Lukman Hakim Saifudin Dinilai Memberi Harapan Bagi Toleransi

JAKARTA, ICRP – Sekretaris Eksekutif Bidang Marturia Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)  Pdt Favor Adelaide Bancin menilai terpilihnya kembali Lukman Hakim Saifudin sebagai menteri agama memberi harapan bagi toleransi antar umat beragama di tanah air. Favor merasa track record selama tiga bulan pada periode SBY, menjadi modal kepercayaan publik pada Lukman Hakim Saifudin.

“Saya senang  beliau terpilih kembali dan berharap Lukman Hakim Saifudin konsisten,” kata pendeta Favor dalam acara talkshow Agama dan Masyarakat di Tempo TV, Jakarta Timur, Rabu (29/10).

Bagi pendeta Favor salah satu hal yang menarik dari sosok politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kembali menduduki jabatan menteri agama itu adalah kesediaannya mendengar curhatan publik. “Kami senang dia bersedia untuk mendengar keluh kesah kami,” kata Favor.

Sebagaimana diketahui bersama, menteri Agama dari partai kabah itu ketika Bulan Ramadhan lalu sempat menyelenggarakan acara buka bersama dengan kelompok minoritas.  Dalam acara itu, menteri agama (menag) mendegarkan curhatan minoritas.

“Dia juga tak sembrono memberi solusi, tapi berusaha mencari titik temu semua pihak. Ini yang kami senangi dari beliau,” sambung pendeta Favor.

Tak bisa dipungkiri, dengan lemahnya daya tawar partai-partai pendukung pemerintaha di Senayan tugas Lukman Hakim Saifudin akan terhambat. “Kita harap pak menteri kuat, karena tekanan pasti tinggi,” imbuh pendeta Favor.

Favor mengingatkan Lukman Hakim agar tak mengulangi kesalahan pendahulunya. Suryadharma Ali dinilai kerap menjadi bagian dari konflik antar umat beragama. “Jangan lagi ada menteri yang menyulut adanya kekerasan, sekurang-kurangnya jangan sampai ada lagi pernyataan-pernyataan yang provokatif dari menag ke depan,” tegasnya.

Bagi Favor, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan era buruk dalam toleransi antar umat beragama. Tak usainya persoalan GKI Yasmin di Bogor meski telah ada putusan Mahkmah Agung membuat Favor merasa Indonesia menjadi Negara Autopilot. “SBY, pemimpin tertinggi eksekutif, mengatakan tidak sanggup berbuat apa-apa karena dibatasi UU dalam menangani Yasmin?,” sesal Favor yang terlihat kecewa betul.

Favor pun menekankan pentingnya Lukman Hakim untuk membenahi pendidikan agama di tanah air. “Bereskan soal pendidikan agama adalah prioritas. Pendidikan agama harus lebih menekankan nilai-nilai multikulturalisme,” kata Favor.

“Gak kebayang kalau di pendidikan agama kita diajarkan untuk menjadi curiga pada satu sama lain,” ucapnya merasa khawatir dengan pendidikan agama di tanah air.

ICRP Memberi Catatan Penting Terkait RUU Perlindungan Umat Beragama

Jakarta, ICRP – Rencana kementrian agama untuk membuat RUU Perlindungan Umat Beragama disambut baik oleh Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) jika memang bertujuan melindungi dan memfasilitasi warga negara agar dapat menjalankan ajaran agama sesuai agama dan keyakinan masing-masing sebagaimana ditegaskan dalam Konstitusi.

Ketua umum ICRP, Musdah Mulia menyatakan, menyambut gembira gagasan Menteri Agama untuk merumuskan RUU Perlindungan Umat Beragama. Namun, ada beberapa poin penting yang harus jadi catatan terhadap RUU yang di gagas oleh Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin tersebut. Adapun poin-poinnya adalah sebagai berikut:

  1. Definisi perlindungan hendaklah sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai melindungi dan memfasilitasi warga negara agar dapat menjalankan ajaran agama sesuai agama dan keyakinan masing-masing sebagaimana ditegaskan dalam Konstitusi. Sebab, dalam prakteknya istilah melindungi sering kali berubah arah menjadi membelenggu dan membatasi. Hal ini harus dicermati sejak awal agar tidak salah kaprah.
  2. Definisi umat beragama harus jelas. Yaitu mencakup semua warga negara di republik ini, tanpa kecuali. Bukan hanya mencakup penganut 6 agama seperti dalam peraturan yang sudah ada. Selain itu, RUU mengatur agar tidak terjadi monopoli tafsir oleh kelompok mayoritas. Tafsir minoritas pun harus dilindungi.
  3. RUU tersebut sungguh-sungguh melindungi dan menjamin adanya kebebasan beragama bagi semua warga negara tanpa kecuali, apa pun agama dan keyakinan mereka, bahkan juga mencakup mereka yang mengaku atheis atau tidak beragama.
  4. RUU tersebut hanya mengacu kepada Pancasila, Konstitusi dan sejumlah UU yang terkait di negeri demokrasi ini, khususnya UU Penegakan HAM Tahun 1999, UU Hak-hak Sipol 2005, bukan mengacu kepada ajaran agama atau kitab suci tertentu.
  5. Posisi pemerintah adalah menjadi wasit yang bersikap adil, netral dan imparsial. Siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dalam beragama harus ditindak tegas sesuai aturan berlaku.
  6. Pemerintah wajib mendorong agar interpretasi agama yang berkembang di negeri ini hanyalah interpretasi yang kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi yang humanis dan pluralis sejalan dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan warisan leluhur Indonesia.

“Tuhan Bukan Penyihir Bertongkat Magis”

VATIKAN, ICRP – Paus Francis membuat sebuah pernyataan yang menghebohkan dunia sains. Untuk kali pertama, seorang pemimpin Gereja Katolik mengamini dua teori kontroversial mengenai semesta dan manusia. Apalagi kalau bukan Teori Evolusi dan Teori Big Bang (Dentuman Besar). Menurutnya, Tuhan bukanlah seorang tukang sihir dengan tongkat magisnya.

Berbicara di hadapan Pontificial Academy of Sciences, Paus asal Argentina itu memberikan komentar terkait kedua teori itu. Padahal, Paus Benedict XVI sebelumnya masih mengukuhkan “pseudo teori” tentang penciptaan.

Paus Francis mengutarakan bahwa teori sains tidak bersebrangan dengan eksistensi sang pencipta. Justru, teori-teori itu “membutuhkannya’, Demikian ujarnya.

“Ketika kita membaca perihal mengenai Penciptaan di dalam Genesis, kita cenderung membayangkan Tuhan sebagai seorang penyihir bertongkat magis yang mampu melakukan segala hal. Padahal, itu tidak demikian,” ucapnya.

Ia menambahkan, Tuhan menciptakan manusia dan membiarkan mereka berkembang berdasar pada hukum internal (red : hukum alam) yang telah Ia berikan pada tiap-tiap orang. Sehingga, katanya, manusia mampu meraih tujuannya.

“Dentuman besar, yang hari ini kita yakini sebagai asal muasal semesta tidak kontradiksi dengan intervensi Tuhan sebagai Pencipta. Lebih tepatnya, membutuhkan-Nya”, tegas Paus Francis.

“Evolusi secara alamiah tidak bertentangan dengan pandangan penciptaan, karena evolusi mensyaratkan penciptakan mahluk yang berevolusi,” sambungnya.

Gereja Katolik telah dalam sejarahnya telah dikenal sebagai entitas yang anti sains. Hal ini telah ketahui bersama manakala Galileo dipaksa untuk menarik pandangan sainsnya bahwa Bumi mengelilingi Matahari. Galile0 dengan teori Heliosentrisnya itu dinilai sesat oleh Gereja Katolik.

(sumber : Independent.co.uk)

Kemenag Siapkan RUU Perlindungan Umat Beragama

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, pihaknya telah merancang RUU Perlindungan Umat Beragama. RUU tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman setiap umat beragama untuk menjalankan ritual ibadahnya masing-masing.

Lukman menuturkan bahwa RUU tersebut merupakan tindak lanjut dari Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan Kemenag dengan tokoh-tokoh agama. Tidak hanya tokoh dari enam agama yang diakui oleh negara, namun FGD ini juga diikuti oleh tokoh-tokoh di luar enam agama tersebut.

“Rekomendasi dari FGD yang dilakukan yaitu perlu adanya RUU perlindungan umat beragama. Untuk itu, dalam enam bulan kedepan kami akan mempersiapkan RUU perlindungan umat beragama. Sehingga nantinya kualitas kehidupan kita menjadi lebih baik,” ujar Lukman Hakim Saifuddin seperti dikutip Republika Online, Selasa (28/10/2014).

Walaupun perlindungan kebebasan beragama sudah termaktub dalam konstitusi, namun Lukman menilai perlu peraturan yang lebih rinci. Dalam gagasan pokok aturan itu, akan dikedepankan bagaimana memberikan perlindungan kepada para umat beragama, khususnya dalam dua hal. Pertama jaminan perlindungan dalam hal memeluk agama. Kedua jaminan perlindungan dalam hal kemerdekaan untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinan yang dipeluknya.

Lukman mencontohkan, perlu ada definisi terkait agama supaya ada kesepakatan dan pemahaman bersama terkait hal tersebut. Sehingga keyakinan di luar enam agama tersebut mendapatkan kepastian statusnya. Selain itu, perlu pula ada definisi lebih rinci terkait makna tempat peribadatan untuk memberikan perlindungan lebih. Ada yang mengatakan tempat peribadatan itu adalah sebuah masjid, gereja, atau tempat peribadatan resmi agama lain, atau hanya sekedar sebuah rumah yang digunakan jemaah untuk beribadah.

“Kami butuh masukan dari semua kalangan masyarakat terkait syarat dan isu yang perlu dimasukkan dalam membuat RUU ini,” katanya. “Agar tujuan undang-undang ini untuk memberikan perlindungan bisa terealisasikan,” lanjutnya seperti dilansir Tempo.co, Rabu (29/10/2014).

Sejumlah Agamawan Indonesia Ikuti Interfaith Dialog Di Polandia dan Slowakia

Sejumlah tokoh berbagai agama akan menjadi delegasi dalam forum Dialog Lintas Agama (Interfaith Dialogue) yang diselenggarakan di Slowakia dan selanjut di Polandia. Dialog tersebut diselenggarakan atas kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Slowakia dan Polandia.

Al Busyra Basnur, Direktur Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI, mengatakan dalam pernyataan pers, Selasa.

“Focal point program dialog di Indonesia adalah Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan Kementerian Agama,” ujar Al Busrya.

Para tokoh Indonesia yang akan berbicara di forum tersebut, diantaranya Romo Agus Ulahayanan (Katholik), Pendeta DR. Martin Lukito Sinaga (Kristen), DR. Candra Setiawan (Konghucu), akademisi Prof. Mudjia Rahardjo (UIN Malang) dan Prof. Azyumardi Azra (UIN Jakarta).

Disamping itu, Direktur Jenderal Binmas Katholik Kemenag Eusabius Binsasi, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kemenag, Mubarok dan Direktur Diplomasi Publik Kemlu, Al Busyra Basnur akan menyampaikan paparan di forum dialog tersebut.

Selama di Slowakia, pada 27-31 Oktober 2014, Delegasi RI akan melakukan dialog dengan komunitas dan kajian agama Universitas Comenius, mengadakan kuliah umum di University St. Cyril & Methodius Trnava, pertemuan dengan Kardinal dan Imam Besar Masjid Bratislava, pertemuan dengan pemerintah kota Bratislava, serta pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri Slowakia.

Sebagai bagian dari kegiatan Indonesia Update yang diselenggarakan oleh KBRI Bratislava, kegiatan lain yang turut mendukung dialog tersebut adalah pemutaran film pendek “Senyawa” karya Wregas Banuteja dan “Tanda Tanya” karya Hanung Bramantyo yang bertemakan harmoni dan toleransi.

Sementara itu, di Polandia pada 1-6 November 2014, delegasi Indonesia akan melakukan kegiatan serupa yaitu dialog di University of Bialystiok, kuliah umum dan pertemuan dengan pemerintah setempat. Selain melakukan dialog direncanakan juga penandatanganan MoU antara UIN Malang dan UIN Jakarta dengan Universitas Bialystok.

Kegiatan dialog dengan Polandia itu merupakan yang ketiga kali. Dari dua kali dialog sebelumnya, telah dihasilkan kerjasama di bidang pendidikan dengan pengiriman 9 mahasiswa dari Universitas Wroclaw untuk mengikuti Cross Cultural Program di UIN Yogyakarta pada tahun 2013.

Al Busyra Basnur mengatakan bahwa kegiatan Interfaith Dialogue telah diselenggarakan Indonesia sejak tahun 2004.

Sampai sekarang Indonesia menyelenggarakan Interfaith Dialogue dengan 25 negara sahabat di dunia.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman berbagai kelompok dan elemen masyarakat di negara-negara sahabat tentang Indonesia, khususnya dibidang kehidupan keagamaan, keragaman dan Indonesia yang moderat.

Kerja sama tersebut telah ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan, seperti pertukaran pengajar, pertukaran mahasiswa dalam berbagai program pelatihan/kursus singkat, dan penerbitan bersama atas berbagai pemikiran terkait harmoni dan toleransi dalam kehidupan beragama.

Lebih lanjut, Al Busyra mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri senantiasa melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan diplomasi publik Indonesia, baik kalangan tokoh agama, pendidikan, pengusaha dan pedagang, seniman, pelajar dan mahasiswa serta berbagai kalangan profesional lainnya.

“Dalam diplomasi publik peranan masyarakat sangat penting. Karena itulah Kementerian Luar Negeri senantiasa aktif mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan hubungan Indonesia dengan negara-negara sahabat dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan bersama dalam diplomasi publik,” kata Al Busyra.

“Penyelenggaraan Global Forum ke-6 United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) pada Agustus 2014 di Bali yang dihadiri oleh 1480 peserta dari 95 negara dan 23 organisasi internasional merupakan salah satu apresiasi PBB dan dunia inetrnasional atas keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan kerukunan, toleransi dan kemajuan ditengah keberagaman” tambah Al Busyra.

Sumber: antaranews.com

Pesan Jokowi Ke Menteri Agama: Perkuat Hubungan Antar Umat Beragama

Jakarta, ICRP – Presiden Joko Widodo secara khusus memberikan wejangan kepada Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin untuk memperkuat hubungan antar umat beragama. Wejangan tersebut diberikan sesaat setelah Jokowi memilih Lukman menjadi menteri agama. Lukman dianggap banyak memberikan perubahan dalam kementrian agama setelah menggantikan Suryadharma Ali yang terjerat kasus korupsi.

‎”Bagaimana agar nilai-nilai agama bisa terus relevan dengan konteks Indonesia. Tidak ‎sebaliknya, nilai-nilai agama justru menjadi hal yang memecah kita. Harus bisa ‎meningkatkan kualitas hubungan antarumat beragama,” ungkap Lukman di Istana Negara, ‎Jakarta Pusat, seperti dilansir liputan6.com, Minggu (26/10/2014).

Selanjutnya, Lukman menekankan akan meningkatkan kualitas hubungan antarumat ‎beragama di Indonesia. Terlebih Indonesia adalah bangsa besar. Menurut Lukman, itu ‎sudah mulai dibangun saat ia menjabat Menteri Agama era SBY.

‎”Intinya bagaimanapun juga, Indonesia adalah bangsa besar dan keragamannya juga tidak ‎kecil. Nilai agama merupakan unsur perekat yang menyatukan kita di antara keragaman ‎yang sangat besar,” tambah Lukman.

 

Depag Gelar Lomba Foto dan Video Kerukunan Umat Beragama

Kementrian Agama Republik Indonesia menggagas kegiatan lomba foto dan video bertema Kerukunan Umar Beragama 2014. Kegiatan ini dibuka hingga 15 November mendatang bagi pelajar, mahasiswa, dan umum, dengan dua kategori yakni lomba fotografi dan video iklan layanan masyarakat.

Lomba bertema “Indonesia Rukun” berhadiah total Rp 180 juta itu dibuka 15 Oktober lalu dan peserta tidak dipungut biaya apa pun.

Untuk Lomba Fotografi, peserta bebas memilih objek fotografi yang menggambarkan fenomena kerukunan antarumat beragama, seperti rumah ibadah beda agama yang berdekatan, prosesi keagamaan yang melibatkan beberapa umat beragama, atau fenomema keagamaan lain yang mencerminkan kerukunan.

Foto yang diikutsertakan dalam lomba adalah hasil pemotretan menggunakan kamera digital atau kamera film. Karya foto yang dikirim adalah karya ciptaan sendiri, diproduksi sejak 1 Januari hingga 15 November 2014.

Setiap foto harus dilengkapi identitas diri peserta seperti nama fotografer, judul foto dan kategori lomba. Setiap peserta diperbolehkan mengirimkan maksimal 5 file foto dalam format JPEG, dengan ketentuan sisi terpanjang foto minimum 30 cm dengan resolusi 300 dpi.

Karya foto yang dikirimkan boleh foto hitam-putih atau foto berwarna. Olah digital diperbolehkan, sebatas perbaikan kualitas foto (tonal dan warna) tanpa mengubah keaslian subjek.

Tidak diperbolehkan mengirimkan foto berupa kombinasi lebih dari satu foto (composite dan montage) dan menghilangkan/mengubah elemen-elemen dalam satu foto.

Juri untuk lomba fotografi adalah Kapus KUB H Mubarok, Jerry Aurum dan Anton Ismael, keduanya adalah fotografer internasional.

Untuk Lomba Iklan Layanan Masyarakat, peserta bebas memilih ide cerita yang menggambarkan fenomena kerukunan antarumat beragama, seperti potret kehidupan masyarakat antaragama yang harmonis atau fenomema sosial yang mencerminkan kerukunan.

Karya yang dikirim adalah ciptaan sendiri dan bukan karya orang lain dan peserta harus bisa menjamin segala materi atau elemen tidak melanggar hak cipta (termasuk gambar dan audio). Contoh musik bisa diunduh di http://incompetech.com danhttp://audiojungle.net.

Peserta boleh menggunakan segala jenis media perekam audio visual. Hasil audio visual harus memenuhi standar broadcast.

Durasi karya yang dikirim wajib 30 detik atau 60 detik.

Karya boleh menggunakan unsur-unsur, seperti grafis, animasi, 2D, 3D, stop motion. Final output video upload berformat MP4 dengan resolusi minimum 853×480. Final output video disertakanwatermark user account peserta di pojok kiri atas dengan opacity 40 persen.

Juri untuk lomba kategori ini adalah Prof Dr H Dedi Zubaidi, peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, aktor Christian Sugiono, dan sutradara iklan Bona Palma.

Ketentuan Umum

Peserta lomba, yakni pelajar, mahasiswa, dan kalangan umum warga negara Indonesia, mengisi form data peserta secara lengkap dan mengunggah karya melalui situshttp://lombakerukunan.pkub.kemenag.go.id.

Setiap peserta dapat mengikuti lebih dari satu jenis lomba yang ditentukan dengan verifikasi data diri melalui alamat email dan identitas peserta (kartu pelajar/kartu mahasiswa untuk kategori pelajar/mahasiswa dan kartu tanda penduduk untuk kategori umum). Pelajar/mahasiswa diperbolehkan mengikuti kategori umum. Kesalahan dalam mencantumkan data kategori lomba sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta.

Karya yang dikirim belum pernah memenangkan lomba skala nasional maupun internasional.

Hak cipta melekat pada peserta. Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama diberikan hak/izin untuk mempublikasikan karya yang dikirimkan ke Panitia Lomba untuk kepentingan nonkomersial. PKUB Kementerian Agama dibebaskan dari segala bentuk tuntutan apabila foto atau iklan layanan masyarakat digunakan untuk keperluan tersebut.

Dengan mengirimkan karya, peserta telah dianggap menyetujui semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh Panitia.

Panitia berhak mendiskualifikasi karya peserta sebelum dan sesudah penjurian apabila dianggap tidak memenuhi ketentuan.

Keputusan dewan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Pemenang lomba diumumkan pada tanggal 23 November 2014. Pengumuman lomba dapat dilihat di website:http://pkub.kemenag.go.id/ atauhttp://lombakerukunan.pkub.kemenag.go.id/.

Informasi Lomba Kerukunan Umat Beragama 2014 bisa diperoleh di Sekretariat Lomba:  Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kementerian Agama RI,  Jl MH Thamrin Lt 5 No 6 Jakarta Pusat,  Telp/Faks 021-3149689, Email: info.pkub@gmail.com, atau atau klik website: http://lombakerukunan.pkub.kemenag.go.id. (kemenag.go.id)

Menteri Agama Lukman Hakim

Two Cases Should be Finished MenagDua Kasus Harus Diselesaikan Menteri Agama

Jakarta, ICRP – Lukman hakim Syaifuddin menjadi satu-satunya menteri incumbent yang dipilih presiden Joko Widodo untuk mengisi jabatan menteri agama dalam kabinet kerjanya. Presiden Jokowi menilai selama menjabat sebagai menteri agama, Lukman Hakim Syaifuddin telah memberikan nuansa perubahan dalam tubuh kementrian yang menaungi agama-agama di Indonesia ini.

Kalangan pegiat toleransi dan kebebasan beragama menyambut baik hal terpilihnya putra KH Syaifuddin Zuhri tersebut. Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos salah satunya. Menurut Tigor, ke depan, Lukman Hakim harus fokus untuk menuntaskan kasus-kasus intoleransi dan pelanggaran hak kebebasan beragama di Indonesia. Ada dua persoalan yang harus diselesaikan segera oleh Menteri Agama, yakni kasus GKI Yasmin dan Ahmadiyah Lombok.

“Dua kasus yang perlu menjadi model pertama adalah kasus Gereja Yasmin di Bogor dan pengungsi Ahmadiyah di Lombok yang sudah terkatung-katung hampir 9 tahun. Kalau dua kasus ini bisa diselesaikan dalam 100 hari, itu akan memperlihatkan bagaimana komitmen pemerintahan Jokowi terhadap masalah kebebasan beragama,” ujar Bonar seperti dikutip Portalkbr, Senin (27/10).

Hingga saat ini, jemaat GKI Yasmin belum bisa melaksanakan ibadah di gereja mereka sendiri karena gereja mereka disegel oleh Walikota Bogor. Padahal GKI Yasmin sudah memenangkan persidangan soal sengketa IMB hingga ke Mahkamah Agung. Akibatnya, setiap Minggu, mereka terpaksa melaksanakan ibadah di pinggir jalan istana negara.

Sementara, Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) masih berada di Asrama Transito Mataram, NTB. Seratus jiwa lebih itu mengungsi dari rumah mereka di Dusun Ketapang, Lombok Barat sejak Februari 2006 lalu.

Kemenangan Jokowi-JK : Secercah Harapan Bagi Bhineka Tunggal Ika

Persaingan menuju kursi RI-1 tahun 2014 benar-benar menegangkan. Sekurang-kurangnya ada dua alasan hajatan kali ini dikatakan begitu genting. Pertama, banyak pengamat politik menilai pemilihan presiden tahun ini paling penting bagi kelanjutan reformasi. Sebuah kontestasi politik antara dua arus yang berlawanan – memilih masa lalu atau masa depan. Atau dengan kata lain apakah rakyat memilih untuk kembali pada strong state yang diimajinasikan dengan warisan Orde Baru atau strong people yang direpresentasikan oleh tukang meubel dari Solo.

Faktor kedua, adalah duduk perkara yang tidak kalah penting daripada pertarungan Orde Baru dan Reformasi, yakni soal kemajemukan.  Nampaknya ,  berkaitan isu kemajemukan tidak salah jika dikatakan pilpres kali ini sungguh brutal. Betapa masif agama dipelintir sedemikian rupa untuk menjatuhkan kredibilitas seorang calon presiden. Demi meraup suara sebesar-besarnya agama diperkosa dengan segenap daya upaya. Tanpa mempedulikan konsekuensi pada gagasan kebangsaan kita, para politisi yang tak bertanggung jawab itu mengeksploitasi agama untuk kepentingan sesaat. Penggadaian etika berbangsa untuk kepentingan menuju kuasa. Persoalan kedua lah yang diangkat dalam tulisan singkat ini.

Menjelang awal pilpres, publik dihebohkan dengan manifesto Gerindra berkenaan dengan agama. Pasalnya, Partai yang menduduki posisi ketiga dalam pemilu tahun ini memiliki agenda untuk melakukan pemurnian agama. Dalam sejarah sepanjang reformasi, proyek pemurnian agama baru pertama kali dituangkan sebagai agenda perjuangan sebuah partai politik. Lebih menariknya, Gerindra secara ideologis bukan berasal dari partai berplatform agama.

Terang kita mengetahui bahwa konsep pemurnian agama dekat dengan pola pikir gerakan Wahabi di Jazirah Arab. Paham gerakan ini berusaha menihilkan penafsiran lain terhadap agama. Dengan demikian upaya memurnikan agama tidak bisa kompatibel dengan konteks  ke-Indonesia-an. Pasalnya, Indonesia memiliki keanekaragaman agama, keyakinan, mazhab, dan ekspresi keagamaan. Jika negara diberikan wewenang untuk melakukan seleksi terhadap keragaman keyakinan maka ada luka serius pada konsep kebhinekaan bangsa kita.

Ketika digemakan di publik mengenai agenda perjuangan agama Gerindra, tidak mengherankan kelompok garis keras  yang punya pandangan serupa seperti FPI (Front Pembela Islam), FUI (Forum Umat Islam), dan lain-lainnya merapat ke kubu nomor satu. Bahkan  capres (calon presiden) nomor satu yang lahir dari rahim keluarga ‘Abangan’ mendapat julukan ‘Panglima Perang Islam’ dari kelompok-kelompok ini di sebuah acara di Yogyakarta pada masa kampanye.

Bergabungnya partai-partai Islam seperti PKS  (Partai Keadilan Sejahtera), PPP (Partai Persatuan Pembangunan), dan PAN (Partai Amanat Nasional) mengokohkan legitimasi capres no. 1 sebagai “Panglima Perang Islam”. Ketiga partai ini, terutama PKS, turut pula dalam gelombang semangat pemurnian agama yang diusung Gerindra. Di kantung-kantung suara partai-partai Islam ini kampanye gelap yang menggunakan agama begitu massif untuk menjatuhkan saingan.  Mesjid yang menjadi zona merah bagi kontestasi politik praktis berubah menjadi tempat empuk kampanye kebencian didengungkan. Pengalaman penulis sebagai warga Jakarta Selatan, selama masa kampanye nyaris khotbah Jumat di kebanyakan mesjid berisi cacian, makian, dan fitnah berdasarkan agama dan etnis pada salah satu kandidat.

Puncak kebrutalan dari penggunaan SARA (Suku Agama dan Ras) dalam pilpres tahun ini adalah beredarnya tabloid “Obor Rakyat”. Tabloid ini memuat data-data fiktif seputar salah satu kandidat. Dikabarkan dalam media itu, Joko Widodo adalah seorang kristiani, antek Amerika Serikat. Tidak tanggung-tanggung media itu tersebar ke banyak pesantren-pesantren di pulau Jawa. Tidak lain tentu saja, terbitnya tabloid fitnah ini adalah untuk menghilangkan magnet  capres nomor dua dari kalangan muslim di tanah air.

Upaya-upaya untuk memenangkan kontestasi politik lima tahunan dengan cara menebarkan kebencian atas nama agama dan etnis jelas merupakan pelanggaran serius terhadap kebhinekaan bangsa.Pasalnya,dampak penggunaan SARA dalam kampanye politik besar kemungkinan tidak berhenti pada pilpres. Cara berpolitik demikian akan mengobarkan semangat anti perbedaan. Bukan tidak mungkin jika terus dipakai oleh politisi, isu semacam ini akan menjadi awal runtuhnya ikatan kebangsaan kita.

Segenap cara yang menebar kebencian pada persoalan primordial pada pilpres 2014 mengingatkan kita pada Adolf Hitler dan NAZI di Jerman pada PD II (Perang Dunia II). Hitler dengan ide fasismenya melakukan pemurnian etnis di Jerman. Cara Hitler memurnikan Jerman harus menelan korban jutaan jiwa etnis non-Jerman. Yahudi menjadi korban paling mengerikan dari kampanye kebencian itu. Gerakan untuk melakukan pembersihan etnis atau agama senantiasa berujung pada kekerasan sistemik oleh negara.

Masifnya penggunaan agama sebagai basis menebar kebencian pada warga negara yang berbeda keyakinan untuk kepentingan-kepentingan politik praktis, ternyata tidak dibiarkan begitu saja. Sejumlah kalangan pro keberagaman menyuarakan semangat persatuan sebagai satu bangsa. Dua tokoh besar muslim tanah air seperti Syafii Maarif dan Gus Mus secara konsisten menenangkan kondisi psikologis umat yang terombang-ambing kepentingan politik praktis. Dari kalangan Katolik,  Romo Magnis begitu tegas untuk menyatakan ketidaksepakatannya terhadap gagasan pemurnian agama.

Selain dari kalangan agamawan sejumlah organisasi keagamaan dan organisasi sipil di tanah air pun seperti, PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Se-Indonesia), LBH Jakarta, ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace), dan The Wahid Institute pun menolak gagasan pemurnian agama.

Ketika capres yang diusung koalisi besar kerap menggunakan agama untuk menjatuhkan lawan, pasangan urut nomor dua menegaskan dirinya untuk senantiasa setia pada semangat kemajemukan bangsa. Ini petikan  siaran pers dari capres Jokowi ketika menanggapi segenap black campaign;

Saya Jokowi, bagian dari Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang hidup berketurunan dan berkarya di negara RI yang memegang teguh UUD 45. Bhinneka Tunggal Ika adalah rahmat dari Tuhan.[1]

Dengan demikian Pilpres 2014 selain sebagai kontestasi politik juga menjadi persaingan dua gagasan besar paham keagamaan. Pada satu pihak, sebuah gagasan keagamaan yang berupaya menihilkan yang lain dengan semangat pemurnian. Di lain sisi, muncul perlawanan dari arus keagamaan yang mengutamakan persaudaraan sebagai satu bangsa. Singkatnya, Paham keagamaan yang fasis melawan pandangan keagamaan yang pro kemajemukan

Tanggal 9 Juli 2014 kehendak rakyat dipungut di kotak suara. Berdasar hitung cepat pasangan Jokowi-JK mengungguli pasangan nomor satu. 22 Juli 2014, KPU (Komisi Pemilihan Umum) mengafirmasi hasil hitung cepat dengan menyatakan pasangan urut nomor dua lah yang memenangkan tiket menuju istana. Kemenangan Jokowi-JK meliputi 2/3 jumlah provinsi di tanah air.

Kemenangan pasangan Jokowi-JK dimuat di pelbagai media internasional. Kemenangan si tukang meubel dari Solo membuat banyak pengamat asing  optimis melihat demokrasi Indonesia ke depan. Tetapi lebih daripada sekadar proses demokratisasi, hasil pilpres ini bisa menjadi acuan bahwa rakyat Indonesia masih memilih paham keagamaan yang pro terhadap kemajemukan.

Tanggal itu, bagi Indonesia sebagai sebuah bangsa merupakan hari kemenangan penting dalam melanjutkan proyek politik agung bernama ‘Bhineka Tunggal Ika’. Bagi kalangan yang tak letih melanjutkan tenun kebangsaan barangkali kemenangan Jokowi merupakan suatu oase di tengah hamparan padang intoleransi.

Kemenangan paham keagamaan yang pro keberagaman di pilpres kali ini sejatinya hanya merupakan secercah kecil harapan. Bagaimanapun, presiden dan wakil presiden terpilih memiliki banyak benang kusut problema intoleransi yang mesti diurai secepatnya.

Jika presiden dan wakil presiden konsisten untuk melanjutkan paham kebhinekaan maka kasus Syiah di Sampang, kasus GKI Yasmin atau kasus pengungsi Ahmadiyah di NTB harus segera diselesaikan. Penyelesaian kasus-kasus semacam itu akan mengecilkan nyali kelompok intoleran untuk melakukan tindakan-tindakan anti-kemanusiaan yang mengancam kemajemukan bangsa kita.

Tertanggal 26 Oktober 2014, lengkap sudah pemerintahan Jokowi-JK menuntaskan kesiapannya. 34 menteri telah diumumkan hari itu. Salah satu hal yang menjadi penting dalam langkah menyemai toleransi di tanah air adalah terpilihnya kembali Lukman Hakim Saifudin sebagai menteri agama. Lukman, yang merupakan putra dari menteri agama era Bung Karno, dinilai telah melakukan gebrakan dalam mendorong toleransi antar umat beragama. Hal ini terlihat misal kala Ia mengumpulkan umat lintas iman di kediamannya untuk berbuka puasa Juli lalu.

Meski memiliki menag sekelas Lukman Hakim Saifudin, persoalan intoleransi bukan merupakan perkara yang bisa diselesaikan dengan mudah dalam periode Jokowi-JK. Menguatnya intoleransi  era Susilo Bambang Yudhoyono diduga akan terus berlanjut hingga periode ini.

Ancaman kelompok intoleran  terhadap pemerintahan Jokowi-JK ini menjadi salah satu sorotan Jurnalis Reuters, Darren Whiteside. Mengutip hasil wawancara managing editor foreign affairs, Jonathan Tepperman dengan Jokowi, Darren menduga intoleransi akan menjadi problem serius bagi Jokowi. “Jokowi faces huge challenge : Lingering threat of Islamic extremism,”tulis Darren.

Terlebih sebagaimana diketahui, beragam arus paham keagamaan  radikal dari timur tengah kini mulai menarik simpati sebagian masyarakat kita. Salah satu yang paling mengancam adalah terindikasinya beberapa orang bersumpah setia pada NIIS (Negara Islam Irak dan Syam).

Namun, terlepas dari sekelumit permasalahan intoleransi, kemenangan Jokowi-JK yang mengusung gagasan keagamaan yang pro kemajemukan harus disyukuri. Sekurang-kurangnya, hal ini menunjukan  kehendak rakyat untuk senantiasa setia pada konsep kemajemukan bangsa.

Ditulis oleh : Erton Vialy Arsy



[1] “Saya Jokowi, bagian dari Islam yang Rahmatan lil Alamin”, http://nasional.kompas.com/read/2014/05/24/1429414/.Saya.Jokowi.Bagian.dari.Islam.yang.Rahmatan.Lil.Alamin., diakses pada 31 Juli 2014

Kepolisian Yogyakarta Lebih Akomodasi FUI Daripada Perdamaian

YOGYAKARTA, ICRP – Setelah beberapa bulan lalu melarang ibadah sebuah aktivitas umat Kristiani, kembali kini pihak keamanan DI Yogyakarta melakukan hal serupa. Atas desakan kelompok radikal, Kapolres Kota Yogyakarta Kamis (23/10) mencekal acara “Pelatihan Pembaca kritis Media: Bermedia untuk Perdamaian”.

Acara yang diinisiasi Lembaga Kajian islam Sosial (LKiS) dan Combine Resource Institution itu pada awalnya akan dilaksanakan di Balai Ajiyasa Jogja nasional Museum, Jumat (24/10). Acara ini tidak mendapat halangan ketika direncanakan. Namun, berdasar surat no. pol 53/X/2014/Intelkam,  tiba-tiba acara yang bertujuan menyemai semangat keberagaman ini dibatalkan kapolres kota Yogyakarta.

Berdasar salah seorang sumber, diketahui sebelum surat resmi dari kapolres itu dilayangkan ke pihak panitia ada SMS ancaman yang berasal dari Forum Umat Islam (FUI) Yogyakarta. SMS itu menyatakan ancaman jika acara tersebut tetap dilaksanakan. Akhirnya, lagi-lagi kepolisian alih-alih mengamankan acara malah mencekal tiap acara pro keberagaman.

Ini isi sms dari FUI

Bismillah..

Undangan kepada semua Laskar Islam dan Masyarakat Muslim untuk memantau jalannya acara LKIS melek media menanggulangi konten negatif fundamentalisme agama di dunia maya (judul mereka ganti, tapi materi pasti tetap sama)

acara ini akan dilaksanakan pada hari Jum’at, 24 Oktober 2014 pukul 09.00-12.00 wib di Balai Ajiayasa Jogja Nasional Musium Jl. Prof. Ki Amri Yahya No. 1
Gampingan, Wirobrajan Yogyakarta

Kumpul di Mako Ngabean jam 08.00, kita akan ke lokasi untuk memantau jalannya acara, sekecil apapun indikasi mengolok olok Islam, kita seret penyelenggara untuk bertanggung jawab.

Setelahnya kita Jum’atan di Masjid Uswatun Khasanah Ngabean kemudian kita ke Polres untuk Memprotes pemberian ijin acara tersebut.

Kobarkan Perlawanan terhadap acara acara Biadab ini, berkedok apapun, niatnya adalah Propaganda terhadap kaum Muslimin, Sejatinya mereka sendiri yg menebar kebencian dengan terus-terusan menyelenggarakan acara semacam ini.

Hasbunallah Wa Ni’mal Wakil..

Semoga Allah SWT selalu Memenangkan Perjuangan kita dan Menguatkan Persatuan diantara kita.

Barakallahufiikum..

FORUM UMAT ISLAM DIY

Pengampu Filsafat di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) Rocky Gerung tahun 2010 menyampaikan sebuah pidato kebudayan di Taman Ismail Marzuki. Ada poin menarik yang disampaikan oleh Rocky Gerung.

Ia menyatakan dewasa ini, pihak keamanan dan pemerintah lebih suka berdamai dengan Repulic of Fear daripada Republic of Hope. Karena, Rocky menduga, pemerintah berusaha untuk mengeksploitasi data-data statistik daripada membela konstitusi.

Apakah rezim Joko Widodo berani untuk tegas membela kebhinekaan dan konstitusi?