Religion Dialogue Illustration. Source: elonpendulum.com

Trisno: Religious Dialogue Must Be Based Empirical ExperienceTrisno : Dialog Umat Beragama Harus Dilandaskan Pengalaman Empiris

“Dialog antar agama dimulai dari hal yang sederhana, yaitu melihat ada perbedaan lalu menerima perbedaan ini”, Ujar Trisno S. Sutanto saat menjadi pembicara kuliah pluralisme angkatan kedua sesi ketiga, Jumat (21/3). Kuliah pluralisme merupakan program rutin dari Jaringan Islam Liberal (JIL). Kuliah ini bertujuan untuk mendalami berbagai persoalan kebangsaan, salah satunya adalah konflik antar umat beragama yang semakin kentara semenjak reformasi hingga saat ini.

Menurut aktivis Masyarakat Dialog Antar Agama (MADIA) ini, ada kecenderungan orang ingin hidup di masyarakat yang homogen dan gamang melihat kemajemukan dewasa ini. Lebih lanjut, ia menuturkan hadirnya pemukiman yang hanya menerima muslim saja di beberapa titik di tanah air merupakan contoh menguatnya pandangan demikian.

Pengagum Gus Dur ini beralasan bahwa fenomena tersebut dilandasi adanya kecenderungan agama-agama untuk melakukan pendekatan yang monologis. Paradigma yang monologis membuat banyak penyuluh agama memandang agamanya sendiri bisa menjawab semua hal. Pandangan para penyuluh agama yang demikian menurut Trisno menguatkan mentalitas umat beragama untuk mengklaim agamanya sebagai satu-satunya  kebenaran.

Trisno lebih lanjut menilai mentalitas sebagai pengklaim satu-satunya pemilik kebenaran bukan saja menutup pintu dialog, tetapi menimbulkan bahaya kemanusiaan yang akut. Penganut Protestan yang dekat dengan kalangan Katolik ini menceritakan pengalaman  Vatikan dalam memaknai Perang Dunia kedua (PD II). Vatikan tidak bisa memungkiri dogma yang tertanam di masyarakat kristiani Eropa telah menguatkan semangat anti-semit. Paradigma yang berujung pada fenomena Holocaust.

Melihat kenyataan sejarah itulah,  penganut protestan yang telah banyak mengunjungi pesantren-pesantren ini dialog antar umat antar agama menjadi keharusan.

Dalam kuliah di Teater Utan Kayu ini, Trisno mengkritisi pendekatan dialog antar agama di tanah air. “Seringkali di Indonesia dialog antar agama diawali dengan tujuan akhir yaitu kesepakatan”, ujar aktivis pluralisme ini. Dalam banyak dialog antar agama yang Ia hadiri, Trisno selalu melihat para pemuka agama  hanya berbincang pada agama dalam bentuk ideal. Padahal harusnya, menurut Trisno, dialog antar umat beragama dimulai dari pengalaman empiris.

“Dialog antar agama bukan soal intelektual, tapi keseluruhan yang ditentukan oleh pengalaman”, tutur Trisno menutup kuliah Jumat sore ini.

Penulis: Erton

Editor: Mukhlisin

Ilustrasi politik sara, sumber: sorotnew.com

SARA Politics, Mirrors of HopelessPolitik SARA Cermin Keputusasaan

ICRP, Jakarta : Suasana politik nasional jelang pemilu legislative  9 April 2014  diramaikan dengan saling serang dan dukung antar calon presiden masing-masing partai. Isu SARA tak pelak membumbui atmosfir politik kita.

Menanggapi panasnya suasana politik dengan menyeruaknya isu sara, Agamawan Katolik Romo Hariyanto memandang isu tersebut bukan hal yang asing dalam tiap pemilu pasca reformasi. “Jokowi mencapreskan diri atau tidak, isu ini akan tetap ada”, tutur Romo dalam wawancara singkat bersama redaksi Kamis, (20/3).

Romo Hariyanto meragukan  dampak penggunaan isu sara sebagai amunisi dalam politik nasional. Ia mencontohkan kegagalan Susilo Bambang Yudhoyono tidak dipandang dari tingkat keshalihannya, melainkan ketidakmampuannya misal dalam menciptakan keadilan sosial dan keamanan, dan independensi negara.

“Kalau orang ingin minum, kenapa jualan singkong?” Tanya Romo Hari menganalogikan penggunaan politik SARA. Lebih lanjut Romo menilai penggunaan SARA dalam kampanye menunjukan keputus asaan kelompok-kelompok tertentu untuk mengartikulasikan kepentingannya dalam berpolitik di sistem demokrasi. “Pemilih sudah jauh lebih pandai sekarang.”, ucap Romo.

Meski demikian Romo Hari menyanyangkan ketidakjelasan sikap pemerintah dalam merespon merebaknya SARA dan intoleransi suasana berkaitan dengan kondisi sosial politik di tanah air dewasa ini.  “rezim ini memakai sentimen agama sebagai alat penekan bargaining power dengan membiarkan” ujar Romo. Ia mengambil contoh pada sikap pemerintah dalam kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah. “Retoriknya seolah bicara toleransi, praktiknya sebaliknya. Problema rezim ini adalah ketidak sesuaian antara ucapan dan praktik”, tambah Romo sembari menyiapkan diri untuk menjadi pembicara di Megawati Instititute.

Sebelumnya, berdasar pengamatan redaksi pasca 14 Maret  2014 isu Suku, Agama dan Ras (SARA) kembali muncul ke permukaan sebagaimana terjadi dalam pilgub Jakarta dua tahun lalu. Bersamaan tanggal itu, Megawati Soekarno Putri secara resmi menyatakan gubernur Jakarta, Joko Widodo sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P).

Jokowi sapaan Jokowi Dodo tak lagi diragukan menjadi target black campaign dari kelompok Islam garis keras. Serangan politik tidak etis dengan membawa isu-isu SARA mengalir lewat berbagai sarana. Media online kelompok-kelompok radikal semakin getol mewacanakan tuduhan-tuduhan tak berdasar seperti kristenisasi kepada calon presiden dari PDI-P itu. Sebuah tabloid cetak yang memiliki afiliasi dengan kelompok Islam tertentu memaparkan headline berjudul “Kristenisasi dan Hokiau di Belakang Jokowi”. Beberapa mesjid di Ibu Kota, sebagaimana yang pernah redaksi perhatikan menggelontorkan isu serupa. Slogan-slogan jangan pilih partai non-islam mengemuka dalam wacana-wacana Khotbah Jumat.

Bachtiar Nasir, Sekretaris Jendral Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), melontarkan pernyataan yang senada berkaitan dengan pencapresan Jokowi.  “Jokowi emang hebat, di Solo mewariskan pemimpin KAFIR, di Jakarta juga mewariskan pemimpin KAFIR, selangkah lagi akan KAFIR kan Indonesia”, ujar alumni Pondok Pesantren Gontor dalam akun jejaring sosial twitter ( @bachtiarnasir) , Jumat (14/3).

Mantan walikota Solo itu  sejauh ini belum memberikan komentar terkait isu SARA yang menyerang pencapresan dirinya. Menanggapi isu-isu yang menyerang Jokowi, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarno Putri mengajak publik untuk selalu menggunakan etika politik dengan mengedepankan ide-ide dan gagasan demi meningkatkan kualitas demokrasi. “karena itu kmi menanggapi hal-hal tersebut dengan tenang. Bahkan dengan senyuman dan tidak terpancing”, tutur anak kandung Sang Proklamator itu (20/3)

Penulis: Erton

Musdah Mulia: Carut-Marut Pendirian Rumah Ibadah Harus DiperbaikiMusdah Mulia: Carut-Marut Pendirian Rumah Ibadah Harus Diperbaiki

Lagi-lagi persoalan pendirian rumah ibadah kembali terulang. Kini pendirian Gereja St Stanilaus Bekasi harus dihentikan karena Front Pembela Islam (FPI) menolak pembangunan gereja tersebut. Seperti yang terjadi sebelumnya, FPI mengerahkan massa, berdemo. menolak pembangunan gereja. FPI dan beberapa warga kemudian menolak Surat Keputusan (SK) Walikota Bekasi tentang izin mendirikan bangunan Katolik St Stanislaus Kostka Kranggan, Kota Bekasi dengan menggugat SK tersebut ke PTUN Bandung. Kamis (20/3/2014) pihak PTUN Bandung kemudian mengabulkan secara keseluruhan gugatan FPI dan sejumlah belasan warga Kranggan, Kota Bekasi.

Menanggapi hal tersebut, ketua umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Musdah Mulia menyatakan, carut-marut persoalan pendirian rumah ibadah terjadi karena pemerintah tidak serius dalam menangani kebijakan rumah ibadah.

“Kondisi carut-marut seperti ini terjadi karena kebijakan publik terkait pendirian rumah ibadah itu sangat keliru karena melibatkan restu dan kewenangan masyarakat” lanjut Musdah, kondisi demikian juga sangat erat dengan kondisi masyarakat. Jika masyarakatnya demokratis dan mengedepankan nilai-nilai keadaban, tentu permasalahan seperti ini tidak akan terjadi. Sayangnya, menurut Musdah, masyarakat saat ini belum menggambarkan kondisi demikian.

“Di negara mana pun, kebijakan publik terkait pendirian rumah ibadah dibuat pemerintah dengan mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya sangat realistis, seperti apakah mengganggu arus lalu lintas sehingga menimbulkan kemacetan; apakah dibangun di atas lahan yang khusus untuk kawasan hijau; apakah mengganggu ketertiban umum? misalnya dekat pasar atau stasiun dsb.” Tutur Guru Besar UIN Jakarta.

Menurut Musdah, pendirian rumah ibadah seharusnya tidak perlu meminta izin dari masyarakat. Karena justru akan menumbuhkan benih konflik di tengah masyarakat, seperti yang terjadi di beberapa daerah belakangan ini. Seharusnya pendirian rumah ibadah dibuat berdasarkan aturan tata kota.

“Berdasarkan aturan itu pemerintah menetapkan mana lahan yang boleh dan tidak boleh dijadikan bangunan tempat ibadah, dan keputusan itu dibuat secara adil, netral dan tidak berpihak kepada mayoritas” Pungkas Musdah Mulia.

Sejumlah anak membentangkan poster di depan gereja HKBP Tamansari, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (23/3). ANTARA/Paramayuda

PTUN Batalkan Izin Pendirian Gereja St Stanilaus ‎PTUN Batalkan Izin Pendirian Gereja St Stanilaus ‎

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung membatalkan surat keputusan Wali Kota Bekasi tentang izin mendirikan bangunan Gereja Katolik St Stanislaus Kostka Kranggan, Kota Bekasi. Majelis mengabulkan seluruh gugatan belasan warga Kranggan Pasar, Kecamatan Jatisampurna, dalam sidang Kamis, 20 Maret 2014.

“Membatalkan surat izin pelaksanaan pembangunan Gereja St Stanislaus Kostka Kranggan agar tergugat mencabut surat izin pelaksanaan pembangunan Gereja St Stanislaus Kostka,” ujar ketua majelis Edi Firmasnyah. Majelis juga menolak eksepsi tergugat Wali Kota Bekasi dan tergugat intervensi pihak Gereja St Stanislaus Kostka.

Dalam amar putusan, majelis menyatakan terdapat dukungan warga berupa pemberian tanda tangan persetujuan atas pendirian Gereja St Stanislaus Kostkatanpa paksaan. “Dukungan tersebut pun sudah diverifikasi tanpa iming-iming duit,” kata hakim anggota Alan Bashir.

Majelis juga menilai pihak Gereja St Stanislaus Kostka dianggap melakuan tindakan tidak patut karena meminta persetujuan secara tidak terbuka dengan mendatangi rumah warga satu per satu. Sosialisasi, kata Alan, harus secara terbuka, bukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Majelis juga menilai pemerintah tidak memfasilitasi sosialisasi pendirian Gereja St Stanislaus Kostka. Hal itu memicu disharmoni.

“Karena itu, Pemerintah (Kota Bekasi) telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik dalam menerbitkan izin pendirian Gereja St Stanislaus sehingga cacat hukum. Dan oleh karenanya, gugatan para penggugat harus dikabulkan,” ujar Alan.

Sebelum memvonis, majelis juga sempat membacakan perbedaan pendapat di antara hakim. Hakim anggota II Nelvi Christin berbeda pendapat dengan hakim Edi dan hakim Alan. Nelvi menilai prosedur perizinan pembangunan Gereja St Stanislaus sejatinya sudah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah.

Panitia Pembangunan Gereja, misalnya, kata Nelvi, telah meminta dukungan minimal 90 jemaat dan minimal 60 warga setempat. Dukungan tersebut, ujar dia, sudah diverifikasi tanpa ada yang keberatan. Kalaupun setelah verifikasi kesepakatan terjadi pencabutan dukungan, itu tak bisa dilakukan secara sepihak.

“Prosedur sudah sah dilakukan sesuai dengan aturan berlaku. Dengan demikian, penerbitan izin pembangunan Gereja St Stanislaus sudah memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik. Maka, gugatan penggugat harus ditolak,” ujar Nelvi. Jika masih ada yang keberatan, pemerintah harus mengupayakan cara untuk menjaga keharmonisan.

Putusan majelis tak ayal membuat para jemaat Gereja St Stanislaus yang duduk di salah satu lajur kursi pengunjung tercenung. Sebaliknya, sejumlah warga kontra dan perwakilan ormas yang hadir di ruang sidang langsung bersukacita dan bertakbir. Para warga berjubah putih ini lantas mengabarkan putusan majelis kepada rekan mereka yang sejak pagi berdemo di luar gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. (Sumber: Tempo.co)

Film Noah dilarang tayang di Indonesia karena Lembaga Sensor Film (LSF) menganggap film yang dibintangi Russell Crowe itu bisa menimbulkan keresahan. Sumber: liputan6.com

Indonesia bans film Impressions Story of Noah “Noah”Indonesia Larang Penayangan Film Kisah Nabi Nuh “Noah”

Film “Noah” yang dibintangi oleh aktor Russell Crowe benar-benar menjadi kontroversi. Sebelumnya beberapa negara timur tengah, seperti Qatar, Bahrain, Mesir, dan Uni Emirat Arab, melarang penayangan film tersebut karena dianggap telah menyalahi atau bertentangan dengan ajaran agama. (Baca: http://icrp-online.org/2014/03/14/kisahkan-nabi-nuh-film-noah-ditolak-di-beberapa-negara-muslim/ ).  Kini, film yang mengisahkan Nabi Nuh sedang berusaha menyelamatkan keluarganya dan kaumnya dari banjir bandang ini dilarang penayangannya di Indonesia.

“Sesuai dengan Undang-undang, kita tidak ingin ada film yang menimbulkan reaksi dan kontroversi di masyarakat. intinya memang film ini mengandung unsur SARA,” ujar salah satu anggota LSF, Zainut Tauhid Sa’adi dalam rilis kepada wartawan, Senin (24/3/2014) seperti dilansir liputan6.com.

Film “Noah” tidak dapat ditayangkan di Indonesia karena Lembaga Sensor Film (LSF) menganggap bahwa film yang diproduksi oleh Paramount Pictures ini bisa menimbulkan keresahan masyarakat. Majalah Gatra edisi pekan ini melansir ada empat orang anggota LSF yang telah menonton film “Noah” dan mereka merekomendasikan supaya film ini tidak ditayangkan di bioskop-bioskop Indonesia.

Selain dianggap tidak sesuai dengan Al Quran, penayangan film ini juga dikhawatirkan akan menyesatkan masyarakat. Majalah Gatra juga melansir alasan kenapa film “Noah” dilarang diputar di Indonesia karena sebentar lagi akan mendekati momentum bulan suci Ramadhan dan pemilihan umum 2014. Maka, perlu dicegah munculnya keresahan dan pro-kontra di masyarakat.

Selain Russell Crowe, Noah juga dibintangi oleh Emma Watson, Jennifer Connely, serta Ray Winstone.

Suasana peluncuran buku "Mata Air Keteladanan: Pancalisa dalam Perbuatan" karya Yudi Latif. Sumber: Ryan Nalla/ICRP

Yudi Latif Launches “Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan”Yudi Latif Luncurkan “Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan”

Setelah sukses buku “Negara Paripurna: historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila“, pemikir kebangsaan, Yudi Latif, menegaskan nilai-nilai penting Pancasila seharusnya tidak hanya dipahami sebagai sebuah nilai statis, namun harus menjadi nilai dinamis dalam sebuah teladan-teladan yang patut untuk ditiru oleh generasi muda. Untuk itu, Ketua Harian Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila ini membuat buku baru yang berjudul “Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan”. Buku yang mengupas keteladanan pendiri dan tokoh bangsa ini secara resmi diluncurkan Jum’at (21/3/2014) kemarin, dengan dihadiri oleh sejumlah tokoh bangsa.

Yudi mengungkapkan nilai-nilai Pancasila dipercaya masih sangat efektif untuk keselamatan bangsa. Hingga saat ini bangsa Indonesia masih kokoh berdiri karena masih mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Namun, perlu upaya yang strategis untuk terus mengembangkan dan menyalurkan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda. Tidak hanya secara kognitif melalui pelajaran-pelajaran di sekolah, namun perlu secara afektif, memberikan cerita-cerita keteladanan, sehingga lebih gampang terinternalisasi dalam jiwa generasi muda.

Dalam kesempatan tersebut, Yudi Latif mengungkapkan alasan penulisan buku tersebut. Ide penulisan buku setebal 650 halaman ini, karena banyaknya keluhan dari berbagai masyarakat mengenai krisis keteladanan yang terjadi dewasa ini. “Nabi Muhammad, Sidharta Gautama, Nabi Isa, telah memberikan keteladanan. Dan, keteladanan itu dikisahkan secara berkesinambungan sehingga mendorong orang untuk mengikuti keteladanan itu. Kita memiliki banyak keteladanan di berbagai bidang.” Ungkap pria kelahiran Sukabumi, Jawa barat tersebut.

Namun, Yudi melanjutkan, bangsa ini gagal melanjutkan kisah-kisah keteladanan tersebut. Oleh sebab, itu Yudi kemudian mengumpulkan kisah-kisah teladan dari Papua hingga Aceh. Cerita-cerita tokoh teladan ini tidak memandang agama, suku, gender, ras, dan lainnya, kemudian ditulislah buku ini.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sidarto Danusubroto menyatakan buku yang ditulis oleh Yudi  Latif ini sungguh luar biasa. Sidarto mengakui kelihaian Yudi Latif dalam mengumpulkan kisah-kisah keseharian para tokoh bangsa yang menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Menurut Sidarto, Yudi Latif telah berhasil memberikan impresi (kesan yang menggugah penghayatan) dengan menyuguhkan keteladanan yang riil dan konkret yang selama ini berserakan pada banyak tokoh.

Suasana FGD pengembangan modul pendidikan demokrasi, HAM, dan Konstitusi untuk penyukuh agama. Sumber: Dok.ICRP

ICRP Kembangkan Modul Pendidikan Demokrasi, HAM, dan Konstitusi Bersama PakarICRP Kembangkan Modul Pendidikan Demokrasi, HAM, dan Konstitusi Bersama Pakar

ICRP, Jakarta : Berlokasi di gedung Enerindo Jalan Proklamasi Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2014),  ICRP menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) kemajemukan dalam dunia pendidikan. FGD ini nantinya akan dijadikan bahan Modul Pendidikan Demokrasi, Ham dan Konstitusi untuk penyuluh agama lintas Iman. Tidak kurang dari 18 praktisi dan pengamat pendidikan menghadiri acara tersebut.

Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Prof. Dr. Musdah Mulia menilai dunia pendidikan merupakan sarana penting dalam membangun karakter bangsa. Oleh karenanya, tenaga didik perlu  diberikan pemahaman yang baik mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi. Lebih lanjut menurutnya, pendidikan ini diutamakan pada guru-guru agama agar menciptakan kehidupan berbangsa yang lebih toleran.

Fasilitator FGD, Alamsyah M. Dja’far berharap forum ini mampu membuat  sebuah modul untuk dijadikan landasan  para penyuluh lintas agama menyemai toleransi. Peneliti senior The Wahid Institute ini mengungkapkan pentingnya nilai-nilai kemajemukan ditumbuhkan di dunia pendidikan mengingat semakin menjamurnya intoleransi di Tanah air. “Kadang-kadang penanaman indoktrinasi kebencian antar umat beragama sangat efektif sebagaimana banyak kita dengar di khutbah jumat di mesjid-mesjid Ibu Kota”, tutur Alamsyah.

Keadaan yang kurang kondusif dalam kehidupan berbangsa tersebut  dibenarkan oleh agamawan Katolik, Romo Johanes Hariyanto.  Dalam pengamatannya, dewasa ini tendensi segregatif berdasar identitas simbol-simbol agama, suku, dan keyakinan di tanah air semakin menguat.  “Bahkan orang-orang ada yag rela mati karena untuk memperjuangkan simbol-simbol tersebut”, ujar tokoh pluralis ini. Guna mengurangi tendensi segregatif ini, Romo Hari sapaan Johanes Hariyanto menyarankan untuk memasukan poin study tour ke rumah-rumah ibadah antar umat beragama ke dalam modul yang tengah dirumuskan ini. “Prinsipnya belajar dari realitas bersama, yaitu kemajemukan”, tambah Romo Hari.

“Mudah-mudahan upaya kita bisa menjadi sebuah oase di tengah kegersangan”, tutur Musdah Mulia menutup FGD.

ICRP dipercaya Hanns Seidel Foundation, Sebuah lembaga dari Jerman yang peduli terhadap isu-isu kemajemukan, untuk membuat modul dan training pendidikan demokrasi, HAM, dan konstitusi terhadap penyuluh agama di Indonesia. FGD ini nanti akan menjadi bahan awal untuk menyusun modul dan pelaksanaan training.

Penulis: Erton

Editor: Mukhlisin

Bersama Jaya Suprana, ICRP Kembangkan Talkshow Lintas Agama. Sumber: Dok. ICRP

Bersama Jaya Suprana, ICRP Kembangkan Talkshow Lintas AgamaBersama Jaya Suprana, ICRP Kembangkan Talkshow Lintas Agama

ICRP, Jakarta:  “Kita ingin membahas hubungan agama dan politik sore ini. Apakah agama dan politik bagai minyak dan air atau agama bisa bersifat konstruktif dalam pembangunan bangsa?”, Tanya Jaya Suprana mengawali acara Jaya Suprana Show Kamis sore (20/3/2014).

Sore itu, Kompas TV mengundang Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) dan beberapa tokoh lintas agama untuk membahas peran agama dalam politik. Hadir sebagai tamu pada talkshow ini di antaranya  Musdah Mulia, Romo Hariyanto, Bhante Dhammasubo Mahatera, dan H.S Dillon. Sekitar 30 orang peserta dari beragam keyakinan dan agama menyaksikan dialog di Jaya Suprana Show sore itu. Memaniskan suasana, Jaya Suprana membawakan lagu Indonesia Pusaka secara apik dengan Grand Piano yang terletak di samping stage.

Menjawab pertanyaan pembuka tu, Musdah Mulia menganggap bahwa esensi agama apapun adalah membangun perdamaian. “Agama dan politik pada dasarnya satu kesatuan yaitu memanusiakan manusia”, tutur ketua umum ICRP itu. Musdah Mulia menilai bahwa esensi agama tersebut perlu  menjadi landasan etika dalam berpolitik.

Tokoh Agama Sikh, H.S Dillon, menyayangkan pergulatan politik di tanah air tidak dibubuhi moralitas yang baik.  Menurut Staff Khusus Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan ini, diskriminasi dan ketimpangan menjadi wajah kehidupan politik kita dewasa ini. “Sikh sedari awal berbicara mengenai kesetaraan manusia”, ujar Dillon. Pria kelahiran Medan 1945 ini menambahkan, tanpa ada keadilan dan kesetaraan tidak akan hadir perdamaian.

Senada dengan H.S Dillon, agamawan Buddhist, Bhante Dhammasubo Mahatera berpendapat, bahwa esensi agama itu tidak bisa hadir ketika agama berselingkuh dengan kepentingan untuk mencapai kekuasaan. “Kalau orang masih rebut dengan perut dan kekuasaan jangan harap bisa berdamai,” kata Dhammasubo. Baginya keadaan yang demikian menciptakan hal-hal yang paradoks dalam agama seperti kekerasan antar umat beragama.

Agamawan Katolik, Romo Hariyanto menuturkan, memang kadang persoalan dan konflik di masa lampau menjadi sumber pertikaian antar umat beragama. Ia menyesalkan adanya pandangan bahwa persoalan demikian dijadikan simbol kebanggaan. Kondisi demikian menurutnya, diperburuk dengan adanya partai yang menggunakan agama untuk meraih kepentingan sesaat.  “Agama malah dikorbankan untuk mendapatkan kekuasaan. Pandangan demikian membuat seseorang tak pantas masuk surga”, tegas agamawan katolik itu.

Menanggapi banyaknya kasus kekerasan, Romo Hariyanto berpendapat,  hal tersebut disebabkan sikap negara yang terlampau jauh. “Agama bukan domain negara, jika negaa boleh tentukan benar salah agama maka negara telah melampaui kewenangan Tuhan”, tambahnya.

Mengakhiri acara talkshow ini, Jaya Suprana berharap hubungan antar agama semakin membaik di tangan presiden yang memenangkan kontestasi politik nasional 5 tahunan sekali ini.  “Di ICRP saya rasakan semangat Gus Dur, yaitu semangat saling memahami agama apapun”, tutur Jaya Suprana menutup acara talkshow tersebut.

Penulis: Erton

Editor: Mukhlisin

ICRP Criticize the Cancellation of Discussion By Universitas IndonesiaICRP Kecam Pembatalan Diskusi Oleh Pihak Kampus UI

Seminar “Membangun Indonesia Liberal: Mengkaji Ulang Perspektif dan Ideologi Liberal untuk Kemajuan Indonesia” batal dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Indonesia (UI). Acara yang sedianya digelar Kamis (13/3/2014), harus dibatalkan karena pihak kampus mengklaim penyelenggara acara tersebut belum mengajukan izin pelaksanaan. Acara sedianya dihadiri oleh dosen Filsafat UI Rocky Gerung, aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL) Novriantoni Kahar, Dosen Ekonomi UI, Berly Martawardaya serta aktivis Universitas Indonesia Liberalism and Democracy Study Club (UILDSC) M. Luthfi.

 

UILDSC selaku pihak panitia menuturkan bahwa pembatalan acara diskusi tersebut tidak masuk akal.  UILDSC tidak pertama kali melaksanakan diskusi di UI. Salah satu panitia menyatakan, UILDSC sebelumnya sudah mengantongi surat izin untuk menyelenggarakan seminar. Kelompok ini bahkan sudah membayar Rp 2,5 juta rupiah untuk penggunaan fasilitas ruangan di Perpustakaan UI untuk diskusi. Teknis penyewaan ruangan ini sudah dibahas sejak 3 minggu sebelumnya. (portalkbr.com)

 

Menyikapi hal tersebut, kami Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Mengecam tindakan pembatalan diskusi ilmiah yang dilakukan oleh pihak Universitas Indonesia. Aksi pembatalan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi. Tindakan tersebut sungguh telah mencederai demokrasi dengan memasung hak kebebasan intelektual dan berfikir setiap warga negara.
  2. Penolakan diskusi dan ide-ide liberalisme adalah sikap kerdil. Universitas, dalam hal ini adalah Universitas Indonesia, seharusnya mengedepankan suasana dialogis dalam konteks kebebasan mimbar akademik untuk pencerahan masyarakat.
  3. Pemerintah dalam hal ini adalah Kemendikbud harus bertindak tegas terhadap kampus yang melarang diskusi ilmiah. Sebaliknya, Kemendikbud harus menjamin setiap diskusi ilmiah dapat dilaksanakan dengan aman, tidak ada ancaman dan pembubaran oleh pihak manapun.
  4. Mengajak semua lapisan masyarakat untuk selalu arif dan bijaksana dalam menghadapi semua persoalan dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok manapun.

Kami pengurus ICRP sangat merasa prihatin atas pembatalan diskusi tersebut. Semoga semua pihak tergerak untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh damai dan harmoni sesuai konstitusi.

 

Jakarta, 20 Maret 2014

 

Mengetahui,

 

Musdah Mulia                                                   M. Imdadun Rahmat

Ketua Umum ICRP                                          Sekretaris Umum ICRP