Konferensi ICRP di Yogyakarta Ramai

Konferensi Tahunan Indonesian Conference on Religion and Peace untuk pertamakalinya digelar di Kota Yogyakarta. Biasanya Konferensi para tokoh agama ini dilaksanakan di Jakarta. Adapun tema konferensi tahunan ICRP di tahun 2013 ini adalah “Agama dan Politik: Menemukan Pemimpin dan Kepemimpinan yang beretos Nasionalis, Religius, dan Berbudaya”.

Ketua Umum ICRP, Musdah Mulia, menyatakan paling tidak ada alasan mengapa tema ini dipilih. Pertama, tahun 2014 mendatang disebut-sebut sebagai tahun politik mengingat akan berlangsung Pileg dan Pilpres. ICRP perlu mengawal masyarakat, khususnya masyarakat agama agar menggunakan momentum tersebut sebaik-baiknya dengan membekali jamaahnya masing-masing dengan panduan politik yang mengedepankan nilai-nilai spiritual. Sebab, politik bukan semata soal kekuasaan melainkan esensinya lebih kepada membangun kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.

Kedua, belakangan ini di Indonesia, politik telah menjadi panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ini amat berbahaya bagi kelangsungan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis sebagaimana dicita-citakan para pendirinya. ICRP merasa perlu mengingatkan kita semua untuk tetap berpijak pada Pancasila, Konstitusi dengan terus mengedepankan prinsip keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika.

Acara konferensi ini dihadiri oleh para tokoh, agamawan, dan masyarakat umum. Ratusan peserta baik dari Yogyakarta, Jakarta, dan daerah lain ikut berpartisipasi aktif dalam acara ini.

Adapun rangkaian acara konferensi ini terdiri dari seminar, diskusi kelompok, dan pembacaan deklarasi. Seminar yang digelar mengangkat tema yang sama, dengan menghadirkan pembicara; Ari Sujito (Sosiolog UGM), M. Shobari (Budayawan), Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. (Rektor UII), KRT Djatiningrat SH (Pengageng Dwarapura Keraton Yogyakarta), dan Budi Wahyuni (Aktifis Perempuan). Dalam kesempatan ini Gubernur Yogyakarta menyampaikan keynote speaker yang diwakilkan oleh salah satu staffnya karena beliau sedang bertugas ke Amerika.

Pesan Sultan HB X ke Peserta Konferensi ICRP

Konferensi tahunan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) tahun 2013 telah digelar pada 28 Oktober 2013 lalu. Bertempat di Gedung Dr. Sarjito Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta acara konferensi rutin tersebut dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai agama, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Bahai, Sikh, dan berbagai aliran kepercayaan di Indonesia.

Konferensi tahunan ICRP kali ini mengangkat tema “Agama dan Politik: Menemukan Pemimpin dan Kepemimpinan dengan Etos Nasionalis, Religius, dan Berbudaya”. Tema ini dipilih karena sebentar lagi masyarakat Indonesia akan menghadapi tahun 2014 yang padat dengan jadwal pemilu. Konferensi ini terdiri dari beberapa rangkaian acara mulai dari seminar, diskusi kelompok, dan deklarasi bersama.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono X dalam kesempatan tersebut menyampaikan keynote speaker yang dibacakan oleh salah satu petugasnya. Sultan menyatakan bahwa kini semboyan Bhineka Tunggal Ika tidak lagi menjadi pedoman etik oleh para politisi. Sehingga menimbulkan gerakan-gerakan radikalisme di tengah masyarakat.

Sultan juga menegaskan, sejatinya kelompok intoleran melakukan aksi-aksi mengatasnamakan agama bertujuan untuk mengendalikan kelompok masyarakat tertentu. Tujuan mereka tidak lain adalah untuk mendapatkan keuntungan, baik ekonomi maupun politik. Jika hal tersebut dibiarkan berlangsung, niscaya nasionalisme akan menjadi barang yang langka dalam perilaku perpolitikan di Indonesia.

Oleh sebab itu, tegas Sultan, perlu pendidikan politik yang cerdas, yang mampu memberikan pemahaman politik yang mumpuni kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi bingung memilih figur pemimpin. Pendidikan merupakan kunci, pendidikan merupakan gerbang menuju masyarakat yang berkarakter, jujur, adil, dan sejahtera.

KONFERENSI TAHUNAN ICRP 2013 (Senin, 28 Oktober 2013)

KONFERENSI TAHUNAN ICRP  2013

AGAMA DAN POLITIK; MENEMUKAN PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINAN DENGAN ETOS NASIONALIS, RELIGIUS, DAN BERBUDAYA

 

 

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah bangsa dengan sejarah panjang membentang. Ia bukan bangsa yang lahir begitu saja di tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia terbentuk sejak terciptanya manusia menghuni daratan cikal bakal kepulauan yang mengantarai Asia dan Australia. Berbagai kebudayaan lahir dan tumbuh, berkembang mencapai titik keseimbangan, serta berkompetisi dengan budaya-budaya di sekitarnya. Berbagai kerajaan tumbuh, berkembang, besar, dan kemudian tergantikan oleh kerajaan-kerajaan berikutnya. Segala pengalaman perjalanan budaya dan politik yang kaya ini tersimpan sebagai memori kolektif bangsa yang kemudian dirangkum dalam sebuah kata; Pancasila. Pancasila ini kemudian menjadi guidance bagi perjalanan Indonesia selanjutnya. Melewati berbagai masa dan bentuk pemerintahan, mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, sampai dengan Orde Reformasi sekarang ini, Indonesia tetap tegak dengan Pancasila sebagai falsafah dan penjaga kesatuan bangsa.

Hari ini, Indonesia telah memasuki dasawarsa kedua dari Era Reformasi. Berbagai prestasi telah ditorehkan dalam usaha transisi menuju demokrasi yang sehat dan dinamis. Kebebasan pers dijamin meski di sana sini masih terjadi kriminalisasi bahkan penyiksaan terhadap jurnalis, kebebasan berserikat dan berkumpul juga telah makin membaik. Prestasi yang paling sering ditonjolkan oleh pemerintah adalah prestasi ekonomi, dimana saat ini Indonesia masuk dalam 16 besar kekuatan ekonomi dunia.[1]Beberapa pengamat bahkan memperkirakan Indonesia akan masuk menjadi tujuh besar raksasa ekonomi dunia pada tahun 2045, mengingat pada tahun itu jumlah penduduk usia produktif akan mecapai 75%.[2] Pandangan optimis ini tentu saja merupakan hal baik yang harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Sebab jika 75% penduduk dalam usia produktif ini tidak dapat berproduksi, maka akan menjadi blunder besar yang dapat mengacaukan bangsa.

Potensi kehancuran Indonesia ada dalam sektor-sektor yang saat ini masih kurang diperhatikan pembangunannya. Sebut saja korupsi yang masih saja merajalela dan melibatkan hampir seluruh unsur dalam masyarakat. Penegakan hukum yang masih terkesan tajam untuk rakyat kecil tapi tumpul bagi pemilik modal dan kuasa juga masih mewarnai kehidupan berbangsa. Juga prilaku politik yang segregatif dan mengedepankan politik identitas semakin memperlebar jarak antara golongan-golongan yang berbeda dalam bangsa yang satu ini. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menyatu dalam lambang Garuda Pancasila masih belum menjadi kode etik politik dari para politisi kita. Akibatnya adalah makin menjamurnya kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama dan identitas kelompok untuk mengendalikan masyarakat dan mengambil keuntungan ekonomis maupun politis. Nasionalisme menjadi hal yang cukup langka dalam prilaku politik bangsa ini. Pendidikan juga menjadi sektor yang membutuhkan banyak perbaikan. Kebutuhan akan pendidikan yang maju tapi sekaligus memanusiakan, meniscayakan penyusunan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan yang lebih terintegrasi. Yang tak kalah penting adalah pembentukan karakter bangsa, yakni pembangunan budaya yang berbasis dari budaya-budaya dan kearifan lokal kita yang kaya. Kekayaan budaya bangsa ini seharusnya tidak menjadi bagian-bagian yang memisahkan komponen-komponen bangsa, tapi menjadi perekat bangsa, sebagaimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi nafas dari kebangsaan Indonesia.

Untuk menanggulangi berbagai masalah di atas, dibutuhkan solusi yang komprehensif dan menyeluruh. Jika kita tarik ke masa lalu, persoalan yang membelit negeri ini tidak lepas dari sistem pemerintahan kita yang belum menemukan bentuk idealnya. Masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Ir. Soekarno memakai sistem demokrasi terpimpin yang diklaim sebagai penerapan falsafah Pancasila. Soeharto di masa Orde Baru mengedepankan developmentalisme yang mengkerdilkan semua ideologi dan mengedepankan sektor ekonomi semata yang membawa pada otoritarianisme. Di Era Reformasi, kebebasan pers dibuka, militer dikembalikan pada fungsi militer semata, serta peranti-peranti demokrasi diperkuat, namun kehidupan berbangsa masih juga belum sepenuhnya berjalan sesuai kaidah demokrasi. Pencarian bentuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejatinya dimulai sejak pendirian bangsa nampaknya masih belum akan selesai.

Belum selesainya bentuk kehidupan berbangsa ini berakar dari tarik menarik antara politik dan agama dalam sistem pemerintahan kita. Seperti kita ketahui bersama, dalam pencarian bentuk formal negara Indonesia, para founding fathers dan founding mothers negara kita pernah terlibat dalam diskusi alot untuk memutuskan posisi dan peran agama dalam mengatur kehidupan berbangsa. Satu kelompok menginginkan agar negara mengatur warga negara dalam menjalankan agama, dan yang lain menginginkan agar negara hanya mengatur aspek publik semata.

Dialog ini terus berlanjut sampai kemudian diputuskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang dijalankan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa seperti tercantum dalam Pancasila. Namun dalam perjalanan politik selanjutnya, beberapa peraturan penting dapat didesakkan untuk mengatur kehidupan warga yang berkaitan dengan agama, seperti UU PNPS tentang Penodaan Agama, Kompilasi Hukum Islam yang kemudian dipergunakan dalam Peradilan Agama, dan juga UU Administrasi Kependudukan dimana kolom Agama harus tercantum dalam KTP, yang ternyata harus diisi dengan sejumlah agama yang terbatas. Di Era Reformasi, sengkarut politik dan agama semakin menjadi-jadi. Beberapa daerah memulai dengan penyusunan dan pengesahan Peraturan Daerah dengan aturan agama sebagai dasar peraturan. Daerah-daerah lain kemudian menyusul sehingga saat ini terdapat ratusan Perda bias agama. Dari data Komnas Perempuan saja, terdapat sekitar 282 Perda yang berdasarkan aturan agama yang diskriminatif terhadap kaum perempuan di seluruh Indonesia. Belum lagi Perda-perda yang juga diskriminatif terhadap kaum minoritas lainnya.

Semakin runyamnya jalinan agama dan politik di negara kita disebabkan karena para aktor politik negara kita menarik agama menjadi peranti politik. Indikasi ini lahir dari pembentukan Perda bias agama yang bertujuan semata untuk menarik simpati kelompok agama mayoritas dalam masyarakat. Perpolitikan tingkat nasional juga tak kurang menggunakan agama sebagai peranti politik. Berbagai kelompok radikal keagamaan dibiarkan ada dan digunakan untuk mengendalikan masyarakat melalui kekerasan yang dilakukan. Opini penyesatan dan penodaan agama juga dilekatkan pada kelompok agama tertentu untuk mencuri simpati publik, meski seringkali opini ini didasarkan pada kajian dan penelitian yang dangkal dan tendensius. Singkat kata, saat ini politik tengah mengkooptasi agama sehingga agama hanya menjadi alat politik semata. Akibatnya adalah, agama tidak lagi mampu mengejawantahkan perannya sebagai penyeru kebaikan dan penjaga kedamaian. Agama yang menjadi alat politik berubah menjadi sektarian dan hanya melayani kelompok tertentu saja, tidak lagi menjadi pelayan bagi kemanusiaan dan kedamaian alam semesta. Namun keberhasilan politik yang dicapai dengan penggunaan simbol-simbol agama menjadikan semakin banyak aktor politik negeri ini yang memanfaatkan agama sebagai alat politik untuk  politik identitas.

Keberhasilan politik dalam menggunakan agama kemudian menggiring para aktor politik kita untuk juga mengkooptasi simbol identitas lainnya; budaya. Sejak era otonomi daerah dimulai, sentimen-sentimen primordial atas nama putera daerah semakin sering didengungkan. Para politisi terutama di daerah tidak lagi berbicara atas nama Indonesia sebagai sebuah kesatuan, tapi lebih mengedepankan identitas suku maupun daerah sebagai yang pantas untuk mengelola daerah dimaksud. Otonomi daerah yang seyogyanya diarahkan pada pemerataan pembangunan sampai ke daerah-daerah, kemudian dibelokkan menjadi isu kepemilikan daerah oleh orang-orang yang merasa penduduk asli daerah. Hal ini kemudian menghasilkan raja-raja kecil yang berkuasa di daerah, dan tidak jarang kemudian membentuk dinasti-dinasti penguasa daerah yang “mewariskan” kekuasaan kepada keluarga: istri, anak, maupun kerabat lainnya. Fenomena ini tentu saja akan merugikan perkembangan Indonesia di masa depan, karena masyarakat akan menilai seseorang hanya dari sudut primordial saja, dan mengesampingkan kapasitas maupun profesionalisme.

Jalan panjang pembentukan sistem kehidupan berbangsa yang saat ini saling sengkarut antara nasionalisme, agama dan budaya ini lah yang menjadi tantangan Indonesia ke depan. Jika Indonesia gagal mengelola kesemrawutan ini, maka tahun 2045 bukan menjadi tahun keemasan bagi bangsa besar ini, tapi akan menjadi tahun-tahun kelam dan menghancurkan seluruh komponen bangsa. Untuk itu, bangsa ini membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengelola tiga hal yang menjadi pokok permasalahan dalam pembentukan kehidupan bangsa. Bangsa ini membutuhkan pemimpin dan kepemimpinan yang menempatkan nasionalisme, agama, dan budaya sebagai tiga modal bangsa dalam posisi sejajar dan tidak saling mengkooptasi. Nasionalisme haruslah yang religius dan berbudaya; religiusitas harus dilandasi nasionalisme dan budaya, serta budaya hendaknya dalam kerangka nasionalisme dan religiusitas. Hanya pemimpin yang dapat mengelola tiga hal ini secara seimbang lah, yang dapat membawa Indonesia menuju Negara yang kuat dan berkarakter, serta mampu mengelola segala sumber daya ekonomi menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia.

ICRP melihat betapa pentingnya agenda di atas, dan berpandangan bahwa para pemuka agama harus berperan aktif dalam menemukan untuk menemukan pemimpin dan kepemimpinan dengan kualitas dimaksud. Apalagi dengan sistem demokrasi dan pemilu yang kita anut, perbaikan ini paling mungkin dilakukan di tiap pergantian kepemimpinan negeri, baik di level eksekutif maupun legislatif. Tahun 2014 yang akan segera kita hadapi adalah tahun dimana seluruh bangsa Indonesia berkesempatan lagi untuk memilih para pemimpinnya. Tahun 2014 adalah tahun yang akan menentukan bagaimana wajah Indonesia selama 5 tahun berikut. Di tahun 2014 ini, rakyat Indonesia akan memilih anggota DPR-RI dan DPD-RI yang akan menjalankan fungsi budgeting, controlling, dan legislasi selama periode 2014-2019. Di tahun yang sama rakyat Indonesia juga akan memilih presiden dan wakil presiden yang akan bekerja sebagai eksekutif di periode yang sama. Baik mereka yang duduk di kursi legislatif maupun eksekutif adalah para pemimpin yang membentuk sistem kepemimpinan bangsa, serta akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Untuk mengantisipasi dan memaksimalkan efek positif dari sistem demokrasi kita, seyogyanya semua elemen bangsa, tertutama para tokoh/pemuka masyarakat (dari berbagai macam unsur dan kalangan) harus bersatu-padu, duduk bersama, dan menyamakan visi guna menjaga masa depan pluralitas serta integritas bangsa ini, dengan kembali memikirkan dan mengambil langkah strategis dan solusi alternatif atas kebutuhan bangsa akan pemimpin dan kepemimpinan yang dapat membaw bangsa ini semakin maju; yang memiliki etos religius, nasionalis, dan berbudaya. Persoalan inilah yang akan menjadi bahasan serta topik utama dalam kegiatan KONFERENSI TAHUNAN ICRP 2013 dengan tema; Agama dan Politik; Menemukan Pemimpin dan Kepemimpinan dengan Etos Nasionalis, Religius, dan Berbudaya.

 

BENTUK KEGIATAN

Bentuk kegiatan dalam Konferensi Tahunan ICRP 2013 ini, diharapkan sebagai berikut:

  1. Seminar Publik: diisi oleh nara sumber guna memberikan ulasan serta analisis atas berbagai persoalan terkait dengan agama dan politik, khususnya dalam menemukan kepemimpinan dengan etos nasionalis, religius, dan berbudaya.
  2. Diskusi Kelompok/Komisi: membahas berbagai isu yang muncul dari seminar serta menyusun draft rekomendasi untuk dibawa ke sidang pleno
  3. Pleno: menghasilkan rekomendasi untuk menyikapi hubungan antara agama dan politik di Indonesia, khususnya mengenai pemimpin dan kepemimpinan dengan etos religius, nasionalis, dan berbudaya.

 

TUJUAN

  1. Mengulas dan menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi dalam konsep kehidupan berbangsa (khususnya hubungan antara politik dan agama) di Indonesia
  2. Mendiskusikan serta mencari solusi alternatif atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia mengenai pemimpin dan kepemimpinan dengan etos religius, nasionalis, dan berbudaya.
  3. Sebagai wujud kepedulian bersama akan nasib dan masa depan nasionalisme, religiusitas dan budaya serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  4. Sebagai wujud implementasi visi-misi ICRP dalam membangun serta mendorong budaya toleransi dan perdamaian

 

WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal     : Senin, 28 Oktober 2013

Waktu                  : Pukul 08.30-17.00 WIB.

Tempat                : Kampus Universitas Islam Indonesia, Kaliurang, Yogyakarta.

Jl. Kaliurang Km. 14,5 Besi – Sleman, Yogyakarta

Contact Person: Timotius Apriyanto (085229498973/081328028099)

PEMBICARA

Adapun yang menjadi pembicara dalam sesi seminar sebagai rangkaian pembukaan konferensi 2013 ini diharapkan:

  1. Dr. Arie Sujito  (Membaca Angin Politik 2014  & Kebutuhan Pemimpin yang Kultural & Nasionalis)
  2. KRT Djatiningrat SH (Religiusitas yang Membebaskan dan Bermakna dalam Kepemimpinan Nasional)
  3. Dr. Budi Wahyuni (Kepemimpinan yang Sensitif Gender dan Peduli Kelompok Marjinal Menuju Indonesia yang Beradab)
  4. M. Sobari(Politik Kebudayaan dan Kebangsaan dalam Kepemimpinan di Indonesia)
  5. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.(Kepemimpinan yang Inovatif dan Mencerahkan untuk Indonesia: Proyeksi Arah Politik 2014)
  6. Dr. Inayah Rahmaniyah, M.Hum., MA.m.(Moderator)

 

PERSERTA

Kegiatan Konferensi Tahunan ICRP ini akan melibatkan atau dihadiri oleh sekitar 100 orang, yang berasal dari berbagai kalangan. Antara lain sebagai berikut;

  1. Pimpinan Lembaga/Komunitas Keagamaan dan Penghayat Kepercayaan
  2. Akademisi
  3. Media
  4. Dewan Kehormatan ICRP, Dewan Penasehat ICRP, dan Pengurus ICRP
  5. NGO/LSM, Ormas, aktivis pro-demokrasi dan individu-individu

 

MANUAL ACARA

AGENDA ACARA

 

Konferensi Tahunan ICRP

Agama dan Politik; Menemukan Pemimpin dan Kepemimpinan dengan Etos Nasionalis, Religius, dan Berbudaya

 

 

No.

Waktu

Kegiatan

Keterangan/Pengisi

1.

08.30—09.00 Pendaftaran peserta Panitia

2.

09.00—09.25 1. Pembukaan

2. Sambutan Ketua Umum ICRP

3. Sambutan Ketua Yayasan

4. Sambutan Oleh Bapak Djohan Efendy

Panitia

Prof. Dr. Siti Musdah Mulia

K.H. Abdul Muhaimin

Elga Sarapung

3.

09.25—09.45 Keynote Speech Gubernur DIJ: Sri Sultan Hamengkubowono X

Diwakili oleh Asisten Sekretaris Daerah Bid. Kesejahteraan Rakyat Provinsi DIY

4.

09.45 – 10.00 Coffee/tea break

 

 

5.

10.00—13.00 Seminar dengan tema;

Agama dan Politik; Menemukan Pemimpin dan Kepemimpinan dengan Etos Nasionalis, Religius, dan Berbudaya”, bersama:

  1. Membaca Angin Politik 2014  & Kebutuhan Pemimpin yang Kultural & Nasionalis.

Oleh: Dr. Arie Sujito

 

  1. Religiusitas yang Membebaskan dan Bermakna dalam Kepemimpinan Nasional

Oleh: KRT Djatiningrat SH (Pengageng Dwarapura Keraton Yogyakarta)

 

  1. Kepemimpinan yang sensitif gender dan peduli kelompok marjinal menuju Indonesia yang Beradab.

Oleh: Dr. Budi Wahyuni

 

  1. Politik Kebudayaan dan

Kebangsaan dalam Kepemimpinan di Indonesia

Oleh: M. Sobari

  1. Kepemimpinan yang Inovatif dan Mencerahkan untuk Indonesia: Proyeksi Arah Politik 2014

Oleh: Prof.Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.

Moderator:

Dr. Inayah Rochmaniyah, M.Hum., MA.

6.

13.00—14.00 Istirahat, Sholat, Makan Panitia

 

7.

14.00—15.45 Diskusi Kelompok dengan fokus isu:

  1. Komisi I : Etika, agama dan politik ditinjau dari etis (GKU)
  2. Komisi II : Kriteria kepemimpinan: karakteristik kepemimpinan (GKU)
  3. Komisi III : Relasi agama dan negara, praksis dan tantangan dalam kehidupan bernegara (perpustakaan)
  4. Komisi IV : kepemudaan (perpustakaan)
  5. Drafting Comitte (GKU Ruang Transit)

 

Fasilitator/Moderator:

 

  1. Dr. Ema Marhumah
  2. Ahmad Saifuddin M
  3. Moh. Monib, MA
  4. Musdah Mulia

 

8.

15.45 –16.00 Istirahat, Sholat, Makan

Pendaftaran peserta dalam sidang komisi

 

Panitia

9.

16.00 – 17.00 Pleno  :

  1. Laporan Komisi I-IV dan tanggapan

 

Moderator:

Rm. Johannes Hariyanto, SJ

 

10.

17.00 – 17.30 Pembacaan Deklarasi ICRP 2013   (Pembacaan Rekomendasi Hasil Konferensi) dan Doa lintas iman Perwakilan dari tokoh agama/kepercayaan

 

11.

17.30 ­– 17.00 Penutupan Panitia

 



[2]http://www.itb.ac.id/news/3947.xhtml dilihat pada 18 Juni 2013, pkl 11.15 WIB

Musdah Mulia Dianugerahi HIPIIS Award 2013

Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Musdah Mulia, Rabu 23 Oktober kemarin dianugerahi penghargaan oleh Himpunan Indonesia untuk Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS). Musdah Mulia dinilai berkontribusi terhadap pengembangan ilmu-ilmu sosial.

Selain Musdah Mulia, HIPIIS juga memberikan penghargaan kepada 4 tokoh lain yang dinilai memberikan kontribusi yang serupa. Mereka adalah Sediono Tjondronegoro, Ignas Kleiden Yudi Latief, dan KH Mustofa Bisri.

“Penghargaan akan diberikan pada saat pembukaan kongres ke-9 nanti  malam,” kata Ketua HIPIIS, Sofian Effendy dalam jumpa wartawan di  sela-sela kegiatan seminar di Universitas Sebelas Maret (UNS), Kota  Surakarta, Jawa Tengah, seperti dilansir metrotvnews.com Rabu (23/10).

Kontribusi yang telah diberikan oleh para tokoh tersebut beragam. Mulai dari sumbangan pemikiran sampai dengan aksi-aksi nyata di tengah masyarakat. Jika Soediono yang seorang sosiolog Institute Pertanian Bogor (IPB) dikenal sebagai tokoh yang konsen dalam bidang pendidikan dan pelatihan ilmu sosial, dan Yudi Latif adalah tokoh muda inspiratif yang banyak memberikan kontribusi ide sistem pemerintahan dan filsafat melalui tulisan, maka Musdah Mulia adalah tokoh yang layak mendapatkan penghargaan karena konsennya pada isu perempuan ditengah geliatnya pembangunan nasional.

Sementara itu, KH Musthofa Bisri atau yang akrab dipanggil Gus Mus adalah sosok Kyai yang tidak hanya piawai menciptakan lantunan-lantunan puisi, tetapi juga cerdas menyumbangkan pemikiran-pemikiran cerdas dalam bidang sosial.

 

Penerapan hukum Islam Brunei ditolak

Hukuman mati bisa menjadi lebih umum di Brunei menyusul adanya rencana dari Sultan untuk menerapkan hukum syariah dalam waktu enam bulan mendatang.

Pemimpin organisasi Muslim mengatakan penerapan hukum syariah di Brunei bisa berarti bakal lebih banyak lagi hukuman mati.

Pernyataan itu untuk merespon Sultan Brunei Hassanal Bolkiah yang ingin menegakkan hukum pidana Islam secara bertahap.

Hukuman tersebut hanya berlaku bagi umat Islam diantaranya bisa mencakup hukum rajam bagi perzinahan, memenggal anggota badan untuk kejahatan mencuri dan cambuk untuk pelanggaran mulai dari aborsi sampai mengkonsumsi alcohol.

Direktur Islamic Renaissance Front, Dr Ahmad Farouk Musa, kepada program Asia Pasifik radio Australia menyatakan kalau undang undan baru itu bakal memangkan kebebasan dan hak hak perempuan.

“Ini yang terjadi di Brunei dan kami mengetahui dari hukum syariah di Saudi tentang Hudud, soal bagaima seorang pembantu perempuan yang dipenggal karena tidak sengaja membunuh majikan yang hendak memperkosanya,” ujar Musa.

Keputusan untuk mengubah undang undang akan membuat Brunei menjadi negara satu satunya di Asia Tenggara yang menerapkan hukum syariah di tingkap nasional.

Brunei saat ini mempraktikkan Islam yang relatif konservatif ketimbang negara tetangga Muslim lainnya seperti di Malaysia dan Indonesi.

Negara itu  melarang penjualan dan konsumsi alkohol dan membatasi agama-agama lain.

Namun syariah menjadi perdebatan lama di Brunei, dengan kegelisahan warga Brunei yang berpendapat bahwa konsep ini keluar dari jalur masyarakat etnis Melayu.

Dr Musa mengungkapkan alasan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah untuk merapkan hukum baru itu bersifat politis.

“Saya kira itu akan menambah otoritas atas warganya dan itu memberinya kekuasaan, (contohnya) seperti, keputusan saya pada dasarnya adalah sebuah keputusan Allah dan saya adalah suara Tuhan di bumi atau sesuatu seperti itu,” sergah Musa.

Dia juga menduga motivasi mengubah undang undang negara itu juga dikarenakan iklim politik di dunia Islam merujuk pada tensi politik di Mesir dan Suriah.

Dr Musa bukan satu satunya orang yang mengkritik rencana penerapan hukum Syariah di Brunei.

Wakil Direktur Human Rights Watch Asia, Phil Roberts, menyebut perubahan hukum itu sebagai “penyalahgunaan ham, menjijikkan dan tidak bisa dibenarkan.”

Sedangkan seorang supir taxi di ibukota Bandar Sri Begawan mengutarakan kedua hal tersebut bertentangan, tetapi syariah bisa diterima secara proporsional dengan kejahatannya.

“Saya tidak bisa membayangkan negara kamu menjadi seperti Arab Saudi,” ujarnya.

Tak satu pun dari kedua negara mayoritas Muslim di Asia timur lainnya yakni Malaysia dan Indonesia menerapkan hukuman pidana syariah.

ABC/wires

Sumber: http://www.tribunnews.com/internasional/2013/10/24/penerapan-hukum-islam-brunei-ditolak

Asosiasi Perempuan Tolak Diskriminasi Terhadap Lurah Susan Jasmine

Keberatan atas penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan, terus beralangsung. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tidak memberikan pernyataan yang mengurangi makin berkembangnya penolakan berbau SARA, sebaliknya justru meminta agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mengevaluasi kebijakan penempatan lurah Susan.

Dari pernyataan yang sempat dimunculkan penolakan terhadap lurah Susan dikarenakan lurah Susan meyakini agama yang berbeda dengan mayoritas warga Lenteng Agung serta berbagai stigma yang dilekatkan pada dirinya karena dirinya adalah seorang perempuan. Beberapa ormas dan warga yang menolak ini mengatakan bahwa Lenteng Agung dipimpin biasanya oleh muslim, dan mereka keberatan karena lurah Susan non-muslim apalagi perempuan.

Penolakan dengan alasan lurah Susan adalah perempuan dan berbeda agama dengan mayoritas merupakan alasan yang mendorong intoleransi serta diskriminasi terhadap perempuan makin meluas di Indonesia. Kami memandang bahwa setiap warga negara Indonesia tidak dapat didiskriminasi dalam menempati jabatan publik dengan alasan keyakinan dan jenis kelamin. Setiap warga negara memiliki hak yang sama di muka hukum dan politik tidak memandang jenis kelamin maupun keyakinannya. Selain itu, terkait dengan perempuan sebagai pemimpin adalah hak yang sudah dilindungi dalam UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Pembatasan dan penolakan layak dilakukan apabila yang bersangkutan melanggar hukum, melakukan penyalahgunaan kekusaaan atau memiliki kinerja yang kurang baik. Namun belum lagi berjalan kepemimpinan lurah Susan sudah terjadi penolakan yang berbau SARA dan bias gender.

Menyikapi hal tersebut, Asosiasi perempuan yang digerakkan oleh LBH APIK Indonesia, Komunitas untuk Indonesia yang Adil dan Setara (KIAS), bersama Jaringan Perempuan lainnya menyatakan beberapa hal berikut:

  1. Mendukung Gubernur dan Wakil Gubernur DKI berupaya menyelesaikan persoalan terkait polemik tersebut dengan nilai-nilai yang non diskriminatif dan masih mempertahankan Lurah Susan.
  2. Menuntut kepada Mendagri untuk mengevaluasi pernyataannya yang justru tidak mengurangi penolakan berbau SARA terhadap lurah Susan.
  3. Mengajak pejabat publik lainnya untuk tidak tunduk pada pada kelompok intoleran dan diskriminatif
  4. Mengajak kepada pihak yang menolak lurah Susan untuk lebih menilai pada kinerja, bukan justru menyebarkan isu SARA dan bias gender.
  5. Mengajak masyarakat luas untuk menyuarakan keharmonisan dan kesatuan bangsa dengan menyemai perdamaian dan melawan diskriminas berdasar SARA dan diskriminasi terhadap perempuan yang merusak sendi-sendi dasar NKRI.

Pernyataan tersebut disampaikan pada Pers Conference yang dilaksanakan Rabu, 23 Oktober 2013 kemarin di kantor LBH APIK Jakarta. Beberapa lembaga yang ikut menandatangani pernyataan sikap ini antara lain adalah ICRP, The Wahid Institute, Fahmina Institute, Rahima, Kalyanamitra, ILRC, ABTI, dll.

Kasus Lurah Susan, Pengamat: Politik Dalih Agama

Pengamat dari Setara Institut Ismail Hasan memuji sikap Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahja yang tidak terpengaruh protes sekelompok orang menuntut Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli dirotasi karena agama. “Jangan sampai terjadi politik penyeragaman dengan dalih agama,” kata Ismail kepada Tempo, Rabu 25 September 2013.

Seperti diketahui, sekitar 300 warga Kelurahan Lenteng Agung menggelar unjuk rasa menolak penempatan Susan sebagai Lurah Lenteng Agung di depan Kantor Kelurahan Lenteng Agung. Mengatasnamakan warga, mereka menolak Lurah Susan yang beragama Nasrani dengan alasan mayoritas warga adalah muslim.

Mereka menggelar aksi tanda tangan dengan membentangkan kain putih sepanjang 50 meter sebagai bukti penolakan warga terhadap Lurah Susan. Massa juga membawa bendera kuning dan keranda berkain putih bertuliskan “Matinya Demokrasi di L.A (Lenteng Agung).

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sudah menyatakan tidak akan memindahkan Lurah Susan hanya karena masalah keyakinan. “Tidak ada masalah yang mendesak, tidak ada pindah-pindahan,” kata Jokowi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama menilai pendemo Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli hanya dilakukan segelintir orangalias provokator. Motifnya pun, menurut Basuki, tidak jelas. “Jangan-jangan mereka juga bukan warga Lenteng Agung,” kata Basuki di Balai Kota pada Rabu, 25 September 2013. Basuki menegaskan tak akan menuruti permintaan warga.

Sumber: tempo.co

Jusuf Kalla Dukung Lurah Susan

TEMPO.COJakarta – Mantan Wakil Presiden, Muhammad Jusuf Kalla angkat bicara soal penolakan masyarakat Lenteng Agung terhadap penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah dengan alasan berbeda agama. Jusuf Kalla mengaku tidak sepakat jika penempatan seorang pejabat dinilai dari asal usulnya. (Baca: Pendemo Lurah Susan Bukan Warga Lenteng Agung?)

“Pejabat itu harus (dinilai) berdasarkan kemampuan, bukan asal usulnya,” kata JK, sapaan akrabnya, saat ditemui di Hotel Bumi Wiyata, Ahad, 29 September 2013. (Baca:Jokowi Tak Akan Pindahkan Lurah Susan)

Menurut JK, selama prosedur penempatan dan kinerja seorang pejabat itu benar, maka tidak ada alasan untuk melakukan penolakan. Dalam kasus Lurah Susan, masyarakat seharusnya melihat bagaimana lurah itu dipilih dan di tempatkan di Lenteng Agung. Bukan malah menolak karena agama yang berbeda. “Jadi kalau dia cara pemilihnya benar, kapasitas bagus, ya harus didukung,” kata JK. (Baca: Ditegur Mendagri, Ahok: Cuekin Saja)

Ratusan warga Lenteng Agung telah dua kali unjuk rasa menolak penempatan Lurah Susan. Aksi terakhir pada 26 September 2013 disertai pengumpulan tanda tangan dan hadiah keranda mayat di depan Kantor Kelurahan Lenteng Agung. JK menyayangkan gelombang protes itu dilakukan sebelum mengetahui kapasitas sang lurah.

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/09/30/064517680/Jusuf-Kalla-Dukung-Lurah-Susan

Dipertanyakan, Mengapa Menteri Agama Curigai Islah di Sampang?

Pemerintah diminta tidak perlu mencurigai proses perdamaian atau islah yang sudah terjadi di Sampang, Madura, Jawa Timur. Pemerintah seharusnya mengapresiasi dan melanjutkan rekonsiliasi di Sampang hingga tuntas.

“Saya heran kenapa pemerintah kritik, mencurigai islah?” kata Direktur Eksekutif Yayasan Bantuan Hukum Universalia (YLBHU) Hertasning Ichlas alias Herta ketika dihubungi, Rabu (2/10/2013).

Hal itu dikatakan Herta ketika dimintai tanggapan sikap Menteri Agama Suryadharma Ali yang mempermasalahkan islah. Alasannya, islah itu tidak melibatkan pemerintah dan para ulama setempat.

Bahkan Suryadharma menuding banyak pihak yang bermain dalam proses rekonsiliasi salah satunya untuk mendiskreditkan pemerintah. Ia juga meragukan islah sudah terjadi secara menyeluruh.

Bagaimana sebenarnya proses islah tersebut? Herta yang mendampingi para pengungsi Syiah menjelaskan, islah berawal dari kekecewaan mereka yang melakukan penyerangan terhadap warga Syiah pada Agustus 2013. Para penyerang merasa tidak ada bantuan dari pihak yang memprovokasi. Padahal, para penyerang ada yang terluka hingga dipenjara.

“Mereka sadar tidak ada hubungannya dengan Sunni-Syiah, tetapi lebih pada kepentingan tertentu. Mulailah satu dua orang bertanya-tanya,” kata Herta.

Situasi itu tidak dimanfaatkan oleh pemerintah. Tim rekonsiliasi yang diketuai oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Abd A’la, kata Herta, tidak bisa banyak bergerak lantaran keterbatasan wewenang. Tim tidak memiliki surat keputusan atau mandat yang bisa menggerakkan birokrasi.

Akhirnya, kata Herta, Lembaga Persatuan Umat Islam (LPUI) di Pamekasan bergerak membantu tim rekonsiliasi. LPUI bergerak langsung ke jantung masalah, yakni pihak yang melakukan penyerangan. Para pelaku dikumpulkan lalu diajak bicara.

Belakangan, kata Herta, para pelaku merasa bahwa konflik hanya merugikan warga. Pada dasarnya, mereka semua bersaudara. Setelah itu, dilakukanlah pertemuan dengan warga Syiah di pengungsian di Rumah Susun Puspa Agro, Sidoarjo.

“Lantaran keterbatasan kendaraan, hanya 50 warga yang bisa datang ke rusun dengan menumpang lima mobil. Di sana ada situasi mengharukan, meminta maaf. Sampai akhirnya sepakat ini harus diikat dengan yang lebih jelas. Cara mengikat dengan membangun piagam perdamaian yang dibuat oleh orang kampung dan pengungsi,” kisah Herta.

Inti dari piagam perdamaian tersebut, tambah Herta, yakni kedua pihak ingin membangun kehidupan bersama lantaran sudah lelah berkonflik. Kedua pihak juga sepakat menyelesaikan setiap permasalahan dengan dialog.

Komitmen yang terpenting dari islah, kata Herta, yakni menghapus dendam. Selama ini pengungsi Syiah takut kembali ke kampung halaman lantaran khawatir terjadi balas dendam. Apalagi ada budaya carok.

“Ketika sudah clear, itu sudah cukup buat mereka. Tapi ternyata tidak cukup buat pemerintah, buat kiai-kiai. Saya ingin balik bertanya, kalau islah sudah disepakati, metode paling baik menurut pemerintah bagaimana? Kalau saya, mulai dari siapa aktor kekerasan. Apakah pemerintah selama ini sudah berupaya merangkul pelaku kekerasan? Tidak ada sama sekali gerakan di lapangan. Yang terjadi upaya pemerintah memulangkan pengungsi tapi dengan syarat, mengakomodasi kiai-kiai yang anti-islah, salah satunya dengan mewajibkan ikrar tobat,” kata Herta.

Herta berharap pemerintah tidak lagi mempermasalahkan islah. Menurutnya, islah memang belum sempurna. Karena itu, islah perlu disempurnakan oleh tim rekonsiliasi. Pemerintah diharapkan memfasilitasi pemulangan pengungsi secara bertahap, membangun rumah warga yang dirusak, serta meningkatkan kesejahteraan warga.

Selain itu, lanjut Herta, pemerintah perlu memberi edukasi kepada semua pihak yang tidak setuju islah. Jika pemerintah tetap tidak mendukung islah, Herta mencurigai ada kepentingan lain.

“Jangan-jangan pemerintah punya frame lain terhadap islah ini. Apakah terkait dengan anggaran, kok jadi murah begini islah?” katanya.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2013/10/02/1215382/Dipertanyakan.Mengapa.Menteri.Agama.Curigai.Islah.di.Sampang.

Youth Camp ICRP Jadikan Perbedaan Indah

Vihara Vipassana Graha, Lembang, Bandung, menjadi saksi bisu perbedaan menjadi indah. Perbedaan agama dan keyakinan tidak menghalangi terjalinnya sebuah persahabatan dan persaudaraan. Sekitar 37 pemuda dan pemudi yang menganut berbagai macam agama, kepercayaan, madzhab, dan sekte berkumpul, berdiskusi, sharing, main game, dan belajar bersama. Dari sini mereka tahu bahwa kemajemukan menjadi indah.

Selama 3 hari, Jum’at-Minggu (27-29 Oktober 2013), Indonesian Conference on Religion and Peace menyelenggarakan kegiatan Youth Camp ini. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akan perbedaan dan kemajemukan kepada para pemuda dari berbagai kepercayaan dan agama. Kegiatan ini dilaksanakan dengan konsep ringan dan menyenangkan. Peserta hanya diajak untuk berdiskusi, sharing pengalaman, bermain game, dan diskusi analisis sosial. Selain itu, para peserta juga mendapatkan pelatihan menulis singkat.

Selain penganut 6 agama besar di Indonesia, para peserta yang mengikuti acara ini diantaranya adalah mereka yang selama ini mengalami tindakan diskriminasi agama. Di antaranya adalah penganut Syiah, Ahmadiyah, penganut agama Bahai, Sapta Darma, HKBP Filadelfia, dll. Mereka semua rata-rata masih muda dan mahasiswa, bahkan beberapa diantara mereka masih sekolah jenjang SMP dan SMA.

Pada awalnya mereka terlihat canggung karena belum saling mengenal. Namun setelah acara dimulai dan perkenelan, hubungan di antara mereka mulai cair dan akrab. Setelah beberapa materi dilalui, kecanggungan tersebut mulai hilang. Dan suasana hangat penuh persaudaraan pun tak terelakkan.

Konsep acara Youth Camp dikemas dengan cara santai tapi tetap serius. Ryan, Ketua Panitia Youth Camp menuturkan para peserta diharapkan menikmati acara ini. Peserta diminta berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Karena seluruh kegiatan dikonsep dengan acara sharing dan diskusi ringan perkelompok.

Turut hadir dalam kegiatan ini adalah Eva Kusuma Sundari, anggota DPR RI Komisi III. Eva didaulat menjadi pemateri dalam kegiatan ini. Dalam kesempatan tersebut Eva menuturkan sangat bahagia bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang luar biasa tersebut. Eva menuturkan sebagai anggota DPR, pluralisme dan toleransi merupakan basis perjuangan politiknya. Oleh sebab itu, tidak heran jika selama ini Eva selalui lantang menyuarakan toleransi dan menolak segala bentuk tindakan diskriminasi.

Kesempatan diskusi dengan Eva Kusuma Sundari tersebut tidak disiasakan oleh para peserta Youth Camp. Beberapa di antaranya menanyakan peran pemerintah selama ini yang cenderung diam dalam menindak kasus-kasus kekerasan atas nama agama. Di antaranya adalah Javvad Munis, peserta penganut Syiah. Javvad menanyakan peran pemerintah yang cenderung membiarkan konflik Syiah terus berlanjut di Sampang Madura.

Eva Kusuma Sundari menuturkan memang benar bahwa selama ini pemerintah cenderung diam dan membiarkan tindakan kekerasan atas nama agama terjadi. Hal ini menurut dia karena saat ini terjadi upaya politisasi agama. Gejala politisasi agama menurut Eva telah menjalar kemana-mana, tidak di pusat atau di daerah-daerah, “semua sama” tegasnya. Oleh sebab itu, Eva menyatakan para pemuda harus waspada menghadapi gejala tersebut.

Diskusi dengan Eva Kusuma Sundari dihiasi dengan sharing yang mengharukan dari Irene, salah satu pemuda jemaat HKBP Filadelfia. Irene menuturkan kesedihanya selama ini yang tidak bisa beribadah dengan tenang di gerejanya sendiri. Sambil menangis sesenggukan, Irene yang tidak kuasa menahan emosi menyatakan bahwa mereka juga manusia yang punya perasaan. Mereka hanya ingin beribadah dengan tenang dan nyaman. Tidak lebih. “Kenapa kami diperlakukan seperti ini, kami beribadah dihadang, bahkan kami dilempari dengan telur busuk, dan kotoran hewan, sungguh tidak manusiawi” sendu Irene. Beberapa peserta yang hadir pun turut sedih mendengar penuturan haru Irene.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Noval, pengikut Sapta Darma dan Riaz, penganut agama Bahai. Keduanya mengalami diskriminasi agama, bahkan sampai saat ini negara masih belum mengakui agama mereka. Padahal Sapta Darma adalah salah satu agama asli nusantara. Namun hingga kini pemerintah masih mendiskriminasi mereka. Bahkan untuk menuliskan kolom agama di KTP saja sampai saat ini masih enggan. “Kini kami hanya menulis tanda strip dikolom agama di KTP kami” tutur Noval kepada Eva Kusuma Sundari.

Menanggapi kejadian yang dialami oleh para peserta Youth Camp tersebut, Eva Kusuma Sundari menyatakan memang begitulah kebijakan negara menyikapi perbedaan agama dan kepercayaan di Indonesia. Padahal konstitusi sudah jelas menuturkan, negara menjamin kebebasan beribadah dan berbibadah rakyatnya sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. “Namun kita tidak boleh pesimis, kita harus realistis” tegas Eva kepada para peserta Youth Camp.

Melihat para peserta Youth Camp yang bisa berdamai dengan identitas mereka yang berbeda, Eva pun yakin, Indonesia bisa menciptakan perdamaian dengan segala perbedaan yang dimiliki masyarakatnya. Semoga.Vihara Vipassana Graha, Lembang, Bandung, menjadi saksi bisu perbedaan menjadi indah. Perbedaan agama dan keyakinan tidak menghalangi terjalinnya sebuah persahabatan dan persaudaraan. Sekitar 37 pemuda dan pemudi yang menganut berbagai macam agama, kepercayaan, madzhab, dan sekte berkumpul, berdiskusi, sharing, main game, dan belajar bersama. Dari sini mereka tahu bahwa kemajemukan menjadi indah.

Selama 3 hari, Jum’at-Minggu (27-29 Oktober 2013), Indonesian Conference on Religion and Peace menyelenggarakan kegiatan Youth Camp ini. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akan perbedaan dan kemajemukan kepada para pemuda dari berbagai kepercayaan dan agama. Kegiatan ini dilaksanakan dengan konsep ringan dan menyenangkan. Peserta hanya diajak untuk berdiskusi, sharing pengalaman, bermain game, dan diskusi analisis sosial. Selain itu, para peserta juga mendapatkan pelatihan menulis singkat.

Selain penganut 6 agama besar di Indonesia, para peserta yang mengikuti acara ini diantaranya adalah mereka yang selama ini mengalami tindakan diskriminasi agama. Di antaranya adalah penganut Syiah, Ahmadiyah, penganut agama Bahai, Sapta Darma, HKBP Filadelfia, dll. Mereka semua rata-rata masih muda dan mahasiswa, bahkan beberapa diantara mereka masih sekolah jenjang SMP dan SMA.

Pada awalnya mereka terlihat canggung karena belum saling mengenal. Namun setelah acara dimulai dan perkenelan, hubungan di antara mereka mulai cair dan akrab. Setelah beberapa materi dilalui, kecanggungan tersebut mulai hilang. Dan suasana hangat penuh persaudaraan pun tak terelakkan.

Konsep acara Youth Camp dikemas dengan cara santai tapi tetap serius. Ryan, Ketua Panitia Youth Camp menuturkan para peserta diharapkan menikmati acara ini. Peserta diminta berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Karena seluruh kegiatan dikonsep dengan acara sharing dan diskusi ringan perkelompok.

Turut hadir dalam kegiatan ini adalah Eva Kusuma Sundari, anggota DPR RI Komisi III. Eva didaulat menjadi pemateri dalam kegiatan ini. Dalam kesempatan tersebut Eva menuturkan sangat bahagia bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang luar biasa tersebut. Eva menuturkan sebagai anggota DPR, pluralisme dan toleransi merupakan basis perjuangan politiknya. Oleh sebab itu, tidak heran jika selama ini Eva selalui lantang menyuarakan toleransi dan menolak segala bentuk tindakan diskriminasi.

Kesempatan diskusi dengan Eva Kusuma Sundari tersebut tidak disiasakan oleh para peserta Youth Camp. Beberapa di antaranya menanyakan peran pemerintah selama ini yang cenderung diam dalam menindak kasus-kasus kekerasan atas nama agama. Di antaranya adalah Javvad Munis, peserta penganut Syiah. Javvad menanyakan peran pemerintah yang cenderung membiarkan konflik Syiah terus berlanjut di Sampang Madura.

Eva Kusuma Sundari menuturkan memang benar bahwa selama ini pemerintah cenderung diam dan membiarkan tindakan kekerasan atas nama agama terjadi. Hal ini menurut dia karena saat ini terjadi upaya politisasi agama. Gejala politisasi agama menurut Eva telah menjalar kemana-mana, tidak di pusat atau di daerah-daerah, “semua sama” tegasnya. Oleh sebab itu, Eva menyatakan para pemuda harus waspada menghadapi gejala tersebut.

Diskusi dengan Eva Kusuma Sundari dihiasi dengan sharing yang mengharukan dari Irene, salah satu pemuda jemaat HKBP Filadelfia. Irene menuturkan kesedihanya selama ini yang tidak bisa beribadah dengan tenang di gerejanya sendiri. Sambil menangis sesenggukan, Irene yang tidak kuasa menahan emosi menyatakan bahwa mereka juga manusia yang punya perasaan. Mereka hanya ingin beribadah dengan tenang dan nyaman. Tidak lebih. “Kenapa kami diperlakukan seperti ini, kami beribadah dihadang, bahkan kami dilempari dengan telur busuk, dan kotoran hewan, sungguh tidak manusiawi” sendu Irene. Beberapa peserta yang hadir pun turut sedih mendengar penuturan haru Irene.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Noval, pengikut Sapta Darma dan Riaz, penganut agama Bahai. Keduanya mengalami diskriminasi agama, bahkan sampai saat ini negara masih belum mengakui agama mereka. Padahal Sapta Darma adalah salah satu agama asli nusantara. Namun hingga kini pemerintah masih mendiskriminasi mereka. Bahkan untuk menuliskan kolom agama di KTP saja sampai saat ini masih enggan. “Kini kami hanya menulis tanda strip dikolom agama di KTP kami” tutur Noval kepada Eva Kusuma Sundari.

Menanggapi kejadian yang dialami oleh para peserta Youth Camp tersebut, Eva Kusuma Sundari menyatakan memang begitulah kebijakan negara menyikapi perbedaan agama dan kepercayaan di Indonesia. Padahal konstitusi sudah jelas menuturkan, negara menjamin kebebasan beribadah dan berbibadah rakyatnya sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. “Namun kita tidak boleh pesimis, kita harus realistis” tegas Eva kepada para peserta Youth Camp.

Melihat para peserta Youth Camp yang bisa berdamai dengan identitas mereka yang berbeda, Eva pun yakin, Indonesia bisa menciptakan perdamaian dengan segala perbedaan yang dimiliki masyarakatnya. Semoga.