Agama dan Kekerasan? Ini Kata Ketua ICRP!

JAKARTA, ICRP – Ketua Harian Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Ulil Abshar Abdalla meyakini akar kekerasan dalam agama memiliki dimensi sosio-politis. Demikian ujar Ulil dalam diskusi publik bertajuk “Agama dan Kekerasan” yang diselenggarakan Freedom Institute, Rabu (28/1) malam di Jakarta Pusat.

“Ketika agama diadopsi oleh kekuasaan dimulailah sejarah kekerasan,” ucap intelektual muda Nahdlatul Ulama ini. Bermulanya kekuasaan itu, Ulil menambahkan,  diawali dengan  perubahan masyarakat nomaden ke sistem agraris. Sistem yang menetap seperti masyarakat agraris, menurut Ulil, menuntut adanya stratifikasi sosial, dan hirarki yang berujung munculnya kekuasaan dan kekerasan.

“Agama menjadi elemen penting dalam membangun komunitas dan sistem yang hirarkis seperti di masyarakat agararis dulu,” imbuh Ulil.

Meskidemikian berkelindannya antara agama dan kekuasaan, ungkap Ulil, merupakan hal yang terkesan kontradiktif. Pasalnya, kata Ulil, para pembawa ajaran agama pada mulanya menentang sistem sosial politik dimana mereka tinggal. “Para nabi mengkritik struktur politik yang ada di masyarakat yang begitu hirarkis…pada dasarnya para nabi ini memiliki motif “anarkis”. Semangat pembebasan!”

Tetapi, pendiri Jaringan Islam Liberal (JIL) ini menggarisbawahi, setelah melakukan perubahan politik, agama dalam sejarahnya justru menjadi bagian dari kekuasaan yang menjadi faktor penting munculnya kekerasan. Kondisi semacam ini yang menurut Ulil menjadi dilema antara agama, kekuasaan, dan kekerasan.

“Karenanya, sekarang ada dua wajah agama yang secara garis besar bisa kita kategorikan. Pertama, etos agama yang anti struktur dengan membawa semangat pembebasan. Kedua, adalah semangat keagamaan yang cenderung ingin menciptakan hirarki dan berujung pada kekerasan,” kata Ulil.

Dalam diskusi yang didasari pada buku baru Karen Amstrong berjudul Field of Bloods : Religon and The History of Violence itu selain mengundang ketua harian ICRP, Freedom Institute juga mendaulat Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Teologi (STT) Jakarta Septemy Lakawa.

Malam itu, ruangan diskusi Freedom Institute nampak penuh. Kursi berjejer hingga ke bagian belakang ruangan. Saking penuhya, beberapa peserta diskusi nampak berdiri. Acara diskusi berakhir pada pukul 22:00.

Perludem: UU Pilkada Berpotensi Timbulkan Konflik Agama dan Etnis

Jakarta, ICRP – Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai pencalonan tunggal gubernur, bupati/walikota tanpa wakil dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh rakyat yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No.1/2015 tentang Pilkada berpotensi menimbulkan konflik, khususnya di daerah-daerah yang masyarakatnya terbelah secara agama atau etnis seperti di Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.

“Konflik itu muncul karena fungsi representasi calon ditiadakan, padahal elit politik lokal sudah menyadari betul pentingnya fungsi ini dalam menjaga harmoni masyarakat,” kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggaraeni saat dihubungi, Selasa (27/1/2015).

Dia mengatakan, alasan pemerintah mengusulkan pencalonan tunggal tersebut bertujuan menciptakan kepemimpinan daerah yang solid, sehingga efektif menggerakkan roda pemerintahan. Dalam pencalonan tunggal ini, kepala daerah (KDH) terpilih bebas memilih wakilnya, sehingga keharmonisan kepemimpinan daerah bisa terjaga.

Menurut pemerintah, masih kata Titi, praktik pengajuan pasangan calon KDH dan wakil KDH telah menghasilkan kepemimpinan daerah yang buruk. Sehingga, konflik antara KDH dan wakil KDH dalam menggerakan roda pemerintahan sering terjadi, sehingga pemerintahan tidak efektif. Oleh karena itu, pemerintah yakin model pencalonan tunggal akan mengatasi masalah tersebut.

“Tapi yang dilupakan pemerintah adalah pencalonan tunggal berpotensi menimbulkan konflik, khususnya di daerah-daerah yang masyarakatnya terbelah secara agama atau etnis,” tegasnya.

Dia mencontohkan, di Maluku partai-partai politik selalu mengajukan kombinasi pasangan calon (Muslim-Kristen atau Kristen-Muslim) demi menghindari konflik, baik dalam proses pelaksanaan Pilkada maupun dalam pemerintahan hasil pilkada. “Apabila memang bertujuan menciptakan kepemimpinan solid, maka solusinya tidak harus menggunakan model calon tunggal,” ungkapnya.

Atas hal itu, Perludem mengusulkan agar pengajuan paket pasangan calon, yakni KDH dipilih sepaket dengan wakilnya bisa dipertahankan tetapi dengan cara baru. Pertama, partai politik menetapkan bakal calon KDH atau calon independen menetapkan dirinya sebagai bakal calon KDH. Kedua, bakal calon KDH tersebut memilih sendiri wakil bakal calon KDH untuk mendampinginya.

Selanjutnya ketiga, pasangan bakal calon KDH dan wakil KDH mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan akhirnya keempat, KPUD menetapkan pasangan calon KDH dan wakil KDH. “Dengan mekanisme seperti itu, maka sedari awal wakil kepala daerah sudah sadar posisi hanya sebagai orang kedua yang tugas utamanya membantu KDH,” jelasnya.

Sumber: harianterbit.com

Muhammadiyah Desak PBB Bentuk Kesepakatan Perdamaian Internasional

Jakarta, ICRP – Meningkatnya kasus kekerasan atas nama agama di belahan penjuru dunia, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera membuat kesepakatan internasional yang mengatur tentang kerukunan manusia.

“Kami mendesak PBB lewat pemerintah Indonesia untuk membentuk kesepakatan global perlunya kode etik hidup berdampingan secara damai di masyarakat dunia yang majemuk,” ujar Din Syamsuddin di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Senin.

Din melanjutkan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi harus memiliki batas dan hal tersebut telah diatur dalam Deklarasi Umum PBB tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Din, kesepakatan ini akan mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyinggung sebuah kelompok agama atau kepercayaan seperti yang dilakukan oleh majalah satire Prancis Charlie Hebdo yang memuat gambar Nabi Muhammad di halaman sampulnya.

“Jika ini tidak dihentikan, maka akan terus menerus terjadi reaksi balasan oleh kelompok Islam radikal yang bisa merugikan semua pihak,” ujar dia.

Dia melanjutkan, selain dengan membentuk sebuah kesepakatan internasional, peristiwa seperti penerbitan kartun Nabi Muhammad oleh Charlie Hebdo dapat dilawan dengan membawa kasus pelecehan simbol-simbol agama ke mahkamah internasional atau ke pihak terkait.

“Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sudah memprakarsai dengan membawa kasus Charlie Hebdo, majalah penerbit kartun Nabi Muhammad di Denmark dan film Fitnah,” tutur dia.

Dibawanya kasus-kasus ini ke mahkamah internasional, lanjut Din, bisa menimbulkan efek jera di masa depan.

Sebelumnya, pada (7/1) kantor redaksi Charlie Hebdo diserang oleh dua orang bersenjata yang disinyalir berasal dari kelompok muslim radikal.

Majalah satire mingguan Prancis ini sudah beberapa kali mendapat ancaman karena terbitannya memuat kartun-kartun orang berpengaruh dan orang suci dari semua agama termasuk Nabi Muhammad.

Seminggu setelah penembakan, pada (14/1), Charlie Hebdo kembali menerbitkan kartun bergambar Nabi Muhammad sedang menangis sambil memegang tulisan “Je suis Charlie” (aku adalah Charlie) di bawah kalimat utama “All is forgiven” (semuanya sudah dimaafkan). Majalah terbaru tersebut sangat laris di Prancis dan dicetak sebanyak tiga juta eksemplar.

Sumber: antara

Menuju Indonesia Baru; Sinergi Komunitas Iman Bersama Pemerintah

SIARAN PERS

INDONESIAN CONFERENCE ON RELIGION AND PEACE (ICRP)

“MENUJU INDONESIA BARU; SINERGI KOMUNITAS IMAN BERSAMA PEMERINTAH”

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28E Ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Hak kebebasan beragama dijamin dalam Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Hak beragama diakui sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun berdasarkan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945. Konsekuensi dari adanya jaminan tersebut, setiap orang wajib menghormati kebebasan beragama orang lain (Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945). Di sisi lain, negara bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia (Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945). Negara juga harus menjamin bahwa seseorang tidak diperlakukan secara diskriminatif atas dasar agama yang diyakini dan ibadat yang dijalankannya (Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945).

Namun demikian, konflik dan kekerasan atas nama agama, berdasarkan laporan beberapa lembaga, masih menunjukkan angka yang tinggi. Laporan Tahunan Kebebasan Beragama 2013 the Wahid Institute, menyebut, sepanjang Januari – Desember 2013, jumlah pelanggaran sebanyak 245 kasus atau peristiwa dengan 278 tindakan intoleransi. Dari intimidasi, penyesatan, pelarangan, hingga serangan fisik. Jumlah ini sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya (2012) sebanyak 278 pelanggaran dengan 363 tindakan. Tiga tahun sebelumnya masing-masing peristiwa pelanggaran sebanyak 121 (2009), 184 (2010), dan 267 kasus pada tahun 2011. Bentuk pelanggaran terbesar adalah pelarangan/ pembatasan (rumah) ibadah. Sedangkan kategori pelaku yang paling banyak melakukan pelanggaran KBB, anehnya  justru aparat kepolisian, yaitu sebesar 32 kali (26%), oknum-oknum pejabat di lingkungan kabupaten/kota 28 kali (23%).

Selain tindakan intoleransi, fenomena yang juga patut diperhatikan adalah semakin meningkatnya radikalisme keagamaan di kalangan pelajar. Survei yang dilakukan oleh LAKIP (Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian) tahun 2013 lalu, menunjukkan hasil mencengangkan. Terdapat 37,8 % guru Pendidikan Agama Islam, dan 48,9 % siswa setuju untuk mengangkat senjata di daerah konflik agama. 38,6% guru setuju dan 68,0 % siswa setuju aksi pengrusakan rumah atau fasilitas anggota aliran keagamaan yang dianggap sesat. Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan jika tidak ada langkah-langkah nyata untuk menanggulanginya.

ICRP sebagai rumah besar bagi berbagai komunitas iman hendak memulai upaya dalam membangun sinergi antara komunitas-komunitas iman bersama pemerintahan baru ini. Sinergi ini diperlukan demi mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, damai, dan toleran. Konferensi Tahunan ICRP dan Musyawarah Besar ICRP yang dilaksanakan saat ini merupakan memontem untuk memperteguh pembangunan Indonesia dalam bidang keagamaan. ICRP mengambil tema “Menuju Indonesia Baru; Sinergi Komunitas Agama bersama Pemerintah” sebagai tema Konferensi Tahunan dan Musyawarah Besar ICRP kali ini.

Kami tokoh lintas agama yang tergabung dalam Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), merasa perlu untuk mendukung negara agar menjamin, hak-hak kebebasan beragama, demi membangun masyarakat Indonesia yang adil, demokratis, damai, dan harmonis. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Pemerintah harus menegakkan hak-hak warga negara dan melindungi semua warganya dari ancaman pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di mana ayat (1) ditegaskan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
  2. Mengingatkan pemerintah untuk melaksanakan janji-janji kampanye terkait kebebasan beragama. ICRP akan selalu mengawasi kinerja pemerintah dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk terciptanya kehidupan beragama yang toleran dan harmonis.
  3. Menegaskan kepada segenap aparat negara untuk menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan amanat konstitusi. Menindak tegas pelaku kekerasan dan diskriminasi, bersikap netral dalam menindak kasus-kasus intoleransi, tunduk pada Unda-Undang dan konstitusi bukan tunduk pada kaum intoleran.
  4. Mendukung pemerintah untuk merancang kebijakan-kebijakan terkait pembangunan keagamaan di Indonesia, mewujudkan pendidikan agama yang humanis dan toleran, memberikan pelayanan publik tanpa diskriminasi agama, dll.

Semoga misi perdamaian, misi suci agama-agama, masih menjadi spirit kita semua dalam menjalani kehidupan bernegara dan berbangsa berdasarkan Pancasila da konstitusi 1945.

Jakarta, 23 Januari 2014

Mengetahui,

Musdah Mulia                                                                                  M. Imdadun Rahmat

Ketua Umum ICRP                                                                         Sekretaris Umum ICRP

Gantikan Musdah Mulia, Ulil Nahkodai ICRP

JAKARTA, ICRP – Dalam musyawarah besar kelima Indonesian Conference on Religion and Peace (Mubes ICRP V) di Grha Oikumene Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Sabtu (24/1) diputuskan pengganti posisi Prof. Dr. Musdah Mulia selaku ketua harian. Kali ini, intelektual muda Nahdlatul Ulama Ulil Abshar Abdalla dipercayai untuk menahkodai ICRP.

Menindaklanjuti kepercayaan yang diemban, Ulil Abshar Abdalla memimpin rapat perdana pada Senin, (26/1) bersama staf di sekretariat ICRP. Dalam rapat kali pertama Ulil menyampaikan beberapa ekspektasinya dalam menggawangi ICRP. Pertama, menantu Gus Mus ini menekankan pentingnya ICRP untuk lebih menggenjot popularitasnya. “ICRP mesti lebih sering muncul di media,” ucap Ulil.

Poin kedua yang disampaikan oleh Ulil yakni ICRP mesti segera membangun komunitas yang diisi anak-anak muda. “Saya inginnya  yang datang ICRP tidak sekadar orang-orang yang sudah kita kenal tapi juga wajah-wajah baru. Ini penting sekali!” tegas Ulil. Menurut Ulil, adanya anak-anak muda penting untuk menebarkan gagasan pro kebhinekaan.

Hal terakhir yang disampaikan Ulil berkaitan ICRP mesti menanggapi positif sikap menag Lukman Hakim Saifudin. Dalam pertemuan tertanggal 21 Januari antara ICRP dengan Kemenag, Lukman Hakim Saifudin memang berjanji untuk merekatkan pemerintah dengan organisasi-organisasi yang bergerak di ranah interfaith dialogue.

“Perlu ada program riil untuk bersinergi dengan pemerintah,” ucap Ulil. tokoh yang kontroversial dengan gagasan-gagasannya ini meminta ICRP untuk segera mungkin membuat program yang bisa disinergikan dengan pemerintah dalam satu minggu ini. Demikian rapat perdana Ulil Abshar Abdalla di ICRP selaku ketua harian.

Selain memutuskan Ulil sebagai ketua harian, Mubes kelima pun menempatkan beberapa tokoh-tokoh senior dalam kepengurusan yayasan dan posisi staf di sekretariat ICRP. Prof. Dr. Musdah Mulia menduduki posisi ketua yayasan ICRP. Sementara itu Romo J.N. Haryanto, SJ dipercaya untuk memegang jabatan sekretaris yayasan ICRP dan Bapak Haris Chandra diamanati posisi Bendahara umum. Posisi Direktur Eksekutif masih dipercayai pada Mohammad Monib.

 

 

Para Penyintas Kekerasan Atas Nama Agama “Curhat” di Konferensi ICRP

JAKARTA, ICRP –  Berbeda dengan konferensi pada tahun-tahun sebelumnya, kali ini Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengundang para korban kekerasan dalam beragama dan berkeyakinan sebagai pembicara dalam diskusi hari pertama. Hadir di konferensi , Jumat (23/1), di antaranya Tajul Muluk pemimpin muslim Syiah di Sampang yang dikriminalisasi, tokoh muslim di Kupang Ahmad Gaos,  Udin perwakilan dari pengungsi Ahmadiyah di Transito, Jayadi Damanik dari GKI Yasmin.

Udin mengawali keluh kesah para korban siang itu. Di lantai tiga gedung Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Ia menegaskan bahwa penganut Islam Ahmadiyah tidak melakukan tindakan kriminal apapun. Selama bertahun-tahun, para pengungsi Ahmadiyah, tutur Udin, kehilangan hak-hak warga negara semata karena keyakinannya.

Lebih lanjut, Ia menceritakan kala diusir dari kampung halaman banyak peristiwa yang membuat jemaat Ahmadiyah serasa putus asa dengan sikap negara. “Saat kami diusir rumah kami diruntuhkan, dan harta kami dijarah persis di hadapan aparat,” ucapnya.

Udin berharap pemerintah bertindak lebih sigap mengatasi perkara intoleransi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satu caranya, menurut Udin adalah pemerintah mesti menghentikan penggunaan RRI di daerah NTB oleh kelompok intoleran. “Kami memohon agar pemerintah menghentikan penyiaran dakwah fitnah yang pakai RRI NTB,” tegasnya.

Sementara itu, Tajul Muluk menyampaikan keresahannya pada kegamangan pemerintah. Para pemangku kekuasaan,  Tajul Muluk mendesak, perlu menindak para pengujar kebencian atas nama agama.

Menurut sosok yang telah kehilangan harta bendanya pasca pengusiran dari Sampang itu, permasalahan intoleransi berkaitan erat dengan kemajuan bangsa. “Kapan bangsa kita akan maju kalau masih ada konflik antar umat beragama?,” cemas Tajul Muluk.

Carut-marutnya kehidupan umat beragama di tanah air, di mata tokoh GKI Yasmin Jayadi Damanik, tidak bisa dilepaskan dari adanya keberpihakan pemerintah. Sosok yang juga menjabat sebagai koordinator Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Komnas HAM ini juga meyakini pemerintah telah mendukung hadirnya intoleransi.

“Mungkin ini tidak nyaman tapi, merupakan pelajaran berharga dari persoalan GKI Yasmin…pemerintah aktif merusak gereja sendiri dengan mengucurkan dana untuk membungkam gereja dan menciptakan konflik di antara gereja-gereja” ucap Jayadi.

Menyindir , Jayadi Manik berkelakar,  jika pemerintah tak mampu membantu maka tak perlu pula untuk mengganggu hak-hak umat beragama.

Selain itu Jayadi melihat permasalahan kehidupan umat beragama merupakan hal yang prinsipil dalam negara hukum. “Penegakan hukum tak bisa dimusyawarahkan,” tegasnya.

“Kejayaan agama Bukan Pada Politik, Tapi Pada Etika dan Kemanusiaan”

JAKARTA, ICRP – Ada yang menarik pada Jumat (23/1) siang di Grha Oikumene Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI). Dalam sela-sela konferensi Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), panitia mengakomodir ibadah sholat Jumat dilaksanakan di lantai tiga Grha Oikumene.

Bertindak selaku khatib, ketua yayasan ICRP Kyai Haji Abdul Muhaimin menyampaikan pesan jelas Al-Quran tentang kemuliaan manusia. Sayangnya, K.H. Abdul Muhaimin melihat semangat dan pesan Quran itu kerap dilupakan. Tidak mengherankan, tutur kyai yang telah lama bergelut dalam isu keberagaman ini, wajah Islam menjadi begitu menakutkan.

“Islam ditawarkan dalam bungkus politik. Islam itu khilafah, Islam itu syariah. Jarang Islam ditawarkan dalam bentuk manusiawi,” sesal Kyai Abdul Muhaimin.

“Satu ironi manakala kita menganggungkan Tuhan tapi meremehkan manusia dengan cara menganiaya manusia,” sambung pak Kyai. Sebagaimana diketahui bersama, wacana kelompok intoleran yang gemar mengancam perbedaan keyakinan lebih marak dewasa ini.

“Itu (politisasi Islam) jelas bertentangan dengan substansi Islam yang sejalan dengan semangat kemanusiaan,” tegas pak Kyai.

Wacana Islam yang dilekatkan dengan rigidnya hukum, menurut pak kyai ini, membuat Islam seolah anti-kemanusiaan. karena itu, beliau berpesan dalam khutbahnya agar muslim perlu menciptakan formulasi baru yang lebih humanis dalam beragama.

“Saya yakin kejayaan Islam bukan pada politik, tapi pada etika dan kemanusiaan,” imbuh pak Kyai.

Upaya untuk menerjemahkan Islam agar lebih manusiawi, bagi pak Kyai, menjadi hal yang penting. “Itu yang harus diusakan agar Islam jadi seutuhnya agama yang rahmatan lil alamin,” pungkas Kyai mengakhiri khutbah.

Nurani Hukuman Mati

Oleh: Nur Hidayat (Koordinator Forum Kajian Sosial dan Keagamaan Piramida Circle, Jakarta)

Eksekusi hukuman mati  gelombang pertama atas keenam pelaku kejahatan narkoba menuai pro kontra. Bahkan kabarnya buntut dari pelaksanaan hukuman mati ini, Brazil telah menarik duta besarnya dari Jakarta. Demikian juga Belanda telah menarik duta besarnya dari Indonesia. Langkah ini diambil sebagai reaksi atas eksekusi mati terhadap warga negara mereka. Sementara Australia masih terus melobi untuk pembebasan dua warganya, Myuran Sukumara dan Andrew Chan yang terpidanan mati kasus narkoba dari eksekusi berikutnya.

Reaksi politik yang terjadi sebagai aksen atas eksekusi hukuman mati  itu perlu untuk dipertimbangkan. Presiden Joko Widodo juga mesti memikirkan cara alternatif untuk memerangi peredaran narkotik, selain dengan mengeksekusi terpidana mati. Hukum ini kurang bermartabat dan belum tentu memberikan efek jera. Lagi pula PBB juga telah mengeluarkan konvenan Hak Sipil dan Politik beserta protokolnya yang sudah menghapus hukuman mati. Aturan internasional ini seharusnya Indonesia mengikuti.

Betul, negara kita sudah darurat narkotik. Para bandar barang laknat itu menyasar pengguna dari beragam usia dengan berbagai cara. Narkotik tak lagi beredar di tempat tersembunyi, melainkan mudah ditemukan di kantor pemerintah, kampus, hingga di sekolah- sekolah.

Badan Narkotika Nasional (BNN) yang juga mendukung penerepan hukuman mati mengungkap, banyak anak usia SD dan SMP kini menjadi pecandu. Mereka termasuk dalam 4,5 juta penduduk Indonesia yang kini menjadi pengguna narkotik. 1,2 juta di antaranya tak bisa disembuhkan karena kondisinya yang parah. Bahkan hampir 50 orang meninggal setiap hari akibat narkoba. Mayoritas mereka adalah rakyat Indonesia di usia produktif.

Persoalannya, apakah hukuman mati merupakan satu-satunya cara untuk menanggulangi darurat narkotik? Agaknya Kajian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu menjadi bahan kajian terkait kasus ini. Pada 1998 dan 2002 secara konsisten PBB menunjukan bahwa dua hal itu tidak memiliki korelasi. Di Amerika Serikat, yang masih menerapkan vonis mati, angka kejahatan sadistik tak juga menurun. Sebaliknya, di Kanada yang telah menghapus hukuman mati, angka kejahatan serupa justru menyusut. Kanada masuk daftar 88 negara yang sudah menghapus hukuman mati.

Sebetulnya suara penghapusan hukuman mati sudah gencar sejak abad ke- 18. Beberapa tokohnya yaitu Montesquieu yang menulis Lattres-Persanes (1721) disusul Voltaire yang membela Jean Callas yang terlanjur dihukum mati. Tokoh lain yakni Cesare Beccaria (1738-1794) yang menerbitkan buku berjudul An Esaay on Crimes and Punishment. Tampaknya perjuangan penghapusan hukuman mati harus digiatkan. Pasalnya, masih terdapat 30 negara yang masih mencantumkan hukuman mati meski menghentikan penerapannya. Adapun Indonesia masuk daftar 68 negara yang masih menggunakan jenis hukuman ini.

Negara kita seharusnya juga menghapus hukuman mati. Seperti Bernhard Haring katakan bahwa penghapusan hukuman mati adalah jalan terbaik. Pendapat ini didasari atas argument bahwa orang harus melihat konsekuensi hukuman mati secara lebih menyeluruh dan merefleksikan dengan hati hati semua pengalaman dan konsekuensi-konsekuensinya.

Agaknya argumen itu didukung oleh Von Henting yang didasarkan pada pendapat bahwa seseorang yang dihukum mati tak dapat memperbaiki diri. Ia menilai bahwa hukuman mati bernilai destruktif karena Negara dianggap tak menghargai martabat luhur warganya. Leo Polka juga berpendapat bahwa hukuman mati beresiko tinggi jiwa hakim keliru dalam menentukan keputusan.

Teologi Hukuman Mati

Terkait hukuman mati Teolog moral Katolik Karl H. Peschke membantu memperluas cakrawala berpikir kita dalam menyikapi hukuman mati. Ia menyarakan, agar negara menetapan grasi untuk meringankan hukuman mati kedalam bentuk hukuman lain. Bila diamati, sepertinya saran ini merujuk pernyataan Yohanes Paulus II yang mengatakan gereja katolik lebih menganjurkan hukuman penjara dari pada hukuman mati. Lebih terang, dalam Evangelium Vitae yang diterbitkan tahun 1995, Yohanes Paulus II berseru,  bahwa dalam masyarakat modern ini, hukuman mati tak dapat didukung keberadannya.

Sebagai pengayaan berpikir, ajaran hindu juga menyerukan untuk tidak menggunakan hukuman mati. Ajaran tersebut tercantum dalam kitab Santiparva dalam bab 257. Dalam baitnya di menerangkan, menghukum dengan membunuh seorang perampok tunggal, istri, ibu, bapak dan anak yang bersangkutan semuanya juag ikut terbunuh. Ini mengisyaratkan bahwa hukuman mati bukan penyelesaian yang baik.

Pemerintah baiknya kedepankan nurani sebelum bicara peraturan dan hukum. Sebab hukum seperti dikatakan Sae Tjien Marching, ditujukan untuk mencegah sang pelaku mengulang tindakannya, sekaligus memperbaiki dan menyadarkan si pelaku, bukan melampiaskan dendam atau amarah semata. Hukum adalah sebuah bentuk rehabilitas, terutama karena masyarakat semakin sadar bahwa individu yang melanggar hukum tak bisa dipisahkan dari sistem atau keadaan social yang mendorongnya.

Seringkali hukum akan menjerat individu yang tertangkap, namun alpa pada pangkal penyebab atau pemicunya. Sehingga akar permasalahan terus berkembang biak. Sebagai contoh, hukuman berat diberlakukan terhadap pencopet di Inggris pada Abad ke- 18 hingga awal Abad ke-19 silam. Saat itu pencopetan merajalela. Lantas hukuman gantung dijatuhkan terhadap pencopet. Tapi yang terjadi justru pada saat hukuman gantung dilaksanakan di alun-alun, saat itu pula para pencopet aktif beraksi. Artinya, kebutuhan mereka untuk mencopet jauh lebih besar dari pada rasa takut akan hukuman mati. Penegak hukum harus jeli soal ini.

Hukuman mati yang diberlakukan terhadap pidana narkoba itu bertujuan menegakkan norma hukum dan secara preventif akan membuat orang takut melakukan pelanggaran yang telah ditetapkan. Putusan ini sering kali tak berdasarkan observasi empirik, tetapi terbatas pada opini polisi dan bantahan para jaksa. Lebih buruk lagi, terhukum berdasarkan motif- motif politik konspirasi, seperti mengancam status quo atau pertimbangan kelas sosial dan ras tertentu. Seperti yang dialami oleh para budak kulit hitam di Amerika pada tahun 1930-1964.

Dengan hukuman mati kita memotong tali komunikasi terhadap pelaku dan tak bisa lagi mempelajari akar kriminalitas tersebut dari pelaku ini. Hukuman mati merupakan sebuah kecongkakan. Sebuah bentuk kekerasan yang seharusnya ditiadakan dalam zaman modern ini. Apalagi Undang-Undang dasar 1945 amat menghargai Hak Asasi Manusia. Hal itu tertera di pasal 28 A dan 28 I. Kendati hukuman mati masih bercokol di sejumlah undang-undang, konstitusi jelas menjamin hak hidup setiap orang. Dan hak itu tak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun.

Menag: persoalan kerukunan laksana pedang bermata dua

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai persoalan kerukunan itu laksana pedang bermata dua, satu sisi memberikan perlindungan dan kebaikan, sisi lainnya dikhawatirkan memicu tindakan represif bagi sebagian umat beragama.

Terkait persoalan (izin) rumah ibadah misalnya, Menag mengatakan, itu bukan domain atau kewenangan Kementerian Agama, karena itu menyangkut IMB (Izin Mendirikan Bangunan), tata ruang, dan perizinan menjadi kewenangan pemerintah daerah.

“RUU Perlindungan Umat Beragama (PUB) yang sedang dalam proses penyusunan,  kiranya dapat memberikan perlindungan kepada umat beragama di Indonesia,” kata Menag Lukman Hakim Saifuddin didampingi Kapus PKUB Mubarok ketika menerima pengurus Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP) di ruang kerjanya, Jakarta, Rabu.

Terkait dengan program ICRP, Menag mengatakan Kementerian Agama sebagai institusi pemerintah yang diberi mandat kontitusi memberikan khususnya yang menyangkut pemenuhan hak-hak dasar warga dalam bidang agama dan kehidupan beragama (serta pendidikan), membangun sosial keagamaan dan keberagaman bangsa Indonesia, sejalan dengan concern program yang dilaksanakan oleh Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP).

Sementara itu, Wendah Soetomo selaku Wakil Bidang Pendidikan ICRP menjelaskan bahwa ICRP merupakan lembaga keagamaan yang berusaha memberikan pelayanan kepada mereka yang minoritas agar tetap bisa menjalankan keagamaan dengan aman.

“Konsep program yang dilaksanakan ICRP bersinergi dengan pemerintah dalam membangun bangsa. Dan gagasan yang sudah dilaksanakan Kemenag terkait RUU PUB dapat mendatangkan kebaikan,” kata Wendah.

Wendah menjelaskan, apa yang diikhtiarkan Kemenag, itu semua menunjukkan bahwa Kemenag mempunyai kepentingan dan berikhtiar dalam dan untuk menyikapi persoalan intoleransi yang berkembang di tengah masyarakat.

Untuk itu, Wendah menyampaikan harapannya kepada Menag, agar lembaga ICRP bisa diajak bersama dan dilibatkan lebih besar dalam membangun toleransi berbangsa dan bernegara khususnya di Indonesia.

Editor: Fitri Supratiwi

Sumber: Antaranews.com

Menteri Agama Lukman Hakim

Menag Apresiasi Kontribusi ICRP Jaga NKRI

Jakarta, ICRP – Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin (LHS) mengapresiasi sumbangsih dan kontribusi besar Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) dalam ikut serta menjaga keindonesiaan dan NKRI.

Hal ini disampaikan Menag saat memberikan sambutan pada Konferensi dan Musyawarah Besar ICRP, di Gedung Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Salemba, Jakarta, Jum’at (23/1).

ICRP merupakan organisasi non sectarian, non profit, non pemerintah dan independen yang mempromosikan dialok dan kerjasama lintas iman. Kelahiran ICRP dibidani oleh para tokoh dari berbagai agama dan kepercayaan di Indonesia, seperti Djohan Efendi dan Presiden Abdurrahman Wahib. Visi ICRP adalah masyarakat yang damai dan sejahtera dalam konteks kemajemukan agama dan kepercayaan di Indonesia.

“Apa yang dilakukan ICRP selama ini, secara langsung atau tidak, sejalan dengan misi yang diemban oleh Kemenag, terutama dalam meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat dan kerurunan antarumat beragama, untuk menjadi semakin baik,”  kata Menag.

Menurutnya, Indonesia adalah sebuah Bangsa dan Negara yang khas, yang memiliki ikatan spesifik dalam memegangi nilai-nilai religiusitas. Walaupun sangat plural dan beragam, baik etnis, bahasa, budaya dan lainnya, masyarakat Indonesia  sangat memegangi nilai-nilai agama. Meski demikian, kita mampu hidup rukun dan berdampingan. “Inilah salah satu warisan dan ciri khas kita,” tegas Menag.

Menag berharap keragaman masyarakat Indonesia, tidak menjadi pemicu keretakan dan perpecahan, tapi justru menjadi perekat  untuk saling mengisi, melengkapi dan menyempurnakan. “Hal ini penting, karena pada hakekatnya, kita semua, memilki keterbatasan,” urainya sembari menegaskan bahwa  Tuhan sengaja menciptakan manusia berbeda, bukan untuk saling bermusuhan, namun untuk saling mengisi, melengkapi, dan menyempurnakan.

Sejalan dengan itu, Menag memandang pentingnya pemahaman substansif dan esensial tentang agama. Bahwa esensi agama, lanjut Menag, adalah memanusiakan manusia. “Persepsi kita harus disamakan, tujuan kita juga harus disamakan, yakni memanusiakan manusia tadi,” tuturnya.[Kemenag/L-8]

Sumber: beritasatu.com