Pernyataan Sikap ICRP Arogansi Munarman Ciderai Demokrasi

Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman dengan arogan menyiramkan minuman teh ke muka pengamat sosial, Prof. Dr. Tamrin Amal Tomagola. Kejadian tidak etis tersebut berlangsung saat keduanya menjadi narasumber dalam perbincangan terkait pelarangan sweeping tempat hiburan malam di acara Apa Kabar Indonesia Pagi, yang disiarkan secara langsung oleh TV One, Jumat (28/6/2013) pagi. Tindakan Munarman ini jelas menciderai demokrasi yang menjunjung nilai-nilai toleransi, keadilan, dan kebebasan berpendapat.

Menyikapi peristiwa ini Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) bersama pimpinan tokoh agama di Indonesia menyatakan beberapa hal berikut:

  1. Mengecam dan mengutuk tindakan Munarman. Arogansi Munarman telah mengancam ruang kebebasan berpendapat, berdiskusi, dan juga mengancam Demokrasi di Indonesia.
  2. Memberi dukungan kepada Prof. Dr. Tamrin Amal Tomagola untuk tetap menyampaikan nilai-nilai kemanusiaan dengan latar belakang intelektual yang beliau miliki.
  3. Menuntut kepada TV One untuk meminta maaf dan tidak lagi mengundang narasumber seperti Munarman yang jelas-jelas telah berulang kali melakukan kekerasan dan diputus bersalah oleh Pengadilan.
  4. Menyesalkan kepada pihak TV One yang terus memberikan panggung dan kesempatan kepada Pelaku kekerasan dan Pelaku Intoleran untuk berbicara dan menunjukkan semangat kebencian dan permusuhan di tayangan atau program-program Acara TV One.
  5. Menuntut agar Kepolisian Republik Indonesia segera melakukan tindakan atau proses hukum bagi Munarman yang jelas-jelas melakukan tindakan kekerasan di muka umum tanpa menunggu laporan dari Korban.
  6. Meminta kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk memberikan teguran keras dan sanksi kepada TV One sesuai dengan Kode Etik dan peraturan tentang penyiaran.

Jakarta, 28 Juni 2013

 

 

Musdah Mulia

Ketua Umum ICRP

Marak kekerasan berkedok agama, citra polisi makin buruk

Ketua Setara Institute Hendardi menyatakan polisi sejauh ini masih belum bisa bekerja secara maksimal. Meskipun sering digadang-gadang terus memperbaiki kinerja dan melakukan pembenahan internal.

“Kita bisa lihat dari kasus kekerasan. Termasuk penanganan dalam kekerasan beragama,” kata Hendardi dalam acara diskusi dengan tema ‘Masa Depan Profesionalisme Polisi di Tengah Perubahan Politik, Antara Politisasi Dan Independensi’ di kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (27/6).

Menurutnya, kasus kekerasan berkedok agama semakin membuat citra polisi menjadi buruk. Ditambah lagi masyarakat kerap memberi ‘cap’ kepada polisi kerap melakukan pembiaran.

“Masyarakat bisa melihat bagaimana perlakuan polisi terhadap mahasiswa yang berdemo, bagaimana melakukan pembiaran terhadap masyarakat yang menjadi korban hanya karena perbedaan cara pandang agama,” ujarnya.

Dia menilai polisi minim prestasi menyelesaikan konflik dengan baik. Jika tidak menyelesaikannya dengan kekerasan, polisi hanya membiarkan kekerasan itu terjadi.

“Ini menyedihkan, kunci utama sebenarnya penegakan hukum. Membiarkan orang melakukan kejahatan itu tidak benar. Polisi terlalu biasa membiarkan kekerasan di masyarakat,” imbuhnya.

Hendardi memberikan contoh pada 2008 ketika massa FPI menyerang warga Ahmadiyah yang sedang berkumpul. Polisi ketika itu tegas dengan melakukan penahanan.

“Sejak itu kasus kekerasan menurun, tapi sekarang ini muncul lagi karena dilakukan pembiaran,” ucapnya.

Dia mengatakan gejala yang timbul di masyarakat menimbulkan potensi bahaya yang luar biasa. Ketika masyarakat tidak percaya lagi dengan polisi maka masyarakat frustasi dan akhirnya memilih cara pintas untuk menyelesaikan masalahnya.

“Ya salah satunya dengan kekerasan terhadap masyarakat lainnya,” tutupnya.

Sumber: http://www.merdeka.com/peristiwa/marak-kekerasan-berkedok-agama-citra-polisi-makin-buruk.html

Pengesahan RUU Ormas di DPR ditunda lagi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Ormas menjadi undang-undang dalam sidang paripurna yang berlangsung hari Selasa (25/06).

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang memimpin jalannya persidangan mengatakan penundaan dilakukan untuk memberikan waktu bagi badan legislatif melakukan sosialisasi kepada organisasi masyarakat (ormas) yang masih menolak disahkannya RUU ini.

“Disepakati harus ada sosialisasi sekali lagi dengan mengundang semua pihak, dengan tenggat waktu pekan depan, 2 Juli, sudah ada pengambilan keputusan,” katanya.

Ketua Panja RUU Ormas, Abdul Malik Haramain, menegaskan penundaan tersebut tidak akan berdampak besar pada isi RUU. Walau terjadi perubahan, perubahan tersebut akan bersifat minim dan tidak substantif karena semua fraksi sudah cenderung sepakat.

“Penundan ini tidak terkait substansi, karena pada prinsipnya semua fraksi setuju. Tinggal klarifikasi dan sosialisasi kepada ormas yang ada,” kata Abdul Malik Haramain.

“Kita akan coba klarifikasi kenapa ormas menolak dan belum menerima. Keputusan sudah pasti, Selasa akan rapat lagi dan disahkan dengan draft yang ini, ada perubahan sedikit tetapi tidak substantif,” sambungnya.

Jalan Tengah

Seperti diketahui, sejumlah ormas besar seperti Muhamadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) belum sepakat dengan isi rancangan undang-undang tersebut.

Sejumlah ormas lain seperti organisasi buruh dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga menolak disahkannya UU Ormas.

Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang menjadi satu-satunya fraksi yang menolak draft RUU tersebut menilai penundaan selama sepekan merupakan solusi yang terbaik bagi semua pihak.

“Tadi ambil jalan tengah. Karena RUU ini diusulkan sendiri oleh DPR artinya tidak ada fraksi yang akan coba menghalang-halangi. Hanya faktor kehati-hatian saja dalam mengambil keputusan,” kata Taufik Kurniawan yang juga menjabat sebagai Sekjen DPP PAN.

“Saya tidak bilang setuju atau tidak setuju, kita jalin komunikasi terus dari tokoh-tokoh ormas. PAN paling tidak bisa memahami dan jalan terbaik diharapkan muncul dari hasil lobi (dengan ormas) yang nanti dilakukan.”

Aksi Protes

Sementara itu, di luar pagar DPR, sejumlah organisasi masyarakat yang menamakan dirinya gerakan rakyat tolak RUU Ormas berdemonstrasi menuntut dibatalkannya pembahasan RUU tersebut.

Menurut salah satu koodrinator aksi, Baris Silitonga, RUU Ormas tidak berguna dan membelenggu kebebasan berdemokrasi.

“Penerapannya akan bentrok dengan aturan tentang serikat buruh. RUU belum sah saja, di daerah-daerah pendaftaran serikat buruh sudah ditolak dan dipersulit,” katanya.

RUU Ormas juga dinilai membuka peluang kembalinya pendekatan represif di era Orde Baru yang pernah membubarkan organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM).

“Dalam RUU itu, pemerintah berhak memberhentikan sementara ormas yang tidak baik. Tapi definisi ‘tidak baik’ itu tidak ada parameternya yang jelas. Ini sangat berbahaya,” katanya.

Sumber: http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/06/130625_ruu_ormas.shtml

Membincang Mahdiisme Dalam Konteks Universal

Dalam beberapa ajaran teologis agama, Mahdiisme menjadi sebuah konsep keimanan yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Sebuah konsep kepercayaan yang menggambarkan suatu ketika akan datang imam yang menyelamatkan masyarakat dari belenggu ketidakadilan. Bahkan dalam beberapa negara seperti Iran, kepercayaan akan datangnya imam yang revolusioner tersebut masih sangat tinggi.

Untuk membincang lebih lanjut perihal konsep Mahdiisme, Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan (BEM-J) Aqidah Filsafat UIN Jakarta, Senin (24/06/2013) menyelenggarakan seminar internasional bertajuk “Mahdiisme dan Permasalahan Global.” Pembicara dalam seminar ini adalah Prof. Dr. Masdar Farid Masudi (PBNU), Romo Beny Susetyo, Pr (KWI), Cornelis Wowor, MA (Buddha), dan Dr. Muhsin Labib, MA (ABI), dan Dr. Safakhah (Kepala Pusat Studi Budaya dan Peradaban Universitas Islam Terbuka Azad).

Acara dibuka dengan keynote speak ulama Iran, Ayatullah Mehdi Ansori, beliau menyampaikan pentingnya untuk memelihara nilai-nilai Islami dalam sebuah masyarakat berbangsa dan bernegara. Menurutnya salah satu penyebab kemunduran dan keterjajahan umat Islam adalah kaum muslimin tidak mengamalkan ajaran islam dengan baik dan benar. Beliau juga menghimbau kepada masyarakat Indonesia, terutama kalangan mahasiswa, tidak cukup mengkaji ajaran Islam yang terkandung di dalam al-Quran, Hadits, dan sumber lainnya, namun juga harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari masing-masing pembicara.

Konsep Mahdiisme merupakan konsep universal, pembicara yang merupakan representasi dari beberapa agama di Indonesia ini menyatakan keabsahan Mahdiisme tersebut di dalam agama mereka. Namun dengan konteks dan intensitas yang berbeda. Bahkan sesama umat muslim pun bisa jadi berbeda memahami makna Mahdiisme.

Masdar Farid Masudi misalnya, menilai bahwa Mahdiisme hanyalah sebuah konsep psikologis yang terdapat dalam sebuah masyarakat yang mengalami penindasan yang nyata dan berkepanjangan. Sementara itu Muhsin Labib dari Ahlul Bait Indonesia sedikit lebih berbeda, dalam pandanganya muhsin labib menilai konsep Mahdiisme merupakan sebuah konsep yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Romo Beny Susetyo dan Cornelis Wowor menyatakan hal serupa, meskipun dengan term yang berbeda yakni sebagai Mesiasme dan Buddha yang akan turun menyelamatkan manusia dari kegelapan.

 

 

Tiga Pemuka Agama Terima Penghargaan Pemberantasan Narkoba

Hari Anti Narkoba Internasional diperingati di Istana Negara. Di dalam kesempatan ini Presiden SBY memberi penghargaan kepada tiga orang ulama yang dinilai berpatisipasi sangat aktif dalam mengusahakan kesembuhan bagi para pecandu narkoba.

Tiga orang yang mendapat piagam penghargaan atas partisipasi memberantas narkoba adalah KH Syahrudin (pembina Yayasan Bani Syifa), Pendeta Loa Irawan Stefanus (Ketua Yayasan Penuai Indonesia) dan M Trihardana (Ketua Panti Rehabilitasi Pondok Tetirah Dzikir Yogyakarta).

“Teruslah menjadi contoh. Teruslah menyelamatkan kehidupan saudara-saudara kita,” ujar Presiden SBY di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Senin (24/6/2013).

Sementara itu Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Anang Iskandar menegaskan komitmen untuk memutus jaringan peredaran narkotika di Indonesia. Termasuk jaringan internasional yang kian gencar masuk ke Indonesia.

“Kami melakukan upaya memutus jaringan internasioanl, untuk mencegah masuknya barang haram tersebut ke Indonesia. Kami bekerjasama dengan Polri, Kemenkum HAM, Kemenkominfo, Dirjen Bea Cukai, PPATK, BPPOM, TNI Angkatan Laut, Angkasa Pura dan BNPT dalam pengungkapan peredaran gelap narkoba,” jelas Anang dalam sambutannya.

Di dalam acara yang digelar di Istana Negara ini semua hadirin mengenakan kemeja merah putih dengan tulisan punggung ‘Hidup Sehat Tanpa Narkoba’. Termasuk Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono beserta jajaran anggota KIB II.

Sumber: http://news.detik.com/read/2013/06/24/153432/2282573/10/tiga-ulama-terima-penghargaan-pemberantasan-narkoba?9922032

Kolom Musdah Mulia: Pembatasan Kebebasan Beragama

Magna Charta (1215), Bill of Rights England (1689), Rights of Man Pembahasan tentang kebebasan beragama dan berkepercayaan  dijumpai pada hampir semua dokumen historis tentang Hak Asasi Manusia yang tertera pada France (1789), Bill of Rights USA (1791), Rights of Russian People (1917), Internasional Bill of Rights (1966), dan tak ketinggalan juga dukumen HAM Internasional yang diumumkan oleh PBB 1948. Dalam dokumen terakhir ini tepatnya pada pasal 18, dengan jelas dibahas tentang prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan yang mengatakan, ”Setiap orang berhak atas kemerdekaan berfikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, diumum atau secara pribadi.”

Hak kebebasan beragama dikatogorikan sebagai hak asasi dasar manusia bersifat MUTLAK. Hak ini tergolong hak yang NON-DEROGABLE, artinya adalah hak yang secara specifik dinyatakan didalam perjanjian hak asasi manusia sebagai hak yang tidak bisa ditangguhkan pemenuhannya oleh negara dalam situasi dan kondisi apa pun, termasuk selama dalam keadaan bahaya karena hak ini merupakan wujud dari inner freedom.

Baca dan download lengkap artikel berikut http://www.ziddu.com/download/22409444/PembatasanKebebasanBeragama.pdf.html

Doa Untuk Pengungsi Syiah Sampang

Ratusan orang Kamis (21/06/2013) malam, memadati pelataran Tugu Proklamasi untuk mendoakan pengungsi Syiah Sampang. Orang-orang tersebut sebagian besar anggota Ahlul Bait Indonesia (ABI) beberapa di antaranya turut pula para aktifis kebebasan beragama. Warga Syiah Sampang yang menggowes sepeda ke Jakarta pun turut gabung dalam doa tersebut.

Kegiatan religius tersebut bertujuan untuk mendoakan saudara-saudara mereka warga Syiah Sampang yang mengalami diskriminasi. Agustus 2012 warga Syiah di Sampang Madura diserang oleh sekelompok orang yang tidak menginginkan keberadaan mereka disana. Massa menyerang dan merusak rumah dan harta benda mereka. Sejak saat itu, 160-an warga Syiah di Sampang tinggal di pengungsian. Gedung olah raga setempat yang minim fasilitas pun disulap menjadi sebuah penampungan.

Malam doa bersama ini di awali dengan sholat, dilanjutkan dengan pembacaan doa kumail dan orasi. Doa kumail adalah doa yang diajarkan oleh Imam Ali RA kepada sahabat Kumail. Kumayl bin Ziyad Nakha’i adalah sahabat pilihan Imam Ali AS.  Imam Ali menyarankan Kumayl untuk membaca doa ini pada setiap malam Jumat, atau sekali dalam sebulan, atau paling tidak sekali dalam setahun. Doa ini dipercaya dapat menjauhkan dari kejahatan.

Setelah itu, dilanjutkan dengan orasi dari aktifis. Beberapa di antaranya adalah Muhsin Labib, Abdullah Beik, aktifis Kontras Fathullah Khair, dan penggoes dari Sampang Haqqul Amdah.  Muhsin Labib menyampaikan bahwa masyarakat Syiah di Sampang adalah korban dari diskriminasi pemeritnah dan masyarakat setempat.

Muhsin Labib juga menyayangkan, kenapa warga biasa, terpencil, yang tidak tahu menahu urusan politk, ekonomi, yang tidak memperdulikan harga BBM mau naik apa tidak, tidak mempersoalkan apakah dolar sedang naik atau merosot, justru dilakukan secara tidak adil dan tidak manusiawi seperti tersebut.

“Mereka ini warga biasa” teriak Muhsin Labib. Muhsin Labib adalah akademisi, penganut syiah, yang melakukan pendampingan terhadap warga Syiah  bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum Universalia.

Abdullah Beik, seorang penganut Syiah dari Sampang menyatakan bahwa para pengungsi sudah mengalami putus asa. Mereka telah kehilangan mata pencaharian, pekerjaan, kehidupan yang layak, dan privasi. “Mereka hanya ingin pulang kekampung halamanya, tempat dimana mereka dilahirkan” tegas Abdullah Beik.

Salah satu orator yang menyampaikan orasinya adalah Haqqul Amdah. Haqqul Amdah adalah salah satu dari beberapa Warga Syiah Sampang yang melakukan aksi gowes sepeda dari Surabaya sejak 1 Juni. Rombongan gowes ini menempuh perjalan 16 hari dengan tujuan bisa bertemu dengan presiden SBY. Mereka ingin menyampaikan keresahan dan ketidaknyaman yang telah mereka rasakan selama ini di pengungsian. Mereka juga menagih janji presiden yang menjanjikan akan memulangkan warga ke kampung halaman.

Haqqul Amdah terlihat lemas dan letih yang luar biasa saat menyampaikan orasinya. Tidak seperti orator yang lain yang bernada keras dan bersemangat. Haqqul Amdah hanya mengucapkan beberapa kata dengan pelan. “Putih tulang putih mata, lebih baik putih tulang di kampung sendiri” tegas Haqqul Amdah lirih.

 

 

Ribuan Massa Kepung Pengungsian Syiah

Ribuan massa dari berbagai pondok pesantren se-Madura mengepung GOR Wijaya Kusama di Sampang, guna memaksa pengungsi Syiah meninggalkan Madura. Sejak pemukiman mereka diserang tahun lalu, warga tinggal sementara di sana.

Berdasarkan pantauan, massa sebelumnya menggelar doa bersama di lapangan Wijaya Kusuma, tepat di depan gor yang di dalamnya terdapat sekira 160 jiwa warga Syiah.

Secara bergantian, para tokoh agama dari empat kabupaten di Madura berorasi yang isinya mengusir warga Syiah agar segera meninggalkan Madura, khususnya Sampang.

Mereka menuntut pengikut aliran yang dituding sesat pimpinan Tajul Muluk itu tidak kembali lagi ke Desa Karang Gayam, Kecematan Omben, dan Desa Blu’uran Kecematan Penang, Kabupaten Sampang.

Setelah doa bersama, massa menuju gor dan memaksa pengungsi segera meninggalkan tempat tersebut. Sempat terjadi negosiasi antara kedua belah pihak, namun salah satu tokoh Syiah, Iqlil al Milal jatuh pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Sementara di depan gor, suana bertambah panas karena massa mulai naik dan melompati tembok. Beruntung personel polisi, termasuk Brimob dan TNI berhasil mengamanakan gedung, dengan tidak mengizinkan siapapun masuk termasuk wartawan.

Menyadari adanya ancaman, warga Syiah lalu dievakuasi oleh pemerintah setempat ke Rusun Puspa Agro di Sidoarjo, Jawa Timur dengan menggunakan tujuh mini bus, bus dan truk. Proses evakuasi berlangsung hingga sore.

Sumber: http://surabaya.okezone.com/read/2013/06/20/521/824963/massa-kepung-lokasi-pengungsian-warga-syiah-di-sampang

Warga Syiah Sampang Dipaksa Pindah

Ribuan santri dan ulama dari berbagai wilayah di Pulau Madura menggelar aksi unjuk rasa menuntut warga Syiah agar meninggalkan lokasi pengungsian di gedung olah raga Kota Sampang, Madura.

Sampai sekitar pukul 13.30 WIB, warga Syiah masih bertahan di dalam GOR, sementara para pengunjuk rasa tetap berada di luar gedung tersebut.

Ribuan aparat keamanan diturunkan untuk melakukan penjagaan di sekitar lokasi pengungsian.

Wartawan RRI di Sampang, Purnama Iswantoro, yang berada di lokasi, mengatakan, perwakilan pengunjukrasa sejauh ini sedang melakukan perundingan dengan aparat keamanan setempat, pengungsi serta sejumlah anggota DPRD Sampang.

“Saat ini perundingan masih berlangsung di dalam GOR,” kata Purnama Iswantoro kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, melalui telepon, Kamis (20/06) siang.

Menurut Purnama, para pengunjuk rasa menuntut agar pengungsi Syiah segera dipindahkan ke tempat lain di luar Kota Sampang.

Seperti diketahui, warga Islam Syiah diusir dari kampungnya di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Sampang, pada 26 Agustus 2012 lalu, setelah sebagian besar rumah mereka dibakar dan dirusak oleh sekelompok orang.

Sejak saat itulah, sebanyak 165 orang warga Syiah tinggal di dalam GOR tersebut dengan status sebagai pengungsi.

Keinginan mereka untuk kembali ke kampung halamannya, selalu ditolak Pemda dan otoritas keamanan Kota Sampang, karena alasan keamanan

Dipindah ke Sidoarjo?

Sejauh ini belum diketahui akan dipindahkan kemana para pengungsi Syiah itu.

Sampai Kamis siang, BBC Indonesia belum dapat menghubungi telepon genggam Bupati Sampang Fannan Habib.

Namun demikian, sumber BBC Indonesia menyebutkan kemungkinan besar pengungsi Syiah itu akan dipindahkan ke sebuah tempat di Sidoarjo, Jawa Timur, seperti yang diusulkan sejak awal.

Sementara, juru bicara tim advokasi Kasus Sampang, Hertasning Ichlas, yang mengaku berada di dalam GOR, melalui akun Twitternya, menulis: “Para pengungsi sudah menyerah. Iklil Almilal (pimpinan pengungsi Syiah) sudah dikeluarkan terlebih dulu oleh massa (pengungsi unjuuk rasa), dan para pengunsi mulai diangkut ke mobil”.

Menurut wartawan RRI di Sampang, Purnama Iswantoro, semua wartawan dilarang masuk ke dalam GOR, sehingga mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam gedung tersebut.

Di tempat terpisah, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, pemerintah pusat sudah menyiapkan tempat untuk pengungsi warga Syiah. Namun dia tidak menyebutkan lokasinya.

“Siapa yang dapat menjamin kemanan mereka, kalau mereka kembali ke kampungnya,” kata Gamawan Fauzi, ketika ditanya wartawan BBC Indonesia, Andreas Nugroho, di sela-sela sidang kabinet di Kantor Kepresidenan.

Pemerintah Daerah Jawa Timur sebelumnya telah mempertimbangkan untuk memindahkan warga Syiah Sampang ke sebuah wilayah di Kota Sidoarjo, Jawa Timur.

Sumber: http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/06/130620_warga_syiah_dipaksa_pindah.shtml

Ditekan, Warga Syiah Sampang Tetap Bertahan di Pengungsian

Warga Syiah asal Kabupaten Sampang, Jawa Timur, merasa ditekan karena mereka dipaksa untuk pindah dari Gor Tennis Indoor Sampang, tempat pengungsian yang ditempati mereka selama sembilan bulan ini.

Kondisi itu diungkapkan Iklil Al Milal, pimpinan Syiah kepada Kompas.com di pengungsian, Kamis (20/6/2013). Menurut Iklil, dirinya sampai subuh dipanggil ke Mapolres Sampang membicarakan soal pemindahan warga Syiah dari penampungan. Di Mapolres, Iklil bertemu dengan sejumlah kiai, perwakilan Kejari Sampang, Wakil Bupati Sampang dan Bakesbangpol Sampang.

“Karena hari ini ada aksi istigasah saya diminta pindah sementara ke penampungan di Sidoarjo untuk menghindari adanya kerusuhan mengingat massanya cukup banyak,” terangnya.

Awalnya Iklil tidak keberatan dengan tawaran pemindahan sementara itu. Namun karena Pemkab Sampang tidak memberikan kepastian dari kapan dan sampai kapan pemindahan sementara itu, tawaran tersebut kemudian ditolak.

Menurut Iklil, Pemkab Sampang juga menawarkan akan memberikan sertifikat aset-aset kekayaan warga Syiah di Desa Bluuran dan Desa Karang Gayam, namun lagi-lagi tawaran itu mentah karena dia merasa Pemkab Sampang tidak konsisten.

“Dulu kita dijanjikan pembuatan sertifikat tanah dan sebagainya. Sekarang juga ditawari demikian dan kami tidak mau diiming-imingi itu lagi karena semuanya hanya dusta belaka. Apalgi waktu pemindahan yang ditawarkan oleh Pemkab Sampang tidak jelas sampai kapan,” kata Iklil.

Karena itu, setelah Iklil berembuk dengan seluruh warga Syiah, memutuskan bahwa mereka memilih bertahan di Gor Tennis Indoor apapun risikonya. Dia hanya meminta perlindungan kepada Polres Sampang agar tetap menjaga kemanan agar warga Syiah tidak terancam keselamatannya.

Sementara itu, Wakil Kepala Polres Sampang Komisaris Polisi Alfian Nurrizal mengaku siap untuk menjaga ketat warga Syiah. Apalagi hari ini ratusan santri dan kiai pesantren se-Madura menggelar istigasah di lapangan Wijaya yang lokasinya tidak jauh dari tempat pengungsian warga Syiah.

“950 aparat keamanan dari Polres Sampang dan dari pasukan Bimob dan Dalmas Polda Jatim sudah standby di Sampang sejak kemarin. Kami akan menjaga lokasi pengungsian warga Syiah dengan standar operational prosedur yang sudah kami sepakati,” tandasnya.

Sumber: http://regional.kompas.com/read/2013/06/20/1301376/Ditekan.Warga.Syiah.Sampang.Tetap.Bertahan.di.Pengungsian.