twit yang berisikan kritikan atas terlalu tergesa-gesanya MUI dalam mengeluarkan fatwa. Adapun isinya kami redaksi ICRP parafrasekan.

Respon Ulil terhadap Fatwa MUI menyoal BPJS

Kalau MUI berkeyakinan bhw BJPS itu haram karena tidak sesuai dg syariah Islam, silahkan saja. Itu bagian dari “religious freedom”. Tapi jika MUI mau “memaksa” agar sistem BPJS harus sesuai dengan syariat Islam dalam tafsiran MUI, harus ditolak. Sebab negara kita bukan negara agama. Kalau logika MUI itu diikuti, maka sistem perbankan konvensional yg berbasis bunga, harus dilarang di Indonesia. Sebab tak sesuai dg syariat. Sistem keuangan di negeri kita, termasuk di dalamnya jasa asuransi, tidak bisa dipaksakan sesuai dengan syariat.

Yang lebih “fair”, sediakan dua layanan: layanan biasa dan layanan syariah. Biarkan konsumen sendiri yg pilih. tidak bisa dipaksa. Jadi silahkan BPJS sediakan layanan yg biasa dan yg “syariah-compliant”. Tapi tidak bisa seluruh sistem BPJS dipaksa ikut syariat.

Sekali lagi, negara kita bukan negara agama. Hukum agama tidak dipaksakan kepada semua penduduk. Kalau umat Islam percaya bank konvensional tidak sesuai dengan syariat, ya monggo. Jangan pakai jasa bank itu. Pakai bank syariah. Tapi umat Islam tidak bisa memaksa semua bank harus berbasis syariah. Itu memaksakan hukum agama tertentu kepada semua penduduk. Tidak fair.

Saya tahu, banyak ulama fikih yg memang mengharamkan asuransi, atau dlm bahasa Arab modern sering disebut ‘aqdul i’timan. Tapi tidak semua sepakat. Asuransi memang jenis jasa baru. Bagian dari inovasi baru. Dalam fikih tradisional tidak ada bab mengenai asuransi. Karena itu ahli fikih Islam pada kebingungan: asuransi ini masuk dalam kategori apa? Bab-bab fikih klasik tak mencakup jenis akad baru ini.

Alasan ulama fikih mengharamkan asuransi adalah adanya “gharar” atau penipuan. Persyaratan utama transaksi ala Islam: harus bebas dari “gharar”. Kenapa ada gharar dalam asuransi? Sebab ketika Anda membeli polis asuransi, kedua belah pihak sedang “berjudi”. Itu logika para ahli fikih. Tak ada yg tahu kapan terjadi resiko? Jika anda sehat terus, uang premi hilang. Pemegang polis asuransi rugi. Tapi jika anda tiba2 sakit terus-terusan, pihak perusahaan asuransi akan rugi, karena harus bayar uang klaim banyak. Karena ada unsur ketidakpastian inilah, banyak ahli fikih Islam mengharamkan asuransi, karena, bagi mereka, ada “gharar”, penipuan.

Saya ingin kritik cara berpikir fikih semacam ini. Fikih Islam lahir pada abad pertengahan (abad ke-8 M dan beberapa abad sesudah itu). Pada saat fikih Islam lahir, konsep mengenai “resiko” belum dikenal, sebab ekonomi di negeri-negeri Islam zaman itu masih “primitif”. Karena itu, jenis2 transaksi yg dibahas dlm fikih Islam tradisional adalah transaksi-transaksi sederhana dalam masyarakat yg masih primitif ekonominya. Fikih semacam ini tidak bisa dipakai untuk ‘menghakimi’ corak ekonomi modern yg sudah sangat kompleks.

Jelas saja kalau para ulama memakai kaca mata fikih tradisional untuk menelaah akad asuransi akan kebingungan menentukan statusnya. Apakah asuransi masuk akad jual beli, hibah, wakalah, atau apa? Bingung para ulama itu. Sebab yg dipakai adalah fikih tradisional. Satu-satunyanya cara adalah melakukan “rekontekstualisasi” fikih lama supaya bisa menjawab problem-problem modern. Fikih Islam yang lama tidak akan bisa menjawab problem modern kalau paradigma dasarnya tidak diubah secar total.

Para ahli fikih tradisional harus mengerti betul konsep risk (resiko) dlm ekonomi modern. Ekonomi modern berkembang dengan cepat, tetapi juga mengandung resiko yg besar. Muncullah ide untuk memonetisasi atas faktor resiko. Konsep resiko dan monetisasi atas resiko ini bagian dari perkembangan dlm ekonomi modern yg tidak ada saat fikih ditulis dulu.

Konsep gharar atau penipuan dlm pemahaman fikih lama tidak bisa dipakai untuk menelaah jasa “risk protection” dlm bentuk asuransi itu. Tak ada gharar dalam asuransi, menurut saya. Sebab kedua belah pihak, perusahaan dan pemegang polis, tahu apa hak dan kewajiban mereka.

Apa status asuransi? Buat saya sederhana: ini akad jual beli. Cuma obyeknya bukan barang, tapi jasa (services).

Problemnya memang fikih tradisonal Islam lahir dlm era ketika ekonomi jasa belum berkembang pesat seperti sekarang. Karena itu obyek pembahasan mengenai jual beli dalam fikih tradional selalu tertuju pada “barang” (goods). Jasa belum dimasukkan. Karena itu definisi jual beli dlm fikih tradisional masih primitif: yaitu jual beli barang yang jelas (bai’u ‘ainin ma’lumatin bi ‘iwadlin). Jual beli jasa blm difaktorkan/dipertimbangkan dlm fikih tradisional. Kalau pun dipertimbangkan, biasanya tidak masuk di transaksi jual beli.

Karena konsepsi jual beli yg masih primitif dlm fikih tradisional itulah, kemudian ahli fikih skg bingung mendefinisikan asuransi. Bahkan istilah jasa saja tidak ada dlm fikih Islam tradisional. Kesimpulannya: apakah asuransi adalah jasa yg halal atau haram? Jawab saya: halal sehalal-halalnya. Asal sesuai dg UU keuangan kita.

 

 

 [:]

Selamat Idul Fitri 1436 HSelamat Idul Fitri 1436 H

[:id]Segenap jajaran Yayasan, Pengurus, dan Staff Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan batin.[:]Segenap jajaran Yayasan, Pengurus, dan Staff Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan batin.[:]Segenap jajaran Yayasan, Pengurus, dan Staff Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan batin.[:]Segenap jajaran Yayasan, Pengurus, dan Staff Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan batin.[:]Segenap jajaran Yayasan, Pengurus, dan Staff Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan batin.[:]Segenap jajaran Yayasan, Pengurus, dan Staff Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan batin.[:]Segenap jajaran Yayasan, Pengurus, dan Staff Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan batin.[:]Segenap jajaran Yayasan, Pengurus, dan Staff Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan batin.[:]Segenap jajaran Yayasan, Pengurus, dan Staff Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan batin.[:]Segenap jajaran Yayasan, Pengurus, dan Staff Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan batin.[:]Segenap jajaran Yayasan, Pengurus, dan Staff Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan batin.[:]Segenap jajaran Yayasan, Pengurus, dan Staff Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan batin.[:]Segenap jajaran Yayasan, Pengurus, dan Staff Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan batin.[:]Segenap jajaran Yayasan, Pengurus, dan Staff Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan batin.[:]Segenap jajaran Yayasan, Pengurus, dan Staff Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan batin.[:]Segenap jajaran Yayasan, Pengurus, dan Staff Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan batin.[:]Segenap jajaran Yayasan, Pengurus, dan Staff Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan batin.[:]Segenap jajaran Yayasan, Pengurus, dan Staff Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan batin.[:]Segenap jajaran Yayasan, Pengurus, dan Staff Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan batin.[:]Segenap jajaran Yayasan, Pengurus, dan Staff Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan batin.[:]Segenap jajaran Yayasan, Pengurus, dan Staff Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan batin.[:]Segenap jajaran Yayasan, Pengurus, dan Staff Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan batin.[:]Segenap jajaran Yayasan, Pengurus, dan Staff Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan batin.[:]Segenap jajaran Yayasan, Pengurus, dan Staff Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan batin.[:]Segenap jajaran Yayasan, Pengurus, dan Staff Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan batin.[:]Segenap jajaran Yayasan, Pengurus, dan Staff Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan batin.[:]Segenap jajaran Yayasan, Pengurus, dan Staff Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan batin.[:]Segenap jajaran Yayasan, Pengurus, dan Staff Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan batin.[:]Segenap jajaran Yayasan, Pengurus, dan Staff Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan batin.[:]Segenap jajaran Yayasan, Pengurus, dan Staff Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan batin.[:]Segenap jajaran Yayasan, Pengurus, dan Staff Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan batin.[:]Segenap jajaran Yayasan, Pengurus, dan Staff Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan batin.[:]

[:id]Ini Pernyataan Sikap Tokoh Agama Terkait Tolikara[:]

[:id]Sejumlah ulama dan tokoh lintas agama bertemu dengan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/07). Dalam pertemuan itu, mereka membahas permasalahan kerukunan umat beragama di Indonesia, khususnya yang terkait dengan penyelesaian masalah Tolikara.

Hadir dalam kesempatan ini, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersama beberapa menteri Kabinet Kerja lainnya, serta para pengurus hampir seluruh ormas Islam dan organisasi kegamaan yang ada di Indonesia. Di antara mereka adalah Ketum PBNU, Wakil Ketua MUI, Pengurus PP Muhamadiyah, Ketum PP Al Washliyah, Ketum Wahdah Islamiyah, Ketum PGI, dan para tokoh agama lainnya. Usai melakukan pertemuan, para tokoh agama ini menyampaikan pernyataan sikap yang dibacakan oleh KH Said Aqil Siradj.

Pada jumat 17 Juli 2015 lalu terjadi kerusuhan shalat idul fitri di Karubaga Tolikara Papua. Terkait peristiwa tersebut, pemerintah harus bersungguh-sungguh memberikan perhatian dan melakukan penanganan. Untuk itu, kata Kyai Said, kami menyampaikan  bahwa,

Pertama, persistiwa yang amat disayangkan  terjadi di Tolikara itu, haruslah menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua.  Karenanya pemerintah dituntut untuk mampu mengungkap faktor penyebab jadinya persistiwa tersebut, agar tidak lagi terulang. Semua pihak diharapkan mendukung, mempercayakan sepenuhnya kepada pemerintah dalam penegakkan hukum terkait kasus ini. Setiap pelaku kerusuhan yang melakukan kerusakan dan  menimbulkan korban harus diproses hukum, termasuk di dalamnya aktor intelektual di belakangnya. Penegakkan hukum juga termasuk menindak aparat keamanan yang menyalahi prosedur.

Kedua, Pemerintah dituntut secepatnya merehabilitasi dengan membangun kembali fasilitas ibadah, memperbaiki fasilitas umum dan sarana perekonomian, termasuk para korban. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya ini, namun harus berkoordinasi dengan  pihak otoritas.

Ketiga, semua pihak harus menjunjung tinggi  konstitusi, mempererat kesatuan dan persatuan bangsa, menjaga kerukunan dan perdamaian. Tindakan yang dapat merusak tataran kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai  Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dihindari. Karenanya, setiap peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya peraturan daerah , harus berjalan dalam amanah konstitusi.

Kempat, media seyogyanya turut menciptakan suasana yang kondusif dengan pemberitaan yang objektif, akurat dan mempraktikkan jurnalisme damai atau jurnalisme sadar konflik.

Kelima, semua pihak, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemimpin ormas keagamaan maupun masyarakat umum diimbau untuk meningkatkan  dialog dalam rangka menjaga keharmonisan, kerukunan antar umat beragama.

Dalam kesempatan yang sama, Ketum PHDI Pusat Dari Hindu SN Suwisma mengatakan bahwa Bhineka itu suatu keniscayaan. Oleh karena itu perbedaan bukan menjadi suatu alat untuk pemecah belah, tetapi justru perbedaan itu perekat suatu bangsa. Sementara Ketua Matakin Xs. Tjhie Tjay Ing mengatakan bahwa Tanah Air harus dijaga dari generasi ke generasi walaupun kita harus mati. Intinya kita jangan mudah terprofokasi, hidup damai berdampingan.

Pesan yang sama disampaikan Sekjen Walubi. Menurutnya, komunikasi merupakan hal yang esensial dalam kehidupan antar umat beragama. Melalui komunikasi bisa diciptakan  saling respek dan menghilangkan kecurigaan, sehingga kita bisa berkonsentrasi  bersama-sama untuk membangun negeri. Adapun perwakilan MUI Slamet Efendi Yusuf yang juga hadir dalam pertemuan tersebut mengajak semua pihak untuk meminimalisir kesimpangsiuran informasi dengan  berpegang kepada hasil penelitian  yang dilakukan oleh aparat keamanan  (POLRI).  (ba/mkd)[:]

[:id]Menag: Anak Indonesia Harus Giat Belajar Dan Taat Agama[:]

[:id]ICRP, Jakarta – Memperingati Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh setiap tanggal 23 Juli, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin memberikan pesan kepada anak-anak Indonesia untuk giat belajar dan taat agama.

Lukman menegaskan, pendidikan sangat penting bagi generasi penerus bangsa, karena pendidikan adalah kunci dan bekal utama dalam menjalani kehidupan di masyarakat.

“Kepada anak-anakku yang sedang menempuh pendidikan agama dan keagamaan, baik di dalam maupun luar negeri, semoga kalian tetap konsisten menekuni studi yang ditempuhnya,” tegas Menag.

“Ingatlah bahwa pendidikan yang saat ini kalian dalami adalah acuan sekaligus kunci dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Jatidiri bangsa kita yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama akan terus terjaga dan terpelihara karena sumbangsih kalian saat terjun di masyarakat kelak,” pesannya lagi.

Menag Lukman juga berharap para orang tua semakin sadar akan hak-hak anaknya serta terus berupaya agar dapat memenuhi hak-hak tersebut sesuai dengan kemampuannya. “Memperingati Hari Anak Nasional ini saya mengajak semua kita, khususnya para orangtua, untuk benar-benar menyadari hak-hak anak yang mendasar dan berkemampuan memenuhinya,” terangnya.[:]

Komnas HAM: Kasus Kebebasan Beragama Yang Lama Belum Tuntas

Jakarta, ICRP – Meskipun secara kuantitas angka pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) menurun, namun tahun ini pelanggaran kebebasan beragama terkait kasus-kasus lama masih belum diselesaikan. Dalam periode April-Juni 2015, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  (Komnas HAM) merilis hasil pemantauan yang menyatakan bahwa kasus-kasus pelanggaran KBB adalah kasus lama yang berumur minimal 3 tahun.

Di antara kasus-kasus lama yang belum selesai tersebut adalah penyegelan dan penutupan masjid di berbagai daerah, seperti Masjid Al Hidayah milik Jemaat Ahmadiyah Depok, penghentian pembangunan masjid nur Mushafir di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), penutupan Mushalla As Syafiiyah di Denpasar Bali. Kemudian penyegelan dan pelarangan dan penutupan gereja di berbagai daerah sep[erti di Aceh, Aceh Singkil, Cianjur, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Penyesatan Tengku Ayub di Bireun, Penyesatan Dayah al Mujahadah di Aceh Selatan, Kriminilasasi warga Syiah di Bogor, Penyesatan Aji Saka di Tangerang. Serta kasus baru yang muncul menjelang bulan Ramadhan, yakni pelarangan ibadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Mushalla A Nur di Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Terkait kasus-kasus tersebut, Komnas HAM telah membuat sebuah tim kerja yang dinamakan Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Salah satu anggota Desk KBB Jayadi Hamanik menyatakan, pihaknya telah berupaya keras untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Seperti mendatangi korban dan kepala daerah. Selama tiga bulan terakhir, Desk KBB ini telah menjalin komunikasi dengan tujuh Pemerintah Daerah, baik Proivinsi maupun Kabupaten/Kota. Ada beragam sikap respon yang ditunjukkan kepala daerah tersebut.

Respon Negatif Kepala Daerah

Beberapa kepala daerah menujukan respon negatif ketika segera menyelesaikan kasus KBB ini. Komnas HAM menilai kepala daerah terlalu menyederhanakan masalah. Kepala daerah sering mengatakan bahwa di daerahnya tidak terjadi masalah dan kondisi KBB masyarakat baik-baik saja, mereka membandingkan praktik-praktik toleransi dan hubungan baik yang masih banyak terjadi di masyarakat. Bahkan ada pula kepala daerah yang mempunyai cara pandang sendiri dan meminta Komnas HAM untuk tidak mencari-cari masalah.

Selain itu, ada pula kepala daerah yang menganggap bahwa daerahnya mempunyai mekanisme dan pendekatan penyelesaian yang khusus bersumber pada kearifan lokal. Seperti yang terjadi di Aceh, bagi sebagian aparat pemerintah setempat, dinamika lokal merupakan urusan internal Aceh. Karena alasan tersebut, ketika Komnas HAM mengajukan surat klarifikasi terkasit beberapa kasus, pemerintah Aceh tidak menjawab.

Pemerintah daerah dalam beberapa kasus menunjukkan sikap tidak profesional. Mereka tidak bisa membedakan antara pelayanan publik yang fair dan kepentingan elit individu daerah. Misalnya kasus pelarangan mushalla di Kota Denpasar Bali. Persoalan itu tidak dapat diselesaikan karena elite setempat mengatakan bahwa masalah ini munucl sebagai imbas dari permasalahan yang sama di daerah lain.

Beberapa pemerintah daerah tidak dapat menyelesaikan kasus KBB karena tidak mampu menghadapi tekanan kelompok intoleran. Hal tersebut terlihat ketika terjadi kasus penyegelan masjid Ahmadiyah di Depok dan penghentian kegiatan tujuh gereja di Cianjur sebagai contoh dimana kelompok intoleran menyandera keputusan pemerintah setempat.

 

 

 

Ramadhan Kian Brutal, Ulil : ISIS ikuti Sunnah Rasul

Kebrutalan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) memang sudah tidak bisa diragukan. Bahkan pada bulan yang dianggap penuh hikmah ini pun, ISIS tetap melancarkan kekerasan yang tidak terperikan di kawasan-kawasan yang telah mereka kuasai.

Banyak para ulama baik di tanah air maupun mancanegara mengutuk kebrutalan yang dilakukan kelompok ekstrimis pimpinan khalifah Albaghdadi ini. Dalam pandangan mereka ISIS tidak merepresentasikan sama sekali Islam.

Namun, apakah ISIS sama sekali tidak merepresentasikan Islam?

Beberapa cuitan dari ketua umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Ulil Abshar Abdalla pada pagi (7/7) di akun (@ulil) cukup memberikan perspektif berbeda dari ulama pada umumnya menyoal  ISIS.

Menurut menantu Gus Mus ini umat Islam tidak boleh secara gegabah mengatakan ISIS tidak menwakili  Islam. “Hanya karena kita jijik melihat brutalitas ISIS, tak boleh kita beranggapan bhw mereka bukan bagian dari umat Islam juga,” tulis Ulil pada media sosial dengan maksimal 140 karakter ini.

Ulil mencontohkan kekeliruan berpikir umat Islam melihat keganasan ISIS. “ISIS dan afilisiasinya di berbagai negara seperti Boko Haram sengaja meningkatkan serangan di bulan puasa. Banyak yg memandang ini aneh… Bukankah bulan puasa mestinya menjadi bulan damai untuk melaksanakan ibadah puasa? Kenapa justru kekerasan ISIS meningkat di bulan ini?” tanya Ulil memancing rasa penasaran pada sekitar 478 ribuan pengikutnya.

Kebanyakan umat Islam merasa aneh dengan ini, namun kata Ulil, justru ISIS memiliki pembenaran dalam meningkatkan kebrutalan mereka pada Ramadhan. Argumennya justru, ujar Ulil, berdasar dari sejarah Islam sendiri. “Jawabannya: ini semua tidak aneh. Sbb ISIS mau meniru Rasul. Kita tahu, perang Badar yg terkenal itu terjadi di bulan Ramadan, tahun ke-2 H,” tulis sosok controversial ini menyanggah asumsi banyak orang.

“Dalam cara pandang ISIS, bulan puasa tak menghentikan mereka u/ melakukan operasi militer. Justru harus ditingkatkan. Mengikuti sunnah Nabi,” sambung Ulil berusaha memahami cara pikir para pengikut ISIS.

Tanpa bermaksud menyetujui keganasan ISIS, Ulil menduga bahwa justu ISIS tengah berusaha mengimplementasikan ajaran Nabi Muhammad secara konsisten. “Kita boleh tak setuju dg pandangan keagamaan pengikut ISIS, ttp mereka mencoba menerapkan ajaran Nabi scr konsisten,” cuit juru bicara Demokrat ini.

Kekerasan dalam agama Islam sebagaimana yang dilakukan oleh ISIS, dalam pandangan Ulil tidak bisa dilepaskan dari tafsiran terhadap teks-teks klasik. Ada cara tafsiran terhadap teks, ungkap Ulil yang memungkinkan seseorang menjadi pro terhadap kekerasan. “Dalam Islam memang banyak teks yg bisa dipakai oleh orang2 ISIS untuk membenarkan tindakan mereka,” tutupnya menyudahi perbincangan mengenai tema ISIS pagi ini.

Diskusi publik "Pemenuhan Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Disabilitas", Selasa, 30 Juni 2015. LBH APIK Jakarta

Akses Keadilan Untuk Perempuan Disabilitas

Jakarta, ICRP – Menurut Catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK, selama ini perempuan disabilitas sangat rentan mengalami kekerasan ganda. Selain menjadi korban kekerasan seksual, kesaksian mereka sering diabaikan karena kurang lengkapnya alat bukti. Akibatnya, pelaku kekerasan seksual tidak dapat dijerat hukum secara maksimal.

Terkait hal tersebut, LBH APIK menggelar diskusi publik bertajuk “Pemenuhan Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Disabilitas”, Selasa, 30 Juni 2015. Pembicara dalam kegiatan ini adalah Siti Zubaidah, dari Divisi Hukum Polri. Siti Mazuma, pendamping Perempuan disabilitas dari LBH APIK. Ibu Lili Mulyanti, Kanit IV Reskrim Polda Metro Jaya Kesbang Pemerintah. Yenny Rosa Damayanti, Himpunan Wanita Disabilitas.

Menurut LBH APIK,  proses hukum terhadap perempuan disabilitas yang berjalan masih jauh dari menghadirkan rasa keadilan bagi korban, seperti yang diamanatkan Undang-Undang No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Kerentanan ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 6 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa  penyandang disabilitas perempuan rentan terhadap diskriminasi ganda.

LBH APIK mencatat, dari 6 kasus yang didampingi hanya 1 kasus yang sampai diproses di pengadilan. Namun hukuman yang dijatuhkan bukan hukuman maksimal, yakni hanya 6 bulan penjara kurungan.

Salah satu yang membuat perempuan korban disabilitas rentan adalah Substansi Hukum dalam Kitap Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitap Undang undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti dalam KUHAP pasal 178 yang menyatakan penyediaan penterjemah hanya diperuntukan bagi disabilitas jenis bisu dan tuli pada proses kesaksian di Pengadilan. Pasal ini menjadi awal bagaiman proses hulu pelaporan di Kepolisian tidak menyediakan penerjemah bagi disabilitas. Padahal peran penerjemah dalam proses pelaporan disabilitas sangat vital. Karena penerjemah ini yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menjelaskan keterangan yang diberikan oleh disabilitas.

KUHAP yang ada juga belum mengakomodir kebutuhan disabilitas jenis lain seperti mental,intelektual, netra, autism,gangguan perilaku dan hiperaktivitas (ADHD), Bipolar, Gangguan Kesehatan Jiwa, Tuna Grahita, beberapa jenis disabilitas ini tidak berhak atas pendampingan psikologis dan  penerjemah. KUHP kita juga belum mengakui usia mental. Padahal untuk membuktikan usia mental juga dibutuhkan serangkaian tes salah satunya  pemeriksaan psikologis dan psikiater.

Siti Mazuma, pendamping Perempuan disabilitas dari LBH APIK menyampaikan, sudah ada undang-undang bagi penyandang disabilitas yaitu UUD pasal 28 dan UU pasal 9/thn 2011 tentang konvensi disabilitas.

“Kalau ada undang-undang bagi penyandang disabilitas, lalu mengapa pemerintah seakan-akan tidak bersikap adil terhadap mereka? Manakah yang lebih penting, perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual yang memang tidak bisa memberikan bukti? atau pelaku yang merampas hak-hak asasi manusia?” tanya perempuan yang akrab disapa Zuma ini.

Sementara itu, Yenny Rosa Damayanti dari Himpunan Wanita Disabilitas, menyikapi kondisi perempuan disabilitas yang sering dianggap tidak cakap hukum. Beberapa hambatan yang dialami oleh penyadang disabilitas apabila menjadi korban, antara lain tidak ada saksi, kurangnya alat bukti, korban dianggap tidak dapat menceritakan kronologis kejadian, tidak sesuai dengan usia. Selain itu, problem lain yang tidak kalah penting adalah minimnya keterampilan penyidik untuk memahami bahasa penyandang disabilitas.

Atas dasar itu LBH Apik Jakarta mendesak Instansi Aparat Penegak Hukum, Pemerintah dan DPR RI untuk mengambil langkah cepat atas upaya pencehagan dan penganan bagi kasus kekerasan yang daialami perempuan disabilitas berupa:

  1. Menyusun Peratutan Kapolri yang inklusi untuk proses penyidikan dan penyelidikan bagi penangaan kasus perempuan korban disabilitas berhadapan dengan hukum
  2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang mekanisme Proses Pengadilan bagi perempuan korban kekerasan dengan disabilitas yang aksesibilitas
  3. DPR segera mengsahkan RUU Disabilitas yang mengakomodir kepentingan perempuan korban dengan disabilitas.
  4. DPR segera mengesahkan pembaharuan KUHAP dan KUHP yang inklusi dan aksesibilitas bagi perempuan korban disabilitas.
  5. Komnas Perempuan mengakomodir pengalaman perempuan korban disabilitas dalam RUU Kekerasan Seksual

 

 

 

Mun’im : Kritik Quran Adalah Pernyataan Polemik

JAKARTA, ICRP – Freedom Institute bekerjasama dengan Yayasan Denny J.A menyelenggarakan bedah buku “Polemik Kitab Suci : Tafsir Reformasi Atas Kritik Al-Quran Terhadap Agama Lain” Kamis (2/7) di Jalan Proklamasi no. 41. Mendaulat penulis buku, Prof. Munim Sirry dan Prof. Muhammad Ali bedah buku kali ini membuat malam tengah ramadhan kali ini lebih menegangkan.

Pasalnya, beberapa data mengenai Al-Quran yang disampaikan Prof. Munim Sirry cukup controversial. Saking kontroversialnya, seorang peserta diskusi yang duduk tepat disamping redaksi icrp-online.org mesti membuka-buka mushaf Quran. Hingga Demikian kurang lebih temuan-temuan Prof. Munim Sirry yang diujarkan cukup “menggetarkan” iman bagi sebagian.

Munim Sirry menilai kritik-kritik Quran terhadap agama lain perlu dipandang dalam konteks Islam tengah berpolemik di tengah masyarakat saat itu. “Kritik Quran (pada agama-agama lain) adalah statemen polemic…” singkat lulusan pesantren Al-Amin ini.

“Al-Quran mengikuti polemic yang berlangsung dalam sejarah,” sambung santri yang pernah belajar di University of Islamabad ini.

Karena  Alquran tengah berpolemik dengan keyakinan masyarakat sekitar, Munim melanjutkan, tidak mengherankan bahwa sikap Al-Quran cenderung membesar-besarkan suatu permasalahan atau bahkan melakukan distorsi terhdap sejarah. “Bahkan ketika menyebutkan sosok-sosok dalam kisah-kisah di sejarah Alquran seringkali mendistorsi sejarah,” ungkap Munim Sirry.

Malam itu, Munim menyebut sejumlah kekeliruan data dalam Al-Quran mengenai sejarah mulai dari hal-hal yang berkaitan dengan Yesus hingga Ibrahim. “Dalam banyak hal Al-Quran mengambil bagian kisah-kisah lalu meramunya kemudian jadi cerita sendiri,” kata Munim.

Adanya beberapa keliruan ini, tutur Dosen di Notre Dame University ini, membuat beberapa orientalis menduga Al-Quran salah tangkap dalam memahami sejarah.

Tudingan Quran pada kitab-kitab lain, Munim tegaskan, perlu dilihat pada konteks kerangka bahwa Islam tengah berpolemik.

Selain itu Munim juga mengutarakan penulisan buku ini. Ia mengaku bahwa buku ini berupaya untuk menjembatani Islam dengan agama-agama lainnya.

Sementara itu Prof. Muhammad Ali dalam langsung mengawali sesinya dengan sebuah pertanyaan. “Apakah keseluruhan (kritik-kritik terhadap kitab-kitab lain) Al-Quran merupakan dalam rangka berpolemik? Jika demikian bisakah kita gunakan ayat-ayat yang berpolemik itu untuk menjembatani Islam dengan yang lain?” tanya Muhammad Ali.

Menurut Muhammad Ali jika Islam dipahami sebagai respon terhadap agama-agama lain maka klaim bahwa Islam sebagai satu-satunya kebenaran sama sekali hancur.

Muhammad Ali juga merespon ujaran Munim mengenai adanya kekeliruan dalam penulisan sejarah di Quran. Bagi Muhammad Ali, Alquran pada dasarnya tidak bisa dipahami sebagai buku sejarah. “Jika Alquran dipaksakan untuk mendefinisikan Yahudi dan Kristen sudah pasti akan keliru,” ujar Muhammad Ali.