Menteri Agama Hanya Melayani Partainya

Tidak sedikit pernyataan Menteri Agama Republik Indonesia Suryadharma Ali menuai kecaman di tengah masyarakat. Di antaranya adalah pernyataan baru-baru ini yang menyatakan bahwa solusi mengakhiri persoalan terkait kekerasan terhadap Jemaah Amadiyah adalah dengan melakukan pemberangusan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Indonesia.

Banyak pihak menilai, peryataan seperti ini tidak sepatutnya keluar dari mulut seorang menteri agamayang seharusnya menaungi semua kaum dan golongan yang ada di Indonesia tanpa diskriminasi. Komentar yang senada juga datang dari ketua umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Musdah Mulia.

Musdah menilai ironis sekali menteri agama menyatakan hal yang tidak manusiawi terebut. Secara tegas Musdah menilai pernyataan Menteri Agama tersebut bersifat politis.

“Menteri agama itu pernyataannya hanya untuk partainya sendiri bukan untuk bangsa Indonesia” ungkap guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Tidak hanya itu, Musdah menilai pernyataan dan kebijakan-kebijkan Menteri Agama saat ini bertujuan untuk mendulang suara politiknya di tahun mendatang. “Menteri agama hanya menjadi mesin ATM PPP” Pungkasnya.

Musdah Mulia: Dimanapun Saya Akan Memperjuangkan Demokrasi dan Pluralisme

Banyak kalangan yang mengkhawatirkan masuknya Musdah Mulia kedalam megawati institute akan menghilangkan jiwa netralitas dalam setiap aktifitas sosial dan intelektualnya. Pasalnya Megawati Insititute adalah organisasi sayap PDI-Perjuangan dibawah kepemimpinan Megawati Soekarnowati Putri.

Menanggapi hal tersebut, Musdah Mulia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berubah jiwa kritisnya serta tetap menjunjung tinggi demokrasi dan keadilan. Bagi Musdah di manapun dan kapanpun organisasi yang dapat mendorong ide-ide demokrasi, pluralisme, dan keadilan disitu akan dimanfaatkan olehnya untuk menciptakan masyarakat yang damai.

“Bagi saya, yang penting bisa memperjuangkan pluralisme dan demokrasi di manapun akan saya manfaatkan” demikian tegas Musdah, disela-sela kesibukan kantor di ICRP, Kamis (28-Nov-2013).

Selain itu, tujuan Megawati memilih Musdah Mulia adalah untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan kebangsaan yang telah lama digagas oleh Bung  Karno. “Institusi ini kamu pake, tujuannya untuk memikirkan tujuan bung karno untuk program kebangsaan dan kenegaraan” ungkap Musdah menirukan ucapan Megawati.

Melalui Megawati Institute Musdah mengaku bisa mengaktualisasikan ide-ide plurlisme dibanyak bidang. Seperti kasus penolakan warga terhadap Lurah Lenteng Agung,  Susan Jasmine Zulkifli. Musdah tidak menyetujui pencopotan lurah susan karena hal tersebut adalah preseden buruk terhadap demokrasi. Musdah kemudian meminta supaya Jokowi jangan sampai mencopot Susan Jasmine karena masalah diskriminatif tersebut.

Komnas Perempuan Gelar Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Intensitas persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan menuntut perbaikan segera untuk menghadirkan penanganan yang mumpuni bagi perempuan korban. Sepanjang tahun 2013, kita diteror situasi darurat kekerasan seksual. Belum selesai keterkejutan pada kasus RI, anak perempuan yang masih duduk di kelas 5 SD yang meregang nyawa karena kekerasan seksual yang dialaminya, kita dihadapkan pada sederatan panjang kasus lainnya. Semua itu menyentak rasa kemanusiaan kita.

Kebutuhan penanganan yang mumpuni tidak dapat ditunda lagi. Dari data yang dihimpun, sedikitnya 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya. Pada tahun 2012 saja, tercatat 4.336 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Empat jenis kekerasan yang paling banyak ditangani adalah perkosaan dan pencabulan (1620), percobaan perkosaan (8), pelecehan seksual (118), dan trafiking untuk tujuan seksual (403). Kekerasan seksual tersebut terjadi baik di lingkungan rumah, di tengah-tengah masyarakat maupun dilakukan oleh aparat negara. Jumlah ini tentunya masih merupakan puncak gunung es. Stigma dan beban pembuktian menyebabkan sebagian banyak korban masih enggan melaporkan kasusnya.[1]

Namun, upaya untuk menangani kekerasan seksual secara komprehensif masih tertatih. Salah satu masalah utama adalah belum adanya payung hukum yang memadai. Sampai hari ini, perbaikan hukum pidana dan hukum acara pidana berjalan pelan, bahkan seolah kehilangan arah. Padahal, ada 15 jenis kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di Indonesia dan masing-masingnya perlu didalami. Selain empat jenis yang telah disebutkan di atas, yang lainnya adalah (a) eksploitasi seksual, (b) penyiksaan seksual, (c) perbudakan seksual, (d) prostitusi paksa, (e) pemaksaan kehamilan, (f) pemaksaan aborsi, (g) pemaksaan perkawinan, (h) kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama, (i) penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, (j) praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan (k) kontrasepsi/sterilisasi paksa.

Meski telah tampak perbaikan dalam hal penanganan oleh aparat penegak hukum, para pendamping melaporkan bahwa situasi perbaikan belum merata. Korupsi yang menggurita masih menjadi kendala utama bagi korban untuk mendapat keadilan. Di sebagian banyak daerah, korban masih harus berhadapan dengan sikap aparat menyalahkan korban ataupun mendorong mediasi yang justru menghalangi pemulihan hak-hak korban. Layanan bagi perempuan korban juga sangat terbatas; unit penanganan pengaduan di kepolisian belum menjadi prioritas dan pusat layanan terpadu yang dikoordinir oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kerap terhambat oleh struktur dan dukungan seadanya. Penanganan kasus semakin rumit ketika kebijakan daerah justru menempatkan persoalan kekerasan seksual sebagai isu moralitas. Belum lagi sikap pejabat publik yang turut melecehkan dan menghakimi korban.

Di tengah situasi itu, Komnas Perempuan mencatat penguatan geliat inisiatif dan kerja-kerja di masyarakat untuk mendukung upaya penuntasan kasus kekerasan seksual. Respon masyarakat dan media mengecam pernyataan para pejabat publik yang menstigma korban, misalnya pernyataan calon hakim tentang perempuan korban perkosaan ataupun gagasan tes keperawanan, menjadi salah satu penanda. Muncul pula inisiatif relawan yang mengikrarkan diri untuk ikut melakukan perlawanan. Di antaranya adalah kelompok musik Simponi yang melalui lagu Sister In Danger berkampanye di 11 kota di Jawa dan Bali, mahasiswa Sekolah Desain Komunikasi Visual Universitas Bina Nusantara (DKV-Binus) yang mengaplikasikan ilmunya mendukung kampanye melawan kekerasan seksual, serta jaringan relawan Jakarta Bebas Kekerasan Seksual yang dibentuk pada bulan Oktober lalu.

Penguatan tanggapan masyarakat juga dapat dilihat dari jumlah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan K16HAKtP. Dengan bangga Komnas Perempuan mencatat bahwa tahun ini setidaknya ada 129 organisasi tersebar di 51 kabupaten di 25 Provinsi yang menyelenggarakan K16HAKtP di Indonesia. Jumlah ini bertambah 100% dari penyelenggaraan kampanye serupa dua tahun yang lalu. K16HAKtP berlangsung setiap tahunnya dari tanggal 25 November, yaitu Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, hingga 10 Desember, yaitu Hari HAM Sedunia. Sejak tahun 2010, Komnas Perempuan dan mitranya mendedikasikan K16HAKtP untuk memfokuskan diri pada isu kekerasan seksual. Dukungan  pada K16HAKtP akan turut menentukan keberhasilan untuk segera terselenggaranya penanganan yang mumpuni bagi perempuan korban kekerasan seksual.

Lembar Fakta dapat diunduh

LEMBAR FAKTA Kampanye 16HAKtP 2013

Informasi Agenda Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dapat melalui

Agenda Kampanye 16HAKtP 2013

Theresia Yuliwati (08119616762) atau rere@komnasperempuan.or.id

facebook: Komnas Perempuan – Group

 

Fiqh Keluarga Lintas Agama: Ijtihad Membangun Keluarga Pluralis

Cinta merupakan anugerah terindah yang diberikan tuhan kepada setiap manusia. Cinta hadir dalam sanubari hati setiap manusia terhadap pasangan sejati mereka. Jika cinta sudah berbenih di antara insan manusia, maka cinta tidak lagi bisa dilogika. Cinta tidak memandang latarbelakang, suku, budaya, ekonomi, dan agama.

Memang cinta tidak memandang latar belakang. Tapi kenyataannya banyak disekitar kita kisah cinta beda agama yang menimbulkan dilema. Pasalnya banyak halangan yang akan ditemuh oleh pasangan beda agama mulai dari susahnya mendapat izin keluarga, masyarakat yang masih menganggap negatif pasangan beda agama, sampai perizinan jika mereka akan melaksanakan pernikahan.

Namun demikian, dua sejoli yang melaksanakan pernikahan beda agama sampai saat ini tidak sedikit jumlahnya. Bahkan kecenderungannya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut diungkapkan oleh Ahmad Nurcholish, peneliti ICRP dan juga konsultan pernikahan beda agama. Nur Cholish menyatakan hampir setiap hari, rata-rata 2 atau 3 pasangan mengadakan konsultasi dengan dirinya. Hingga saat ini sudah ratusan pasangan nikah beda agama yang telah melangsungkan pernikahan beda agama dengan jasa konsultasinya.

Ahmad Nurcholish juga bagian dari sejoli pasangan nikah beda agama. Sebagai orang yang mendalami dan mengalami langsung pernikahan beda agama, Nurcholish menyusun buku “Fiqh Keluarga Lintas Agama: Panduan Mutidimensi Menguak Kebahagiaan Sejati” bersama dengan rekannya Mohammad Monib yang saat ini menjadi direktur eksekutif ICRP.

Sabtu (23 November 2013) kemarin, buku ini dibedah dan didiskusikan di komunitas Xaverian di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Hadir sebagai pembicara dalam bedah buku ini adalah Romo Frumen (Dosen STF Driyarkara) dan Ida Made Sugita, S.Ag, M.Fil.H (Dosen Sekolah tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara).

Kedua pembicara menyatakan bahwa buku ini merupakan sebuah ijtihad bagus yang tentu akan menimbulkan kontroversial di tengah masyarakat.

Ida Made Sugita menyatakan di dalam ajaran Hindu menganut sistem keluarga yang patrenialistik. Jika seorang lelaki dan perempuan menikah maka seharusnya istri mengikuti suami. Dan di Hindu tujuan dari sebuah pernikahan adalah bukan untuk mencari sebuah keturunan. “Jika seseorang menikah lalu tidak punya anak maka akan hilang rasa cintanya atau percuma menikahnya. Bukan seperti itu” tegasnya. Namun tujuan menikah di Hindu adalah untuk menyemai rasa cinta dan kasih sayang antara kedua manusia.

Sementara itu, Romo Frumen menyatakan bahwa buku ini dapat menjadi acuan dan panduan pasangan nikah beda agama. Buku karangan Ahmad Nurcholish dan Mohammad Monib ini bisa menjadi rujukan bagi pasangan nikah beda agama.

 

Pernyataan Sikap ICRP Desak Menteri Agama Cabut Pernyataan Terkait Ahmadiyah

PERNYATAAN SIKAP

Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)

 ICRP Desak Menteri Agama Cabut Pernyataan Terkait Ahmadiyah

 

Seperti diberitakan banyak media massa, dalam sebuah dialog antar umat beragama di Jawa Tengah, Jumat (11/11), Menteri Agama Suryadharma Ali mengeluarkan pernyataan inkonstitusional. Suryadharma Ali menganggap kerukunan antar-umat beragama di Indonesia kerap ternodai oleh kehadiran agama lain yang menyerupai agama yang sudah mapan di Indonesia. Menurutnya untuk mewujudkan kerukunan antar-umat beragama di Indonesia dapat dilakukan dengan pemberangusan Jemaat Ahmadiyah atau deklarasi Ahmadiyah sebagai agama baru.

ICRP menilai pernyataan tersebut tidak layak dilontarkan Menteri Agama. Jabatan Menteri Agama seharusnya menyiratkan jiwa kenegarawanan yang mempunyai pemikiran membangun bangsa, menciptakan kerukukan, dan memelihara pluralisme. Menteri agama seharusnya taat konstitusi sebagai dasar dalam bernegara, bukan malah sebaliknya. Menteri agama seharusnya berada di atas semua golongan, dengan mendepankan nilai-nilai moral konstitusional. Namun sayangnya hal tersebut tidak nampak dalam semua kebijakannya. Hal ini mengindikasikan Menteri Agama Suryadharma Ali hanya menjalankan kepentingan politisnya ketimbangan menjalankan kebijakan pemerintah yang diembannya.

Bersasarkan hal tersebut diatas, maka Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) menyatakan sikap:

  1. ICRP turut mendukung berbagai lembaga seperti YLBHI, yang mendesak Menteri Agama Suryadharma Ali untuk mencabut pernyataan terkait pernyataan bahwa solusi permasalahan untuk Ahmadiyah adalah memberangus Ahmadiyah.
  2. Menuntut Suryadharma Ali untuk mundur dari jabatannya jika dalam melaksanakan wewenang sebagai Menteri Agama bertendensi politis serta tidak melaksanakan kebijakan pemerintah sesuai dengan amanat konstitusi.
  3. Menuntut Presiden Republik Indonesia yang mendapatkan penghargaan World Statesman 2013, mengedepankan tanggung jawab moral dan  konstitusional yang diembannya kepada rakyat Indonesia dengan bekerja nyata dan riil dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dan menjamin terlaksananya hak kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana ditegaskan oleh UUD 1945

Jakarta, 21 November 2013

Mengetahui,

 

 

Musdah Mulia                                                   M. Imdadun Rahmat

Ketua Umum ICRP                                              Sekretaris Umum ICRP

 

Sekolah Agama Seri Bedah Buku “FIQH Keluarga Lintas Agama” (23-Nov-2013)

Salah satu persoalan pelik yang tak kunjung tuntas menemukan solusi secara komprehensif adalah pernikahan beda agama. Sejumlah halang melintang terang menghadang (calon) pasangan yang (hendak) menikah beda keyakinan: dari mulai doktrin agama-(agama) yang kurang memihak, bahkan menentang; landasan konstitusi yang masih samar apakah melarang atau membolehkan;  padangan masyarakat yang umumnya memandang bahwa pernikahan beda agama tabu, terlarang; hingga soal bagaimana bahtera rumah tangga beda agama tersebut dijalankan.

Sejumlah bacaan dari artikel maupun buku-buku yang beredar sekarang tak serta merta membawa pencerahan bagi mereka yang akan menikah namun beda agama. Sebagian tulisan atau artikel pada umumnya melarang tegas pernikahan beda agama. Pun tak ada celah hukum atau perundang-undangan yang menurut sumber ini bagi terjadinya pernikahan beda agama. Sebagian tulisan ataupun buku lainnya berbicara sebaliknya. Tetapi inilah yang justru kerap membuat (calon) pasangan beda agama bingung!: manakah yang bisa “dipercaya?” Yang melarang atau yang membolehkan?

Oleh karena itu masih menjadi hal penting untuk membicang persoalan yang terkait dengan masalah pernikahan beda agama secara serius namun tetap dengan hati yang tenang dan damai. Untuk itulah kami ICRP bekerjasama dengan Xaverian Jakarta bermaksud menghelat acara diskusi sekaligus membedah buku: “Fiqh Keluarga Lintas Agama: Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati” karya Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish

Beberapa Pertanyaan Penting

Dalam diskusi dan bedah buku ini kita akan membahas sejumlah hal:

  1. Bagaimanakah agama-agama bicara soal nikah beda agama?
  2. Bagaimana pula hukum/perundang-undangan di Indonesia mengakomodir nikah beda agama?
  3. Bagaimanakah nikah beda agama itu bisa dilaksanakan, baik secara agama maupun Negara?
  4. Apa saja hal-hal yang perlu disiapkan bagi calon pasangan beda agama?
  5. Bagaimana idealnya rumah tangga beda agama itu dijalankan?
  6. Bagaimana “nasib” anak-anak dari pasangan beda agama, khususnya dalam memperoleh hak pendidikan agama dan hak-hak sipil lainnya?
  7. Dan tentu membahas buku tersebut dari berbagai sudut pandang

Waktu dan Tempat

Diskusi dan bedah buku ini akan diselenggarakan pada:

Hari dan Tanggal        : Sabtu, 23 November 2013

Waktu                          : Puluk 17.00 – 19.00 WIB

Tempat                        : Wisma Xaverian, Jl. Cempaka Putih Raya No. 42, Jakarta Pusat

Pembahas                   :

  1. Romo Frumen Gions, OFM (Dosen Teologi Moral Keluarga dan Teologi hati Nurani STF Driyarkara)
  2. I Ketut Budiawan, SH, M.Fi.H (Dosen Sekolah tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara)

Moderator                  : Moh. Monib (Direktur Eksekutif ICRP)

Peserta

Adapun peserta dari kegiatan diskusi sekolah agama ini adalah:

  1. Komunitas sekolah agama ICRP
  2. Komunitas Xaverian
  3. Mahasiswa
  4. Masyarakat Umum

Penutup

Demikian Term of Reference ini dibuat untuk menjadi panduan dalam diskusi sekolah agama.

Hari Toleransi Internasional, Masyarakat Sipil Serukan Kebebasan Beragama

Memperingati Hari Toleransi Internasional yang jatuh pada tanggal 16 November kemarin, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan meminta kepada pemerintah, elite politik, tokoh agama dan masyarakat untuk saling menghormati segala perbedaan, menghindari segala jenis kekerasan dan menolak politik diskriminatif.

16 November adalah Hari Toleransi Internasional yang dirayakan untuk mendidik publik bersama-sama menghidupkan kebutuhan masyarakat bertoleransi. Di tengah-tengah kecenderungan meningkatnya intoleransi masyarakat bahkan aparat pemerintah Indonesia dari tahun ke tahun, baik berupa sikap dan tindakan, maka peringatan Hari Toleransi Internasional diharapkan beroleh momentumnya menjadi benih penggerak publik bagi bertumbuhnya komitmen dan aksi nyata untuk menghargai dan bekerjasama dalam perbedaan. Sehingga, keberagaman bangsa bersama-sama dirawat dan dirayakan dalam harmoni, penuh semangat anti-kekerasan dan penghapusan diskriminasi dalam segala bidang.

Aliansi Masyarakat Sipil untuk Toleransi yang tersebar di Aceh, Makassar, Jakarta, Cirebon, Bandung, Jawa Timur, dan sebagainya bergandengan tangan memperingati Hari Toleransi Internasional dengan menggelar beragam aktivitas di daerahnya masing-masing.

Acara serupa juga serentak dilaksanakan oleh Jaringan Gusdurian –bagian dari aliansi– ikut merayakannya melalui aksi membagi-bagikan bunga dan stiker yang mengkampanyekan pesan toleransi dan semangat Bhinneka Tunggal Ika di tempat-tempat publik di lebih dari 20 kota. Hari Toleransi Internasional 2013 dirayakan dengan berbagai aktivitas yang diselenggarakan dari 15 sampai 25 November.

Dan tepat di Hari Toleransi Internasional 16 November tahun ini Aliansi Masyarakat Sipil untuk Toleransi menyelenggarakan aksi damai dan simpatik mempromosikan toleransi kepada publik secara luas dan mengingatkan kepada negara untuk menjalankan tanggung jawabnya menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dan kebebasan segenap warga negara, tanpa terkecuali, untuk beragama, berkeyakinan, menjalankan ibadah, dan berekspresi dalam keberagamannya.

Di Jakarta aksi damai ini diselenggarakan oleh ratusan aktifis dan masyarakat di sekitar Bundaran Hotel Indonesia.

 

Diskusi Hari Toleransi Internasional: Pengikut Syiah Diserang

TAK banyak yang tahu jika 16 November merupakan Hari Toleransi Internasional. Padahal, Indonesia menjadi negeri dengan setuja kasus kekerasan mengatasnamakan agama.
Kasus Ahmadiyah versus Front Pembela Islam belum tuntas, begitu pula dengan penyerangan terhadap komunitas pengikut Syiah. Konflik antara Muslim dan Nasrani, diskriminasi terhadap penganut Khonghucu, sengketa gereja, dan berbagai kasus kekerasan lainnya belum menemukan titik terang penyelesainnya.

Penghargaan kenegarawanan diterima Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dari sebuah yayasan antargama Amerika Serikat, Rabbi Arthur Schneier dari Appeal of Conscience Foundation, Mei 2013 lalu, kontroversial. Kebebasan menjalankan ibadah di negara berpenduduk mayoritas Muslim dan terbesar di dunia masih terkekang.
Kasus kekerasan terkait agama di Indonesia, sebagaimana dilansir Setara Institute, pada tahun 2012, terjadi 264 kali. Jumlah itu naik dari 244, tahun sebelumnya, dan 216 pada tahun 2010.

hari jelang peringatan Hari Toleransi, Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) melaporkan, Kamis (14/11/2013) sore, massa menyerang pengikut Syiah di gedung Yayasan Darussalam, dekat Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar. Sebanyak empat orang Syiah luka berat. Mereka diserang menggunakan senjata tajam dan benda tumpul saat memperingati Hari Asyura.

H-2, LAPAR dan Tribun Timur menggelar diskusi dengan topik Hari Toleransi Internasional di redaksi Tribun, Kamis sore. Hadir, pengikut Ahmadiyah, penganut Konghucu, penggiat ormas Islam, dan penggiat ormas kepemudaan Islam.
Terjadinya kekerasan bermotif agama dinilai pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar, Firdaus Muhammad, karena negara gagal mengintervensi warganya guna menciptakan suasana kondusif dalam menjalankan agama dan kepercayannya. Sementara, penggiat Gusdurian Sulsel, Suaib Amin Prawono, malah menilai bahwa kekerasan terjadi karena lembaga MUI terlalu banyak mengeluarkan fatwa sesat.
“Justru itu yang banyak melahirkan kekerasan,” ujar Suaib. Kelompok tertentu terpantik emosinya atas fatwa itu sehingga melahirkan sentimen.
MUI diharapkan juga fokus pada pemberdayaan umat, tak hanya menerbitkan fatwa yang kadang kontroversial.
Pascaterbitnya fatwa sesaat terhadap Ahmadiyah, Syiah, maka terbangunlah stigma dan melahirkan kebencian. “Stigma itu masih sulit dihilangkan, walaupun misalnya, Ahmadiyah sudah menyatakan kembali ke jalan yang benar,” kata Firdaus.
Mubaligh Ahmadiyah Wilayah Sulsel, Jamaluddin Feeli menceritakan tekanan masih dialami kelompoknya dari pihak tertentu, kendati aparat telah memberikan jaminan keamanan. Kebebasan dalam menjalankan agama dan kepercayaan, sebagaimana dijamin dalam Undang Undang Dasar 1945, tak sepenuhnya ada.

Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2013/11/14/diskusi-hari-toleransi-internasional-pengikut-syiah-diserang

Perangi Korupsi, Paus Fransiskus Terancam Dibunuh Mafia?

Paus Fransiskus menampik pengawalan ketat dalam kunjungan kenegaraannya menemui Presiden Italia Giorgio Napolitano baru-baru ini. Mobil Ford Focus yang membawanya, hanya disertai segelintir pengawal bermotor Vatikan, melaju ke Quirinale Palace. Tanpa raungan sirine.

Sekali lagi, Paus asal Argentina itu menunjukkan kesederhanaannya. Namun, di sisi lain, itu dianggap sangat mengkhawatirkan. Mengapa?

Perang yang dikobarkan Paus Fransiskus melawan korupsi di gereja Katolik, termasuk perombakan besar-besaran Bank Vatikan –yang penuh skandal, telah membuatnya jadi target mafia Italia.

“Keinginan kuat Paus Fransiskus melawan korupsi menempatkannya dalam risiko. Ia telah mengganggu banyak sekali kerja mafia,” kata jaksa antimafia terkemuka Italia, Nicola Gratteri, seperti dikutip dari CNN, 14 November 2013.

“Saya tak mendapatkan informasi persis apa yang akan dilakukan mafia terhadap Paus Fransiskus,” kata Gratteri. “Kalaupun iya, saya tak akan mengungkapkannya.”

Gratteri, wakil kepala jaksa di Reggio Calabria, sebuah kota di Italia selatan adalah musuh bebuyutan kelompok mafia terkenal Calabria — yang dikenal sebagai ‘Ndrangheta’.

Terkait ancaman terhadap Paus, juru bicara Vatikan mengaku pihaknya tak terlalu khawatir. “Tahta Suci sama sekali tidak khawatir, ” kata Federico Lombardi. “Itu temuan biasa.”

Ancaman Pembunuhan?

Pada Mei lalu, untuk kali pertamanya, Bank Vatikan mengeluarkan laporan keuangan terkait pencucian uang. Sebagai bagian dari transparansi.

Meski tak menunjuk hidung kelompok mafia tertentu, laporan setebal 64 halaman itu mengungkap 6 ‘aktivitas mencurigakan’ dalam satu tahun terakhir.

Sebulan kemudian, Paus membentuk komisi kepausan yang terdiri dari 5 orang untuk menyelidiki kegiatan Bank Vatikan, yang berada di bawah tekanan dari otoritas keuangan internasional untuk membersihkan praktik bisnis yang mencurigakan.

Pada Juli, jaksa Italia menangkap seorang pastur yang bekerja sebagai analis keuangan untuk Vatikan, atas dugaan membantu menyelundupkan puluhan juta euro di kawasan Eropa, menggunakan pesawat pribadi pada bulan Juli 2012. Dua pejabat tinggi di Bank Vatikan juga mengundurkan diri, saat menjalani pemeriksaan jaksa.

Gereja Katolik dan mafia Italia memiliki sejarah panjang dan rumit. Menurut Antonio Nicaso, seorang ahli kejahatan terorganisir di Italia, geng kerap membantu gereja, sebaliknya pihak gereja diam saja terkait kegiatan perbuatan terlarang para mafioso.

Dan, kebijakan Paus Fransiskus diperkirakan bakal memicu emosi para mafia. Yang mungkin menempatkannya dalam bahaya.

“Paus harus berhati-hati. Ia tak lagi bisa jalan-jalan di Lapangan Vatikan seperti orang kebanyakan,” kata Nicaso.

Apakah mafia bernyali membunuh Paus yang demikian populis dan dicintai — tak cuma oleh umat Katolik namun merengkuh simpati pemeluk agama lain?

“Ada banyak cara membunuh seorang Paus. Mereka harus berhati-hati. Bagi organisasi kriminal, mereka biasa menyingkirkan apa yang dianggap hambatan, tanpa memikirkan konsekuensinya,” tambah Nicola.

Baru-baru ini Paus menunjukan pendekatan berbeda: lembut saat berinteraksi dengan sesama manusia, sebaliknya, garang menghadapi makhluk bernama koruptor.

Dalam salah satu pernyataannya yang paling lantang, kuat, dan tegas sejak terpilih menjadi pemimpin 1,3 miliar umat Katolik dunia Maret lalu, Paus menegaskan, umat Kristiani yang menjalani ‘kehidupan ganda’, menyumbang uang ke gereja dari hasil mencuri uang rakyat adalah pendosa yang harus dihukum. Pantas diikat batu dan dilempar ke laut.

“Yesus berkata: Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut,” kata Paus mengutip Injil Lukas dalam Perjanjian Baru, Liputan6.com kutip dari Telegraph, Selasa 12 November 2013 lalu.

Sumber: http://news.liputan6.com/read/746845/perangi-korupsi-paus-fransiskus-terancam-dibunuh-mafia