Tokoh Lintas Agama Menyesali Kerusuhan Sumbawa

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah tokoh lintas agama pada Minggu (27/1/2013) kemarin hadir di gedung Centre for Dialogue and Cooperation among Civilization (CDCC), Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Kehadiran mereka untuk memberikan pernyataan terkait kerusuhan Sumbawa yang terjadi beberapa waktu yang lalu.

Hadir dalam acara tersebut di antaranya Din Syamsudin (Ketua Umum PP Muhammadiyah), Mayjend (Purn) Nyoman Suwisma (Ketua Umum Parisada Hindu), Romo Benny Susetyo (Sekretaris Komisi Hak KWI) dan WS Wawan Wiratma (Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu).

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin mengatakan bahwa tindakan-tindakan kekerasan akan terus terjadi apabila aktor intelektual yang menjadi dalang kerusuhan tidak pernah berhasil ditangkap. “Kalau aktor intelektual tidak pernah ditangkap, maka kejadian seperti ini akan terus terulang,” kata Din.

Sementara itu, Mayjend (Purn) Nyoman Suwisma yang merupakan Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia mengatakan bahwa sejak reformasi muncul, masyarakat Indonesia sudah tidak pernah lagi mengedepankan musyawarah mufakat dan hal itu salah satu penyebab mengapa kekerasan mudah terjadi di tengah masyarakat.

Menurutnya, masyarakat senang menggunakan sistem voting yang sesungguhnya tidak sesuai dan bukan milik orang Indonesia. “Tidak ada celah kekerasan harus terjadi di antara kita. Bangsa Indonesia ada karena perbedaan dan perbedaan adalah keniscayaan yang harus dilestarikan. Reformasi menghilangkan musyawarah mufakat, sekarang tidak ada lagi musyawarah mufakat, selalu mengedepankan voting, padahal voting itu sebenarnya milik orang liberal,” kata Nyoman.

Sedangkan menurut Romo Benny Susetyo yang mewakili Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), pihaknya menyesali kekerasan dengan latar belakang SARA berlangsung berulang-ulang dan pemerintah tidak mampu mengatasinya.

Dia mengatakan, pemuka agama hanya dapat menasihati dan tidak memiliki wewenang hukum. Untuk itulah tindakan hukum yang tegas harusnya bisa dilakukan pemerintah melalui kepolisian.

“Menyesalkan kekerasan terjadi berulang-ulang dan seolah-olah pemerintah tidak mampu mengatasi kekerasan tersebut. Dengan tidak menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku kekerasan, maka artinya pemerintah ikut membiarkan kekerasan terjadi. Tokoh agama hanya dapat menasihati, tidak punya wewenang hukum. Dan apabila masuk ke ranah hukum, itu menjadi wewenang polisi,” sesal Benny.

Lebih lanjut, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu, Wawan Wiratma, yang juga hadir dalam acara tersebut menyarankan masyarakat tidak boleh mengkaitkan perilaku individu dengan hal-hal yang berkaitan dengan sentimen SARA serta hendaknya tidak memberikan dan terpengaruh komentar-komentar bersifat provokatif.

“Janganlah kita mengkaitkan perilaku seseorang dengan hal-hal yang berkaitan dengan sentimen suku, agama, dan ras serta redam komentar-komentar yang bersifat provokatif,” saran Wawan.

Seperti diketahui, kerusuhan sempat terjadi di Kabupaten Sumbawa Besar, Sumbawa, NTB, pada akhir pekan lalu. Kerusuhan bermula dari beredarnya isu jika penyebab kematian seorang mahasiswi warga lokal akibat mengalami penganiayaan dan pemerkosaan yang dilakukan seorang oknum anggota kepolisian dan juga pacar korban, yang berasal dari Bali.

Sumber: Kompas.com

Press Release Kasus Sekolah di Blitar

Walikota Blitar, Samahudi Anwar, mengancam penutupan Sekolah-sekolah Katolik di wilayahnya karena tidak memberikan pelajaran agama Islam bagi siswanya yg Muslim. Sebelumnya, dia telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2012 yang mewajibkan setiap anak didik beragama Islam di Kota Blitar harus mampu membaca Al Quran. SK tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama.

Dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan dan dengan berdasarkan pada aturan-aturan yang ada, maka ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace) bersikap sebagai berikut:

  1. Mendesak semua pihak untuk menghormati hak-hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh masing-masing peserta didik.
  2. Dalam hal pemenuhan hak peserta didik, setiap pihak juga harus menghormati kekhususan setiap satuan pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai luhur yang menjadi asal pendirian satuan pendidikan, sebagaimana juga telah diamanatkan oleh UU No. 20 Tahun 2003 pasal 55 ayat 1.
  3. Bahwa penyelenggaraan pendidikan agama selain agama yang menjadi kekhususan satuan pendidikan hendaknya dilakukan diluar satuan pendidikan dimaksud untuk menghormati nilai-nilai keagamaan yang menjadi dasar falsafah penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan dimaksud.
  4. Penyelenggaraan pendidikan agama maupun pendidikan keagamaan seharusnya menjadi hak setiap warga negara, dan tidak terbatas pada agama tertentu saja. Untuk itu, pemerintah harus mengakomodir terselenggaranya pendidikan agama untuk peserta didik dari semua agama, termasuk penganut kepercayaan dan penganut agama lokal.
  5. Mendesak pemerintah untuk bersikap adil kepada semua pihak dan memberikan penghormatan yang selayaknya kepada setiap satuan pendidikan yang bersifat khusus.
  6. Mendesak semua pihak agar tidak menjadikan agama dan pendidikan sebagai komoditas politik praktis, supaya agama dan pendidikan tetap menjadi penjaga peradaban dan mercusuar bagi perkembangan peserta didik sebagai generasi muda yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa.
  7. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar meninjau kembali UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara keseluruhan, struktur dan logika hukumnya, sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan kekacauan dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat agar menjadi perhatian pihak-pihak terkait.

Inilah Hasil Pertemuan ICRP dengan Mahkamah Konstitusi Terkait Kasus Blitar

Walikota Blitar, Samahudi Anwar, mengancam penutupan Sekolah-sekolah Katolik di wilayahnya karena tidak memberikan pelajaran agama Islam bagi siswanya yg Muslim. Sebelumnya, dia telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2012 yang mewajibkan setiap anak didik beragama Islam di Kota Blitar harus mampu membaca Al Quran. SK tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama.

Atas tindakan walikota tersebut, Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) dipimpin Ketuanya, Musdah Mulia bersama para tokoh agama dan pimpinan LSM lintas agama membahas persoalan ini bersama Ketua MK, Mahfud MD pada Senin, 28 januari 2013 di kantor Mahkamah Konstitusi RI.

Berikut pandangan Mahfud MD.

  1. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan yang menyelesaikan masalah dengan sebuah keputusan. Sesuai dengan UU, kewenangan MK terbatas pada beberapa persoalan yakni Judicial Review UU, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta memberikan keputusan atas pemakzulan presiden.
  2. Agama merupakan persoalan yang tidak diotonomikan. Dilihat dari sejarah pembahasan UU otonomi daerah, pada kesepakatan awal, yang menjadi urusan pusat adalah persoalan luar negeri, pertahanan, peradilan, dan keuangan. Kemudian pada saat akhir, datanglah menteri agama (Malik Fadjar) didampingi Majelis Ulama, NU, Muhammadiyah, dll waktu itu mengajukan permintaan agar persoalan agama menjadi urusan pusat. Itulah kenapa agama tidak masuk di dalam UU otonomi daerah. Harapanya agar setiap daerah tidak membuat peraturan daerah berdasarkan agama tertentu, dan menjaga NKRI.
  3. Indonesia bukan negara agama, oleh sebab itu tidak boleh diatur berdasarkan hukum agama tertentu. Bukan juga negara sekuler, karena negara di dalam negara sekuler, agama tidak ada fungsinya. Indonesia adalah religius nation state (negara kebangsaan yang beragama), oleh sebab itu negara tidak memberlakukan hukum agama tetapi melindungi hukum agama bagi para pemeluknya masing-masing.
  4. Secara politik, Indonesia memandang agama itu penting karena masyarakat hidup berdasarkan kemuliaan nilai-nilai agama. Agama secara konstitusional adalah forum internum, sesuatu yang dipercayai seseorang dan keberadaan agama tidak terkait jumlah penganutnya. Oleh sebab itu tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan agama. Negara tidak berhak menentukan mana agama yang sah dan tidak sah (resmi atau tidak resmi).
  5. Karena agama itu penting, maka pendidikan agama wajib dilaksanakan di sekolah-sekolah. Adapun kemudian muncul persoalan-persoalan teknis di lapangan, seperti kasus di Blitar, di mana walikota setempat memaksa sekolah untuk mengadakan pelajaran agama bagi siswa muslim. Mestinya muncul jalan tengah, misalnya sekolah yang berafiliasi terhadap agama tertentu, maka pelajaran agama utk siswa yang beragama lain bisa dipelajari di tempat lain dengan sistem pengkonversian nilai yang disepakati.
  6. Judicial review  UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional memang memungkinkan, namun Judicial Review tersebut harus diajukan oleh kelompok atau orang yang merasa dirugikan atas UU tersebut. Karena sesuai dengan UU, MK tidak bisa mereview UU kecuali ada gugatan atas UU yang dinilai merugikan.
  7. Perda-perda bermasalah dan melanggar hak-hak masyarakat, menurut UU No. 32, bisa dibatalkan oleh pemerintah pusat sampai waktu 60 hari sejak UU tersebut ditetapkan. Kalau pemerintah pusat tidak menganggap bermasalah, maka UU tersebut sah. Kalau lewat dari masa tersebut, masyarakat bisa mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung sampai tenggat waktu 180 hari.
  8. Yang menjadi masalah sebenarnya di negeri ini adalah seringkali pejabat negara kalah sama preman. Negara diberikan hak oleh konstitusi untuk memegang senjata dan menggunakan senjata untuk menertibkan keadaan agar menegakkan hukum.
  9. Cara menyelesaikan persoalan tidak hanya dengan jalur hukum semata, bisa juga menggunakan cara lain. Seperti, tekanan publik, cara-cara persuasi, serta jalur politik.

Info: press release ICRP klik http://wp.me/p2eifE-Jg

 

 

 

Tauhid Membawa Pesan Pembebasan Manusia

Oleh: Musdah Mulia[1]      

 Al-Qur’an menyebut semua hal yang bisa memalingkan manusia dari tauhid dan keimanan kepada Allah sebagai thâghût. Hanya mereka yang bisa mengingkari thâghût-lah yang bisa dikatakan sebagai manusia yang benar-benar beriman kepada Allah dan berpegang pada tali yang sangat kuat.[2]

Thâghût adalah sebutan untuk setiap yang diagungkan, yang disembah, ditaati, dan dipatuhi selain Allah, baik itu berupa harta benda, kekuasaan, jabatan, ideologi, partai politik, organisasi, patung berhala, manusia, ataupun setan. Demikian dinyatakan oleh para mufasir seperti Ibn Jarir Al-Thabari dan Ibn Al-Katsir dalam kitab tafsirnya masing-masing. Keyakinan terhadap thâghût membuat manusia menjadi zalim dan dibelenggu oleh kezaliman. 

Dengan tauhid, Allah membebaskan manusia dari belenggu thâghût dan kezaliman yang mengungkungnya. Baik yang diciptakan oleh kelompok manusia lain yang lebih kuat maupun yang secara tidak sadar telah diciptakannya sendiri. Agama tauhid sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad selalu hadir di tengah kezaliman seperti itu. Islam juga hadir ketika sebagian besar manusia berada di bawah kezaliman kelompok manusia lainnya. Mereka menjadikan pengaruh, kekuasaan, kekayaan dan kekuatan yang dimilikinya sebagai alat untuk menindas yang kecil dan lemah tak berdaya (mustadh’afin). Para budak, kaum miskin, rakyat jelata, perempuan dan anak-anak, serta golongan minoritas adalah kelompok yang paling rentan terhadap kezaliman kelompok manusia yang kuat dan seringkali mayoritas.

Pada saat yang sama, Islam juga hadir di tengah kezaliman yang diciptakan manusia itu sendiri akibat keyakinan, tata nilai dan tradisi yang salah. Masyarakat jahiliyah terzalimi oleh keyakinannya sendiri ketika menjadikan berhala sebagai tuhannya dan kebesaran suku sebagai kehormatannya. Akibatnya, mereka menjadi hamba dari benda ciptaannya sendiri. Dan darah pun tumpah ketika sedikit saja rasa kesukuan terluka.



[1] Profesor Riset bidang Lektur Agama dan Dosen Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah,Jakarta. Email:  m-mulia@indo.net.id.

[2] QS. Al-Baqarah [2]: 256-257.

Baca Selengkapnya tulisan ini: DOWNLOAD

 

 

 

Pendidikan Agama Itu Penting, Tapi…

JAKARTA – Baru-baru ini, enam sekolah Katolik di Blitar “dipaksa” menyelenggarakan pendidikan agama Islam bagi para siswa non-Katolik. Kasus pemaksaan ini pun membuat gerah para tokoh lintas agama yang tergabung dalam Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP).

Senin (28/1/2013), rombongan ICRP yang didampingi sang penggagasnya, Sinta Nuriyah Wahid, menemui ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD untuk mengadukan masalah ini. Dalam pertemuan tersebut, Mahfud menegaskan, agama adalah hal penting dalam kehidupan di Indonesia. Meski demikian, Indonesia bukanlah negara agama, dan bukan pula negara sekuler. Artinya, negara tidak memberlakukan hukum agama tapi melindungi berlakunya hukum agama untuk pemeluknya masing-masing.

Karena agama itu penting, kata Mahfud, maka agama menjadi pelajaran wajib di sekolah. Itu keputusan yang diambil DPR.

“Namun sekarang yang menjadi masalah adalah soal teknis pelaksanaannya. Maka di undang-undang dinyatakan bahwa setiap sekolah harus mengajarkan pendidikan agama oleh guru pemeluk agama tersebut,” ujar Mahfud di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2013).

Mahfud menegaskan, setiap pemeluk agama dan keyakinan harus diperlakukan sama. Dia menilai, kasus pemaksaan pendidikan agama Islam di sekolah Katolik ini bisa diselesaikan dengan sistem yang sebenarnya sudah lama berjalan.

“Siswa beragama non-Katolik bisa belajar tentang agamanya di sekolah lain yang menyelenggarakan pendidikan agama tersebut, kemudian nilainya dikonversikan. Ini lebih baik dan tidak saling menyinggung perasaan,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, menurut Mahfud, secara prinsip pelajaran agama sudah menjadi politik kepentingan. Padahal, tidak boleh ada peraturan tentang agama yang diberlakukan sebagai peraturan negara.

Kasus ini bermula dari beredarnya Surat Keputusan (SK) Nomor 8 Tahun 2012 yang dikeluarkan Walikota Blitar, Samahudi Anwar. Dalam SK tersebut disebutkan, setiap anak didik beragama Islam di Kota Blitar wajib bisa membaca Al Quran. SK ini dikeluarkan Samahudi dengan mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama yang merupakan implementasi UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Sesuai SK tersebut, pemerintah kota Blitar pun mewajibkan enam sekolah Katolik yang masuk wilayah Kementerian Agama Kota Blitar untuk memberikan pelajaran agama non-Katolik kepada para siswanya yang beragama selain Katolik. Sebelum SK ini beredar, keenam sekolah yang bernaung di bawah Yayasan Katolik Kota Blitar tidak menyelenggarakan pendidikan agama kepada siswa non-Katolik di sekolah tersebut.(rfa)

Sumber: okezone.com

Pemaksaan Pelajaran Agama Bukti Diskriminasi Sidiknas

JAKARTA – Serupa dengan status rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), pemaksaan pendidikan agama non-Katolik di enam sekolah Katolik di Blitar juga menunjukkan adanya diskriminasi dalam pendidikan. Menurut Wakil Ketua Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Romo Johannes Hariyanto, jika RSBI menunjukkan diskriminasi dalam hal fasilitas sekolah, maka pemaksaan pendidikan agama ini menunjukkan diskriminasi dalam soal menganut agama dan kepercayaan para peserta didik.

“Padahal secara prinsip, negara harus menjamin semua, tidak boleh diskriminatif dalam hal pendidikan,” kata Romo Hari di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (28/1/2013).

Pemaksaan pendidikan agama di sekolah ini bermula dari beredarnya Surat Keputusan (SK) Nomor 8 Tahun 2012 yang dikeluarkan Walikota Blitar, Samahudi Anwar.  Sesuai SK tersebut, pemerintah kota Blitar pun mewajibkan enam sekolah Katolik yang masuk wilayah Kementerian Agama Kota Blitar untuk memberikan pelajaran agama non-Katolik kepada para siswanya yang beragama selain Katolik.

Mencuatnya kasus tersebut pun mendorong ICRP mengadukan masalah ini kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Dalam pertemuan mereka dengan Mahfud hari ini, ICRP menyampaikan tujuh poin sikap, yaitu:

1. Mendesak semua pihak menghormati hak-hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan yang dianut mereka.

2. Dalam pemenuhan hak peserta didik, setiap pihak juga harus menghormati kekhususan setiap satuan pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai luhur dasar pendirian satuan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 55 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas.

3. Penyelenggaraan pendidikan agama selain agama yang menjadi kekhususan satuan pendidikan hendaknya dilakukan di luar satuan pendidikan dimaksud untuk menghormati nilai-nilai keagamaan yang menjadi dasar falsafah penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan dimaksud.

4. Penyelenggaraan pendidikan agama maupun pendidikan keagamaan seharusnya menjadi hak setiap warga negara dan tidak terbatas pada agama tertentu saja. Pemerintah harus mengakomodasi terselenggaranya pendidikan agama untuk peserta didik dari semua agama, termasuk penganut kepercayaan dan penganut agama lokal.

5. Mendesak pemerintah untuk bersikap adil kepada semua pihak dan memberi penghormatan yang selayaknya kepada setiap satuan pendidikan yang bersifat khusus.

6. Mendesak semua pihak agar tidak menjadikan agama dan pendidikan sebagai komoditas politik praktis, supaya agama dan pendidikan tetap menjadi penjaga peradaban dan mercu suar bagi perkembangan peserta didik sebagai generasi muda yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa.

7. Meminta MK agar meninjau kembali UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas secara keseluruhan, struktur dan logika hukumnya sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan kekacauan dalam dunia pendidikan Indonesia.(rfa)

Sumber: okezone.com

Kebijakan Walikota Blitar Diadukan ke MK

Liputan6.com, Jakarta : Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) berkonsultasi ke Mahkamah Konstitusi (MK), terkait dengan peraturan di Kota Blitar yang mewajibkan enam sekolah Katolik untuk memberikan pelajaran Agama non-Katolik kepada anak didiknya.

“Rupanya di Blitar mewajibkan tes kompetensi siswa harus bisa membaca Al-Quran bagi sekolah-sekolah di sana, termasuk sekolah Katolik,” kata Ketua Umum ICRP, Musda Mulya di Gedung MK, Jakarta, Senin (28/1/2013).

Musda mengatakan, Surat Keputusan (SK) Walikota Blitar Samahudi Anwar mewajibkan setiap anak didik beragama Islam di Kota Blitar harus mampu membaca Al-Quran. SK itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama yang merupakan implementasi UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Karena itu, lanjut dia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Blitar mewajibkan enam sekolah Katolik untuk memberikan pelajaran agama non-Katolik kepada siswanya yang beragama di luar Katolik.

“Padahal enam sekolah yang bernaung di bawah Yayasan Katolik Kota Blitar itu sebelumnya tidak menyediakan pelajaran agama kepada siswa-siswa itu,” ujar dia.

Menanggapi hal ini, Ketua Mahkamah Konstitus Mahfud MD menyarankan, MK sebagai lembaga peradilan hanya bisa menyelesaikan masalah dengan putusan perkara yang didaftarkan lewat judicial review atau uji materi, Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara (SKLN), Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

“MK itu bisa menyelesaikan hanya dengan putusan bukan dengan kebijakan. Itu harus berpekara dulu baru diselesaikan,” kata Mahfud.

Lalu masalah hubungan negara dan agama, lanjut Mahfud, Indonesia bukan negara agama. Sehingga tidak boleh diatur oleh hukum agama tertentu. Tapi bukan berarti Indonesia juga agama sekuler. “Tidak boleh ada peraturan agama tertentu yang diperlakukan oleh negera seperti Peraturan Daerah ataupun undang-undang,” kata Mahfud. (Ism)

Sumber: news.liputan6.com

Perda Blitar Diadukan ke MK

Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) menyambangi MK. Organisasi lintas agama ini menemui Ketua MK Moh Mahfud MD untuk konsultasi tentang konstitusionalitas SK Wali Kota Blitar No. 8 Tahun 2012 dan Kanwil Kementerian Agama Blitar. Kebijakan itu, mewajibkan setiap peserta didik beragama Islam mampu membaca Al-Qur’an dan mewajibkan enam sekolah Katolik memberikan pelajaran agama non Katolik.

Kebijakan itu dinilai diskriminatif terutama bagi agama minoritas di luar enam agama yang diakui pemerintah. Menurut pandangan ICRP, akar persoalannya terletak pada Pasal 12 ayat  (1) dan Pasal 55 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

“Beberapa tahun terakhir muncul peraturan daerah, sebelum SK Wali Kota Blitar itu yang mewajibkan siswa didik (SD, SMP, SMA) mengikuti tes baca-tulis Al-Qur’an di sekolah-sekolah umum. Perda seperti ini sudah semacam ‘virus’ di satu daerah, diikuti daerah lain,” kata Ketua Umum ICRP, Musdah Mulia di Gedung MK, Senin (28/1).

Menurutnya, kebijakan SK Wali Kota Blitar itu telah menyulut konflik antara pemerintah daerah (Pemda) dan pihak yayasan sekolah Katolik lantaran menolak kebijakan itu. Bahkan, pemda sempat mengancam akan menutup sekolah Katolik jika tidak mentaati SK Wali Kota Blitar itu. Akhirnya, yayasan sekolah Katolik terpaksa akan memberikan layanan pelajaran agama non Katolik dengan cara menitipkan siswa beragama non Katolik ke sekolah lain.

Musdah mengungkapkan tes kewajiban baca tulis Al-Qur’an ini juga berlaku pada calon pengantin, seleksi PNS, promosi jabatan di beberapa daerah. Kebijakan ini merembet ke sekolah-sekolah swasta dan Katolik yang memberikan pelajaran agama non Katolik. “Kebijakan ini merugikan agama minoritas dan agama yang tidak diakui karena regulasi pemerintah hanya mengakui enam agama,” kata dia.

Dia mengaku menerima keberatan dari penganut kepercayaan dan agama lokal karena pemerintah tidak menyediakan pendidikan pelajaran agama bagi kelompok mereka. “Mereka keberatan terhadap UU Sisdiknas, karena tidak mengakomodir haknya untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai keyakinannya di sekolah-sekolah. Apalagi urusan agama menjadi kewenangan pemerintah pusat sesuai UU Pemda,” katanya.

Pasal 12 ayat (1) menyebutkan setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak (a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Pasal 55 ayat (1) menyebutkan masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Sementara dalam Pasal 9 ayat (1) PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dijelaskan pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, dan Khonghucu.

Dalam kesempatan itu, Ketua ICRP, JN Hariyanto mendesak semua pihak khususnya pemerintah untuk menghormati hak-hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama. Sebab, penyelenggaraan pendidikan agama maupun pendidikan keagamaan seharusnya menjadi hak setiap warga negara, tidak terbatas hanya enam agama saja.

“Secara khusus kita meminta MK agar meninjau kembali UU Sisdiknas secara keseluruhan, struktur, dan logika hukumnya, sehingga tidak menimbulkan kekacauan dunia pendidikan,” pintanya.

Persoalan Teknis
Menanggapi persoalan ini, Mahfud mengakui masuknya urusan agama menjadi kewenangan pemerintah pusat agar NKRI utuh. Jika tidak, setiap daerah akan berlomba-lomba membuat Perda keagamaan sesuai agama mayoritas di daerahnya. “Aceh bisa membuat Perda soal Syariat Islam, Bali membuat Hindu, Papua buat Perda Katolik,” kata Mahfud.

MK berpandangan Indonesia bukan negara agama, sehingga setiap tindakan tidak boleh diatur sesuai agama tertentu. “Indonesia juga bukan negara sekuler, tidak ada peran agama dalam negara. Tetapi Indonesia adalah religion nation state,” kata Mahfud.

Karena itu, lanjut Mahfud, negara Indonesia tidak memberlakukan hukum agama, tetapi melindungi berlakunya hukum agama oleh masing-masing pemeluknya. “Jadi, tidak boleh aturan agama diberlakukan oleh negara baik peraturan daerah maupun undang-undang,” ujarnya menjelaskan.

Menurutnya, persoalan kewajiban sekolah Katolik memberikan pelajaran agama non Katolik terhadap anak didik yang beragama non Katolik adalah persoalan teknis. Kalau memang sekolah Katolik tidak menyediakan guru agama tertentu, bisa diperoleh dari sekolah lain.

“Jalan keluar itu bagus, misalnya orang Islam sekolah di Katolik, bisa diserahkan di sekolah Islam, nantinya nilainya bisa dikonversi atau sebaliknya,” kata Mahfud mencontohkan.

Ditegaskan Mahfud, MK tidak berwenang melakukan revisi UU Sisdiknas. Namun, revisi itu bisa dilakukan jika ada permohonan pengujian yang diajukan oleh seseorang/badan yang merasa dirugikan oleh undang-undang itu. “Kalau nanti ada permohonan pengujian pasal itu, nanti akan dipelajari, apakah bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Kalau ICRP merasa dirugikan silakan diuji,” ujarnya.

Dia mengingatkan sesuai UU Pemda jika ada Perda-Perda yang dianggap hak masyarakat dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat (Kemendagri) dalam jangka waktu 60 hari sejak diterbitkan. “Kalau perda itu sudah lewat 60 hari, bisa diajukan uji materi ke MA dalam jangka waktu 180 hari sejak perda dinyatakan sah. Kalau jangka waktu 180 hari terlewat juga bisa diajukanlegislative review ke DPR dengan cara lobi-lobi politik dan perang opini.”

Sumber: hukumonline.com

Shinta Nur Wahid Puji Keputusan MA Terhadap Aceng

Liputan6.com, Jakarta : Keputusan Mahkamah Agung untuk melengserkan Bupati Garut Aceng HM Fikri menuai banyak pujian. Salah satunya dari ‘Forum Peduli Perempuan dan Anak atas Kasus Kejahatan yang Dilakukan Pejabat Publik dan Pengusaha’.

“Menyambut positif putusan MA terkait pemakzulan bupati Garut Aceng Fikri,” ungkap Shinta Nuriyah Wahid, selaku perwakilan Forum Peduli Perempuan dan Anak atas Kasus Kejahatan yang Dilakukan Pejabat Publik dan Pengusaha’ di Wahid Institute, Jalan Amir Hamzah, Matraman, Jakarta Pusat, Jumat (25/1/2013).

Menurut organisasi tersebut, keputusan MA telah mendorong aparat penegak hukum, khususnya kepolisan, kejaksaan, serta lembaga penyelenggara negara lainnya termasuk legislatif yang menangani kasus kasus pejabat publik dan pengusaha terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, KDRT, pernikahan siri serta upaya menguasai hak asuh anak, dan sebagainya.

Hal itu juga dimaksudkan agar pihak terkait semakin berani bertindak tegas, untuk memproses jalur hukum guna menegakkan keadilan bagi perempuan dan anak.

Selain itu, istri mantan Presiden Abdurrahman Wahid itu juga mengungkapkan bahwa hal itu telah mendorong lembaga penyelenggara lain, khsusnya DPRD Garut agar sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah, untuk segera melaksanakan pleno menindaklanjuti putusan MA terkait pemakzulan bupati Garut.

“Mewajibkan pencatatan perkawinan dg stelsel aktif negara, mencegah perkawinan usia anak, menaikkan batas usia boleh menikah pada UU Perkawinan, mewajibkan negara untuk memfasilitasi anak mengetahui nasabnya sesuai amanat UU PA dan Amandemen UU Adminduk,” ungkap aktivis perempuan, anak dan kemanusiaan itu. (Tnt)

Sumber: news.liputan6.com

Sidang MPL PGI Dibuka

KUPANG, KOMPAS.com- Diawali sejumlah tarian khas Nusa Tenggara Timur, sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja Indonesia 2013 hari ini, Jumat (25/1/2013), dibuka di Kupang. Tarian-tarian itu menggambarkan keunikan dan kearifan lokal masyarakat di 21 Kabupaten/kota.

Pembukaan diawali dengan prosesi masuk ruang pertemuan diikuti perwakilan gereja kristen se-Indonesia. Mereka antara lain berasal Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Bali-Nusa Tenggara. Hadir pada pembukaan itu Gubernur NTT Frans Lebu Raya, Ketua DPRD NTT IA Medah, wakil gereja Papua Pdt Philip Erari, Ketua Umum PGI Pdt Andreas Yewangae, dan Sekum PGI Pdt Gomar Gultom dan Ketua Sinode GMIT (NTT) Pdt Robert Litelnoni.

Sekitar 3500 peserta sidang MPL PGI, perwakilan dari berbagai denominasi gereja di Indonesia hadir di gedung olahraga NTT di Kupang.

Sidang MPL berlangsung lima hari, 24-29 Januari 2013. Sidang MPL merupakan sidang terbesar kedua dalam gereja kristen yang disebut sidang raya. Sidang raya dilaksanakan 5 tahun sekali, sedangkan MPL dilaksanakan setiap tahun secara bergilir di setiap pusat provinsi.

Sidang MPL antara lain membahas masalah agraria dan pengrusakan lingkungan hidup. Hasil sidang ini antara lain disampaikan kepada pemerintah RI.

Editor :
Marcus Suprihadi
Sumber: kompas.com