Beda Agama, Warga Minta Lurah Diganti

Masalah intoleransi di Indonesia semakin hari semakin menjadi. Di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, beberapa warga menuntut untuk mengganti lurah mereka yang baru saja dilantik karena alasan berbeda agama.

Susan Jasmine Zulkifli adalah lurah baru yang terpili pada Juni lalu. Jasmine merupakan penganut Kristen Protestan, sementara warga yang di pimpinnya mayoritas berpenduduk muslim. Warga menilai akan terjadi keanehan jika lurah non-Muslim menghadiri acara keagamaan.

“Kami tidak mengevalusi soal kerjanya, karena ini bukan tentang hal itu. Kami berharap bahwa dia dipindahkan saja ke kecamatan lain yang lebih heterogen. Bahkan memiliki pemimpin perempuan sudah aneh bagi kami, karena dia tidak akan dapat bergabung dengan berbagai acara yang digelar di masjid-masjid,” kata salah satu warga, Naser Nasrullah (jawaban.com / 21 Agustus 2013).

Tidak tanggung-tanggung warga setempat juga membuat petisi dengan mengumpulkan 2300 nama dan 1500-an KTP sebagai tanda bukti dukungan untuk penggantian lurah baru tersebut.

Menanggapi hal tersebut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan tidak akan mengganti Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli. Menurutnya, karir pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak boleh ditentukan dengan berdasarkan suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA).

“Kita tidak boleh menentukan nasib pegawai karena primordial atau agama. Tidak ada di republik ini seperti itu! Kita harus berdasarkan konstitusi,” ujar Pria yang akrab disapa Ahok tersebut di Balai Kota (jawaban.com / 27 Agustus 2013).

 

Dua Mahasiswa Harvard Sharing Toleransi di ICRP

Aniqa Hassan adalah satu dari sedikit mahasiswa di Amerika yang beragama Islam. Menjadi seorang muslim minoritas membuat dia dan Arman Hassan, adiknya, mengalami tekanan batin. Terlebih setelah tragedi pengeboman menara WTC 11 September 2001. Banyak teman-temanannya yang mengejeknya karena dia seorang muslim. Teman-teman sepantaran disekolahnya menjuluki Aniqa Hassan dan Arman Hassan sebagai teroris. Keadaan demikian membuat Aniqa tertekan dan dia memutuskan untuk pindah sekolah. Beruntung di sekolah baru, dia menemukan teman dan guru yang mau menerimanya dengan penuh kasih sayang.

Saat ditanya perihal kehidupan beragama di Amerika Serikat terutama para pemuda disana, Aniqa menjelaskan bahwa sebagian banyak pemuda di Amerika tidak mengenal agama terutama Islam. Mereka sekedar mengetahui Islam hanya dari media yang memberitakan keagamaan.

Sementara itu, Arman menyatakan bahwa meskipun tragedi 11 September tersebut dilatarbelakangi oleh faktor agama, namun Arman yakin bahwa konflik yang terjadi sejatinya adalah bukan konflik agama.

Aniqa dan Arman merupakan keturunan Bangladesh namun semenjak kecil telah tinggal di Amerika Serikat dan telah resmi menjadi warga negara Amerika Serikat. Saat ini Aniqa tengah menempuh studi neurologi di Universitas Harvard, Amerika.

Kunjungan Aniqa dan Arman ke ICRP Selasa, 20 Agustus 2013, lalu bertujuan untuk share mengenai toleransi beragama. Karena menurut mereka Indonesia merupakan rumah bagi semua agama. Terlebih setelah mereka berkujunjung ke ICRP dan mengetahui banyak agama yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya.

 

Pengungsi Syiah Sampang Terancam Tak Bisa Mencoblos

Para pengungsi Syiah asal Sampang, Madura, terancam tidak bisa mencoblos di lokasi pengungsian yang baru di Rusunawa Puspa Agro Sidoarjo pada Pilkada Jawa Timur, 29 Agustus 2013. Sebab mereka hingga kini belum mengantongi keterangan pindah dari tempat pemungutan suara (TPS) sebelumnya.

Anggota Divisi Logistik dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang Hernandi Kusuma Hadi di Sampang, Sabtu, (24/8/2013) menjelaskan sesuai dengan ketentuan, pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS lain harus menunjukkan surat keterangan pindah memilih dari TPS sebelumnya dimana yang bersangkutan terdata sebagai pemilih.

“Sampai saat ini, para pemilih warga Syiah asal Sampang itu, belum mengantongi surat keterangan pindah pemilih dan mereka terdata dalam daftar pemilih di Sampang ini,” katanya.

Sementara, para pengungsi Syiah asal Sampang itu tidak mungkin untuk mengurus sendiri surat keterangan pindak TPS ke Sampang dengan berbagai alasan, di antaranya pertimbangan biaya transportasi, keamanan, dan sebagainya.

Ia mengatakan ketentuan harus menunjukkan keterangan surat pindah memilih itu sebagaimana diatur dalam petunjuk pelaksanaan pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU pusat.

Dalam pedoman petunjuk pelaksanaan pemungutan suara pemilu legislatif dan eksekutif diatur bahwa bagi pemilih dari TPS lain harus membawa surat keterangan pindah memilih seperti formulir A7 PPWP (surat pindah TPS).

“Nah, sampai saat ini, pengungsi Syiah itu kan belum mengantongi formulir A7 itu,” katanya menjelaskan.

Warga Syiah korban tragedi kemanusiaan Sampang yang pindah ke Puspa Agro Sidoarjo itu sebanyak 132 orang. Mereka itu dari Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang dan Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Sampang.

Pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sampang pada 12 Desember 2012, para pengungsi korban penyerangan kelompok anti-Syiah dalam kasus bernuansa SARA di Sampang itu menggunakan hak pilihnya di sejumlah TPS di Kota Sampang. (ant)

Saat itu, mereka masih menghuni lokasi pengungsian di gedung olahraga (GOR) Wijaya Kusuma Sampang.

Kini, karena tekanan ulama dan kelompok mayoritas di Sampang kepada pemerintah setempat, penganut aliran Islam Syiah Sampang ini akhirnya dipindah ke Rusunawa Puspa Agro Sidoarjo dengan tudingan mereka berpaham sesat dan dikhawatirkan akan mengganggu keamanan di Sampang.

Shttp://www.tribunnews.com/regional/2013/08/24/pengungsi-syiah-sampang-terancam-tak-bisa-mencoblosumber:

Bupati Kholiq, Perekat Syiah, Ahmadiyah, Minoritas

TEMPO.COJakarta – Pengusiran terhadap penganut Syiah seperti terjadi di Sampang, Jawa Timur, atau terhadap pengikut Ahmadiyah yang terjadi di berbagai daerah tampaknya tidak bakal terjadi di Wonosobo, Jawa Tengah. Padahal, di wilayah kaki Pegunungan Sindoro dan Sumbing itu, ada 6.000 jiwa anggota jemaah Ahmadiyah, 200 anggota jemaah Alif Rebo Wage (Aboge), dan sekitar 250 penganut Syiah–yang biasanya jadi bulan-bulanan. “Warga Ahmadiyah berhak hidup di Indonesia karena mereka juga membayar pajak,” kata Bupati Wonosobo Kholiq Arif.

Mantan wartawan Jawa Pos yang menjadi bupati sejak 2005 itu terus menyerukan persamaan hak bagi seluruh warga. Itu sebabnya, warga Ahmadiyah yang tersebar di sembilan dari 15 kecamatan bisa hidup tenang. Begitu juga kelompok minoritas lainnya.

Kholiq mengklaim, selama kepemimpinannya, kaum minoritas aman di Wonosobo. Bahkan, berdasarkan riset Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPOD), posisi keamanan Wonosobo melompat ke posisi 2 pada 2009 dibanding posisi 400 pada tahun-tahun sebelumnya.

Dia membandingkan, pada 2005 kelompok minoritas memiliki aktivitas sangat terbatas di Wonosobo dan tidak banyak terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Namun, kini mereka dilibatkan dalam banyak kegiatan, termasuk melalui Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Wonosobo.

Forum ini melibatkan pemuka agama dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Ahmadiyah, Syiah, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Tao, dan kelompok penghayat kepercayaan Aboge. Forum ini menjadi ruang dialog yang mempertemukan warga berbeda kepercayaan.

Penasihat Pengurus Syiah Wilayah Jawa Tengah, Mohammad Arman Djauhari, mengakui bahwa Kholiq memberi ruang bagi warga Syiah untuk berdialog dengan kelompok lain lewat berbagai forum diskusi keagamaan.

Mubalig Ahmadiyah untuk wilayah Banjarnegara dan Wonosobo, Nurhadi, merasa nyaman dengan kepemimpinan Kholiq sebagai bupati. “Pak Kholiq lebih perhatian kepada kami dibanding bupati-bupati sebelumnya,” kata Nurhadi.

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/08/21/078506063/Bupati-Kholiq-Perekat-Syiah-Ahmadiyah-Minoritas

Ratusan Orang Korban Diskriminasi Beribadah di Tugu Proklamasi

“Kebebasan beragama dan beribadah harus ditegakkan di Indonesia. Gereja harus menjadi pembawa pesan keadilan dan perdamaian di tengah dunia yang penuh pertentangan,” kata Pendeta Simarmata dalam kotbah yang disampaikannya pada ibadah bersama di halaman Tugu Proklamasi, 18 Agustus 2013.

Sekitar 200 orang dari jemaat GKI Yasmin Bogor, HKBP Filadelfia Bekasi, Gereja Katolik Damai Kristus Tambor, dan Paduan Suara Gereja Protestan Indonesia bagian Barat Paulus Jakarta mengikuti kegiatan ibadah bersama tersebut. Ibadah dimulai pada pukul 13.30 dan dipimpin oleh Pendeta Simarmata dari Gereja Pentakosta di Indonesia Bogor.

Seperti diberitakan tempo.co ibadah yang bertemakan rasa syukur 68 tahun Indonesia merdeka tersebut dilaksanakan untuk mengingatkan pemerintah supaya tidak melakukan tindakan diskriminasi terhadap minoritas.

Acara ibadah bersama ini selain di isi dengan khotbah juga di isi dengan upacara memperingati detik-detik proklamasi dengan Pendeta Palti Panjaitan dari HKBP Filadelfia Bekasi sebagai pembina upacaranya. Selain itu juga ada pentas paduan suara dari masing-masing jemaat yang menyanyikan lagu-lagu rohani.

Para jemaat juga membacakan teks Proklamasi versi mereka yang bertajuk Proklamasi Kaum Tertindas.  “Dalam segala kepedihan dan ketidakmerdekaan kami untuk beribadah di rumah ibadah kami sendiri yang sah sesuai agama dan kepercayaan kami, dalam segala kegagalan negara saat ini untuk menjamin hak kami sebagai warga negara, kami adalah tetap warga negara yang sah dari Republik Indonesia dan mendukung sepenuhnya Proklamasi Republik Indonesia 1945, Pancasila dan UUD 1945.  Hal-hal yang berhubungan dengan segala perbedaan agama dan keyakinan  diantara warga negara, seharusnya dikelola negara dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, dalam rumah besar bersama yang bagi semua yang bernama Indonesia,” seperti dikutip tempo.co (18 Agustus 2013).

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1434 H

Segenap jajaran yayasan, pengurus, dan staff Indonesian Conference on Religion and Peace mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1434 H minal a’izin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Dengan ketulusan dan semangat dihari yang fitri semoga kita mendapatkan kedamaian jiwa, bangsa, dan negara.

HIKMAH PUASA: MENGELIMINASI PERILAKU KEKERASAN

Oleh: Musdah Mulia[1]

Minggu malam, 4 Agustus 2013 kita dikejutkan oleh berita meledaknya sebuah bom di Vihara Budha yang berlokasi di daerah Mangga Dua, Jakarta dan melukai tiga orang. Persisnya, peristiwa sadis itu terjadi ketika umat Islam baru saja berbuka puasa dan menunaikan shalat Magrib. Menyedihkan karena pada bom tersebut terbaca tulisan: ”Kami menjawab  jeritan Muslim Rohingya” Siapa pun pelaku dibalik kejadian tersebut, dan apa pun alasannya bagi saya sungguh tidak bisa diterima akal sehat. Jika pelaku betul-betul ingin membela kepentingan Muslim Rohingya tentu bukan jalur kekerasan yang dipilihnya. Mengapa? Karena kekerasan tidak pernah menyelasaikan masalah, malah akan mempersulit keadaan dan justru menambah masalah baru. Penyelesaian masalah Rohingya hanya dapat dilakukan melalui diplomasi politik yang demokratis dan dialogis dengan pihak-pihak yang berwenang serta melibatkan kelompok Rohingya secara langsung. Saya yakin umat Islam dan umat beragama pada umumnya di Indonesia sudah cukup dewasa dan tidak mudah terprovokasi oleh aksi biadab seperti itu. Mari kita semua menjaga kesatuan dan persatuan di antara sesama warga bangsa sehingga kita tidak mudah dipecah-belah oleh siapapun dan untuk kepentingan apa pun, termasuk kepentingan yang mengatasnamakan agama. Sebagai Muslim. Saya amat yakin bahwa Islam diturunkan untuk menebarkan rahmat bagi semua manusia, bahkan bagi seluruh alam (rahmatan lil alamin). Ajarannya mengandung  nilai-nilai universal yang meliputi semua aspek kehidupan manusia. Islam amat menonjolkan prinsip kesetaraan dan kesederajatan manusia. Seluruh ajarannya mengedepankan persamaan nilai dan derajat kemanusiaan (Q.S. al-Hujurat, 49:13). Kalaupun dalam realitas, terlihat ada perbedaan di antara manusia, perbedaan itu tentu tidaklah dimaksudkan untuk saling menindas, menyakiti dan memusuhi. Perbedaan adalah sunnatullah untuk tujuan luhur dan ideal, yaitu saling mengenal agar timbul saling pengertian (mutual understanding), dan sekaligus menjadi ajang kompetisi berbuat amal kebajikan menuju takwa. Manusia hanya dibedakan dari segi prestasi dan kualitas takwanya dan bicara soal takwa, hanya Allah semata berhak menilai, bukan manusia. Manusia cukup berfastabiqul khairat, berkompetisi untuk berbuat amal sebanyak mungkin dan kemudian menyerahkan penilaian amal tersebut hanya kepada Allah swt. Demikian ajaran yang termaktub dalam teks-teks suci ajaran Islam. Baik dalam Al-Qur’an maupun hadis Nabi. Ajaran Islam, seperti termuat dalam Al-Qur’an, sarat dengan nilai-nilai yang dapat dikembangkan sebagai basis perdamaian, kerukunan dan toleransi. Mari simak ayat berikut: Jika Tuhanmu menghendaki tentunya semua manusia yang ada di muka bumi akan beriman. Lalu apakah kamu berkeinginan memaksa manusia, di luar kesediaan mereka sendiri untuk beriman? (Yunus, 10:99). Ayat ini menyadarkan Nabi Muhammad saw, betapa beliau sendiri tidak berpretensi memaksa manusia untuk menerima dan mengamalkan ajaran Islam. Ayat itu jelas mengecam perilaku kekerasan, termasuk kekerasan berbasis agama, apa pun alasannya. Akhirnya, apa yang harus dilakukan? Paling tidak ada tiga hal: Pertama, perlu upaya-upaya rekonstruksi budaya melalui jalur pendidikan dalam arti seluas-luasnya, terutama pendidikan dalam keluarga. Namun, juga penting dalam lembaga pendidikan formal di sekolah dan pendidikan informal di masyarakat. Tujuannya, mengubah masyarakat; dari kecenderungan eksklusif, intoleran, dan senang kekerasan menuju sikap dan perilaku inklusif, toleran, cinta damai dan bersikap pluralis. Kedua, merevisi sejumlah undang-undang dan peraturan yang tidak kondusif bagi terwujudnya sikap damai dan saling menghargai di antara sesama warga. Ketiga, reinterpretasi ajaran agama sehingga yang tersosialisasi di masyarakat hanyalah interpretasi agama yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, kedamaian dan toleransi, serta membebaskan manusia dari semua belenggu kebencian dan kekerasan. Dalam konteks melakukan tiga hal inilah ibadah puasa Ramadhan menjadi sangat signifikan. Puasa hakikatnya adalah sebuah mekanisme kontrol diri agar manusia lebih mengedepankan sisi kemanusiaan yang sejati. Puasa akan mempertajam rasa empati, peduli dan memihak kelompok tertindas,  lebih toleran, dan cinta kasih kepada sesama manusia dan juga kepada semua mahkluk, termasuk menjaga kelestarian lingkungan.   Membiasakan puasa dalam kehidupan keluarga akan mengeliminasi rasa permusuhan dan kebencian, sebaliknya memupuk rasa cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarga sehingga selalu tercipta suasana harmoni dan bahagia. Dalam kehidupan sosial, puasa akan membuat para pengambil kebijakan merumuskan undang-undang dan kebijakan publik yang memihak kelompok rentan dan bermanfat bagi semua warga tanpa diskriminasi sedikit pun. Puasa yang hakiki akan menuntun para pemuka agama menyuarakan interpretasi agama yang damai dan sejuk, serta akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Puasa akan membuat para penyelenggara negara lebih pro-aktif melindungi warganya dan menjamin mereka terbebas dari semua bentuk kekerasan. Masalahnya, apakah puasa yang esensinya adalah kontrol diri telah dilakukan dengan cara yang benar? Ataukah yang terjadi hanyalah sekedar memindahkan jam makan dan minum? Wallahu a’lam bi al-shawab.



[1] Ketua Umum ICRP (Indonesian Conference on Religion for Peace)

Warga Syiah Tolak Ubah Keyakinan Sebagai Syarat Rekonsiliasi

JAKARTA — Juru bicara Lembaga Bantuan Hukum Universalia Hertasning Ichlas mengatakan warga Islam Syiah Sampang meminta persoalan keyakinan (syiah dan sunni) tidak dijadikan materi atau syarat dalam proses rekonsiliasi.

Menurut Hertasning, warga Islam Syiah Sampang akan menolak jika dipaksa harus meninggalkan ajaran Syiah. Menurutnya tindakan tersebut melanggar Konstitusi yang menyatakan bahwa setiap orang  bebas untuk menentukan keyakinannya.

Warga Syiah Sampang, kata Hertasning, berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat menyelesaikan kasus ini secara baik sehingga pengungsi Syiah Sampang yang saat ini berada di rumah susun sewa (Rusunawa) di Sidoarjo tersebut dapat pulang ke kampung halaman mereka.

Penyelesaian kasus itu, lanjutnya, merupakan contoh penyelesaian konflik  sebagai pelajaran bagi bangsa ini.

“Taubat nasuha, ikrar, syahadat ulang itu adalah pemaksaan dan itu inkonstitusional, yang penting lagi itu jelas bukan bagian dari rekonsiliasi. Kalau sudah ada pemaksaan, kalau sudah ada pemberangusan terhadap suatu keyakinan, harus mengikuti keyakinan tertentu, kita tidak sebut lagi itu rekonsiliasi. Mereka ingin memanipulasi dengan agenda seperti itu. Kita harus berfikir jernih, tidak mungkin itu rekonsiliasi,” ujarnya, Kamis (1/8).

Beberapa waktu lalu, sebagian ulama Madura ketika bertemu dengan Menteri Agama Suryadharma Ali  meminta agar warga islam Syiah Sampang tersebut meninggalkan ajaran syiah atau bertaubat jika ingin kembali tinggal di kampung halaman mereka.
Presiden Yudhoyono sendiri berjanji akan memimpin langsung upaya rekonsiliasi antara penganut Syiah dan kelompok yang menentang mereka di Sampang, Madura  dalam waktu dekat.

Hertasning mengatakan Presiden harus berfikir  jernih dalam melakukan proses rekonsiliasi ini agar warga muslim Syiah Sampang yang saat ini berada di rumah susun sederhana di Sidoarjo dapat pulang ke kampung halamanan mereka.

Penyelesaian kasus Sampang secara baik lanjutnya akan menjadi contoh bagi penyelesaian konflik dan juga menjadi pembelajaran untuk  bangsa ini. Presiden, tambah Hertasning, memang harus turun tangan dalam proses rekonsiliasi ini karena baru-baru ini saja Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Perumahan Rakyat Djan Farid mengeluarkan pernyataan yang justru menyudutkan kelompok Syiah.

Djan, kata Hertasning,  telah menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah konflik akan dilaksanakan paralel dengan usaha pencerahan oleh para ulama untuk mengarahkan para pengungsi Syiah ke jalan yang benar.

“Dua menteri ini secara jelas dan gamblang mewakili kaum intoleran dalam penyelesaian Sampang ini. Mereka melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan melibatkan kyai intoleran untuk mendesakan agenda mereka.  Jadi seolah-olah agenda mereka ini yang intinya adalah intoleran dan inkonstitusional berbungkus rekonsiliasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kepada wartawan di Jakarta menjelaskan tim ini dibentuk untuk mencari solusi permanen bagi warga Syiah yang saat ini berada di Rusunawa Puspa Argo di Taman Sidoarjo, Jawa Timur.

“Sekarang kita mencari solusi yang permanen. Yang paling ideal tentu kembali ke kampung halamannya tetapi ini kan harus kita bicarakan dengan bupati, harus kita bicarakan dengan masyarakat setempat supaya semuanya bisa memahami dan hidup rukun harmonisnya di kampungnya,” ujarnya.

Warga Syiah Sampang diusir dari kampungnya di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Sampang, sejak 26 Agustus 2012 lalu, setelah sebagian besar rumah mereka dibakar dan dirusak oleh sekelompok orang. Mereka sempat tinggal di Gelanggang Olahraga Sampang selama hampir satu tahun dan akhirnya direlokasi oleh pemerintah daerah setempat ke rumah susun sederhana di Sidoarjo.

Warga Islam Syiah Sampang ini sangat berharap ingin pulang ke kampung halaman mereka.

Sumber: http://www.voaindonesia.com/content/warga-syiah-tolak-ubah-keyakinan-sebagai-syarat-rekonsiliasi/1714320.html