Undangan: Tokoh Agama Menyikapi Pernikahan Beda Agama dan AborsiUndangan: Tokoh Agama Menyikapi Pernikahan Beda Agama dan Aborsi

[gview file=”http://icrp-online.org/wp-content/uploads/2014/09/Rundown-Acara-Pertemuan-Tokoh-Agama-tentang-Nikah-Beda-Agama-dan-Aborsi.pdf”] [gview file=”http://icrp-online.org/wp-content/uploads/2014/09/TOR-ICRP-Diskusi-NBA-dan-Aborsi.pdf”] [gview file=”http://icrp-online.org/wp-content/uploads/2014/09/Undangan-Konferensi-Pers-Pernyataan-Sikap-Tokoh-Lintas-Iman-tentang-Nikah-Beda-Agama-dan-Aborsi.pdf”]

Sosiolog UI : Pluralisme Bukan Produk Impor

JAKARTA, ICRP – Prof. Dr. Tamrin Tomagola menegaskan Indonesia tak mungkin mengelak dari pluralisme. 653 suku yang membentuk semangat kebangsaan kita, kata Tamrin, membuat pluralisme sebagai hal yang membumi. “Pluralisme bukan produk impor,” ucap Tamrin. Pernyataan itu Tamrin lontarkan dalam diskusi, “Membaca Arah Kebijakan Politik Kebhinekaan Jokowi-JK” yang diselenggarkan oleh Maarif Institute, Selasa (30/9).

Menurut intelektual asal Maluku ini, ada 3  lapis tantangan Jokowi dalam menjalankan proyek politiknya di bidang pluralisme. Dari segi wacana pluralisme terancam dengan menguatnya kelompok radikal berbasis agama. Ditinjau dari sistem kelembagaan, juga menunjukan hal yang serupa. “Ini agak menyeluruh dan mengkhawatirkan, lembaga-lembaga negara bahkan sudah dikavling-kavling oleh semangat identitas primordial entah itu agama atau suku,” sesal Tamrin.

Di ranah sosial, Tamrin melihat ada harapan bagi pluralisme. Hal tersebut, Tamrin contohkan dengan kasus pernikahan. Berdasar temuan, Tamrin mengungkapkan 10 persen pernikahan di tanah air merupakan nikah beda agama. “Jadi nikah beda agama ini secara sosial telah menjadi kenyataan, hanya masih takut untuk dinyatakan, takut diserang FPI,” ucap Tamrin.

Sementara itu, ditinjau dari keseriusan Joko Widodo ditinjau dari teks visi-misi, Sosiolog Universitas Indonesia (UI) memberi apresiasi. Pasalnya, Jokowi-JK memandang persoalan pluralisme bukan sebagai hal yang parsial. Hal ini, lanjut Tamrin, bisa dilihat dari awal lembar visi-misi Jokowi-JK menilai persoalan-persoalan krusial di nusantara. “Dari awal Jokowi-JK menegaskan masalah pokok bangsa ini adalah pertama, absennya negara dalam melayani warga negara, kedua, terkoyaknya ekonomi, dan terakhir makin maraknya intoleransi,” ucapnya.

“Jadi dua dari tiga langsung berkenaan dengan masalah pluralisme,” sambung Tamrin.

Secara moril semangat pluralisme pun didukung oleh ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri. Putri kandung sang proklamator itu, ungkap Tamrin, memberi pesan pada Jokowi untuk menjaga tiga hal.

“Beliau menitipkan pada Jokowi tiga hal Pertama, UUD 45 dan Pancasila, NKRI, terakhir toleranasi antar suku dan agama,” jelasnya.

Maarif Institute selain mengundang Tamrin Tomagola juga turut mengundang tokoh lintas iman, Profesor Musdah Mulia menjadi pembicara. Acara yang dilaksanakan di kantor Maarif Institute itu dihadiri sekitar 20 peserta. Sejumlah peserta berisi awak media.

 

 

 

 

PID: Wadah Pemuda Lintas Agama, Pecinta Indonesia

Peace in Diversity (PID), sesuai maknanya, nama ini sengaja dipilih untuk mempertemukan anak-anak muda yang berbeda namun mempunyai semangat tinggi menjaga perdamaian. Yang menggagas kegiatan ini adalah Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), The Wahid Institute (WI), dan didukung oleh Mission 21.

Forum ini akan menjadi ajang bagi pemuda lintas agama untuk saling mengenal, berkomunikasi, serta berbagi informasi terkait aktifitas-aktifitas keberagamaan. Sabtu-Minggu (27-28/09/14) kemarin, sekitar 40-an peserta PID telah melaksanakan kegiatan kunjungan ke rumah ibadah di sekitaran Jakarta.

Beberapa rumah ibadah yang telah dikunjungi adalah Gereja Katedral, Masjid Istiqlal, Vihara Mahavira, GPIB Tugu, dan Lithang TMII. Semua rumah ibadah tersebut menyambut baik kunjungan mahasiwa lintas agama ini. Para pengelola rumah ibadah pun dengan senang menjelaskan informasi terkait rumah ibadah, seperti sejarah, tata cara beribadah, simbol-simbol agama, dll.

Selain berkunjung ke rumah ibadah, kegiatan ini juga diisi dengan workshop menulis yang difasilitatori oleh Alamsyah M Dja’far (aktivis Wahid Institute), dan Ahmad Nurcholish (aktivis ICRP). Dalam workshop ini peserta mendapat bekal bagaimana membuat sebuah tulisan reflektif yang menarik.

Kegiatan lain dari PID ini adalah live in yang akan dilaksanakan di sebuah pesantren di Bekasi, Jawa Barat. Dalam live in tersebut peserta akan tinggal bersama selama dua hari untuk belajar bersama, berdiskusi, dan sharing pengalaman terkait kehidupan beragama di Indonesia. Live in akan dilaksanakan bulan 24-25 Oktober mendatang.

Beberapa peserta terlihat antusias mengikuti acara ini. Mereka menyatakan, selain mendapatkan teman baru, dalam kegiatan PID ini, mereka merasakan indahnya perbedaan. Perbedaan tidak harus menjadi halangan, demikian ungkap salah satu peserta.

“Kita boleh berbeda, namun tetap damai” demikian ungkap Fawwas, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Islam (STFI) Sadra yang menjadi salah satu peserta dalam kegiatan PID.

Hal senada juga diungkapkan oleh Nur Hidayat, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Menurut pemuda yang akrab disapa Dayat ini menyatakan bersyukur bisa mengikuti kegiatan PID ini. Pasalnya kegiatan ini dapat memberikan perspektif positif terhadap kemajemukan yang telah menjadi fitrah bangsa Indonesia.

“Dari forum ini saya mengetahui indahnya perbedaan. Saya bisa mengetahui kegiatan sahabat-sahabat saya yang berbeda agama. Melihat ke dalam gereja, menelisik vihara, dan lain-lain” ungkapnya.

“Kegiatan ini bukan pendangkalan aqidah. Justru semakin menambah keyakinan saya. Tuhan sangat luar biasa, menciptakan makhluknya dengan sangat beragam dan indah” tegas Fatmau Utami Jauharoh, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hari Kedua PID, Peserta Kunjungi Gereja Tua

JAKARTA, ICRP – Pada hari kedua, Minggu (28/9), Peserta Peace in Diversity (PID) diajak mengunjungi salah satu gereja tertua di Ibu kota, Gereja Tugu.  Nyaris hampir  tiga abad, Gereja Kristen yang menjadi salah satu destinasi pariwista budaya di ibukota ini masih kokoh berdiri.

Sampai di lokasi, para peserta tidak bisa langsung memasuki gereja. Pasalnya, tengah ada jadwal ibadah jemaat gereja. Menunggu selesai jemaah beribadah, 20an mahasiswa-mahasiswi yang perhatian pada isu keberagaman ini menikmati suasana lingkungan gereja.  Di lingkungan gereja terdapat makam-makam tua. Tertera di batu nisan makam-makam itu nama-nama orang Portugis.

Berdasarkan selebaran yang didapat oleh redaksi icrp-online.org gereja tua ini memang dibangun oleh keturunan orang-orang portugis. Bahkan gereja ini pada awalnya merupakan gereja katolik.

Kurang lebih 45 menit menanti, para jemaah selesai beribadah. Para peserta antusias masuk ke gereja. Wajah-wajah penasaran terlukis di beberapa peserta. Kala ditanya redaksi, beberapa mengaku baru pertama kali masuk gereja.

Peserta PID duduk di tiga baris pertama bangku gereja. Mereka disambut oleh Ketua 2 majelis Jemaat gereja, Bapak pdt. Alfonso. Pria keturunan Batak itu kaget dengan kehadiran lebih awal para tamunya siang itu. “Lho kan di jadwal katanya mau datang sekitar jam dua?” tanya Pak Alfonso. Ia mengaku belum mempersiapkan banyak hal untuk menyambut kehadiran tamu di Gereja Tugu.

“Kami belum selesai ini persiapan menyambut teman-teman tamu dari Wahid Institute,” sambung Alfonso.

Mengawali bahasan, Alfonso sekilas mengenang sosok Abdurahman Wahid. Di mata pendeta ini, Gus Dur, panggilan Abdurrahman Wahid, adalah sosok yang luar biasa. Gus Dur, Bagi Alfonso, menjadi tokoh yang dicintai jemaat gereja Tugu. Pasalnya, ulama yang banyak dianggap orang wali ini, Gus Dur merupakan sosok yang secara serius memperjuangkan perdamaian antar umat beragama.

Alfonso berharap semangat perdamaian yang digulirkan Gus Dur menjiwai banyak orang. “Kita memimpikan tidak ada diskriminasi antara muslim dan non-muslim,” ucapnya. Menurutnya, sebagai sebuah negara, Indonesia tidak boleh takut dengan perbedaan. “Yang penting dari cita-cita kita bernegara kan presatuan dan perdamaian,” jelas Alfonso.

Lebih lanjut, Alfonso menilai pada hakikatnya semua agama mengajarkan kebaikan. Karenanya, ia berujar, adalah hal yang paradoks ketika antar umat beragama harus berkonflik. “Agama apapun kan tujuannya baik, ngapain saling memusuhi,” ucapnya.

Alfonso menambahkan gereja Tugu menjadi salah satu contoh toleransi antar umat beragama. Tahun 2011, tuturnya, wahana budaya ini sempat menyelenggarakan deklarasi toleransi antar umat beragama. Kala itu beberapa tokoh yang hadir di antaranya Mantan menteri luar negeri, Prof. Dr. Alwi Shihahb dan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraadj.

Tak terasa hampir 2,5 jam para peserta PID menghabiskan waktu di wahana budaya Gereja Tugu. Para peserta pun memohon pamit pada pengurus gereja, karena ada kunjungan ke rumah ibadah lainnya. Mengakhiri pertemuan siang itu, para peserta bersama pengurus gereja menyempatkan diri untuk berfoto bersama.

 

 

Workshop kesehatan reproduksi di Bogor

ICRP Implement Reproductive Health Workshop in BogorICRP Laksanakan Workshop Kesehatan Reproduksi di Bogor

Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) kembali melaksanakan kegiatan workshop pemberdayaan pemuka agama untuk penguatan hak atas kesehatan ‎reproduksi perempuan. Kegiatan yang dilaksanakan di gedung Graha Keadilan, Bogor , Jawa Barat tersebut adalah kegiatan kedua setelah ‎workshop yang sama dilaksanakan di Bekasi pada 21 Agustus lalu. Kegiatan yang digagas ICRP ini bertujuan ‎untuk membangun ‎pemenuhan dan perlindungan hak kesehatan reproduksi melalui para pemuka agama. ‎

Direktur Eksekutif Indonesian Conference on Religion anda Peace (ICRP), Mohammad Monib, menyatakan bahwa ‎sudah waktunya agama-agama di Indonesia saling bantu membantu tentang banyak hal. Salah satunya adalah ‎kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi merupakan isu penting yang kini dihadapi oleh masyarakat. Angka ‎kematian ibu melahirkan, kekerasan seksual, hamil di luar nikah merupakan kejadian-kejadian yang sering ‎mengancam masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat harus memahami seperti apa persisnya persoalan kesehatan ‎reproduksi tersebut. ‎

Selain itu, Monib menegaskan, dalam acara ini nanti para peserta juga dapat membahas mengenai pernikahan ‎beda agama. Isu ini merupakan isu sedang menjadi bombastis di media massa. Narasumber yang akan datang ‎salah satunya adalah KH Hussein Muhammad. Beliau adalah Kiai yang memahami literasi klasik terkait ‎persoalan pernikahan beda agama, kesetaraan gender, dan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan. Selain Kiai ‎Hussein, hadir pula I Ketut Sumarta. Beliau adalah salah satu tokoh agama Hindu. Beliau akan menyampaikan ‎hak-hak kesehatan reproduksi berdasarkan tafsir agama Hindu. ‎

Acara ini difasilitatori oleh Ade Kusumaningtyas atau yang akrab disapa Nining. Nining adalah peneliti di Pusat ‎Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-Hak Perempuan, Rahima. Sebuah lembaga swadaya masyarakat yang ‎berfokus pada pemberdayaan perempuan dalam perpektif Islam. Rahima didirikan untuk merespon kebutuhan ‎informasi mengenai gender dan Islam. ‎

Adapun pembicara dalam workshop ini adalah I Ketut Sumarta (Sekretaris Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia) dan KH Hussein Muhammad (Komisioner Komnas Perempuan).

Menurut Ketut Sumarta, Dalam ajaran Hindu, kesehatan adalah utama dan pertama. Proses reproduksi memiliki arti yang sangat ‎penting di dalam ‎kehidupan manusia. ‎ Tidak hanya itu, jenis perkawinan, dalam pandangan Hindu, juga akan menentukan hasil reproduksi. ‎

Agama hindu mengenal ‎reinkarnasi artinya kelahiran baru adalah proses menuju kehidupan yang lebih ‎baik. ‎Seorang anak yang lahir dari perkawinan terpuji akan membebaskan 10 tingkat ‎keturunan nenek ‎moyangnya dan 10 keturunan anak cucunya. Vibrasinya akan ‎mempengaruhi 21 tingkat kelahiran karena ‎fungsi itulah agama hindu mengajarkan ‎bahwa fungsi kelahiran mengajarkan fungsi keselamatan.‎

Proses reproduksi merupakan peta atau kodrat, laki-laki ditetapkan untuk menjadi ‎ayah dan perempuan ‎ditetapkan menjadi ibu oleh karena itu ditetapkan upacara ‎keagamaan. Yang harus dilakukan seorang ‎suami bersama dengan istrinya.

“Tidak bisa ‎hanya berdasarkan cinta saja atau kesepakatan duniawi saja” ungkap Ketut Sumarta.

Sementara KH Hussein Muhammad menyatakan beberapa isu krusial terkait kesehatan reproduksi seperti penolakan istri ketika diajak berhubungan badan oleh suami. Beberapa penafsir memang menyatakan istri wajib melayani suami ketika suaminya meminta.

“Ada pandangan begini, jika istri menolak maka dia akan dikutuk malaikat sampai pagi” tegas Kiai Hussein.

Lantas bagaimana jika istri dalam keadaan capek atau sakit? Menurut Kiai yang berasal dari Cirebon ini istri boleh tidak melayani suami jika dalam kondisi demikian. Karena menurutnya jika dipaksakan akan membawa madlarat dalam bentuk kesakitan pada istri tersebut.

Kiai Hussein juga menyatakan bahwa dirinya mendukung gerakan Keluarga Berencana (KB) yang digalakkan oleh pemerintah. Alasanya adalah program tersebut sejalan dengan program kesehatan reproduksi.

Selain itu, Kiai Hussein juga mengungkap persoalan aborsi yang menjadi kontroversial di tengah masyarakat sekarang ini. Aborsi sekarang telah dilegalkan pemerintah dengan aturan yang ketat dan diperbolehkan jika janin dalam kandungan masih dibawah 40 hari. Kiai Hussein menuturkan sebaiknya aborsi harus dilihat latar belakangnya. Menurutnya, aborsi boleh dilakukan jika dalam keadaan darurat, seperti menyelamatkan nyawa ibu, dan lain-lain.

Kegiatan ini, diikuti oleh sekitar 50 orang peserta. Mereka terlihat antusias mengikuti acara ini. Banyak diantara mereka yang menyatakan belum pernah mendapatkan pelatihan seperti ini dan mereka menganggap bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat.

Workshop ini dimulai pukul 09.00 sampai pukul 17.00 WIB dengan peserta para pemuka dari berbagai agama di Bogor. ‎Seperti Islami, Katolik, Kristen Protestan, Konghucu, Hindu, dan beberapa mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama ‎Islam Nahdlatul Ulama Parung, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Alawiyah, Bogor.

 

“Salafisme, Gerakan Aneh Pada Abad Modern”

JAKARTA, ICRP – Aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL) Novriantoni Kahar menilai orang Salafi sebagai orang aneh pada era modern. Pernyataan itu ia sampaikan dalam kelas pluralisme di Teater Utan Kayu, Jumat (26/9) di hadapan 20 peserta kuliah.

Lebih lanjut Mas Novri, sapaan Novriantoni Kahar, keanehan gerakan salafisme bisa dilihat mulai dari cara berpakaian hingga cara memelihara janggut tebal yang terkesan berlebih. Dalam Kuliah sesi pertama bertajuk “Telaah Atas Ideologi Islam Radikal”, Mas Novri memberikan gambaran sudut pandangan kaum Salafi. ” Bagi Salafi dunia itu gelap. karena ada kekafiran dimana-mana,”  ucapnya.

Karenanya, Novri beranggapan, adalah hal yang tidak mengherankan kalau kaum Salafi senantiasa menilai buruk masyarakat. “Menjadi salafi menjadi manusia yang menjaga jarak dengan realitas sosial,” kata dosen di Universitas Paramadina itu.

Salafisme, kata Mas Novri, menjadi pandangan keagamaan yang paling fenomenal pada abad ke-21. Bahkan, popularitasnya kini melampaui Ikhwanul Muslimin. ” Salafisme lagi naik daun, dimana ISIS menjadi pucuknya,” ujar Novri.

Kebiadaban seperti yang dipertontonkan ISIS beberapa waktu lalu dengan menggorok wartawan asal Amerika Serikat, papar Novri, adalah suatu hal yang tidak mengherankan di kalangan Salafi. “Tindakan potong leher itu bukan khas ISIS, tapi juga di Saudi juga demikian,” sambung Novri.

Novri menilai Arab Saudi adalah pangkal dari menguatnya paham Salafisme ke banyak negara muslim. Berdasarkan beberapa laporan Novri meyakini, negeri petro dollar itu tak sedikit memberikan anggaran pada kelompok-kelompok jihadis di dunia. “Prinsip Saudi cuma satu, yang penting tidak bikin recok di dalam negeri,” sindiri Novri pada Monarki absolut itu.

Membandingkan apa yang terjadi di Tunisia, Mesir, dan Suriah dengan Irak, Novri melihat sebaiknya kelompok Salafi diperkenankan masuk dalam kontestasi politik formal. Pasalnya, kelompok Islamis atau Salafi memiliki kecenderungan untuk menjadi jauh lebih radikal ketika pintu-pintu politik tertutup. Ia berargumen dengan masuknya kelompok Islamis ke dalam politik, maka ia akan semakin pragmatis.

“Keberadaan kaum Islamis di politik formal senorak apapun baik belaka. Ketimbang membiarkan mereka berada di luar kancah politik yang formal,” kata Novri.

 

Demo Ahok, FPI Kehilangan Akal Sehat Menilai Pejabat Publik

Selain Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada), fenomena politik yang menohok di Ibukota tidak lain dan tidak bukan adalah demonstrasi Front Pembela Islam (FPI) pada Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Selasa (23/9).

Kelompok Islam radikal ini dalam aksinya menolak DKI Jakarta berada di bawah nahkoda Basuki. Ada beberapa alasan yang FPI utarakan dalam menolak Basuki. Salah satu alasan paling kuat penolakan ormas yang dipimpin Rizieq Syihab terhadap kepemimpinan Ahok adalah karena persoalan identitas primordial Basuki.

Ahok Panggilan Basuki sebagaimana diketahui bersama merupakan seorang Katolik dan Tionghoa. Dual Minority melekat di diri Ahok. Sehingga kerap kali, Bupati Belitung Timur itu menjadi sasaran kelompok radikal seperti FPI dalam menjalankan roda pemerintahan.

Redaksi ICRP-Online.org mewawancarai Direktur Pelaksana Indonesian Conference on Religion and Peace  (ICRP) Mohammad Monib perihal demo berbau Suku Ras dan Agama (SARA) itu.

Apakah  Demonstrasi FPI pada Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama  merupakan sebuah ancaman bagi keberagaman di DKI Jakarta? 

Pertama-tama saya ingin berikan pandangan saya mengenai ormas radikal seperti FPI. Bagi saya aksi FPI merupakan: 1.sikap beragama dan berislam yang buruk, tidak sehat, merusak nama islam. FPI lah selama penoda wajah islam yg seharusnya di ruang publik indah, sejuk dan damai. 2. Dakwah islam yang toleran di dunia internasional dirusak oleh geromban ini.

Dengan demikian  saya melihat ormas berjubah ini tak lebih dari para preman.

Saya setuju bahwa FPI merupakan ancaman bagi Indonesia. Karena ormas ini merusak toleransi dan pluralisme. FPI telah menunjukkan absentnya akal sehat dalam menilai pejabat publik.

   FPI telah menunjukkan absentnya akal sehat dalam menilai pejabat publik.

Apa yang mesti Ahok lakukan dalam menghadapi ormas seperti FPI?

Selain Ahok harus senantiasa menegakan konstitusi, ada baiknya Ahok untuk mengintensifkan dialog dengan kelompok-kelompok muslim moderat. Dalm makna agar Ia lebih leluasa mmberikan ruang bagi moderasi dan edukasi untuk publik.

Apakah bisa dikatakan bahwa  demonstrasi FPI pada ahok selasa lalu merupakan cerminan dari semakin menguatnya paham keagamaan yang radikal di tanah air?

Saya ingin garis bawahi satu hal. Menurut saya ada tendensi bahwa FPI bagian dari perselingkuhan politik fasis dengan ormas fasis yg kita analisa jelang pilpres.

Saya tidak memungkiri bahwa radikalisme memang menguat di ruang publik. Hanya saja, dalam pengamatan saya,  jumlahnya kecil dibanding yang sehat dan moderat.

Sayangnya, hal ini mendapat cakupan yang besar di media. Kita paham tentu di dunia warta adalah istilah  Bad News is Good News

Demonstran FPI Lakukan Pelecehan Seksual Pada Awak Media

JAKARTA, ICRP – Kebiadaban kembali dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI).  saat mendemo Wakil Gubernur DKI Jakarta, salah seorang demonstran “Tolak Ahok Jadi Gubernur” melakukan tindakan pelecehan terhadap awak media. Dilaporkan Seorang wartawati dari salah satu media nasional, P (22), mengalami pelecehan seksual saat meliput unjuk rasa Front Pembela Islam  (24/9).

“Pas tadi itu padahal aku sudah cari tempat yang aman di atas trotoar (jauh dari titik kerumunan pengunjuk rasa). Tapi, tiba-tiba, dari arah belakang, ada yang megang pinggang aku dengan dua tangan,” ujar P sebagaimana ditulis kompas.com

Pelaku diduga merupakan seorang pria berusia sekitar 40 tahun dengan perawakan pendek, yang saat kejadian tampak mengenakan kemeja hitam putih garis-garis.

Menurut P, insiden itu terjadi saat para pimpinan pengunjuk rasa baru saja keluar dari Gedung DPRD DKI setelah sebelumnya sempat mengadakan dialog dengan para pimpinan DPRD DKI. Saat itu, banyak pengunjuk rasa yang mencoba mendekati para pimpinannya itu.

Sesaat setelah itu, P mengaku sempat melihat pria yang diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya itu sedang bersalaman dengan Ketua Forum Umat Islam (FUI) Muhammad al-Khaththath.

Merasa tak terima, P pun langsung melabrak terduga pelaku. Namun, pria tersebut mengaku tidak melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan P. Perdebatan pun terjadi. “Dia enggak mau mengaku. Malah dia menuduh aku provokator. Aku bilang ke dia, ‘Pak, saya wartawan’. Dia justru bilang begini: ‘Ya wartawan sengaja mau manas-manasin suasana nih’,” kata P.

Tak lama kemudian, akhirnya petugas kepolisian datang melerai keduanya. Menurut P, petugas kepolisian memintanya untuk mengalah karena kejadian itu berpotensi memancing keributan massa. “Yang bikin aku tambah sakit hati itu, Ketua FUI-nya malah bilang, ‘Ini situasional. Kalau enggak mau kepegang, mending di dalam rumah saja,” ucap P. (sumber : Kompas.com)

Lukman Hakim Kian Digadang Jadi Menag

JAKARTA, ICRP – Saat kedua partai Islam, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berseteru memperebutkan kursi menteri agama di kabinet baru, banyak pihak yang berharap presiden terpilih Joko Widodo tetap mempertahankan menteri agama kini, Lukman Hakim Saifudin, di posisi yang kini ia jabat. Pasalnya, kader partai kabah itu dinilai memiliki pandangan yang progresif dalam banyak isu, terutama hal-hal berkaitan dengan hak-hak minoritas.

Lukman, yang menjabat pada Juni lalu setelah menggantikan tersangka korupsi haji, Suryadharma Ali, telah mendapat sanjungan dari berbagai pihak mulai dari penganut agama-agama minoritas dan aktivis toleransi antar umat beragama. “Komitmen Lukman untuk menegakan konstitusi yang melindungi kelompok-kelompok minoritas di negeri ini patut diapresiasi,” ucap Hendardi, ketua SETARA Institute.

Segera setelah dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Lukman menyelenggarakan sebuah pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan kelompok-kelompok minoritas seperti Bahai, Syiah, Ahmadiyah, Sunda Wiwitan, dan Parmalim. Pertemuan ini merupakan upaya Lukman untuk menyentuh mereka yang selama ini mengalami diskriminasi.

Lebih lanjut, Lukman juga telah mendapat apresiasi yang tinggi atas ketegasan sikapnya menghadapi radikalisme, termasuk kecamannya terhadap berkembangnya dukungan di tanah air pada ISIS dan desakannya agar masyarakat Indonesia tidak bergabung dengan kelompok teroris itu.

Kini, Kementerian Agama tengah menylenggarkan Forum Group Discussion (FGD) bersama kelompok-kelompok penganut agama minoritas dengan  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mempromosikan dialog antar iman. Diharapkan, upaya ini bisa menghasilkan sebuah road map untuk membabat kekerasan atas nama agama di tanah air yang merupakan warisan Suryadharma Ali. 

“Dia (Lukman) jelas jauh lebih baik ketimbang pendahulunya, Pak Suryadharma Ali yang alih-alih menyelesaikan persoalan diskriminasi atas nama agama malah ikut menjadi bagian dalam persoalan dengan pidato-pidato kebenciannya,” ucap Hendardi pada Minggu (21/9).

Hendardi menyatakan bahwa Suryadharma kalah telak jika dibandingkan Lukman. Pasalnya, Suryadharma Ali kerap melakukan blunder dalam pernyataan-pernyataanya yang kontroversial. Mantan Ketua Umum Partai Kabah itu, sebagai contoh, mengungkapkan Syiah sebagai ajaran sesat karena menyimpang dari ajaran Islam kebanyakan.

“Secara pribadi saya mendukung terpilihnya Pak Lukman untuk menjabat menteri agama di pemerintahan baru. karena kita belum menemukan kandidat yang terbukti mendukung kelompok-kelompok minoritas,” tambah Hendardi.

Bona Sigalingging, anggota jemaah GKI Yasmin di Bogo, juga mengutarakan hal yang senada dengan Hendardi.

Sebagaimana diketahui bersama, GKI Yasmin tetap tersegel selama sepuluh tahun lamanya meski mendapat izin dari Mahkamah Agung.

“Berbeda dengan Pak Suryadharma yang menjanjikan pembukaan gereja kami sejak 2011, Pak Luman tidak membuat janji apapun yang tak bisa ia janjikan selama pertemuan dengan kami. Tapi, kami merasa yakin bahwa banyak hal akan lebih baik baik di bawah komandonya. Dia orang yang terbuka dan pendukung keberagaman,” ungkap Bona. (The JakartaPost.com)

Sumber: Liputan7.com

Gereja Diprotes Warga Pamulang, Pendeta Gereja Batak Karo Protestan Urus Izin

Tempat beribadahnya diprotes warga Vila Pamulang, RT 04 RW 16 Pamulang, Tangerang Selatan, Ketua Majelis yang juga pendeta Gereja Batak Karo Protestan, Saminiati Surbati, mengatakan sebelum gereja dibangun, lahan tersebut adalah tempat pembuangan sampah.

“Pada awalnya tempat ini adalah gundukan sampah lalu kemudian kita beli seluas 1.500 meter persegi, dan karena keterbatasan biaya kami (jemaah) urug bersama-sama. Tidak terpikirkan oleh kami akan dibangun perumahan di sekitar gereja, dalam pikiran kami pada saat itu hanyalah bagaimana kita bisa beribadah,” ujarnya.

Pada saat itu, kata Saminiati, pihaknya membeli tanah tersebut dari dr Nunung. Tetapi pihak pengembang perumahan Vila Pamulang juga mengklaim tanah tersebut milik mereka. Saminiati mengatakan pihaknya mengalah dan membeli lagi tanah milik developer tersebut seluas 850 meter persegi.

Saminiati juga mengatakan, sebelumnya pihak gereja sudah berunding dengan Kementerian Agama Tangerang Selatan maupun Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan kami diminta perlahan mengurus izin dari IMB bangunan gereja.

“Kalau dari Kemenag dan FKUB sendiri mengakui kalau kami sudah berdiri lama sebelum ada kompleks Vila Pamulang ini. Hanya izin IMB yang sedang kami urus. Untuk dokumen-dokumen resmi dari awal berdirinya gedung sampai sekarang kita juga ada,” katanya.

Menurut Saminiati, hubungan pihak gereja degan warga sejak 2002 sampai 2013 tidak ada kendala apa-apa. Penolakan warga baru terjadi Februari 2014. “Padahal jemaah Gereja Batak Karo Protestan sendiri ada yang tinggal di kompleks Vila Pamulang,” ujarnya.

Saminiati menambahkan, pada Jumat, 19 September 2014, pihak gereja dan ketua RT 04 Vila Pamulang sudah bertemu dan menghasilkan beberapa kesepakatan. Di antaranya, Saminiati dan jemaahnya hanya boleh memakai gedung ini pada Ahad dan Selasa dari jam 14.00 WIB-18.00 WIB.

“Kami sangat bingung dan kaget, hari Jumat sudah mengadakan pertemuan dan kami sepakati, ternyata di hari Minggu sudah ada banner di pagar pintu masuk gereja,” katanya.

MUHAMMAD KURNIANTO