Musdah Mulia. Sumber: satuharapan.com

Kartini Bicara Bhineka Tunggal Ika

ICRP, Jakarta – Berlokasi di Taman Ismail Marzuki, Megawati Institute menyemarakan Bulan Kartini dengan Malam Budaya sekaligus peluncuran buku “Perempuan Pembelajar” karya Ira D. Aini dan Milastri Muzakkar. Mengangkat Tema “Kartini Bicara Bhineka Tunggal Ika”, Senin malam (28/4/2014) Megawati Institute menegaskan kembali ide-ide keberagaman yang terkandung dalam surat-surat Kartini.

Menurut Direktur Megawati Institute, Musdah mulia isu kebhinekaan menjadi penting dan layak untuk dikaji saat ini karena masyarakat Indonesia yang plural justru kerap mengalami konflik-konflik sosial. “Apa yang disampaikan Kartini bukan untuk perempuan tapi hakikatnya untuk kemanusiaan”, tegas mudah dalam sambutannya malam itu.

Megawati Institute menemukan keberagaman etnis, suku, dan agama di tanah air tidak jarang dipolitisasi dan dijadikan instrumen untuk  memarginalkan orang lain. Pandangan seperti itu dinilai keliru menurut Musdah. Di mata pejuang keberagaman yang juga menjabat ketua Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) itu Kartini telah mengalami kegelisahan tentang cara pandang orang agama yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu.

“Tidak boleh kita membedakan seseorang dari cara berkeyakinan, Gender, atau agama”, Kata Musdah. Lebih lanjut,  pada sambutannya Musdah menganggap cara pandang Kartini dalam beragama tidak terkungkung pada simbol-simbol agama. “Kartini memperjuangkan nilai-nilai esensial dari agama”, tandas Musdah.

Intelektual yang telah malang melintang dalam isu keberagaman ini meyakini isu anti-diskriminasi merupakan wacana yang dikembangkan oleh Kartini sedari awal. Malam itu, Musdah mengajak peserta malam budaya untuk tetap gigih menjaga kebhinekaan bangsa dari ancaman orang-orang yang anti-kemanusiaan.

Acara bertemakan “Kartini Bicara Bhineka Tunggal ika” di Taman Ismail Marzuki itu dipenuhi berbagai kalangan, di antaranya Komunitas Penulis Perempuan Indonesia (KPPI), Komunitas LGBT, HINGGA Komunitas Anak jalanan (YPAB). Malam budaya kali ini dibuka dengan pembacaan puisi oleh Teater Perempuan PASEBAN. Puisi itu diracik dari surat menyurat antara Kartini dengan Stella.

 

Departemen Agama Luncurkan Laporan Kehidupan Keagamaan 2013

Departemen Agama (Depag) Republik Indonesia, Senin (27/4/2014), melaksanakan peluncuran laporan tahunan kehidupan keagamaan di Indonesia tahun 2013. Tidak seperti The Wahid Institute, Setara Institute, atau Center for Religious and Crosscultural Studies (CRCS) UGM yang melaporkan jumlah tindakan kekerasan agama di Indonesia, Depag mengklaim melaporkan dinamika kehidupan keagamaan 2013 meliputi data, kondisi, persoalan, kendala, dan penangan. Dalam laporan tersebut Depag menyatakan secara umum kondisi keagamaan di tahun 2013 berjalan harmonis.

Laporan yang diluncurkan di Hotel Millenium Jakarta ini ditegaskan oleh pihak Depag tidak menggunakan paradigma dan indikator HAM an sich, melainkan paradigma kerukunan, good governance,  dan HAM “cita rasa Indonesia”. Namun, dalam laporan tersebut tidak ada penjelasan pengertian HAM cita rasa Indonesia dan tidak dijelaskan standar penilaiannya.

Laporan ini menggunakan data yang diperoleh dari kliping media, baik dari media cetak dan online. Laporan ini setidaknya dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, mengungkapkan data keagamaan meliputi pemaparan jumlah penduduk Indonesia, jumlah rumah ibadah, dan jumlah lembaga agama. Kedua, membahas toleransi, kerukunan, dan dialog. Dalam bagian ini tim peneliti Depag lebih banyak mendeskripsikan kehidupan keagamaan yang toleran, upaya dialog lintas agama, penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan antisipasi di tahun politik 2014. Menyoal kasus rumah ibadat, laporan ini memaparkan beberapa kasus seputar rumah ibadat di tahun 2013. Setidaknya ada tujuh kasus terkait rumah ibadah selama 2013, dan menuturkan latar belakang terjadinya dengan hanya mengutip ucapan Wakapolri dan pengamat teroris, dan tidak ada satu pun pernyataan korban yang dikutip.

Meskipun Depag menegaskan bahwa laporan ini bukan laporan tahunan kegiatan (kinerja) Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Namun dalam bagian ketiga, membahas secara detail pelayanan keagamaan seperti pelayanan haji, persoalan pernikahan, zakat dan waqaf, dan isu-isu ringan seperti pelaksanaan MTQ, gemmar mengaji, pengeras suara di masjid, gerakan ekonomi syariah, kontroversi jilbab bagi polwan, dll.

Keempat, membahas paham, aliran, dan gerakan keagamaan, meliputi Ahmadiyah, Syiah Sampang, dan ragam paham dan aliran “bermasalah”. Pada bagian ini dipaparkan secara naratif persoalan ini, selain itu juga mengemukakan proses yang dilakukan pemerintah untuk menangani persoalan Ahmadiyah, Syiah Sampang, dll.

Untuk melihat lengkap (download) Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia 2013, silakan klik link berikut:

KLIK DI SINI

 

ulil abshar abdalla

Ulil: Negara Netral Melindungi Keberagaman

ICRP, Jakarta – Wacana  hubungan negara dan agama di dunia muslim masih belum usai. Tema ini kembali diangkat dalam Kuliah Pluralisme di Teater Utan Kayu Jumat (25/4). Sore itu Ulil Abshar Abdalla dari Jaringan Islam Liberal didapuk menjadi pembicara. Sekurang-kurangnya 15 peserta menghadiri perkuliahan serial di Teater Utan Kayu itu.

Ulil panggilan hangat menantu Gus Mus ini membuka kuliah dengan memberikan sebuah analogi tentang agama yang masih bertahan. “Islam sebagaimana organisme yang berdialog dengan keadaan  mampu berdaptasi dan bertahan hingga kini”, Kata Ulil menggambarkan adaptasi Islam terhadap perubahan.  Ulil yakin kemampuan sebuah agama untuk beradaptasi terhadap perubahan berkaitan erat dengan hidup dan matinya agama itu.

“Ada banyak agama bahkan ribuan yang extinct dan kini hanya tercatat di buku-buku sejarah atau museum”, tandas Ulil.  Ulil menambahkan sebagai agama yang hidup, wacana Islam dan negara senantiasa dinamis. Lebih lanjut, Hal ini pula menurut Ulil yang menimbulkan variasi pandangan dari sarjana-sarjana muslim merumuskan peran Islam dalam sebuah negara.

Dalam pandangan Ulil, Abad ke-20, yang diawali dengan kejatuhan Imperium Ottoman menjadi pintu “ijtihad” bagi kalangan muslim untuk merumuskan sistem politik dan relasi antara islam dengan negara.  Dari sekian banyak varian perspektif hubungan islam dan negara, Ulil mengklasifikasikan ke dalam dua kategori. Pertama, negara agama dan kedua negara yang netral terhadap agama-agama.

Negara agama (Islam),  bagi Ulil, memiliki banyak problem yang inherent ketika diterapkan. Salah satu hal yang menurut Ulil tidak bisa terhindarkan dalam varian pertama ini adalah favoritisasi terhadap satu aliran. “Saat Anda ingin membuat negara Islam, anda harus memilih apakah negara Islam Sunni atau Syiah?”, Tanya Ulil pada peserta kuliah.  Ulil menilai pemilihan mazhab  ini  bisa dipastikan mendiskriminasi muslim yang tak sejalan dengan pemerintah. Sore itu, Ulil mengulas tindakan diskriminatif Malaysia dan Arab Saudi terhadap non-muslim atau muslim yang tidak semazhab dengan negara.

Permasalahan lain dalam sebuah negara islam yang tak kalah serius, menurut tokoh muslim kontroversial ini, adalah munculnya hipokrisi yang akut. “Negara seolah menjadi orang tua yang mengawasi perilaku anak-anaknya agar tidak pernah salah”, ujar Ulil menganalogikan hubungan pemerintah Arab Saudi dan Rakyatnya. Ia menilai hubungan semacam itu tidak sehat bagi perkembangan psikologi masyarakat. Ulil membeberkan begitu maraknya minuman beralkohol di rumah-rumah orang kaya Saudi.

“Arab Saudi dan negara-negara Islam memandang hipokrisi bukan hal yang serius, negara mengfokuskan diri  pada permukaan saja”, ujar Ulil.

Sementara varian kedua, yaitu negara yang netral terhadap agama-agama menurut Ulil lebih memberikan keluasaan bagi para pemeluk agama. “orang yang hidup di negara yang netral bisa lebih menikmati keyakinannya daripada di negara agama”, tutur Ulil sembari mengutip pernyataan pengarang Buku “Islam and the Secular State : Negotiating the Future of Sharia”, Abdullahi Ahmed An-Na`im. Ulil menilai hal ini menjadi daya tarik intelektual-intelektual muslim di negara-negara Islam untuk menetap di Amerika Serikat.

Dengan bersikap netral bagi Ulil, maka perbedaan pandang intra maupun antar agama akan sehat. “perbedaan pandang dalam beragama akan seperti bunga-bunga yang bermekaran di taman” Pungkas Ulil memandang negara netral yang melindungi perbedaan keyakinan.

Penulis: Erton

Surat himbauan dari MUI dan jawaban jemaat Muslim Ahmadiah. (Foto: Satuharapan.com)

Penutupan Masjid Ahmadiyah Ciamis Berdampak Fatal

Pelarangan  Jemaat Ahmadiyah untuk beribadah di Mesjid Nur Khilafat oleh MUI Ciamis dinilai kalangan aktivis keberagaman sebagai sikap yang inkonstitusional. Menurut Firdaus Mubarik dari perkumpulan 6211 pelarangan tersebut bisa berdampak fatal. Firdaus khawatir langkah yang diambil MUI Ciamis itu bisa menjadi alasan kelompok intoleran untuk melakukan tindak kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah.

Firdaus menyanyangkan sikap pejabat daerah di Ciamis yang tidak pro-aktif terhadap isu keberagaman. Menurut Firdaus aparatur negara semestinya mampu bertindak untuk merawat keberagaman. “Kepala daerah saya rasa bisa menjadi pengayom dengan menegur MUI untuk tidak membuat himbauan yang mengganggu ketentraman warga”, kata Firdaus kepada redaksi ICRP-Online.org Kamis, (24/4).

Kekecewaan terhadap sikap MUI Ciamis juga datang dari kalangan pemuda Ahmadiyah, Rahmat Ali. Bagi Rahmat penutupan sebuah mesjid di negeri yang majemuk seperti Indonesia merupakan Ironisitas. “Malu, di negara yang berketuhanan Yang Maha Esa, menjamin kebebasan beragama ada mesjid yang ditutup”, ucap Rahmat.

Hal senada diungkapkan pula oleh Firdaus. “sebagai warga negara seharusnya kita menjalankan konstitusi UUD 1945 yang menjamin kebebasan warga Indonesia untuk beragama dan beribadah”, tambah Firdaus.

Rahmat menekankan ketegangan di masyarakat harus diselesaikan dengan dialog. “Ahmadiyah siap berdialog dengan siapapun dan kapan pun”, tandas Rahmat menegaskan sikap keterbukaan jemaat Ahmadiyah. Rahmat menuturkan Ahmadiyah merupakan organisasi legal formal yang berbadan hukum.

“warga Ahmadiyah adalah rakyat bangsa Indonesia”, ucap Rahmat mengingatkan ikatan persatuan sebangsa.

Sebelumnya dikabarkan, MUI Ciamis melarang jemaat Ahmadiyah untuk melakukan aktivitas di Mesjid Nur Khilafat. Pernyataan itu dilayangkan lewat sebuah surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris MUI Ciamis tertanggal 23 April 2014. MUI Ciamis beralasan pelarangan tersebut setelah mendapat laporan dari kalangan warga yang merasa terganggu oleh jemaat Ahmadiyah.

Penulis: Erton

 

 

 

 

 

Meriahnya Pindapata Gema Waisak 2558 BE/2014. (foto: Sutar Soemitro/Buddhazine.com)

Sambut Waisak, Ribuan Umat Buddha Rayakan Pindapata di Jakarta

Ribuan umat Buddha di Jakarta dan sekitarnya, Minggu (27/4/2014) pagi, berkumpul di sepanjang Jalan Gajah Mada sampai Museum Fatahillah, Jakarta untuk melaksanakan Pindapata. Pindapata adalah momen memberikan persembahan kepada para bhikku. Prosesi ini sudah ketujuh kalinya dilaksanakan di Jakarta semenjak tahun 2008. Antusiasme warga sangat tinggi tidak hanya oleh kalangan umat Buddha, namun juga masyarakat umum. Puluhan petugas gabungan TNI dan Polisi diterjunkan untuk mengamankan perayaan ini.  

Secara bahasa Pindapata berasal dari dua suku kata, yaitu: Pinda dan Pata. Pinda berarti gumpalan/bongkahan (makanan) dan Pata berarti yang dijatuhkan. Jadi pindapata adalah bongkahan makanan yang dijatuhkan ke dalam mangkuk (patta) para Bhikku. Seiring berjalannya waktu, Pindapata tidak hanya memberikan makanan kepada para Bhikku. Umat juga memberikan keperluan sehari-hari para Bhikku seperti peralatan mandi, uang, dll.

Acara yang digelar oleh Sangha Theravada Indonesia (STI) tersebut dihadiri sekitar 30 Bhikku dari berbagai daerah di Indonesia. Para Bhikku tersebut mulai bergerak menelusuri jalan dari kawasan Kota Tua, melewati Jalan Hayam Wuruk, Glodok, Jalan Gajah Mada dan kembali berputar arah ke Kawasan Kota Tua, Fatahillah. Sumbangan yang didapat Pindapata tersebut berupa makanan, mie instan, susu dan minyak kayu putih serta lainnya.

Sukiman, salah satu panitia menyatakan puncak kegiatan tersebut akan dilaksanakan Minggu depan di Waduk Pluit, dengan berbagai acara bakti sosial seperti pengobatan gratis, pembagian sembako, penghijauan dan sebagainya.

Ketua Umum STI Bhikkhu Jotidhammo menjelaskan, pihaknya mengajak umat untuk berbuat kebajikan dengan berdana. Dana yang terkumpul akan didanakan kembali kepada pihak-pihak yang lebih membutuhkan, yaitu penghuni panti asuhan, panti jompo, dan pihak-pihak lain yang membutuhkan. “Berbuat kebajikan akan membuat kita bahagia. Jadi, dalam Waisak ini bukan hanya umat Buddha yang bahagia, tapi juga orang lain,” tambah Bhikkhu Jotidhammo seperti dilansir buddhazine.com.

Pindapata ini merupakan bagian dari rangkaian gema Waisak yang akan dilaksanakan pada 15 Mei mendatang. Adapun tema Waisak dari STI kali ini adalah “Kerukunan Dasar Keutuhan”.

Penulis: Mukhlisin

Forum Ide: Kami Berjuang Untuk Keberagaman

Keberagaman merupakan isu yang tidak pernah habis untuk diwacanakan. Membela keberagaman sebagai upaya memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan menjadi tugas semua individu di nusantara. Minggu ini, Redaksi icrp-online.org mewawancarai sebuah forum anak-anak muda yang punya kepedulian terhadap isu-isu keberagaman, yaitu forum-ide. Dalam wawancara singkat via email dengan koordinator forum ide, Rizal Lubis, redaksi berupaya menggali sudut pandang mengenai keberagaman dari kalangan muda di Jakarta. 1. Apa sebenarnya forum ide? Forum Ide adalah sebuah wadah yang menghimpun ide-ide kreatif mahasiswa yang konsen  dengan tema besar  Pluralisme, Sekularisme dan Liberalisme, menyuarakan Indonesia ramah pada budaya dan faham apapun namun tidak menghilangkan sama sekali spirit ke-Indonesiaan kita. 2. Sejak kapan forum ide didirikan dan apa latar belakang forum ide didirikan? Lahirnya forum ide ini tidak lepas  dari peran penting Jaringan Islam Liberal pada tahun 2013 yang lalu, Jaringan Islam Liberal mengadakan program Kuliah Pluralisme ( KP ) untuk tingkat mahasiswa yang di ikuti oleh Universitas terkemuka diwilayah DKI Jakarta seperti UNJ, UIA, Paramadina,  STAINU, UHAMKA dan UIN Ciputat Jakarta. Para mahasiswa alumni KP  yang memiliki ide atau gagasan yang sejalan dengan tiga tema besar pada KP sepakat membentuk forum sebagai tempat bertukar gagasan, diskusi, menyebarkan perdamaian, menentang segala macam bentuk diskriminasi oleh kawan-kawan diberi nama Forum Ide. 3. Apa tujuan yang ingin dicapai oleh forum ide? Sebagai wadah anak-anak muda, forum ide bertekad untuk mengkampanyekan ide perdamaian, persamaan dan keadilan. 4. Bagaimana pandangan forum ide terhadap aksi kekerasan atas nama agama di tanah air akhir-akhir ini? Sikap forum ide jelas menentang segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama, dan menolak semua jenis pemaksaan,diskriminasi keyakinan, kami berpandangan sudah tidak relevan lagi menda’wahkan agama  dengan memakai cara-cara jahiliyah di era modern seperti sekarang ini, da’wah modern harus dikemas secara menarik dan inspiratif agar masyarakat mau mengenal dan mempelajari, bahasa pasarnya adalah mari kita jualan produk yang mutu dan kualitas, kemudian berikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk mana yang sesuai dan pas dengan dirinya. menurut kami menda’awahkan agama dengan cara-cara kekerasan justru menjadi antitesa dari agama itu, jangankan masyarakat tertarik melirikpun tidak. 5. Menurut anda mengapa terjadi banyak kekerasan individu pasca reformasi? Menurut saya maraknya kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini karena tidak adanya ruang dialog yang sehat diantara pihak-pihak yang bermasalah, mereka lebih suka mencari alternative jalan-jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan misalnya memberi ancaman psikis, terror fisik menurutnya ini lebih efektif. Padahal kita tahu bahwa menyelesaikan persoalan dengan kekerasan justru akan memunculkan kekerasan tandingannya dan begitu terus sampai pihak-pihak bertikai merasa puas. Disinilah perlunya Negara hadir menegakkan keadilan hokum dengan tanpa pilih bulu, menghukum yang salah dan membebaskan yang benar. Negara juga harus aktiv membuka ruang dialog, penyuluhan kepada warga masyarakat sehingga kehadiran Negara benar-benar terasa dan warga merasa terlindungi hak-haknya. Tanpa penegakan hokum yang tegas, membuka ruang dialog sehat kekerasan akan terus  tumbuh subur. 6. Menurut anda sebagai koordinator forum ide, bagaimana peran negara sejauh ini dalam perlindungan hak-hak berkeyakinan warga negara? Jaminan atas kebebasan beragama sudah tercantum dalam konstitusi negara kita. Negara tentu berkewajiban untuk memastikan agar jaminan konstitusional bagi kebebasan beragama itu benar-benar bisa dinikmati oleh setiap warga negara. Secara tekstual, jaminan konstitusional bagi kebebasan beragama sudah ada. Tetapi faktanya  kita masih melihat banyak insiden kekerasan terhadap kelompok minoritas tertentu yang beragama lain, atau golongan tertentu yang memiliki paham dan tafsiran yang berbeda dengan mazhab dominan dalam agama tertentu, misalnya pelarangan pendirian GKI Yasmin di Bogor, pengusiran warga syiah disampang yang hingga kini masih mengungsi di gor sidoarjo.Ini menunjukkan bahwa negara gagal menjamin dan melindungi warganya dalam menjalankan kebebasan keyakinannya. 7. Lalu harus seperti apa negara dalam memandang perbedaan keyakinan dalam kehidupan berbangsa? Penyelenggara Negara tidak boleh memihak kelompok tertentu, jangan hanya karena kelompok itu mayoritas lantas negara memberikan keistimewaan itu tidak benar. Negara hendaknya memandang perbedaan sebagai sebuah hal yang harus dilestarikan bukan dimatikan, semboyan bhineka tunggal ika yang dicetuskan para pendiri bangsa merupakan manifestasi yang hingga detik ini masih relevan diterapkan bahkan selamanya, kita tidak bisa memungkiri adanya perbedaan tetapi cara pandang melihat perbedaan haruslah tepat jika tidak cita-cita perbedaan adalah rahmad tidak akan terwujud. Negara juga berkewajiban menjembatani ruang dialog diantara keyakinan yang beda tetapi negara tidak boleh menentukan dan menetapkan bahwa kelompok itu sesat dan menyasatkan atau kafir, analoginya dalam sebuah pertandingan sepak bola, negara sebagai wasit lapangan, pemilik lapangan dan warga sebagai pemain. Berikan kebebasan kepada pemain untuk mencapai tujuannya wasit memantau dari luar lapangan, apabila terjadi pelanggaran hukum wasit berhak menghukum dengan aturan yang ada. Persoalannya kemudian yang muncul adalah negara menempatkan diri sebagai wasit sekaligus pemain. 8. Apa saja kegiatan yang ada di forum ide? Forum ide secara rutin mengandakan ‘text reading’ yaitu membaca , menyari dan menelaah sebuah buku yang kami anggap layak untuk dikaji bertempat di Freedom Istitute Jakarta dimentori langsung oleh Ulil Abshar Abdalla,  dan beberapa kegiatan diantaranya :

  1. Passing Over yaitu mengunjungi kelompok minoritas dan berbaur didalamnya dengan sejenak menanggalkan atribut diri kita, tujuannya menyaksikan secara langsung apa dan bagaimana kegiatan yang ada pada komunitas tersebut.
  2. Diskusi pada minggu ke-3 setiap bukannya di Teater Utan Kayu Jakarta
  3. Mereportase dan wawancara tokoh yang dianggap mumpuni dibidangnya

Maka kami mengajak pada generasi muda untuk ikut ambil bagian dari kegiatan-kegiatan ini agar pesan perdamaian bisa menyebar keseluruh lapisan masyarakat. 9. Terdiri dari siapa saja keanggotannya dan Bagaimana sistem keanggotannya? Anggota Forum Ide adalah semua orang yang memiliki gagasan yang sejalan dengan nilai persamaan, perdamaian dan keadilan. Kita tidak seperti kelompok LSM yang memiliki kartu anggota, gerakan kita adalah murni gerakan ide, jadi  siapapun yang memiliki ide untuk perdamiaan dia adalah bagian dari forum ide. 10. Bagaimana anda melihat seharusnya peran pemuda bergerak dalam isu-isu toleransi antar umat beragama? Peran pemuda sangat dibutuhkan dalam perannya mengkampanyekan isu toleransi beragama, menjadi penting karena pemuda adalah calon-calon pembawa masa depan bangsa yang harus mengerti identitas kebangsaannya, bahwa indonesia sangat plural, beragam suku, bahasa, agama. pemuda harus jadi agen perubahan tidak boleh skeptis atau abai dalam isu kebebasan beragama ditengah semakin masifnya gerakan intoleransi di Indonesia. Kita bisa lihat sekarang ini pemuda yang semestinya menjadi katalisator perdamaian justru menjadi juru kampanyae menyesatkan kelompok lain yang tidak satu kelompok dengan dirinya, jika ini dibiarkan stabilitas bangsa indonesia yang jadi taruhannya.

Jalaludin Rakhmat: Mayoritas Pluralis, Indonesia Tak Mempan Kampanye Sara

Jakarta, ICRP : Kembali capres PDI-P, Jokowi Widodo diserang isu SARA. Di dunia maya beredar Jokowi panggilan Joko Widodo merupakan penganut Syiah. Menanggapi kampanye hitam itu, relawan Jokowi yang tergabung dalam JOKOWERS  dan Ikatan Jemaat Ahlul Bayt Indonesia (IJABI) membuat konferensi Pers di Galeri Cafe, Jumat (25/4). Hadir sore itu, ketua dewan syura IJABI, K.H. Jalaludin Rakhmat beserta istri Emilia Renita Az.

Jalaludin Rakhmat yang merupakan caleg dari si “moncong putih” ini menegaskan Jokowi bukan berasal dari muslim Syiah. Menurut Kang Jalal sapaan Jalaludin Rakhmat, upaya mendiskreditkan Jokowi dengan isu SARA bukan hal baru. Serangan semacam itu menurut Kang Jalal tidak efektif sebagaimana terbukti di pilgub DKI. “Saya kira ini menunjukan kalangan pluralis itu mayoritas di Indonesia”, kata Kang Jalal.

Kang Jalal membantah isu yang beredar di media sosial tentang adanya deal politik antara muslim Syiah dengan Jokowi.  Menurut Kang jalal tidak benar jika Jokowi menang maka dirinya otomatis menjabat sebagai Menteri Agama. Lebih lanjut ia terheran dengan paradigma kalangan intoleran yang berlebihan. “Lucunya juga sekarang Jalal ini dianggap ancaman bagi NKRI”, tutur Jalal.

Ketua dewan syura IJABI ini melihat kampanye hitam terhadap Jokowi sebagai bentuk shock kalangan intoleran terutama di Bandung atas kabar lolosnya Jalaludin Rakhmat ke senayan. Sebuah kekecewaan politik.

Hal serupa menurut Kang Jalal tercermin dalam acara deklarasi anti-syiah nasional di kota kembang minggu lalu. Dalam temuannya, acara tersebut banyak dihadiri oleh caleg-caleg sebuah yang diisukan gagal mengisi kursi di senayan. “jadi demi menetramkan jiwa, saya sebagai Syiah dijadikan kambing hitam”, kata Jalal mengsatir kekecewaan para caleg gagal yang menghadiri deklarasi anti-syiah tempo lalu.

Intelektual yang dekat dengan mendiang Prof. Dr. Nurcholish Madjid ini menegaskan merebaknya intoleransi menjadi alasan kuat ia masuk dunia politik. “Buat saya siapapun berhak hidup di negeri ini”, ungkap Jalal.  Jalaludin Rakhmat mengklaim tak sedikit dari kalangan minoritas seperti kristiani, Syiah, Ahmadiyah dan lain-lain di Bandung mendukung langkahnya untuk terjun langsung ke dunia politik.

“Saya masuk PDI-P ingin melindungi kelompok minoritas di tanah air dari kalangan intoleran”, Pungkas Jalal.

Penulis: Erton

 

SBY Gagal Jaga Keberagaman

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai gagal dalam menjaga keberagaman selama menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hal tersebut terlihat dari hasil survei yang dikeluarkan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Hasil survei tersebut dipaparkan pada konferensi pers, Selasa (22/4) di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur.

Survei yang digagas LSI tersebut, mengambil sampel sebanyak 1.200 responden yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Dari enam Presiden Indonesia, sejak kemerdekaan hingga saat ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai masyarakat sebagai pemimpin dengan skor keberhasilan terendah dalam menjaga keberagaman di Indonesia.

Ir. Soekarno, atau yang biasa dipanggil Bung Karno, dinilai publik, sebagai presiden paling berhasil menjaga keberagaman dengan skor keberhasilan sebesar 65,30 persen. Pada posisi kedua, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memperoleh skor keberhasilan sebesar 57,80 persen. Peringkat ketiga ditempati B.J. Habibie dengan skor keberhasilan sebesar 48,70 persen dan disusul oleh H.M. Soeharto dengan skor keberhasilan 45,50 persen.

Megawati Soekarnoputri menempati posisi kelima dengan skor keberhasilan sebesar 44,40 persen. Dan terakhir adalah Susilo Bambang Yudhoyono, dengan skor keberhasilan sebesar 39,80 persen saja.

LSI menyimpulkan hanya dua presiden yang mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat karena dinilai berhasil menjaga keberagaman, yaitu Bung karno dan Gus Dur. Keduanya memperoleh skor keberhasilan di atas 50 persen.

 

Peran Lembaga Agama Pasca Pemilu Legislatif

Oleh Imelda Baransano S.Si, M.Si. (Pemerhati masalah sosial di Papua dan Papua Barat)

Pemilihan wakil rakyat telah berlangsung 9 april lalu, ada beberapa daerah yang karena keterlambatan logistik terpaksa ditunda beberapa hari, namun semua telah terlaksana, Pelaksanaan pemilu legislatif di wilayah paling timur indonesia tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pemilu yang berlangsung di indonesia bagian barat dan indonesia bagian tengah.

Pemilihan anggota legislatif pada setiap periode memang mengisahkan cerita tersendiri, untuk periode 2014-2019 Banyaknya jumlah anggota legislatif tidak hanya memusingkan partai pengusung tetapi juga memusingkan masyarakat untuk memilih, apalagi khusus periode ini bebeda dengan pemilihan terdahulu yang menampilkan gambar calon anggota legislatif, tahun ini hanya nama calon anggota dan nomor urut. Jelas tidak mudah mengingat nama-nama calon anggota  yang begitu banyak.

Sesulit apapun semua itu pada akhirnya berlalu sudah, hari pencoblosan tiba dan masyarakat telah menyalurkan hak suara mereka. Yang menjadi kekuatiran baru adalah pasca pemilu legislatif, seperti tahun-tahun yang lalu ketika pemilu usai dan banyak calon anggota legislatif yang kalah lantas mereka mengalami gangguan jiwa.

Kekuatiran inipun sudah dipikirkan bahkan sebelum pelaksanaan pemilu 9 April lalu, sebagian lembaga milik pemerintah dan swasta seperti rumah sakit jiwa dan psikiater bahkan telah siap untuk menawarkan jasa mereka menangani calon anggota legislatif yang tidak mencukupi suara dan kalah, periode 2009 ada banyak calon anggota legislatif yang tidak siap menerima kekalahan, hasilnya banyak dari pada calon anggota legislatif yang depresi, strees bahkan boleh dikatakan hampir gila.

Memang tidak mudah bagi calon anggota legislatif untuk menerima kekalahan, persoalanyan sudah banyak dana yang terkuras dari kantong-kantong mereka untuk mempublikasikan diri mereka sebagai calon anggota legislatif. Bukan hanya hitungan puluhan juta namun sampai milyaran rupiah telah habis untuk kampanye, lantas apa yang harus dilakukan mengantisipasi supaya tidak terjadi gangguan jiwa calon anggota legisltif seperti pada tahun sebelumnya. Tawaran sederhana adalah pendekatan dengan lembaga agama, agama berperan aktif selama ini dalam pembekalan seorang caleg untuk tampil sebagai figur yang siap untuk dipilih, maka itu ketika caleg tersebut mengalami kekalahan sudah sepatutnya lembaga agama memainkan peranannya.

Dalam sejarah agama-agama dunia, kehadiran agama memberikan nuansa kedamaian, mendamaikan individu dengan dirinya sendiri, individu dengan kelompok, bahkan individu dengan sang pencipta. Tentunya kedamaian yang sama semestinya menjadi pewartaan yang menarik untuk diwartakan kepada individu yang berada dalam kondisi ‘konfik dengan diri sendiri’. Masalah caleg gagal bermuara kepada ‘konflik dengan diri sendiri’ ketika emosi tidak lagi mampu dikendalikan logika manusia, maka yang dikuatirkan mungkin akan terjadi.

Gangguan kejiwaan itulah yang akan dihadapi caleg gagal, sebelum tiba waktu untuk diumumkan calon-calon legislatif yang beruntung , jauh-jauh hari sebelumnya lembaga agama sudah seharusnya memberikan pendampingan rohani bagi caleg-calegnya. Pendampingan rohani adalah bagian terpenting dalam mengajak caleg untuk siap dan iklas menerima kekalahan maupun kemenangan yang akan diraih nanti. Selain mempersiapkan emosi dari caleg, lembaga agama juga perlu mengajak caleg untuk berdamai dengan dirinya sendiri, tentunya perdamaian dengan diri sendiri mengarah kepada motivasi menjadi seorang caleg, motivasi menjadi caleg tidak terlepas dari paradigma yang terbangun dalam diri caleg tersebut tentang arti seorang wakil rakyat.

Menjadi wakil rakyat atau dengan kata lain wakil yang dipilih oleh rakyat harusnya menyadari kehadiran dan keikutsertaannya dalam pencalonan legislatif adalah atas nama kesejahteraan rakyat. Cita-cita besar yang ingin digapai namun memiliki kendala seyogyanya tidak akan putus dan berhenti ketika gagal menjadi caleg, tetapi cita-cita dan niat baik itu harus terus dilanjutkan dalam bentuk yang lain. Dorongan lembaga agama membentuk emosi dan pandagan yang mendamaikan.  Tentu dengan sendirinya akan mengurangi tingkat gangguan kejiwaan pada caleg gagal.

 

Umat Hindu di Aceh Rayakan Pangguni Uthiram

Umat Hindu keturunan India Tamil, Sabtu (19/4/2012), mengarak arca duplikat Dewa Muruga keliling kampung pada perayaan Maha Puja Pangguni Uthiram (Hari Kemenangan Dewa Muruga) di Banda Aceh. Perayaan Pangguni Uthiram ini adalah suatu acara ritual agama Hindu, yang setiap tahunnya dirayakan masyarakat Hindu Tamil di seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia. Prosesi keagamaan ini menyedot perhatian warga Banda Aceh yang mayoritas penduduknya Muslim.

Sejak Sabtu pagi, puluhan warga Banda Aceh keturunan Tamil, India, telah ramai mengunjungi Kuil Palani. Upacara ini digelar dengan penuh kesucian dan kesakralan sebagai bentuk penebusan dosa dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pandita Shiwa Shri Jayabarkhy Gurukel menyebutkan, ritual Pangguni Uthira Thirivila ini dilakukan pada bulan Pangguni, penanggalan Hindu Tamil, atau sekitar April.

Umat Hindu berkeliling kota dengan berjalan kaki tanpa alas, mulai dari Jalan Cut Meutia-Teratai-Merduati dan berakhir di Kuil Palani Andawa di Keudah (jalan menuju Kampung Jawa).

Pandita Gurukel menyebutkan, selama prosesi itu umat Hindu meminta agar masyarakat Aceh berada dalam kemakmuran dan jauh dari marabahaya. “Agar semua masyarakat bisa hidup bahagia bersama dengan multietnis yang kita miliki,” ujarnya seperti dilansir acehkita.com.