PKS Dinilai Hambat Pengesahan RUU KKG

Koordinator Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) Ratna Batara Munti menegaskan Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Pernyataan itu, ia lontarkan dalam konferensi Pers Jaringan Lintas Iman untuk Advokasi RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender di Wahid Institute, Jumat (30/5).

“perdebatan di parlemen alot karena muncul anggapan RUU ini adalah RUU asal Barat”, kata Ratna siang itu. Berdasar temuan JKP3 selama ini ada pihak-pihak yang secara konsisten menjadi penghambat dalam meloloskan RUU KKG di Senayan.

Dalam konferensi pers yang mengundang berbagai kalangan lintas iman itu, Ratna menolak agama dijadikan asas dalam membahas perundang-undangan termasuk RUU KKG. Pernyataan Ratna itu diamini oleh semua pembicara yang hadir. Ratna beralasan hal itu akan memicu ketidakpastian hukum. “kesetaraan dan keadilan Gender telah senada dengan nilai-nilai esensi dari setiap agama-agama”, kata Ratna dengan mantap menyatakan pandangannya.

“kami khawatir tafsiran terhadap agama digunakan pihak-pihak tertentu untuk menentang keadilan yang layak didapat oleh kaum ibu”, kata Ratna.

“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) paling menghambat di parlemen dalam loloskan RUU KKG”, Ujar Ratna. Ketika ditanya lebih lanjut bagaimana pandangan anggota dewan perempuan dari F-PKS oleh redaksi ICRP-Online.org , Ratna menunjukan kekecewaannya. “Baik lelaki maupun perempuan dari F-PKS  sama saja”, ungkap Ratna menyatakan kerasnya sikap PKS menentang digolkannya RUU KKG.

Padahal Kesetaraan gender kata Ratna bukanlah hal baru. Menurutnya, wacana meningkatkan kesetaraan gender merupakan hal yang telah bergulir lama. RUU KKG, lanjut Ratna merupakan implementasi dari Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women yang telah diratifikasi oleh pemerintahan Orde Baru tahun 1984.

Ratna menilai RUU ini penting untuk segera disahkan sebagai payung nasional untuk melindungi perempuan dari tindakan-tindakan diskriminatif.  “hak perempuan berkaitan reproduksi hingga kini belum terjamin”, Imbuh Ratna mencontohkan salah satu perkara yang belum usai hingga kini menimpa kaum ibu.

Sebelumnya diketahui,  RUU KKG telah tiga tahun ini belum mendapat restu dari Senayan. Padahal RUU KKG merupakan RUU yang dimandatkan di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk bisa dibahas dan diselesaikan dalam periode ini.

Dikabarkan pandangan dewan mengenai agama menjadi  penghambat serius dalam proses pembahasan RUU KKG di parlemen. Beberapa kalangan diketahui melakukan kampanye hitam RUU ini dengan jargon “ meruntuhkan sendi-sendi keimanan dan merusak ajaran agama.”

Pandangan tersebut dibantah Jaringan Lintas Iman dalam pernyataan sikapnya. “menurut pandangan kami alasan-alasan yang dikemukakan oleh sebagian pihak terlalu berlebihan. Mengingat dalam keyakinan kami sebenarnya substansi kesetaraan dan keadilan gender tidaklah bertentangan dengan spirit keimanan, agama dan kepercayaan kami terhadap Tuhan Yang Maha Esa”

 

 

Penulis : Erton

Menolak Manifesto Perjuangan Partai GerindraMenolak Manifesto Perjuangan Partai Gerindra

Pernyataan Sikap ICRP

Menolak Manifesto Perjuangan Partai Gerindra

Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) adalah sebuah lembaga independen, tidak berafiliasi ke partai apa pun. ICRP konsen pada upaya membangun masyarakat demokratis yang damai dan harmoni, dan menjadikan ajaran agama sebagai sumber perdamaian. ICRP dengan tegas menolak manifesto Partai Gerindra yang menyatakan negara menjamin kemurnian ajaran agama.

Manifesto Partai Gerindra pada bidang agama (hal. 40) menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama/kepercayaan. Namun, pemerintah/negara wajib mengatur kebebasan di dalam menjalankan agama atau kepercayaan. Negara juga dituntut untuk menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama”

Dari pernyataan tersebut ICRP menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Menjamin kemurnian agama bukanlah domain negara. Sesuai dengan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 18,  Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E dan 29 (2), serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, negara harus menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan meliputi hak untuk memilih,  memeluk dan menjalankan agama dan keyakinan. Hak ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights).
  2. Manifesto Partai Gerindra masih menyebutkan kata “agama yang diakui”, padahal negara tidak punya kewenangan untuk mengakui atau tidak mengakui agama tertentu. Hal itu sesuai dengan bunyi putusan MK Tahun 2010 terkait uji materi UU 1/PNPS/1965. “[3.54] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon, yang menyatakan bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama diskriminatif karena hanya membatasi pengakuan terhadap enam agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Cu, menurut Mahkamah adalah tidak benar, karena UU Pencegahan Penodaan Agama tidak membatasi pengakuan atau perlindungan hanya terhadap enam agama sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon akan tetapi mengakui semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia”. Lebih lanjut MK menuturkan “…Dengan demikian, tidak ada diskriminasi dalam penyebutan nama-nama agama di dalam UU Pencegahan Penodaan Agama;”
  3. ICRP mengajak segenap lapisan masyarakat untuk bersikap arif dalam menyikapi gejolak perpolitikan di Indonesia. Tidak terjebak menggunakan isu SARA yang dapat menumbuhkan benih-benih konflik ketidakhar-monisan di tengah masyarakat.
  4. ICRP mengajak masyarakat pro aktif mengawal proses pemilihan umum. Melaporkan segala bentuk tindakan kecurangan kepada pihak berwenang untuk mendukung pemilu yang bersih, adil, transparan, dan berkualitas. ICRP telah bekerjasama dengan Gerakan Kebhinnekaan untuk Pemilu Berkualitas (GKPB) untuk membentuk hotline pusat pengaduan kampanye hitam SARA GKPB: pengaduankampanyesara@gmail.com atau kontak 0813 1838 5799.

Semoga misi perdamaian, misi suci agama-agama, masih menjadi spirit kita semua dalam menjalani kehidupan bernegara dan berbangsa berdasarkan Pancasila dan Konstitusi 1945.

Jakarta, 23 Mei 2014

Mengetahui,

 

Musdah Mulia                                                                        M. Imdadun Rahmat

Ketua Umum ICRP                                                             Sekretaris Umum ICRP

Sejumlah tokoh agama yang menghadiri Konferensi JAII ke-VI di Papua

Jaringan Antar Iman Indonesia (JAII) Sarankan Umat Pilih Capres Toleran

Sejumlah tokoh agama yang terkumpul dalam Jaringan Antar Iman Indonesia (JAII) menyerukan supaya masyarakat memilih pemimpin yang dapat merawat kebhinekaan dan dekat dengan rakyat. Hal tersebut dinyatakan saat dilaksanakan Konferensi Nasional VI Jaringan Antariman Indonesia (JAII) di Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (19/5/2014).

Koordinator JAII, Elga Sarapung mengharapkan presiden yang terpilih kedepan adalah presiden yang jujur, berani, dan membela kebhinekaan. “Memimpinlah dengan ketulusan hati, jangan serakah dan jangan membohongi rakyat. Pemimpin juga harus tegas dan baik,” ujarnya.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Andreas A. Yewangoe menyatakan PGI akan memberikan sejumlah rekomendasi dalam bentuk Surat Gembala.

“Kami bukan merekomendasikan calon A atau calon B, namun kami akan menyarankan kepada umat, agar memilih calon presiden yang peduli terhadap persoalan mendasar di negara ini,” jelasnya dalam keterangan pers terkait Konferensi Nasional VI Jaringan Antariman Indonesia (JAII) di Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (19/5), seperti dilansir KBR68H.

Hal yang senada dinyatakan oleh salah satu penghayat Kaharingan, Ayal. Menurutnya siapapun presidennya harus dapat menjalankan keadilan untuk semua warga negara tidak membedakan suku, agama, ras, dan kepercayaan.

Pejabat Intoleran

Undang-undang mewajibkan pejabat dan penyelenggara negara menunaikan tugas “tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan”. Di pidato-pidato para pejabat dan buku-buku pelajar, prinsip itu disebut berulang-ulang mirip pengumunan di stasiun kereta api. Tapi, mungkin Sutardji Calzoum Bachri benar. “Hidup adalah apa yang ada di luar buku,” kata presiden penyair Indonesia itu dalam “Menulis” (1970). Hidup kadang tak seideal apa yang ada di teks pidato dan buku-buku.

Jika melongok laporan lembaga pemantau kasus-kasus kebebasan beragama, toh sejumlah pejabat jadi actor intoleransi. Sejumlah pejabat mengeluarkan pernyataan dan tindakan intoleran dan diskriminatif. Laporan the Wahid Institute 2013, misalnya, menyebut seorang menteri yang menyesatkan Ahmadiyah dan minta mereka membuat agama baru saja. Agama baru, katanya, jalan terbaik agar kekerasan selesai.

Seorang menteri lainnya setuju dengan desakan massa. Seorang lurah dipindah karena berbeda agama dengan mayoritas agama yang dianut warganya. Pejabat lain lagi menyatakan pastur yang melempar kritik pedas pada presiden untuk tak mencampuri masalah mayoritas muslim.

Perilaku pejabat-pejabat di atas seperti tengah mengumumkan agar warga negara yang dipimpinnya melakukan tindakan serupa. Semakin pejabat-pejabat itu melakukannya, warga negara akan makin “terlatih” meniru.

Saya tak yakin pejabat-pejabat ini tak tahu usia penyakit intoleransi setua peradaban manusia. Penyakit ini jelas-jelas dihadapi di hampir semua negara di dunia. “Di pojok dunia ini tak ada yang bebas dari cemoohan,” kata psikolog Harvard University Gordon Willard Allport dalam karyanya yang tersohor The Nature of Prejudice.

Seperti jaring laba-laba, 197 negara di planet ini menghadapi kasus-kasus intoleransi dengan beragam tingkatan. Menurut survei Pew Forum, lembaga riset yang berbasis di Amerika, Indonesia menempati peringkat ke-15 dalam kategori negara-negara “very high” dalam Indeks Permusuhan Sosial (The Social Hostilities Index). Survei ini Indonesia masih di atas Rusia (13) dan Arab Saudi (14). Peringkat pertama diduduki Pakistan.

Lantaran ini masalah “umum”, tidakkah semestinya setiap pejabat negara sadar lalu lebih kreatif dan serius mencari jalan keluar. Kita tentu tak ingin jatuh di kubangan yang sama, berkali-kali.

Kesadaran itu pertama-pertama harus muncul dari keyakinan, intoleransi selalu dimulai dari hal yang kadang dianggap remeh-temeh. Penggunaan kata sesat, menodai agama dan perilaku diskriminatif alias pembedaan, salah satunya. Jika tak bisa direm, dibiarkan, terjadi berulang-ulang, apalagi bercampur politik kekuasaan, ia bisa meledak dalam bentuk paling ekstrem: pembasmian.

Di Rwanda pada 1994, intoleransi yang mengakar berubah jadi pembantaian. Lebih dari 8 ribu orang mati. Kebanyakan dari Tutsi, suku minoritas di negeri berpenduduk 7 juta jiwa itu. Politik kekuasaanlah biang kerok semua itu.  Demi menekan perlawanan oposisi, elit penguasa yang dikuasi etnis mayoritas Hutu, menyebar strategi kebencian dan ketakutan teradap suku minoritas Tutsi. “Kecoak”, kata yang untuk Tutsi.

Intoleransi Muslim-Kristen di Republik Afrika Tengah pada 2013 meletus jadi kekerasan antaragama. Sebuah laporan menyebut, dalam sebulan konflik menewaskan sekitar 1.000 orang. Ratusan ribu kehilangan tempat tinggal dan mengungsi.

Meski dampaknya jauh lebih kecil dibanding dua kasus di atas, intoleransi sudah membuat komunitas Ahmadiyah dan Syiah hidup sebagai pengungsi hingga saat ini. Tragedi Cikeusik menyebabkan 3 orang Ahmadiyah tewas dengan cara tragis.

Tantangan terberat menaklukan intoleransi memang karena ia mendekam dan bersumber dalam pikiran, bukan sekedar sikap atau tindakan. Akarnya sikap yang abai pada nilai-nilai kemanusiaaan. Intoleransi menolak kenyataan budaya dunia ini begitu beragam, begitupun dengan bentuk-bentuk ekspresi dan cara-cara menjadi manusia (being human). Intoleransi muncul dari prasangka buruk dan pembedaan-pembedaan karena agama, etnis, atau sekat lain. Karenanya, intoleransi harus dinyatakan sebagai penyakit sosial yang mengancam kehidupan (a life-threatening social illness).

Tapi pikiran memang sulit diberangus. Peraturan perundang-undangan juga hanya bisa membatasi tindakan intoleran, bukan pikiran-pikirannya. Tapi pikiran bisa diubah. Selain dialog dan bertukar pikiran, pejabat yang diskriminatif dan dinilai tidak toleran bisa diubah pula dengan protes atau menempuh langkah hukum. Meski perubahan itu dinilai politis, menteri yang sering dikritik itu belakangan berusaha mengambil langkah agar dianggap menteri yang toleran. Itu juga perubahan.

Di level masyarakat, pikiran intoleran dapat diubah lewat pertarungan gagasan, dialog, dan pendidikan yang membebaskan. Inilah jalan paling strategis untuk mengatasi masalah dalam jangka pandang. “Masyarakat umum sebagai satu kesatuan, kebaikan atau kejahatannya, akan ditentukan oleh proses apapun yang berlangsung di dalam pikiran individu,” kata filosof kelahiran California Amerika Serikat Josiah Royce dalam the Basic Writing of Josiah Royce.

Dari perubahan pikiran intoleran ini diharapkan lahir kebiasaan-kebiasaan baru. Misalnya mari mengurangi istilah-istilah, kata-kata yang berburuk sangka, pelabelan negatif, dan stereotip. Kita mesti bekerja untuk tak mudah menyesatkan, bahkan menggantinya dengan dialog dan konfirmasi. Kata “berbeda” lebih positif dan produktif bagi budaya toleransi ketimbang menyebut “sesat”.

Maka kita pun berharap, dengan perubahan ini, public makin kritis terhadap pejabat-pejabat diskriminatif dan intoleran. Dan pemilu presiden merupakan saat paling tepat untuk mengingatkan mereka. []

Penulis adalah peneliti the Wahid Institute dan pengajar pada Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon

http://www.satuharapan.com/read-detail/read/pejabat-intoleran

Sejumlah tokoh agama yang menghadiri Konferensi JAII ke-VI di Papua

Jaringan Antar-Iman Indonesia Laksanakan Konferensi Ke-VI di Papua

Sejumlah tokoh agama dan jaringan antariman Indonesia (JAII) melaksanakan Konferensi Nasional ke-VI di Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin-Jum’at (19-23 Mei 2014). Selain dihadiri oleh perwakilan tokoh agama seluruh nusantara, acara ini juga dihadiri oleh pelbagai organisasi yang bekerja pada isu hubungan antar iman.

Dalam siaran persnya, Koordinator Jaringan Antar-Iman Indonesia, Elga Sarapung menuturkan konferensi ini merupakan pertemuan keenam setelah pertemuan di Malino, Sulawesi Selatan (2002), Candi Dasa, Karangasem, Bali (2003), Banjar Baru, Kalimantan Selatan (2006), Yogyakarta (2008), dan Yogyakarta (2011).

Adapun tema konferensi yang digelar di Hotel Sentani Indah, Jayapura, Papua tersebut adalah Membangun, Merawat dan Memperkokoh Peradaban Luhur Bangsa dengan Dialog Transformatif. Menurut Elga, konferensi nasional JAII memilih Papua sebagai lokasi kegiatan bertujuan untuk memberikan dukungan kepada berbagai tokoh agama yang berupaya membangun tanah Papua yang damai.

Adapun materi pokok yang akan dibahas dalam konferensi tersebut meliputi hubungan agama-agama dan keyakinan dengan negara: kasus-kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan. Papua Tanah Damai, upaya agama-agama menciptakan Papua menjadi Tanah Damai. Pendidikan Karakter, membangun bangsa agar mampu menghadapi radikalisme beragama dan radikalisme keserakahan kekuasaan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Serta EKOSOB di Indonesia, berupa respons atas perusakan alam/lingkungan dan budaya lokal.

Selain itu, dalam konferensi ini juga akan dilaksanakan pemberian penghargaan kepada kepala daerah yang dianggap mampu menjaga dan menciptakan toleransi umat beragama di wilayahnya. Penghargaan itu diharapkan memberi motivasi bagi upaya-upaya menciptakan Indonesia yang damai dan tanpa kekerasan. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk kepala daerah yang lain untuk menegakkan konstitusi memberikan hak kebebasan beragama kepada seluruh masyarakat tanpa memandang identitas.

Kampanye Hitam Dapat Picu Kekerasan

Menghadapi pemilu presiden mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bertindak tegas terhadap pelaku kampanye hitam. Pasalnya hal tersebut selain mencederai demokrasi juga dikhawatirkan akan memicu terjadinya kekerasan dan konflik horizontal di tengah masyarakat.

“Selain manipulasi suara dan politik uang yang marak, juga muncul kekerasan di beberapa tmpat. Kampanye hitam dapat menjadi bahan bakar yang efektif menimbulkan kekerasan,” ucap Pengamat Politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti di Jakarta, seperti dilansir pikiran-rakyat.com Minggu (18/5/2014).

Ray berharap pada pemilu ini Bawaslu harus lebih reaktif dan tegas ketika menemukan kesalahan dan pelanggaran pemilu. Bawaslu tak perlu menunggu laporan apalagi menunggu sampai terjadinya peristiwa kekerasan akibat kampanye hitam baru bertindak.

Lanjut Ray, apapun alasannya, kampanye hitam tidak dapat diperkenankan. Harus dibatasi dengan jelas dan tegas antara kampanye hitam dengan kampanye negatif.

“Kampanye negatif tentu saja perlu. Tapi dalam ketegangan yang meningkat tak jarang kampanye negatif berubah menjadi kampanye hitam. Gejalanya dapat dilihat dari maraknya isu SARA, kabar bohong, caci maki, dan lainnya,” ujarnya.

Ray menegaskan para pelaku kampanye hitam merupakan bahaya demokrasi. Mereka merongrong sitem demokrasi dengan cara-cara yang tidak etis. Oleh sebab itu, kampanye hitam yang sekarang ini marak di berbagai media, terutama media sosial sejatinya harus diberi peringatan tegas dan diberi sanksi karena selain menimbulkan fitnah juga dapat memicu ketegangan antara masyarakat.

Ridwan Kamil Melupakan Keberagaman

Ridwan Kamil telah ramai diperbincangkan media sejak dicalonkan oleh Gerindra dan PKS sebagai walikota Bandung. Beberapa perubahan di kota kembang pasca Ridwan Kamil dilantik pada September tahun lalu meroketkan popularitas  arsitek lulusan Institute Teknologi Bandung (ITB) ini. Singkat kata, Kang Emil sapaan hangat Ridwan Kamil menjadi walikota yang dielu-elukan sebagai inspirator bagi pemimpin daerah lainnya.

Di balik semua perhatian banyak mata atas prestasi kang emil, pelarangan perayaan asyura pada November 2013 cukup menohok media. Pelarangan perayaan Asyura di kota kembang dua bulan pasca Ridwan Kamil dilantik  meredupkan harapan  sebagian kalangan terhadap penguatan semangat kebhinekaan di Ibukota provinsi yang paling tinggi tingkat intoleransinya.

Sikap Kang Emil terhadap penyemaian semangat keberagaman pun diragukan oleh (Jaringan Kerja Antar Umat Beragama) Jakatarub.  forum aktivis pro keberagaman di Bandung ini melihat Ridwan Kamil tidak memberikan perhatian secara serius terhadap isu kebhinekaan di kota kembang. “Dalam isu toleransi tanggapan dari Kang Emil sangat minim”, Kata Pengelola Program Wawasan Kebangsaan Jakatarub, Siti Azizah dalam wawancara via surat elektronik (surel) dengan redaksi icrp-online.org.

Siti Azizah melihat program yang telah dikerjakan Kang Emil sejauh ini belum ada yang mendukung terhadap keberagaman. Ia mencontohkan dalam perayaan Hari Toleransi Internasional, Kang Emil tidak memberikan komentar sepatah katapun. “kami berusha undang pihak walikota untuk ikut serta dalam acara tersebut (hari toleransi internasional), akan tetapi beberapa kali surat masuk kami tidak ditanggapi”, kata Siti Azizah pada redaksi.

Pada kesempatan wawancara itu, Siti Azizah memberikan contoh lain kekecewaannya pada Kang Emil. “ketika terjadi dua kali kasus intoleransi terhadap Jamaah Syiah di Kota Bandung, kami juga tidak mendengar pernyataan tegas pihak Bandung”, tutur Siti Azizah yang ragu posisi Kang Emil terhadap keberagaman.

“Padahal kedua kasus intoleransi tersebut berpotensi merusak keharmonisan warga Bandung” Pungkas Siti Azizah.

Perilaku gamang walikota terhadap keberagaman juga menghinggapi pemimpin kota Bogor. Pada masa kampanye, Bima Arya yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN) berjanji menyelesaikan sengketa GKI Yasmin. Namun, pasca dilantik walikota baru ini tidak menjadikan persoalan GKI Yasmin sebagai perkara prioritas.

Apakah para pemimpin daerah yang besar karena media ini tidak memiliki komitmen serius terhadap isu keberagaman?

Meriam Yahya Ibrahim bersama suaminya.

Menikahi Pria Beda Agama, Wanita Hamil Divonis Mati

Seorang perempuan Sudan yang menikah dengan lelaki asal Amerika Serikat dijatuhi hukuman mati. Pengacara perempuan,  Al Shareef Ali Mohammed itu menuturkan kliennya yang tengah hamil dijatuhi hukuman karena menolak untuk menarik kembali pengakuannya sebagai seorang kristiani.

Lebih lanjut Shareef mengatakannya pada minggu karena berpindah agama, kliennya yang bernama Meriam Ibrahim itu dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Dikabarkan Meriam dibesarkan dari seorang ayah yang beragama Islam tetapi Ibunya asal Ethiopia seorang kristen ortodox. Meriam diberikan kesempatan oleh pengadilan selama empat hari untuk bisa lepas dari jeratan hukuman mati dengan menyatakan penyesalannya.

Hingga Kamis (15/5), perempuan berumur 26 tahun yang tengah hamil 8 bulan itu menolak untuk menyesali keyakinannya.

Kasus di Sudan itu mengundang perhatian dunia internasional. Amensty International mengutuk hukuman itu dan menyatakannya sebagai “hal yang mengerikan”. Sementara Departemen luar negeri AS menyatakan hukuman itu “begitu mencemaskan”. Uwak Sam mendesak pemerintah Sudan untuk menghormati hak kebebasan berkeyakinan tiap warga negara.

Mohammed menyatakan putusan dibuat terlalu terburu-buru dan cacat hukum sejak hakim menolak untuk mendengarkan pembelaan dari saksi kunci. Pengacara itu juga memandang hakim tak mengindahkan pasal-pasal hukum berkenaan dengan kebebasan berkeyakinan dan kesetaraan warga negara.

Meriam menikahi wani di sebuah Gereja secara resmi pada tahun 2011. Kedua pasangan itu telah memiliki anak berumur 18 bulan bernama Martin. Bayi berumur 18 bulan itu menemani ibunya di Penjara. Kedua pasangan itu menjalankan beberapa usaha termasuk sebuah peternakan di selatan Khartoum.

Hukuman pidana di Sudan memberikan kemungkin dijatuhkannya hukuman mati bagi seorang muslim jika berpindah agama.

Sudan menerapkan hukum syariat islam pada awal tahun 1980an dibawah kendali Jaafar Nimeri. Kebijakan ini menjadi pemicu pemberontakan di Sudan Selatan yang rata-rata memeluk animisme dan kristen.  Pada 2011 bagian selatan dari Sudan telah menjadi negara merdeka dan terdaftar sebagai negara bangsa terbaru di PBB.

Presiden Omar Bashir yang berasal dari kalangan Islamis ini menyatakan akan menerapkan hukuma Islam secara lebih ketat sejak terpecahnya negara tersebut. Sebagaimana diketahui, Omar Bashir duduk di singgasana kekuasaan dengan cara kudeta pada tahun 1989. Pada tahun 2013 Majelis Umum PBB telah mendesak Bashir menyerahkan diri ke International Criminal Court (ICC) atas beragam tudingan termasuk Genosida.

Sejumlah warga negara sudan telah dikenai hukuman karena berpindah agama beberapa tahun ke belakang. Namun, mereka semua lepas dari hukuman karena telah menyatakan menyesal kekeliruan pandangan keyakinan mereka. Politisi dan cendikiawan, Mahmoud Mohammed Taha yang juga  seorang kritikus atas penafsiran Syariah versi Nimeiri dijatuhi hukuman mati dengan dakwaan murtad. Taha dihukum pada tahun 1985 pada umur 76.

Mohammed menyatakan ia akan melakukan banding atas dakwaan yang menimpa kliennya.

“Hakim telah melampaui wewenangnya ketika ia menghakimi pernikahan Meriam tidak sah karena suaminya bukan seorang muslim, “ kata Mohammed kepada Associated Press. “Ia (hakim) lebih mengutamakan hukum syariat ketimbang hukum dan konstitusi negara”, tambah pengacara itu.

Mohammed menyatakan ayah Meriam telah meninggalkan ibunya sejak kliennya masih kanak-kanak. Ibunya membesarkannya sebagai seorang kristiani.

Menurut para pejabat hukum di Sudan yang tak mau menjabarkan identitasnya,  Pengadilan  di Ibukota, Khartoum, juga  memberikan hukuman Meriam agar dikenakan seratus kali cambukan atas hubungan seksual dengan seorang non muslim. Meskipun non muslim itu, Daniel Wani adalah suami Meriam sendiri.

“Fakta seorang perempuan dijatuhi hukuman mati karena pilihan keyakinan dan dicambuk karena menikah dengan seorang lelaki yang diduga berbeda agama, adalah sebuah hal yang menjijikan dan tidak boleh dijadikan pertimbangan (dalam pengadilan)” tutur Amnesty Internasional dalam sebuah pernyataan dengan mengutip penelitinya yang tinggal di Sudan, Manar Idriss.

Kasus yang menimpa Meriam pertama kali mengundang perhatian pihak berwenang pada Agustus 2013. Kala itu, segelintir anggota keluarga dari ayah Meriam melaporkan bahwa Meriam terlahir sebagai seorang beragama islam tetapi menikah dengan seoerang lelaki kristiani.

Keluarga dari pihak ayah Meriam mengaku panggilan sejak lahir perempuan berumur 26 tahun itu ialah Afdal. Mereka mengatakan Afdal telah mengganti nama aslinya. Sementara itu, Mohammed menyatakan dokumen yang diberikan keluarga Meriam dipersidangan bahwa Meriam seorang muslim itu palsu. Meriam menolak untuk menjawab panggilan “Afdal” yang dilontarkan oleh Hakim Abbas Khalifa di persidangan pada Kamis.

“Saya tidak pernah menjadi seorang muslim. Saya dibesarkan sebagai saeorang kristiani sejak dari kecil”, kata Meriam.

Para penegak hukum mendakwa Meriam pertamakali dengan tuduhan melakukan hubungan tidak sah tahun lalu. Namun, ia lepas dari dakwaan itu. Kemudian, perempuan yang tengah hamil itu pada Februari dipenjara atas tuduhan murtad pasca ia menyatakan di pengadilan bahwa kristiani adalah agama yang ia yakini. (huffingtonpost)

GKI Yasmin: Kami Merasa Aman Jika Ada Jurnalis

Juru Bicara Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin,Bonna Sigalingging menegaskan pentingnya peran jurnalis dalam perjuangan membela toleransi antar umat beragama. Dalam talkshow yang diselenggarakan Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) di Tebet Green Rabu (14/5), Bonna mewakili jemaat GKI Yasmin beranggapan, di Indonesia peran wartawan lebih signifikan daripada aparat penegak hukum.

Dalam penuturan Bona malam itu ada kesan kekecewaan mendalam terhadap sikap aparat penegak hukum. Ia memandang justru aparat penegak hukum seolah memfasilitasi kelompok intoleran menebar benih permusuhan.

Sebagaimana diketahui, Gereja GKI Yasmin yang telah mendapat restu untuk beroperasi dari Ombudsman dan Mahkamah Agung hingga disahkannya walikota baru masih tersegel. Tiap Minggu Jemaat GKI Yasmin beribadah di sekitaran Gereja.

Setiap menggelar ibadat di Depan Istana Negara, Bona mengakui jemaat GKI Yasmin menanti kehadiran wartawan ketimbang polisi. “Jemaat merasa aman bukan karena ada polisi, tapi karena ada wartawan” Kata Bona. Lebih lanjut menurut pengamatannya para wartawan jauh lebih menakutkan bagi kelompok intoleran ketimbang polisi.

Meski demikian ia menyadari keamanan jemaat tidak terjamin seutuhnya dengan kehadiran wartawan. “Tapi, setidaknya kalo ada pemukulan kan bisa langsung masuk berita”, satir Bona yang memakai kemeja putih lengan panjang malam itu.

“GKI Yasmin tidak mau wartawan sangkut pautkan permasalahan kepada isu agama”, Tambah Bona. Ia khawatir terlalu menyangkut pautkan isu agama bisa berujung pada konflik. Ketidakberanian pemerintah untuk melakukan Penegakan hukum menurutnya adalah permasalahan utama dalam kasus GKI Yasmin.

Mewakili GKI Yasmin, Bonna mengapresiasi pendekatan para jurnalis dengan menggunakan isu Hak Azasi Manusia (HAM) dalam menjelaskan sengketa rumah ibadah itu.

Lebih lanjut ia berharap media massa bisa dapat lebih banyak mengakomodir persoalan keberagaman di tanah air.

Selain acara talkshow, Sejuk memberikan penghargaan “diversity awards” pada jurnalis di beragam media. Wartawan Kompas Ilham Khoiri didaulat sebagai pemenang kategori wartawan media cetak yang pro dan membela keberagaman.

Grup musik Jamaica Caffe memeriahkan acara yang pertama kali diselenggarakan Sejuk ini. Nampak di kursi yang tersedia beberapa tokoh pro kebebasan beragama hadir malam itu, di antaranya punggawa dari Salihara Guntur Romli, Peneliti Senior Wahid Institute Rumadi, Aktivis Ahmadiyah Deden Sudjana dll.

 

Suasana diskusi sesaat sebelum pemberian penghargaan diversity award 2014. Sumber: Dok. ICRP

Media Abai isu keberagaman, Ini kata Ade Armando

ICRP, Jakarta – Pakar komunikasi kelas wahid Ade Armando menilai media massa di tanah air belum menyediakan ruang memadai bagi isu keberagaman. kritikan itu ia sampaikan dalam sebuah talkshow  yang diselenggarakan Serikat  Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) di Tebet Green Rabu (14/5).

“Seharusnya, media massa tertarik dengan isu keberagaman”, tutur Ade Armando dalam talkshow bertemakan “ Wajah isu keberagaman di media massa”. Dari perspektif jurnalistik isu kekerasan atas nama apapun termasuk agama, menurut Ade Armando, adalah wacana menarik. Pada kondisi ini Ia memandang ada ironi dalam pemberitaan di media massa.

Ade Armando yang  sempat menjabat sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menduga kuat ada dua alasan keengganan media massa angkat isu keberagaman. Pertama, isu keberagaman dipersepsikan sebagai hal yang beresiko. Kedua, Daya tarik secara komersial rendah.

Ade Armando gerah melihat keadaan ini. Ia menyesalkan media massa yang tak berperan serius mengangkat isu-isu keberagaman. “Media massa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Menyampaikan suara-suara yang tak disuarakan”, Imbuh pengurus Yayasan Wakaf Paramadina itu.

Ditanya mengenai ada tidaknya media massa yang memberi warna jelas berkaitan isu keberagaman, Ade sebutkan beberapa. KBR68H, Jakarta Post, dan Jakarta Globe merupakan media-media yang ade Armando sanjung malam itu.

Selain acara talkshow, Sejuk memberikan penghargaan “diversity awards” pada jurnalis di beragam media. Wartawan Kompas Ilham Khoiri didaulat sebagai pemenang kategori wartawan media cetak yang pro dan membela keberagaman.

Grup musik Jamaica Caffe memeriahkan acara yang pertama kali diselenggarakan Sejuk ini. Nampak di kursi yang tersedia beberapa tokoh pro kebebasan beragama hadir malam itu, di antaranya punggawa dari Salihara Guntur Romli, Peneliti Senior Wahid Institute Rumadi, Aktivis Ahmadiyah Deden Sudjana dll.

“Wartawan harus dorong terus isu keberagaman”, Kata Ade.