Gus Dur Lengser Bukan Karena Korupsi

Setelah kecaman bertubi-tubi menyerang politisi senior Sutan Bathoegana, Kamis (29/11/2012) anggota DPR dari Partai Demokrat ini meminta maaf kepada keluarga Gus Dur. Pasalnya Sutan dinilai menghina Gus Dur dengan menyatakan Gus Dur terlibat kasus korupsi bullogate dan bruneygate.

Sutan Bathoegana meminta maaf dengan menemui keluarga besar Gus Dur di bilangan Ciganjur Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut Sutan terlihat menemui dan mencium tangan Istri Almarhum Gus Dur, Shinta Nuriyah Wahid sambil mengucapkan minta maaf.

Shinta mengucapkan beberapa kalimat untuk menasehati Sutan. Shinta meminta agar kasus ini menjadi pelajaran supaya Sutan tidak mudah berkata-kata. Lalu, Shintapun memafkan Sutan Bathoegana. “Kalau anda sudah meminta maaf, saya maafkan,” ucap Shinta.

Sementara itu, Putri sulung Gus Dur, Yenny Wahid menyatakan momen permintaan maaf politikus partai Demokrat tersebut, sekaligus untuk meluruskan sejarah terhadap Gus Dur. “Momen ini buat pelurusan sejarah, bahwa diturunkan Gus Dur itu bukan kasus koruspsi tapi karena ketegangan antara DPR, MPR dan pemerintah saat itu,” ujarnya dikediamannya, di Jalan. Warungsila No. 10, Ciganjur, Jakarta Selatan.

Prof Effendy dan Prof Teguh Raih Habibie Award 2012

The Habibie Centre kembali memberikan penghargaan kepada ilmuan Indonesia atas jasa dan prestasi mereka. Dua Ilmuan tersebut adalah Prof. Drs. Effendy, M.Pd, Ph.D (guru besar FMIPA Universitas Negeri Malang) untuk bidang ilmu pengetahuan dasar dan Prof. DR. Dr. Teguh Santoso Sukamto, SpPd (Guru besar FKUI) untuk bidang ilmu kedokteran.

Penghargaan ini merupakan periode ke-14 pada tahun 2012. Penyerahan penghargaan dilaksanakan di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Rabu (28/11/2012). Kedua penerima pernghargaan ini akan mendapatkan masing-masing piagam, medali, dan uang masing-masing sebesar US$ 25.000.

Prof Effendy MPd adalah penerima penghargaan di bidang Ilmu Dasar Kimia. Pria kelahiran 1956 ini adalah dosen FMIPA Universitas Negeri Malang. Effendy adalah peneliti alat X-Ray untuk struktur molekul.

“Saya berkeinginan alat X-Ray Defragtometer ini tidak hanya untuk molekul kecil, tapi juga untuk molekul-molekul besar atau makro. Displin struktur molekul ini, tidak hanya untuk kepentingan publikasi, namun dengan memahami struktur molekul, kita bisa meramalkan sifat-sifat molekul seperti apa, dan ini bisa meramalkan penyakit tertentu yang berkaitan dengannya,” papar Effendy seperti dilansir detik.com.

Sementara itu Prof Dr Teguh Santoso Sukamto adalah penerima penghargaan Bidang Keilmuan Ilmu Kedokteran. Dia adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Teguh adalah peneliti yang mengembangkan sel punca.

“Penderita penyakit jantung sering datang dalam kondisi sudah terjadi kerusakan irreverseble atau berada amat lanjut sehingga sulit diatasi walaupun dengan terapi obat-obatan atau juga tindakan operasi dan pemasangan stent. Salah satu kondisi ini adalah gagal jantung. Alternatif pengobatannya yaitu sel punca. Terapi ini tujuannya memperbaiki dan meregenerasi jaringan. Dengan demikian bukannya mengganti jantung yang rusak dengan jantung lain, tetapi diciptakan otot jantung baru, yang sehat, di jantung yang sudah sakit tersebut,” papar Teguh dalam detik.com.

KPK: Kementerian Agama Tak Berhenti Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus memburu para koruptor. Selain menindak, KPK juga mencoba masuk ke lembaga yang terindikasi melakukan korupsi untuk melakukan pembenahan. Salah satu contohnya Kementerian Agama.

“Sebagai contoh Kementerian Agama. Kayaknya dari dulu sampai sekarang tidak pernah berhenti untuk terjadi korupsi di dalamnya. Maka dari itu, KPK masuk ke dalamnya untuk memperbaiki sistem. Sehingga di tahun-tahun berikutnya tidak terjadi korupsi lagi,” kata Ketua KPK Abraham Samad saat seminar antikorupsi di Balai Kota DKI, Rabu (28/11).

Menurut Abraham, korupsi adalah kejahatan luar biasa yang memiskinkan negara. Karena itu penanganan kasus korupsi juga harus dilakukan secara luar biasa.

“Pendekatannya harus pas, jangan biasa saja. Korupsi ini kejahatan luar biasa supaya korupsi bisa diberantas secara masif. Cara kita adalah pengintegrasian pemberantasan korupsi dengan pendekatan represif dan pencegahan,” tegas Abraham.

Seperti diketahui kasus korupsi yang diduga melibatkan Kementerian Agama dan DPR adalah korupsi pengadaan Alquran. KPK menetapkan anggota DPR dari Golkar Zulkarnaen Djabardan putranya Dendi Prasetya. Dalam kasus ini KPK juga memeriksa Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar.

[ian]

Sumber: merdeka.com

Sekolah Agama “Homoseksualitas Dalam Perspektif Agama-Agama”

Homoseksualitas Dalam Perspektif Agama-Agama

1. Latar Belakang

Homoseksualitas adalah sebuah fenomena yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Keberadaan homoseksualitas sama tuanya dengan keberadaan peradaban manusia dan kebudayaannya (Hatib Abdul Kadir, 2007). Homoseksualitas merupakan sebuah fakta sosial. Homoseksualitas bisa didefinisikan sebagai rasa ketertarikan secara perasaan dalam bentuk kasih sayang, hubungan emosional baik secara erotis maupun tidak. Ia bisa muncul secara menonjol, ekspresif maupun secara eksklusif yang ditujukan kepada orang-orang berjenis kelamin sama (Hatib Abdul Kadir, 2007).

Pada 1990 organisasi kesehatan dunia (WHO) telah memutuskan bahwa homoseksualitas tidak tergolong suatu penyakit atau gangguan jiwa, namun tetap oleh banyak pihak homoseksual harus disembuhkan. Homoseksualitas selalu dianggap sebagai sesuatu yang salah, menyimpang, dan tidak dibenarkan secara moral, sehingga mereka sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam berbagai lingkungan termasuk dalam keluarga.

Kaum homoseksual sebenarnya telah bersusah payah mencoba menyesuaikan diri terhadap ukuran yang diangap normal secara umum oleh dimasyarakat walaupun  hal itu menjadikanya tidak nyaman karena, ketika mereka memilih yang berbeda sebagai identitasnya dengan alasan pilihan tersebut sesungguhnya benar-benar jati dirinya, justru sering mengalami diskriminasi bahkan kekerasan secara fisik dan mental.

Agama merupakan faktor dominan dalam mejustifikasi abnormalitas homoseksual. Hampir setiap agama mempunyai pandangan miring terhadapnya. Belum lagi ditambah kisah-kisah homoseksual yang berakhir dengan tragis dalam beberapa kitab suci. Teks-teks dogmatis dalam setiap agama ini menjadi pisau cukur untuk homoseksualitas. Atas nama moral, agama mencukur homoseksualitas. Tentu tidak semua komponen agama bersikap demikian. Progresifitas beberapa agamawan membawa angin segar bagi kaum homoseksual. Beberapa agamawan juga telah mengusung tafsir yang ramah terhadap homoseksualitas.

Melihat gambaran diatas, Komunitas Sekolah Agama Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) bermaksud untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai homoseksualitas dalam perspektif agama-agama sebagai sebuah upaya untuk memahami bersama bagaimana agama-agama memandang kaum homoseksual. Serta meningkatkan kesadaran bersama dalam membangun sebuah konsepsi beragama yang lebih toleran tanpa diskriminasi atas nama apapun.

2. Nama Kegiatan

Kegiatan ini diberi nama Sekolah Agama dan kesempat kali ini mengambil tema “Homoseksualitas dalam Perspektif Agama-agama”. Kegiatan sekolah Agama ini merupakan pertemuan rutin dua mingguan, stakeholders ICRP yang mayoritas adalah kalangan muda lintas agama. Forum diskusi ini diarahkan untuk menciptakan kader-kader peduli pluralisme dan memiliki pengetahuan dan sensitivitas terhadap perbedaan-perbedaan yang ada untuk kemudian mengelolanya menjadi kekayaan yang berorientasi pada integrasi bangsa dan bangunan pluralisme yang kokoh. Program ini diharapkan menjadi forum penguatan wacana sekaligus penguatan jaringan antar iman. Dengan pemilihan tema yang berfariasi dari berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat, agar peserta agama juga sensintif terhadap masalah sosial. Mereka setidaknya memiliki sensitifitas yang lebih terhadap problem-problem sosial yang dilematis di mata masyarakat secara umum. Forumnya sendiri di desain semi-formal dan mengkondisikan setiap peserta untuk berpartisipasi aktif secara bebas.

3.  Tujuan

  1. Mengenal tentang homoseksualitas.
  2. Melihat gambaran kondisi kaum homoseksualitas.
  3. Melihat bagaimana agama-agama memandang homoseksualitas.
  4. Melihat peranan pemerintah terhadap golongan homoseksual menyakut HAM.

4. Waktu dan Tempat

Adapun waktu pelaksanaan acara akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal   : Jum’at, 30 November 2012

Waktu               : 18.30 – 21.00 WIB

Tempat             : Ruang diskusi ICRP

Jalan Cempaka Putih Barat XXI No. 34 jakarta Pusat.

Pembicara        :

1. Puji Sulani S.Ag. (Dosen Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya).

2.  Pendeta Weny Nelman (STT Jakarta).

 

Informasi: Ryan (08569909748)

 

Katholik dan Muslim Promosikan Keadilan Universal

Agama bagaikan lilin. Meskipun bentuk dan warnanya berbeda, namun kehadirannya membawa cahaya, cahaya yang menyinari sisi kegelapan manusia. Begitu ungkap filosof Muslim Jalaludin Rumi menggambarkan sisi universalisme agama-agama. Selain menyimpan nilai-nilai transenden, setiap agama mempunyai nilai-nilai universal yang sama semisal menegakkan keadilan bagi masyarakat.

Menegakkan keadilan merupakan jalan untuk mencapai tatanan masyarakat yang damai dan sejahtera. Oleh sebab itu, Pontifical Council for Inter-religious Dialogue (Dewan Kepausan untuk Dialog Antar-agama ) Vatikan, bekerjasama dengan Centre for Inter-religious Dialogue of the Islamic Culture and Relations Organisation (ICRO) mengangkat tema “Catholic and Muslim Cooperation in Promoting Justice in the Contemporary World” dalam seminar mereka yang kedelapan.

Pertemuan tersebut diadakan di Roma dari 19-21 November di bawah pimpinan bersama Kardinal Jean-Louis Tauran, ketua Dewan Kepausan untuk Dialog Antar-agama, dan Mohammad Bagher Korramshad, presiden ICRO.

Seperti diberitakan Vatican Information Service (VIS), mereka menyepakati bahwa kedua kelompok memiliki persamaan dan perbedaan. Namun mereka fokus pada persolan kesamaan nilai-nilai bersama yakni keadilan. Keadilan adalah sebuah kebajikan yang berdasarkan martabat manusia yang harus diperjuangkan.

Kedepan mereka akan melanjutkan dialog sebagai upaya pemahaman satu sama lain. dan setiap pemimpin agama dan lembaga keagamaan mempunyai tanggung jawab untuk mengecam ketidakadilan dan penindasan dalam segala bentuknya dan berusaha untuk memajukan keadilan diseluruh dunia. Selain itu, kedua belah pihak menyatakan kesadaran dan kepedulian untuk tantangan saat ini, termasuk krisis ekonomi, masalah lingkungan, melemahnya keluarga sebagai institusi dasar masyarakat dan ancaman terhadap perdamaian dunia.

Annual Conference ICRP 2012

“MERAJUT DAMAI DENGAN PENDIDIKAN HUMANIS”

LATAR BELAKANG

Kini bangsa Indonesia telah berumur 67 tahun. Artinya, dunia pendidikan bangsa ini pun telah berumur kurang lebih sama. Berbagai jenis kurikulum dan sistem pendidikan pun telah dijalankan. Mulai dari Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, semuanya memiliki ciri khasnya tersendiri. Meski sekilas banyak terlihat kemajuan dalam dunia pendidikan kita, mulai dari sistem tata administrasi yang lebih rapi, program wajib belajar 9 tahun, sampai dengan munculnya kurikulum berbasis kompetensi. Namun jika ditelisik lebih mendalam, berbagai persoalan besar pun ternyata masih menghadang. Mulai dari persoalan tawuran, intoleransi, radikalisme, bahkan terorisme terus muncul dan menghantui dunia pendidikan kita.

Hasil survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian  (LaKIP 2011), menunjukkan, bahwa ada persoalan yang sangat mendasar pada level kultural bangsa ini. Yakni, berkembangnya pemahaman radikal dan anti toleransi ke ruang-ruang pendidikan. LaKIP menyebut, 100 SMP serta SMA umum di Jakarta dan sekitarnya, dari 993 siswa yang disurvei, sekitar (48,9%) menyatakan setuju atau sangat setuju terhadap aksi kekerasan atas nama agama dan moral. Sisanya (51,1%), menyatakan kurang setuju atau sangat tak setuju. Kemudian, di antara 590 guru agama yang menjadi responden (28,2%), menyatakan setuju atau sangat setuju atas aksi-aksi kekerasan berbaju agama (Tempo:20/08/2011).

Pola pikir yang arif dan bijaksana dalam mengapresiasi dengan baik keragaman pendapat, ekspresi, dan gaya hidup dari berbagai ragam perwujudan Tuhan, tampak seolah jauh dari harapan pendiri bangsa ini. Bahkan, dan sikap-sikap yang mau menang dan benar sendiri semakin mencuat. Akibatnya, konflik sosial di berbagai lapisan masyarakat pun tak bisa dihindarkan.

Realitas tersebut, setidaknya bisa dilihat dari hasil Survey yang dilakukan oleh Yayasan Denny JA dan LSI Community (MI:2012), bahwa kecenderungan intoleransi masyarakat Indonesia terus meningkat. Masyarakat merasa semakin tak nyaman akan keberadaan orang lain (yang berbeda identitas (berbeda agama, maupun berbeda aliran dalam satu agama) di sekitarnya. Di tahun 2005, mereka yang keberatan hidup berdampingan dengan yang berbeda agama (6,9%), pada tahun 2012, naik menjadi (15%). Sedangkan mereka yang keberatan untuk hidup berdampingan dengan orang berbeda aliran (Syiah) (26,7%) pada tahun 2005, menjadi (41,8%) pada tahun 2012. Publik yang keberatan untuk hidup berdampingan dengan yang berbeda identitas tersebut, mayoritas adalah mereka yang berpendidikan dan berpenghasilan rendah (SMA ke bawah), yakni sekitar (67,8%) keberatan untuk bertetangga dengan yang berbeda agama dan (61,2%) keberatan untuk bertetangga dengan orang Syiah. Sedangkan mereka yang berpendidikan tinggi (SMA ke atas), (32,2%) tak nyaman bertetangga dengan yang berbeda agama, dan (38,8%) keberatan untuk bertetangga dengan orang Syiah.

Banyak kalangan, termasuk Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), menilai bahwa berbagai persoalan yang mengancam integritas NKRI tersebut, bibitnya sudah ada sejak lama. Bahkan sejak dini, anak-anak kita, calon generasi penerus amanat bangsa ini pun sudah “dicekoki” dengan sikap dan pola pikir yang eksklusif dan hitam-putih dalam melihat kehidupan dan menyikapi pluralitas bangsa.

Dari kegiatan Simposius Internasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII), bekerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, pada September 2012, di mana ICRP ikut terlibat di dalamnya, yang menyoroti persoalan Pendidikan dan Budaya Damai, menghasilkan beberapa kesimpulan. Antara lain, bahwa “budaya damai” belum terintegrasi dalam sistem pendidikan agama di Indonesia. Mulai dari pendidikan tingkat dasar, sampai dengan pendidikan tingkat tinggi. Kurikulum yang ada saat ini, belum mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal, multikulturalisme dan pluralisme. Balai pendidikan dan pelatihan guru tak menyediakan materi dan kegiatan yang mendukung pengetahuan serta ketrampilan tertentu untuk mengeksplorasi dan mengintegrasikan nilai-nilai atau budaya damai dalam pendidikan agama.

Menurut St. Sularto (Kompas: 12/10/2012), pendidikan bangsa Indonesia yang kini sudah berumur 67 tahun, masih karut marut. Bahkan seolah tak punya konsepsi yang jelas mengenai subtansi pendidikan. Persoalan terkait perumusan kurikulum sangat kental nuansa politisnya. Perumusan kurikulum acapkali melupakan kondisi sosio-kultural dan nilai-nilai kearifan lokal setempat. Praksis pendidikan dan dunia pendidikan menganggap kurikulum sebagai masalah teknis. Sementara pemerintah, lewat departemen terkait (teknis) yang dilaksanakan oleh pusat kurikulum, menempatkan kurikulum sebagai sumber kekuasaan. Selain itu, persoalan guru, sebagai pelaksana kurikulum di lapangan, kurang dipersiapkan bahkan terkesan diabaikan.

Menyikapi hal itu, Thomas Pudjo Widijanto (Kompas: 12/10/12), menyatakan perlunya digagas sebuah “kurikulum yang memanusiawikan anak manusia”. Yakni, pendidikan yang bersinergi dengan budaya dan kearifan lokal. Perubahan atau pembaruan kurikulum, harus ditempatkan dalam kerangka evolusi kebudayaan. Sasaran utamanya adalah perubahan dan pembentukan sikap-sikap serta kebudayaan yang baru. Perubahan bukan sekdar teknis didaktik-metodik, melainkan hal-hal yang strategis-paradigmatis, menyangkut isi dan ideal apa yang ingin diselenggarakan, agar anak didik bisa memenangi hari depan. Dan untuk mewujudkan ini, kunci terpentingnya adalah guru. Selain memiliki pengetahuan teknis, guru harus menjadi pribadi yang sudah mengalami pencerahan, sehingga mampu mengembalikan situasi pendidikan yang humanis, yang menempatkan anak didik sebagai pusat kegiatan dan perhatian.

Oleh sebab itu, ICRP yang dipercaya oleh Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) untuk mengampu dan mengembangkan mata kuliah religious studies di Universitas tersebut, menitikberatkan metode pengajaran dan pembelajaran student as center for learning dengan mengedepankan pada lived-experiences. Mahasiswa diajak turun langsung ke lapangan untuk mengunjungi rumah-rumah ibadah untuk dapat secara langsung melihat, berinteraksi, berdialog, dan merasakan pengalaman langsung bersama dengan pemuka dan/atau pemeluk agama/keyakinan terkait. Di sini mereka mendapat informasi tentang agama lain langsung dari pemeluknya (first-hand information). Sehingga dapat meminimalisir prasangka-prasangka negatif atau informasi yang kurang tepat mengenai agama/keyakinan tersebut.

Untuk mengantisipasi dan meminimalisasi efek negatif dari berbagai karut marutnya dunia pendidikan kita, seyogyanya semua elemen bangsa, tertutama para tokoh/pemuka masyarakat (dari berbagai macam unsur dan kalangan) harus bersatu-padu, duduk bersama, dan menyamakan visi guna menjaga masa depan pluralitas serta integritas bangsa ini, dengan kembali memikirkan dan mengambil langkah strategis dan solusi alternatif atas apa yang sedang terjadi dalam dunia pendidikan kita. Persoalan inilah yang akan menjadi bahasan serta topik utama dalam kegiatan KONFERENSI TAHUNAN ICRP  2012 dengan tema; Merajut Damai dengan Pendidikan  Humanis.

BENTUK KEGIATAN

Bentuk kegiatan dalam Konferensi Tahunan ICRP 2012 ini, diharapkan sebagai berikut:

  1. Public Seminar: diisi oleh nara sumber guna memberikan ulasan serta analisis atas berbagai persoalan terkait dengan pendidikan (khususnya pendidikan agama) di Indonesia
  2. Diskusi Kelompok/Komisi: membahas berbagai isu yang muncul dari seminar serta menyusun draft rekomendasi untuk dibawa ke sidang pleno
  3. Pleno: menghasilkan rekomendasi untuk menyikapi semakin meningkatnya trend intoleransi dan radikalisme di Indonesia, khususnya yang ada atau melalui institusi pendidikan di Indonesia

TUJUAN

  1. Mengulas dan menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan (khususnya pendidikan agama) di Indonesia
  2. Mendiskusikan serta mencari solusi alternatif atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia
  3. Sebagai wujud kepedulian bersama akan nasib dan masa depan pluralitas serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  4. Sebagai wujud implementasi visi-misi ICRP dalam membangun serta mendorong budaya toleransi dan perdamaian

WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal    : Rabu, 12 Desember 2012

Waktu                  : Pukul 08.30-17.00 WIB.

Tempat                :  Auditorium Perpustakaan Nasional RI, Jl. Salemba Raya No. 28A  Jakarta Pusat.

PEMBICARA

Adapun yang menjadi pembicara dalam sesi seminar sebagai rangkaian pembukaan konferensi 2012 ini diharapkan:

 

  1. Wahyuni Nafis: Sekolah Madania
  2. Bahruddin: Sekolah Qoryah Thoyyibah
  3. Henny Supolo: Yayasan Cahaya Guru
  4. Romo Johanes Hariyanto (ICRP)

PERSERTA

Kegiatan Konferensi Tahunan ICRP ini akan melibatkan atau dihadiri oleh sekitar 100 orang, yang berasal dari berbagai kalangan. Antara lain sebagai berikut;

  1. Pimpinan Lembaga/Komunitas Keagamaan dan Penghayat Kepercayaan
  2. Akademisi
  3. Media
  4. Dewan Kehormatan ICRP, Dewan Penasehat ICRP, dan Pengurus ICRP
  5. NGO/LSM, Ormas, aktivis pro-demokrasi dan individu-individu

Pemuka Agama Mediasi Krisis Politik di Mesir

KAIRO, KOMPAS.com – Syeikh Agung Al Azhar, Prof Dr Ahmed Al Tayeb, memimpin pertemuan sejumlah tokoh agama termasuk pemuka Islam dan gereja Koptik untuk menengahi konflik politik di Mesir yang kian meruncing.

“Semua pihak akan dilibatkan untuk satu pertemuan dalam mencari titik temu mengakhiri krisis politik saat ini,” demikian pernyataan hasil pertemuan pemuka agama yang dibacakan Penasihat Syeikh Al Azhar, Prof Hassan Al Shafie usai pertemuan Selasa (27/11/2012) kemarin.

Selain pemuka agama, hadir pula dalam pertemuan prakarsa Al Azhar itu beberapa tokoh partai, di antaranya Ayman Nour, tokoh oposisi di masa rezim terguling Presiden Hosni Mubarak dan Gerakan 6 April, salah satu kelompok utama yang mempelopori Revolusi 25 Januari 2011.

Presiden Moursi lewat Juru Bicaranya, Yasser Ali mengatakan, pihaknya telah membuka pintu dialog, dan menghormati unjuk rasa damai sebagai bagian dari demokrasi.

Sementara itu, ribuan pendukung oposisi memenuhi Bundaran Tahrir, pusat kota Kairo, untuk menentang Dekrit Presiden Mohamed Moursi yang dianggap tidak demokratis.

Bundaran Tahrir ditutup dan diduduki oposisi sejak Jumat (23/11/2012) lalu. Mereka bersikeras akan mendudukinya hingga dekrit tersebut dicabut.

Tokoh oposisi utama, Mohamed Elbaredai dan dua mantan calon presiden yang dikalahkan Mohamed Moursi, yaitu Amr Moussa, Hamdun Sibahi bergabung dalam unjuk rasa di Bundaran Tahrir.

Pada Selasa siang, sempat terjadi bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan, namun berhasil dibendung atas permintaan dari para tokoh pengunjuk rasa.

Kepolisian Kairo dalam laporannya menyebutkan, 218 polisi anti huruhara cedera dalam bentrokan terbaru pada Selasa tersebut termasuk sejumlah perwira.

Krisis politik Mesir kembali memanas sejak Presiden Mursi mengeluarkan dekrit pada Kamis (22/11/2012) pekan lalu yang intinya antara lain memecat Jaksa Agung Abdel Maguid Mahmoud dan menggantikan Talaat Ibrahim dengan tujuan menuntut kembali para koruptor di era Presiden Hosni Mubarak ke meja hijau. Pemecatan jaksa agung itu memicu seruan mogok dari para hakim dan jaksa di seantero negeri.

Dekrit juga menegaskan berlakunya kembali semua keputusan presiden yang diambil sejak dilantiknya sebagai presiden pada 30 Juni 2012, termasuk keputusan pemulihan parlemen yang dibubarkan oleh Dewan Tinggi Militer (SCAF) berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dekrit juga memperpanjang masa tugas Majelis Konstituante yang telah berakhir untuk dua bulan lagi guna merampungkan penyusunan konstitusi.

Kelompok oposisi menuduh dekrit itu sebagai kediktatoran Presiden Mursi, namun kubu Ikhwanul Muslimin menilai dekrit itu tepat di masa darurat untuk menyelamatkan negara dalam bahaya.

Meskipun Presiden Mursi mengatakan dekrit itu hanya berlaku sementara hingga terbentuknya konstitusi baru sekitar Januari 2013, namun pihak oposisi tetap menuntut pencabutan dekrit tersebut.

Editor :
Tri Wahono

Sumber :

ANT – Kompas.com

Pentingnya Pemahaman Tafsir Teks Agama

Eskalasi kekerasan yang terjadi yang dimasyarakat belakangan ini sangat mengkhawatirkan. Hasil survei Lingkaran Survey Indonesia (LSI) mengungkap bahwa sebagian besar masyarakat menyetujui tindakan kekerasan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Begitupun dengan tingkat intoleransi beragama yang semakin memuncak. 15-80 persen publik Indonesia tidak nyaman jika hidup berdampingan atau bertetangga dengan orang yang berbeda identitas. Lalu apa penyebabnya?

Mohammad Monib, Koordinator Divisi Pendidikan ICRP, mengungkapkan bahwa pemahaman tafsir keagamaan yang monoton dan dogmatis menyebabkan seseorang cenderung eksklusif dan intoleran. Dan hal inilah yang saat ini tengah terjadi di tengah masyarakat kita. Oleh sebab itu, perlu keteguhan dan upaya serius untuk penyadaran pola fikir dan sikap keberagamaan masyarakat. Demikian ungkap Monib, begitu beliau akrab disapa, saat acara diskusi umum “Membincang Kekerasan Beragama” di Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Nalanda, Jakarta Timur.

“Pemahaman tafsir teks agama yang monoton itu berbahaya” tegas Monib. Beliau mencontohkan kejadian kebakaran sebuah asrama putri yang terjadi Timur Tengah, dimana puluhan pelajar harus menjadi korban kebakaran  karena tidak dizinkan keluar asrama oleh para petugas hanya karena mereka tidak memakai jilbab. “Para aparat disana hanya menggunakan satu tafsir, itu bahaya” tegas Monib.

Menyoal pemahaman tafsir keagamaan, di agama Buddha justru lebih kompleks. Untuk memahami agama budha secara totalitas, diperlukan pemahaman pemahaman dari sekte-sekte lain. Misalnya, untuk memahami Buddha secara filosofi bisa mempelajari di Mahayana, sedangkan untuk memahami dasar-dasar Buddha bisa ditemukan di Terawada. Diperlukan sikap keterbukaan dalam memahami ajaran Buddha. Demikian tegas Sutrisno, Pembantu Ketua I Bidang Akademik STAB Nalanda.

Diskusi menyoal kekerasan beragama ini dihadiri puluhan mahasiswa STAB se-Jakarta dan mahasiswa lintas agama. Kegiatan yang berlangsung meriah ini dilaksanakan atas kerjasama ICRP, HMM, dan STAB Nalanda serta didukung oleh Sinarmas dan Garuda Food.

Gara-gara Orang Mabuk, Mesuji Ribut Lagi

TEMPO.CO, Lampung — Sekitar 40 orang dari Kabupaten Mesuji mengamuk dan merusak rumah milik salah seorang warga Kampung Mercubuana, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Lampung Barat, Senin, 26 November 2012, pukul 00.30 WIB. Penyerangan dipicu sekelompok pemuda yang tersinggung saat pesta minuman keras beberapa jam sebelum kejadian.

“Mereka datang dan langsung melempari rumah salah satu tetangga kami. Suasananya gaduh dan mencekam,” kata Suhardi, salah seorang warga Mercubuana, Kecamatan Way Kenanga, Tulangbawang Barat, melalui telepon, Senin, 26 November 2012.

Saat kejadian, Haryanto–pemilik rumah–beserta istri dan anaknya sudah mengungsi. Aksi puluhan pemuda yang diduga di bawah pengaruh minuman keras itu hanya berlangsung singkat karena ratusan warga keluar dari rumah masing-masing dengan membawa berbagai senjata. “Tidak sempat terjadi bentrokan fisik karena mereka keburu kabur ketakutan,” katanya.

Rumah milik Haryanto rusak parah. Pintu dan kaca jendela pecah berantakan. Parabola yang terpasang di depan rumahnya juga ikut dihancurkan.

Puluhan anggota Kepolisian Resor Tulangbawang yang tiba di lokasi langsung memblokir sejumlah pintu masuk ke desa. Mereka berusaha mengisolasi desa, yang mayoritas penududuknya berprofesi sebagai petani, untuk menghindari aksi balas dendam.

Sementara itu, aparat keamanan sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Mereka memasang garis polisi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti berupa kayu, batu dan senjata tajam yang tertinggal di lokasi. “Sejumlah warga sudah dimintai keterangan. Kami berusaha agar masalah tidak meluas,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Lampung, Ajun Komisaris Besar Sulistyaningsih.

 

Sumber: tempo.co

Meneguhkan Gerakan Agama Anti Korupsi

Korupsi adalah ekstraordinary crime karena efeknya yang begitu luas. Perlu upaya yang serius dari berbagai kalangan untuk memberantas korupsi termasuk agamawan. Demikian ungkap Abdullah Hehamahua, Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada acara Diskusi Terbuka “Meneguhkan Gerakan Agama Antikorupsi” Kamis,(22/11/2012).

Menurut Abdullah, korupsi telah banyak menghancurkan negeri ini dan jika dibiarkan akan mengancam eksistensi negara Indonesia. Jika korupsi dibiarkan, maka Indonesia punya tiga pilihan. Pertama, Indonesia akan menjadi negeri yang  tidak punya sumberdaya. Kedua, Indonesia akan menjadi jajahan negara lain. Ketiga, Indonesia akan hilang dari peta dunia.

Semantara itu pembicara yang lain, KH. Malik Madani, Katib Aam PBNU menyatakan tokoh agama diharapkan tidak menghadiri sembahyang jenazah mereka yang terbukti koruptor. “Putusan NU mengatakan demikian. Jadi sembahyang jenazah koruptor cukup dilakukan kalangan orang awam saja,” kata Katib Aam tersebut.

Namun KH. Malik Madani menegaskan bahwa larangan tersebut bukan berarti melarang masyarakat untuk menyembahyangkan jenazah koruptor. Karena, imbuh beliau, pengurusan jenazah itu hukumnya fardlu kifayah. Jadi harus tetap ada yang mewakili.

Romo Benny Susetyo, Pr dalam forum yang sama juga mengungkapkan hal senada. Agama dan agamawan mempunyai peran yang sangat besar untuk meneguhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang dirusak oleh mereka yang menyalahgunakan kekuasaan. “Agama dengan daya kritisnya bisa dijadikan katalisator perubahan, dan menjadi media kontrol terhadap kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan nilai-nilai universal. Agama berperan sebagai moralitas-etik yang menentang semua bentuk kekerasan, korupsi, kezaliman dan kemiskinan.”

Acara yang digelar di gedung PBNU ini diselenggarakan oleh LAKPESDAM NU dan dihadiri oleh para pemuda, mahasiswa, agamawan, serta para aktifis antikorupsi.