Umat Muslim Aberdeen Beribadah di Gereja Lokal

Apa yang terjadi di kota Aberdeen, Skotlandia, ini adalah salah satu cermin kerukunan beragama yang sesungguhnya.

Gereja Episkopal Santo Yohanes di Aberdeen menjadi gereja pertama di Inggris Raya yang memberikan sebagian ruangan bangunan gereja sebagai tempat umat Muslim setempat menjalankan ibadah salat lima waktu.

Keputusan ini diambil pihak gereja karena masjid yang terletak tak jauh dari gereja itu kapasitasnya terlalu kecil sehingga sebagian dari umat Islam terpaksa menjalankan ibadahnya di tepian jalan.

Pendeta Isaac Poobalan dari Gereja St Yohanes akhirnya “meminjamkan” sebagian ruang aula gereja kepada Imam Kepala Ahmed Megharbi sebagai tempat ibadah umatnya.

Pendeta Poobalan mengatakan, dia merasa tak menjalankan imannya jika tidak menawarkan bantuan kepada sesamanya yang membutuhkan.

“Berdoa tidak ada yang salah. Tugas saya adalah mengajak orang untuk berdoa,” kata Poobalan.

“Masjid mereka sangat kecil, setiap kali mereka beribadah, terlalu banyak orang di luar masjid, bahkan pada saat angin kencang dan turun hujan,” tambah Poobalan.

“Saya tak bisa membiarkan ini terjadi begitu saja. Jika saya biarkan, saya akan mengabaikan apa yang diajarkan agama kepada saya, tentang bagaimana kita memperlakukan tetangga kita,” lanjut dia.

“Saat saya mendiskusikan masalah ini dengan umat gereja, seseorang memang mengatakan itu bukan masalah kami, tapi bagi saya itu masalah bersama,” papar Poobalan lagi.

Poobalan mengenang dia pernah melihat umat Muslim terpaksa beribadah di ruang terbuka saat salju turun dan cuaca sangat dingin.

“Pemandangan itu sangat sulit saya lupakan,” ujar Poobalan.

“Kami memiliki sesuatu untuk ditawarkan dan mereka beribadah dalam cuaca dingin. Saya lalu mengatakan kepada umat bahwa kami harus melakukan sesuatu,” kenang Poobalan.

Selain memberi bantuan tempat ibadah, Poobalan ingin ikut membantu menjadi jembatan antara umat Kristen dan Islam, apalagi sebagian umat gerejanya menentang rencananya itu.

Namun, Pendeta Poobalan tetap pada pendiriannya untuk menawarkan bantuan kepada umat Muslim.

“Apa yang saya lakukan ini sangat mendasar, tak ada hubungannya dengan agama. Semua hanya karena saya ingin membantu sesama yang membutuhkan,” Poobalan menegaskan.

Poobalan menyadari sebagian umat memang menentang keputusannya, lebih karena hal semacam itu belum pernah terjadi sebelumnya.

“Pada saatnya, umat akan menyadari bahwa lebih banyak persamaan ketimbang perbedaan di antara kami,” tambah dia.

“Saya berharap dan berdoa, langkah kecil ini bisa membantu mempererat hubungan kedua agama,” papar Poobalan.

Ternyata, keraguan juga muncul dari sisi umat Muslim. Sebab, sebelumnya mereka belum pernah mendapat tawaran seperti itu.

“Namun, akhirnya mereka menerima dan ini adalah awal sebuah hubungan yang positif,” ujar Poobalan.

“Apa yang terjadi di sini sangat istimewa dan seharusnya langkah seperti ini bisa diadopsi di seluruh negeri,” kata Syekh Ahmed Megharbi dari Masjid Jami Syed Syah Mustafa.

“Hubungan antara kedua agama sangat bersahabat dan saling menghormati,” tambah Megharbi.

Sumber : daily mail / kompas.com

http://internasional.kompas.com/read/2013/03/19/18273918/Umat.Muslim.Aberdeen.Beribadah.di.Gereja.Lokal

Editor :
Ervan Hardoko

Komnas HAM Kutuk Pembongkaran Gereja Tamansari

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengutuk keras pembongkaran Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tamansari, Setu, oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 21 Maret 2013.

“Kami selaku Komnas (HAM) khawatir dan mengutuk keras pembongkaran itu,” ujar Wakil Ketua Komnas HAM M Imdadun Rahmat, saat dikonfirmasi, Kamis, 21 Maret 2013.

Salah satu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini menyatakan pembongkaran tempat ibadah umat kristiani ini telah melukai perasaan umat beragama dan bertentangan dengan semangat kebebasan menjalankan ibadah di Indonesia. “Seharusnya jangan dulu membongkar, namun justru melindungi kebebasan itu, bukan sebaliknya,” ujarnya.

Bukan hanya itu, upaya represif dengan melibatkan puluhan aparat pemerintah, kata Imdadun, merupakan tindakan otoriter dan termasuk pelanggaran hak asasi manusia. “Tidak berat (pelanggaran berat), namun tetap melanggar HAM. Kami justru sedih mendengarnya. Kenapa persoalan kebebasan beragam terus muncul,” ujar Sekretaris Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) ini.

Untuk meminta pertanggungjawaban, lembaganya bakal segera memanggil Bupati Bekasi, Senin pekan depan. “Saat ini kami tengah berkonsolidasi melihat persoalan itu, dan secepatnya kami akan memanggil mereka,” kata dia.

Sekitar pukul 12.20 siang tadi, satu unit alat berat backhoe berikut 40 personel Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi meratakan bangunan gereja. Mereka tanpa ampun membongkar gereja meskipun jemaat berteriak dan menangis menolak eksekusi pembongkaran rumah ibadah mereka.

 

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/03/21/173468510/Komnas-HAM-Kutuk-Pembongkaran-Gereja-Tamansari

Umat Katholik Gelar Minggu Palma

Minggu Palma yang jatuh pada hari Minggu 24 Maret 2013 kemarin dirayakan dengan unik oleh umat katholik diberbagai daerah di Indonesia. Di Magelang, Jawa Tengah, kedatangan Yesus memasuki kota Yerussalem tersebut divisualisasikan dengan sebuah mini drama.

Romo Aloysius Martoyoto Wiyono Pr, pemimpin misa yang disimbolkan sebagai Yesus, mengendarai gerobak berisi berbagai hasil bumi. Romo Aloysius bersandar karung-karung berisi gabah, dan di samping kanan dan kirinya ditancapkan berbagai hasil bumi lainnya seperti ketela pohon, jagung, buncis dan pare. Gerobak kemudian diarak dari rumah salah satu umat menuju gereja. Sepanjang jalan, rombongan ini diiringi oleh puluhan umat yang melambai-lambaikan daun palma.

Sementara itu Gereja Paroki Santa Maria Assumpta Klaten juga menggelar prosesi yang serupa. Dengan membawa daun palma, umat melakukan arak-arakan menuju gereja dengan melambai-lambaikan daun palma sambil bernyanyi. Hal tersebut untuk mengenang keikutsertaan umat saat bersama Yesus menuju Yerussalem.

Bagi umat Katolik, Minggu Palma merupakan minggu pembuka pekan suci, dimana dalam satu minggu ke depannya ada 3 hari suci, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung dan Paskah.

Menurut kisah dalam kitab suci, Minggu Palma adalah awal dimana yesus menghadapi dua fakta yang saling bertolak belakang. Di satu sisi pada perayaan Minggu Palma Yesus dielu-elukan, namun pada Jumat Agung orang banyak juga meneriaki agar Ia disalibkan.

Sementara itu, daun palem (palma) merupakan simbol kemenanan. Dalam  Yohanes 12:12-13, Kristus kerap kali menunjukkan hubungan daun palem sebagai simbol kemenangan atas dosa dan kematian. Lebih jelas lagi, hal itu diasosiasikan dengan kejayaan-Nya memasuki Yerusalem.

Pembongkaran HKBP Setu Cacat Hukum

Pembongkaran paksa bangunan gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Setu pada Kamis (21/03/2013) lalu dinilai cacat hukum. Pasalnya, dalih ketiadaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gereja dipandang tidak cukup kuat untuk menggusur bangunan gereja tersebut. Demikian tutur Febi Yonesta Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jum’at (22/03/2013).

Lanjut Febi Yonesta, alasan membongkar suatu bangunan gereja akibat ketiadaan IMB adalah alasan yang dibuat-buat. Pasalnya, peraturan teknis, yakni Perturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pendirian Rumah Ibadah, tak menyebutkan adanya hak untuk merobohkan sebuah bangunan rumah ibadah meski belum memiliki IMB.

“Soal IMB ini, demi kemaslahatan, tidak seharusnya langsung dibongkar, selama masih dalam perjalanan (proses perijinan), (IMB) bisa mnyusul. Harus dilihat prinsip good governance-nya; hak tempat ibadah,” tutur Febi seperti dilansir metrotvnews.com

Eva: Pasal Santet Kedepankan Irasionalitas

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari mengkritisi usulan pasal santet dalam Rancangan Undang-Undang KUHP. Ia menilai hukum di Indonesia kini mengikuti Arab Saudi yang percaya dengan ilmu sihir.

“Aku ini sumpek, karena kok hukum Indonesia mengikuti Saudi yang masih percaya sihir. Beberapa tenaga kerja Indonesia (TKI) diputus salah atas pengakuan orang lain (majikan) yang anaknya hilang atau sakit akibat praktik sihir para TKI tersebut,” kata Eva melalui pernyataaan tertulis, Kamis (21/3).

Dalam kasus tersebut, anak majikan yang dikatakan hilang kemudian balik ke rumah segar bugar. Tak ada kompensasi apapun atas kerugian formil dan materiil yang dialami TKI itu.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai pasal santet dalam RUU KUHP rawan dimanipulasi. Sebab emosi masyarakat Indonesia gampang dihasut dan disulut melalui peredaran pesan singkat. Kasus tersebut pernah terjadi di Lampung, Syiah Madura, hingga Nusa Tenggara Barat.

“Pasal ini yang klaimnya melindungi malah mengakomodasi mobilisasi kebencian. Saya tidak percaya sistem hukum kita mampu memberikan keadilan pada minoritas. Lihat saja kasus Ahmadiyah, pendeta HKBP,” kata Eva.

Eva memastikan pasal santet banyak mudaratnya. Pasalnya, ini memundurkan praktik hukum karena memfasilitasi irasionalitas.

 

Bukti materiil tentang pelaku sulit dibuktikan sehingga rawan kriminalisasi terhadap seseorang. “Fungsi hukum untuk mentransformasi masyarakat gagal,” ucapnya.
Editor: Wisnu AS

 

Sumber: http://www.metrotvnews.com/

Kontroversi Pasal Santet dalam Rancangan KUHP

Revisi KUHP saat ini sedang dibahas dimeja komisi III DPR RI. Namun dalam revisi KUHP tersebut ada beberapa pasal yang mengandung kontroversi, bahkan beberapa kalangan menilai pasal ini akan menimbulkan kegoncangan sosial. Pasal yang dimaksud adalah pasal 293 yang mengatur tentang santet.

Pada pasal 293 tercantum prihal kekuatan gaib sebagai berikut. Di ayat (1) dinyatakan, “Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Ayat (2), “Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).”

Timbul pro dan kontra dalam menanggapi persoalan ini. Sampai saat ini MUI dan Pagar Nusa NU menilai bahwa santet merupakan sesuatu yang nyata dan perlu diatur dakan KUHP. Ketua PP Pagar Nusa KH Abdussalam Sokhib menegaskan santet ada dan dikenal di agama Islam, serta mengakui keberadaannya bukan sebuah tindakan musyrik. Dalam siaran persnya Gus Salam menuturkan bahwa perlu upaya pencegahan untuk mengantisipasi maraknya kejahatan santet di masyarakat.

Ketua MUI Ma’ruf Amin menilai santet merupakan salah satu dosa besar. “Santet itu bagian dari sihir. Sihir itu tidak baik dan tidak boleh. Sihir berbahaya dan merusak, itu harus ditangkal,” kata Ketua MUI Ma’ruf Amin dalam keterangannya, Rabu (21/3/2013) seperti dikutip detik.com.

Sementara dari kalangan Komisi III DPR RI sendiri banyak yang mempertanyakan masuknya pasal santet tersebut. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, menilai, penerapan pasal itu akan menimbulkan kegoncangan sosial.

“Bila pasal santet itu dikategorikan sebagai delik formal, maka tak perlu dibuktikan akibat dari perbuatan orang tersebut, atau tak perlu dibuktikan apakah benar orang itu yang menyantet. Ini pun akan menimbulkan masalah, bahkan tak mustahil kegoncangan sosial,” ujar Didi di Jakarta, Kamis (21/3/2013) dalam kompas.com.

Eva Kusuma Sundari, Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PDIP justru merasa gerah sewaktu ditanya persoalan ini. Pasalnya, Ia menilai hukum di Indonesia kini mengikuti Arab Saudi yang percaya dengan ilmu sihir.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai pasal santet dalam RUU KUHP rawan dimanipulasi. Sebab emosi masyarakat Indonesia gampang dihasut dan disulut melalui peredaran pesan singkat. Kasus tersebut pernah terjadi di Lampung, Syiah Madura, hingga Nusa Tenggara Barat.

“Pasal ini yang klaimnya melindungi malah mengakomodasi mobilisasi kebencian. Saya tidak percaya sistem hukum kita mampu memberikan keadilan pada minoritas. Lihat saja kasus Ahmadiyah, pendeta HKBP,” kata Eva dalam metrotvnews.com.

 

Jerat Pendeta HKBP Filadelfia, Polisi Lakukan Kriminalisasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepolisian Resort Kabupaten Bekasi dinilai telah melakukan kriminialisasi terhadap korban intoleransi dengan menetapkan Pendeta HKBP Filadelfia, Bekasi, Palti Hatuguan Panjaitan sebagai tersangka. Palti dituduh melakukan penganiayaan pada malam Natal 2012.

Hal itu dikatakan Rumadi Ahmad Koordinator Program the Wahid Institute di Jakarta, Rabu (13/3/2013), meyikapi penetapan tersangka Palti.

Palti dijerat dengan pasal 352 dan 335 KUHP tentang penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan. Palti dituduh memukul Abdul Aziz. “Padahal Pendeta Palti justru yang menjadi korban kekerasan,” kata Rumadi.

Rumadi mengatakan, pola kriminalisasi terhadap korban intoleransi dari kelompok minoritas bukan kali ini saja terjadi. Hal sama juga terjadi kepada jemaat GKI Yasmin Jayadi Damanik, anggota Ahmadiyah Cikeusik Deden Sudjana, Pendeta Gereja GPDI Mekargalih di Sumedang Bernard.

Sikap Kepolisian itu, kata Rumadi, menunjukkan kemalasan dan tidak beraninya aparat Kepolisian dalam menindak para pelaku kekerasan dari kelompok yang mengatasnamakan agama. Pihaknya mendesak Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo untuk memerintahkan seluruh jajarannya menghentikan kriminalisasi semacam itu.

“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu memberi perhatian serius dan mengambil sikap atas kriminalisasi seperti ini. Seluruh elemen masyarakat sipil perlu terus mengawasi dan mendesak agar kriminalisasi segera dihentikan,” pungkas Rumadi.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2013/03/13/2113084/Jerat.Pendeta.HKBP.Filadelfia.Polisi.Lakukan.Kriminalisasi

Jemaat Kebayoran Baru Tolak SK Pimpinan HKBP

INILAH.COM, Jakarta – Anggota Himpunan Kristen Batak Protestan (HKBP) Kebayoran Baru menolak Surat Keputusan (SK) pimpinan HKBP yang memindahkan pendeta HKBP Kebayoran Baru ke HKBP Rawamangun. Protes itu dilakukan dengan mengerahkan massa dengan membentangkan spanduk bertuliskan ‘Kami Jemaat HKBP Resort Kebayoran Baru Menolak SK Pimpinan HKBP yang Memindahkan Pendeta HKBP Resort Kebayoran’.

Mereka mempertanyakan putusan Ketua HKBP Willem T. Pandapotan Simarmata tentang SK Pimpinan HKBP yang memindahkan pendeta HKBP Kebayoran Baru tersebut yang dianggap sepihak tanpa ada koordinasi dengan jemaat setempat.

Kordinator Jemaat HKBP Kebayoran Baru, Payaman Simajuntak menilai pimpinan telah menyalahi kewenangan sebagai ketua HKBP. “Dia (pimpinan) memutuskan secara sepihak tanpa ada kordinasi dengan jemaat setempat terkait pemindahan pendeta HKBP Kebayoran Baru yang dipindah ke HKBP Rawamagun,” katanya, Sabtu (16/3/2013).

Menurutnya bila seorang pemimpin sudah menyalahi kewenangannya, dalam hal ini pemindahan pendeta, maka akan menimbulkan pro dan kontra yang akan berujung perpecahan di dalam HKBP. karena itu pihaknya meminta Ketua HKPB untuk dicopot guna menghindari perpecahan di HKPB.

“Kita hanya minta SK pimpinan HKBP dibatalkan. Kami jemaat HKP Kebayoran Baru dengan tegas menolak Surat Keputusan tersebut,” pungkasnya.

Namun sayangnya, Pimpinan HKBP Willem T Pandapotan Simarmata enggan mengomentari penolakan SK yang dilakukan Jemaat HKBP Kebayoran tersebut.

Sumber: http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1968430/jemaat-kebayoran-baru-tolak-sk-pimpinan-hkbp#.UUXrRhyqn-U

Salah Tafsir Kitab Suci Jadi Pemicu Kekerasan Terhadap Perempuan

Jakarta – Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat setidaknya terdapat 282 kebijakan yang diskriminatif secara gender.

Selain itu, Komnas Perempuan juga mencatat adanya 119.107 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2011. Sebanyak 95% dari jumlah tersebut terjadi di ranah domestik dan selebihnya terjadi di wilayah publik.

“Kami berharap semakin banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang bisa dicatat dan diselesaikan. Bila terjadi penurunan angka, kami curiga sebenarnya para korban dipaksa bungkam atau takut bercerita,” ujar Wakil Ketua Komnas Perempuan Desti Murdijana di Komunitas Salihara, Jakarta pada Kamis (7/3).

Saat ini, para perempuan aktivis menilai proteksi negara terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri sangatlah minim. Seharusnya, negara bisa melindungi para TKW dengan kebijakan yang kuat.

“Di Malaysia, para TKW kita tidak punya cukup ruang untuk menyuarakan ketidakadilan gender yang terjadi pada mereka,” ujar Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari.

Koordinator Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Kodar Tri Wusananingsih berpendapat terkadang kesalahan tafsir pada ayat kitab suci menjadi penyebab kekerasan pada perempuan.

“Beberapa orang salah menafsirkan surat An-Nisa dalam Al-Quran. Mereka menafsirkannya bahwa perempuan boleh dipukul. Padahal itu sudah beda konteks,” terang Kodar.

“Selain itu, ada pula yang salah tafsir bahwa laki-laki harus selalu memimpin perempuan. Padahal, harus liat situasinya dulu. Apabila situasinya pria dalam keadaan tidak mampu memimpin, maka biarkanlah perempuan yang memimpin,” tambah Kodar.

Dalam mengatasi kekeliruan tersebut, Kodar menyarankan agar dilakukan diskusi yang mendidik kepada masyarakat.

“Nantinya perlu dihadirkan orang-orang yang bisa menggiring opini publik, seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, serta pemimpin dalam wilayahnya,” imbuh Kodar.

Meski banyak dijumpai kekurangan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan, dalam 5-10 tahun terakhir ini dinilai sudah mulai ada dialog antara pembuat kebijakan. Misalnya saja, dialog pembuatan kebijakan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia dan Arab.
Buruh migran pun dinilai mulai dapat mengakses keadilan dengan berani melaporkan ketidakadilan gender yang terjadi.

Penulis: Yohannie Linggasari/FMB

Sumber: http://www.beritasatu.com/hukum/100789-salah-tafsir-kitab-suci-jadi-pemicu-kekerasan-terhadap-perempuan.html

Aksi Mural Warnai Demo Peringatan Hari Perempuan

Liputan6.com, Jakarta : Para kaum buruh perempuan yang berdemo di depan Istana Merdeka, Jakarta, tidak hanya berorasi, tetapi juga melakukan aksi mural. Aksi melukis di depan pintu masuk Monas ini digelar untuk para warga yang datang memperingati Hari Perempuan Sedunia.

“Ini sebenarnya dari aksi komite Hari Perempuan Sedunia. Kita inginnya ada ruang aspirasi seperti menggambar mural di sini. Ini sebagai media para masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menuangkan aspirasinya dalam memperingati Hari Perempuan Sedunia,” kata anggota Komite Aksi Hari Perempuan Internasional, Christina Yulita di Monas, Jakarta, Jumat (8/3/2013).

Dijelaskan Christina, pembuatan mural ini merupakan ide baru dalam menuangkan aspirasi kepada pemerintah. Melalui gambar dari mural ini, mereka dapat menuangkan segala aspirasi dan keluhan kepada pemerintah.

“Jadi kita di sini enggak harus demonstrasi turun ke jalan. Mural ini sebenarnya hal yang baru kita gagas, dengan seni jalanan. Seperti mural ini, kita membuktikan untuk mengkritisi negara,” ucapnya.

Pantauan Lipuran6.com, sejumlah perempuan dan anak-anak antusias untuk menggambar mural pada media yang telah disediakan, yakni 3 triplek berukuran 2 x 5 meter. Mereka terlihat mewarnai mural yang telah dibuat sebelumnya oleh seniman mural.

Dalam media triplek tersebut, terdapat gambar seorang perempuan yang mengangkat 1 tangannya ke atas. Di atas gambar perempuan tersebut, terdapat slogan bertuliskan “Lawan kekerasan, dikriminasi, pemiskinan terhadap perempuan”.

Seniman mural dari Komunitas Street Arts Jakarta, Isrol (30) mengatakan, gambar tersebut menggambarkan masih berlangsungnya kekerasan, diskriminasi, dan kemiskinan terhadap perempuan.

“Seperti yang saya gambar ini. Kekerasan dan diskriminasi masih berlangsung sampai saat ini,” kata Isrol.

Sebagai seniman, Isrol juga menyampaikan harapannya pada momen peringatan Hari Perempuan Sedunia itu. Menurutnya, pemerintah dan masyarakat harus lebih peduli kepada kaum perempuan. Sebab sampai saat ini, intimidasi, kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan masih berlangsung.

“Bagaimana publik peduli dengan kekerasan tehadap perempuan. Banyak hal-hal yang sampai saat ini masih menunjukkan adanya aksi kekerasan terhadap perempuan. Misalnya kasus kekerasan perempuan di angkot yang kemarin sempat marak. Seharusnya masyarakat bisa lebih peka untuk antisipasi itu. Dan perlu ada respons yang cepat dan kebijakan-kebijakan yang tentunya melindungi kaum perempuan dari pemerintah,” tutup Isrol. (Riz)

Sumber: http://news.liputan6.com/read/530994/aksi-mural-warnai-demo-peringatan-hari-perempuan