Ketidakpuasan Pelajaran Agama, Awal Terorisme

Seorang terduga teroris, Davit Ashari (19), yang ditangkap di Palmerah, Sabtu (27/10/2012), tercatat sebagai pelajar di Sekolah Pelayaran Menengah (SPM) Tri Arga 1 Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Davit terdaftar sebagai siswa kelas tiga sekolah tersebut. Davit ditangkap Densus 88 di kediamannya di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat bersama kakak kandungnya, Herman.

Terduga teroris yang masih pelajar ini kemungkinan kurang puas terhadap pelajarana agama yang diajarkan dikelas. Sehingga dia mencari pengetahuan kegamaan diluar untuk memuaskan dirinya. Hasrat yang kuat untuk menggali ilmu agama ini terkadang malah memberikan jalan yang salah. Demikian pendapat Pengamat Pendidikan Universitas Paramadina, Abduhzen.

“Pendidikan agama disekolah mungkin tidak memuaskan secara intelektual. Jadi kalau ada tawaran yang lebih memuaskan, mereka akan cari tahu di luar sekolah,” kata Abduhzen, dalam Kompas.com, Selasa (30/10/2012).

Menurutnya, dalam beberapa penelitian juga membuktikan perkumpulan agama disekolah tak dipungkiri terkadang menyiratkan ajaran radikal yang terkadang menyeret siswa ke tindakan terorisme.

Kasus terorisme yang melibatkan pelajar dan anak muda memang memprihatinkan, oleh sebab itu perlu upaya yang serius dari berbagai fihak untuk menindaklanjutinya. Keluarga, masyarakat, guru, sekolah dan pemerintah hendaknya saling bahu membahu untuk mencegah berkembangnya terorisme dilingkungan masyarakat.

Menariknya Nikah Beda Agama

Nikah beda agama merupakan sebuah realitas baru yang sering muncul disekitar masyarakat kita, namun hingga kini, belum banyak orang yang menaruh perhatian serius terutama mahasiswa terhadap hal ini. Oleh sebab itu, perlu kiranya sebuah kajian dan diskusi akademik untuk membuka wawasan persoalan nikah beda agama ini.

Demikian ungkap ketua DEMA Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam sambutan sekaligus pembukaan acara diskusi dan bedah buku “Pernikahan Beda Agama” di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (30/Oktober/2012) kemarin. Acara ini diselenggarakan oleh DEMA Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Jakarta dan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) serta Harmony Mitra Media dan didukung oleh Sinarmas dan Garudafood.

Nur Kholis, praktisi nikah beda agama sekaligus penulis beberapa buku nikah beda agama, didaulat menjadi pembicara dalam kegiatan ini. Dan pembicara lainnya adalah Helmi Hidayat, Dosen UIN Jakarta. Keduanya mengutarakan seluk beluk persoalan nikah beda agama secara gamblang. Sekitar 150-an peserta yang hadirpun antusias mengikuti kata demi kata penjelasan yang terucap dari kedua pembicara tersebut.

Selama ini persoalan nikah beda agama masih menjadi momok besar bagi para pasangan yang berniat untuk melakukannya. Karena selain berhadapan dengan persoalan hukum agama, hukum negara, juga harus berhadapan dengan stigma negatif masyarakat. Ketiganya begitu pelik, sehingga sebagian besar pasangan beda agama yang tidak kuat secara mental akan gagal melanjutkan ke jenjang pernikahan. Begitu ungkap Nur Kholis dalam diskusi tersebut.

“Adapun pandangan para ulama secara garis besar terdiri dari 3 bagian. Pertama, melarang secara mutlak nikah beda agama. Kedua, memperbolehkan nikah beda agama dengan syarat-syarat tertentu, seperti menikahi ahli kitab bagi orang-orang muslim. Dan ketiga, membolehkan secara mutlak nikah beda agama, baik ahli kitab atau bukan” tambah Nur Kholis. Tentu pandangan-pandangan para ulama ini juga mempunyai dasar hukum agama masing-masing baik berupa tafsir-tafsir ayat suci maupun fiqih.

Sementara itu sampai saat ini pemerintah masih belum bisa melayani pernikahan beda agama. Hal ini menurut Nur Kholis terjadi karena imbas dari UU No. 1 Tahun 1974 yang melarang pernikahan beda agama. Begitu juga dengan Intruksi Presiden (InPres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berisi hukum perkawinan, waris dan perwakafan. Pemerintah melarang umat Islam menikah dengan orang bukan Islam. “Dan itulah yang dijadikan pedoman para hakim agama dan Kantor Urusan Agama (KUA), hingga saat ini” ungkap Nur Kholis.

Padahal kontitusi kita telah memberikan rambu-rambu kebebasan berkeyakinan dan beragama dengan segala aspek peribadatannya, lanjut Nurkholis. Hal tersebut bisa dilihat pada Pasal 28E ayat 2 UUD 1945 setelah diamandemen kedua disahkan tahun 2000: Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Negara kita juga telah tunduk dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dengan hal tersebut, seharusnya negara tidak melakukan tindakan diskriminasi terhadap pasangan nikah beda agama.

Sementara itu, Helmi Hidayat menyatakan salah satu problem dalam nikah beda agama adalah sikap eksoterisme beragama. “Agama hanya difahamai luarnya saja atau agama hanya difahami secara organisasinya saja, begitulah eksoterisme beragama” tegas Helmi. “Jangankan pasangan nikah beda agama, pasangan NU-Muhammadiyah bisa bertengkar terus karena itu (eksoterisme-red)” tambahnya.

Menurut Helmi, pasangan nikah beda agama seperti yang dilakukan oleh Ahmad Nurkholis tersebut diibaratkan seperti Nabi Harun yang berani keluar dari batas-batas kejumudan beragama. Dimana Nabi harun, dahulu, membiarkan umatnya membuat patung-patung atau berhala, karena menurut Nabi Harun hal tersebut tidak musyrik, melainkan hanya sebatas cobaan bagi mereka. Sementara orang atau ulama yang tidak memperbolehkan nikah beda agama diibaratkan sebagai Nabi Musa yang terang-terangan mengatakan perbuatan membuat patung-patung itu adalah musyrik.

“Tinggal terserah kalian, mau jadi Nabi Harun apa Nabi Musa?” tanya Helmi kepada para peserta diskusi yang kemudian disambut dengan tepuk tangan meriah dari ratusan peserta diskusi yang hadir.

“Acara ini merupakan salah satu dari rangkaian program Harmony Goes to Campuss yang di selenggarakan ICRP dan HMM di beberapa kampus di Jakarta, tujuannya adalah untuk memberikan wawasan soal keindonesiaan, kemajemukan, dan pluralisme” ungkap Direktur Pelaksana ICRP Nur Kafid. Selain acara diskusi dan bedah buku, program Harmony Goes to Campuss ini juga akan melaksanakan youth camp dan sekolah jurnalistik yang pesertanya terdiri dari mahasiswa dari berbagai kampus dan latarbelakang. [Mukhlisin]

SBY Minta Pemimpin Agama Tampil Atasi Terorisme

JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meminta pemimpin agama bersama dengan kepala daerah, wajib tampil ke tengah masyarakat. Hal ini penting guna mencegah terjadinya aksi terorisme yang akhir-akhir ini marak terjadi. Terorisme disebut SBY tidak hanya merugikan citra bangsa, tapi juga menimbulkan korban dari kalangan tidak berdosa.

“Aksi terorisme dengan aksi bunuh diri juga korban. Karena saya menyerukan, mengajak pemimpin daerah dan pemuka agama, membimbing, tampil untuk menyerukan agar tidak terjadi aksi-aksi seperti itu lagi,” kata SBY di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (30/10).

Pencegahan aksi terorisme kata SBY, dimulai dari lingkungan keluarga. Kemudian pengawasan juga dilakukan mulai dari tingkat keluarga, RT, RW, Lurah hingga ke kepala daerah.

“Lakukanlah sesuatu untuk mencegah. Jangan hanya menyerahkan kepada aparat kepolisian atau TNI. Semua memiliki tanggungjawab,” kata SBY.

Pada kesempatan yang sama, Presiden SBY juga mengajak negara-negara sahabat untuk terus menjalin hubungan antar bangsa dengan baik. SBY mengimbau jangan sampai terjadi aksi kekerasan termasuk terorisme.

“Demikian juga di luar negeri, ada istilah penistaan agama yang beberapa kali terjadi, hentikanlah. Tidak ada alasan apapun menjadi dasar melakukan aksi terorisme,” kata SBY.(afz/jpnn)

Sumber: jppn.com

Sumpah Pemuda, Indonesia Tanpa Diskriminasi

Ribuan orang memperingati lahirnya Sumpah Pemuda di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Ahad (28/10). Peringatan 84 tahun Sumpah Pemuda ini juga ditandai dengan deklarasi Indonesia Tanpa Diskriminasi.

Di Bundaran HI, warga mengarak Sang Saka Merah Putih raksasa selebar 20 x 10 meter. Sementara sebagian warga lain bersepeda, memainkan musik tradisional, dan mengenakan busana daerah. Kegiatan ini untuk menunjukkan masih banyak pemuda yang memegang teguh isi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Peringatan Sumpah Pemuda juga ditandai baliho bertuliskan Hari Sumpah Pemuda juga Hari Indonesia Tanpa Diskriminasi. Penggagas Gerakan Indonesia Tanpa Diskriminasi Novriantoni Kahar mengatakan gerakan ini lahir atas keprihatinan terhadap beberapa kasus intoleransi, kekerasan, dan diskriminasi yang terjadi di masyarakat.

“Sejak 84 tahun lalu pemuda-pemudi Nusantara berikrar satu nusa satu bangsa dan satu bahasa. Spirit yang paling dominan (Sumpah Pemuda) itu adalah spirit anti diskriminasi warga Indonesia dari berbagai elemen,” kata Novriantoni.

Menurut dia, hari lahir Sumpah Pemuda sebagai momentum bersejarah bagi pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan diri sebagai satu kesatuan tanpa perbedaan. 28 Oktober adalah momentum bersejarah dimana Indonesia mengikrarkan apa pun latar belakangnya, mereka tetap satu: Indonesia.(Wrt1)

Sumber: metrotvnews.com

Penutupan Vihara dan Gereja di Banda Aceh Dikecam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggora Komisi III sekaligus Ketua Kaukus Pancasila DPR RI dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari, menyesalkan dan mengecam kebijakan Pemkot Banda Aceh yang melakukan penutupan vihara dan gereja-gereja di kota tersebut.

Menurut Eva, di saat dunia internasional menjadikan Indonesia sebagai model Islam yang moderat dengan prinsip inklusifnya, justru tindakan Pemkot Banda Aceh adalah anomali dari Islam Indonesia yang selaras dengan dasar negara Pancasila yang melindungi kelompok agama minoritas.

“Tindakan diskriminatif Pemkot ini merupakan wujud pembangkangan atau subversif terhadap konstitusi yang memerintahkan agar negara menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara,” ujar Eva dalam keterangan pers, Selasa (23/10/2012).

Eva menilai argumen bahwa tindakan tersebut mengikuti Surat Keputusan Bersama (SKB) adalah menyesatkan. Sebab, dalam Pasal 13 dan 14 SKB itu, pemkot atau pemda justru diwajibkan untuk menyediakan tempat ibadah jika ada masalah perizinan.

Eva menuntut agar Kementerian Dalam Negeri memberikan peringatan keras kepada Wali Kota Banda Aceh Mawardy Nurdin dan meminta segera membatalkan penutupan vihara dan gereja di kota tersebut.

“Tidak boleh ada manipulasi interpretasi SKB tata cara pendirian rumah ibadah justru untuk menghilangkan dan mengalahkan perintah UUD 1945 agar negara menjamin kebebasan beribadah,” tegas Eva.

Dalam pandangan Eva, masih banyaknya perilaku subversif pemimpin dan elit daerah terhadap prinsip empat pilar berbangsa dan bernegara merupakan sinyal kemunduran demokrasi Pancasila. Ini juga sekaligus sinyal kebutuhan dan keharusan agar pemerintah, yakni Mendagri dan Menkopolhukam, untuk menyelenggarakan sosialisasi pengintegrasian Empat Pilar bagi para penyelenggara negara, terutama para kepala daerah.

“Lemahnya pemahaman para politisi lokal tentang prinsip-prinsip konstitusionalisme hendaknya juga harus direspon segera oleh parpol-parpol dengan perbaikan kurikulum pendidikan atau kaderisasi internal. Saatnya kita bersama mewujudkan tujuan demokrasi substantif atau kesejahteraan rakyat, dengan meninggalkan politisasi isu-isu primordialisme SARA yang justru menyebabkan ketidakadilan dan perpecahan di masyarakat,” tukasnya.

(Abdul Qodir)

Sumber: Tribunnews.com

Minah Tetap Dipancung

Kebutuhan ekonomi yang semakin mencekik memaksa Minah,perempuan asal Cirebon, untuk meninggalkan suami dan anak tercintanya demi mengais Riyal di Negera Arab. Tidak ada jalan lain, hanya itu yang dia bisa lakukan. Harapannya begitu besar, bisa membantu perekonomian keluarga, bisa mecari modal usaha, mendaftarkan anaknya sekolah, dan membahagiakan orang tuanya. Sungguh mulia.

Minah seorang yang jujur, ulet, cekatan dalam mengerjakan setiap tugasnya. Minah sudah sangat terampil mengerjakan tugas-tugas kesehariannya sebagai pembantu rumah tangga bagi majikannya yang seorang Arab. Bagi minah, orang Arab merupakan sama saja dengan orang-orang di negaranya. Toh, sama-sama Islam, nabinya juga Muhammad, sholatpun juga sama.

Namun sayang sungguh sayang, dasar minah yang peramah, setiap saat dan setiap waktu dia selalu menganggap semua orang baik. Senyuman keramahan yang manis dari mimik minah ternyata membawa petaka baginya. Si majikan Arab itu terpesona. Minahpun dipaksa untuk melayani sibuaya Arab itu.

Otot-otot minah serasa putus, tak mampu lagi melawan kebejatan majikannya. Suaranya telah habis, tak bisa lagi harus menjerit minta tolong. Surga yang diimpi-impikan minah selama ini telah berubah menjadi neraka.  Neraka di negara kampung halaman agamanya. Negara di mana Nabi yang sering dia baca sejarah al-barzanjinya dilahirkan.

Sampai pada akhirnya ketidaktahanan Minah dalam menghadapi kebejatan si Arab dituangkan dalam sebuah gunting tajam yang menghunjam perut si bedebah itu. Minah tak tau lagi, inilah pembelaan dirinya untuk mengakhiri nerakanya. Pembelaan ini pula yang menyebabkannya harus meninggalkan semua. Meninggalkan anak, suami, orang tua, kampung halaman, negara, dan meninggalkan kehidupannya. Minah di vonis bersalah oleh pengadilan setempat. Tidak ada yang bisa menolongnya, ribuan simpati masyarakat mendukungnya. Namun, Minah tetap dipancung.

“Minah Tetap Dipancung” merupakan salah satu judul film dari beberapa film yang digarap oleh Denny JA dan Hanung Bramantyo. Film ini diluncurkan dan diskusikan dalam rangka pekan #IndonesiaTanpa Diskriminasi Selasa (23/10/2012) kemarin.

Dita Indah Sari, Staff Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi salah satu pembicara mengatakan “awal yang buruk untuk memulai diskusi. Menyedihkan. Terkondisikan marah, nih, penontonnya.” Sementara pembicara yang lain adalah Nur Harsono, Aktifis Migrant Care, menyatakan film ini meskipun fiktif, tetapi menurut saya ini adalah fakta. Cuma namanya saja yang disamarkan. Menurutnya banyak kasus serupa seperti ini.

M. Imdadun Rahmat Terpilih Menjadi Komisioner Komnas HAM

Sekretaris Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Muhammad Imdadun Rahmat terpilih menjadi komisioner komnas HAM periode 2012-2017. Imdad, begitu dia disapa, terpilih setelah Komisi III DPR RI bidang hukum menetapkan tiga belas orang Komisioner Komnas HAM melalui mekanisme voting, Senin (22/10/2012) siang.

M. Imdadun Rahmat merupakan sosok aktifis yang getol memperjuangkan kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah. Keaktifannya dalam berbagai lembaga NGO dan ormas semakin memantabkan dirinya dalam kerja kemanusiaan. Imdad juga menjadi pengurus aktif di PBNU, sebuah ormas keagamaan terbesar di Indonesia yang menopang gerakan Islam moderat di Indonesia. Imdad juga pengurus di yayasan Paras, sebuah lembaga yang mengadvokasi pendidikan berbasis multikultur.

Adapun ketiga belas semua Komisioner Komnas HAM yang terpilih adalah sebagai berikut.

  1. Sandrayati Moniaga, 48 suara;
  2. Maneger Nasution, 45 suara;
  3. Natalius Pigai, 43 suara;
  4. Otto Nur Abdullah, 42 suara;
  5. Ansori Sinungan, 42 suara;
  6. Muhammad Nurkhoiron, 38 suara;
  7. M. Indadun Rahmat, 38 suara;
  8. Siane Indriani, 36 suara;
  9. Roichatul Aswidah, 35 suara;
  10. Hafid Abbas, 35 suara;
  11. Siti Noor Laila, 33 suara;
  12. Dianto Bachriadi, 28 suara;
  13. Nur Kholis, 28 suara.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI-Perjuangan Trimedya Pandjaitan menilai, komposisi komisioner terpilih ini sudah cukup mewakili.

“Ini sudah cukup mewakili. Ada dari Muhammadiyah, aktivis perempuan, jurnalis. Selain itu, saya lega karena dari Aceh sampai Papua, dari NU dan Muhammadiyah, ada yang mewakili sehingga tidak ada sekat,” kata Trimedya seperti dikutip kompas.com (22/10/2012).

Survei LSI: Intoleransi Meningkat

Sikap intoleransi masyarakat Indonesia terhadap perbedaan identitas semakin mengkhawatirkan. Pasalnya, berdasarkan rilis terbarus hasil survei yayasan Denny JA dan Lingkaran Survey Indonesia  (LSI) Community menyatakan 15-80 persen publik Indonesia tidak nyaman jika hidup berdampingan atau bertetangga dengan orang berbeda identitas. Hal itu disampaikan dalam jumpa pers di kantor LSI, Jl Pemuda No 70, Jakarta Timur, Minggu (21/10/2012).

Survei ini dilakukan pada 1-8 Oktober 2012 dengan jumlah responden sebanyak 1.200 dan margin error sebesar 2,9 persen. Survei ini merupakan survei nasional dari semua provinsi di seluruh Indonesia dengan menggunakan metode multistage random sampling. Adapun jenis tetangga yang berbeda identitas yang ditanyakan adalah Ahmadiyah, Syiah, dan homoseksual.

Hasil survei tersebut menggambarkan sebesar 41,8 persen publik Indonesia merasa tidak nyaman hidup berdampingan dengan orang Syiah. Sebesar 46,6 persen publik merasa tidak nyaman berdampingan dengan orang Ahmadiyah dan sebesar 80,6 persen publik merasa tidak nyaman berdampingan dengan orang yang memiliki hubungan sesama jenis (homoseksual). Sedangkan mereka yang mengaku hidup tidak nyaman hidup berdampingan dengan tetangga yang berbeda agama sebesar 15,1 persen.

“Artinya bahwa mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam lebih menerima hidup bertetangga dengan orang yang beda agama daripada hidup bertetangga dengan orang Islam yang berbeda paham seperti Syiah dan Ahmadiyah,” ujar peneliti LSI Community Ardian Sopa seperti dikutip detik.com Minggu (21/10/2012).

Ardian menambahkan peningkatan intoleransi baik terhadap syiah, Ahmadiyah, beda agama dan homoseks jelas terlihat naik sekitar 6 sampai 20 persen disetiap segmennya dibanding tahun 2005. Bahkan 20 persen koresponden setuju menggunakan kekerasan dalam menegakkan prinsip agama.

“Angka ini meningkat dari tahun 2005 yang hanya di bawah 10 persen mereka yang setuju dengan penggunaan kekerasan,” ungkapnya.

Musdah Mulia dan Yudi Latif Terima Nabil Award

Dua Ilmuan muda yakni Siti Musdah Mulia dan Yudi Latif mendapatkan penghargaan Nabil Award dari Yayasan Nation Building pimpinan Eddie Lembong. Keduanya mendapatkan penghargaan ini karena dinilai telah gigih dan konsisten memperjuangkan nilai-nilai  kemanusiaan dan memperkuat kebangsaan. Penyerahan penganugerahan diserahkan langsung oleh pimpinan yayasan Nation Building Kamis (18/Oktober/2012) kemarin di Hotel Mulia Jakarta.

Eddie Lembong selaku pemimpin yayasan Nation Building menyatakan semenjak kemerdekaan, yang banyak digalakkan adalah state building, seperti pembanguanan jalan, infrastruktur, dll sementara nation building kurang. Dampaknya, menurut Eddie Lembong, adalah munculnya krisis kebudayaan masyarakat. “Kelemahan kita adalah kelemahan berbudaya” tegas Eddie Lembong. Oleh sebab itu, lanjut Eddie Lembong, yayasan Nation Building memberikan penghargaan kepada dua tokoh muda ini sebagai apresiasi terhadap kosistensi mereka dalam memperjuangkan nilai-nilai dan kebudayaan yang damai dan semangat nasionalisme.

Sementara itu Yerry Wirawan, salah satu perwakilan dewan juri menyatakan, dewan juri memilih kedua tokoh ini karena kedua ilmuan ini telah berjuang tanpa henti untuk memperkuat dan memperteguh identitas kebangsaan.

“Musdah Mulia adalah sosok intelektual perempuan yang pemberani, teguh, dialogis, dan ramah. Serta perannya yang besar  dalam membela yg ‎lemah, serta upayanya mewujudkan Islam ramah dan rahmatan lilalamin” tegas Yerry.

Menurut Yerry, Yudi Latif merupakan ilmuwan publik yang selalu memberikan pencerahan terhadap manusia. “Yudi Latif berusaha memberikan solusi terhadap problem kebangsaan” lanjut Yerry “keragaman Indonesia menurut Yudi Latif tidak bisa disatukan pada etnis tertentu”.

Pada sambutan penerimaan penghargaan, Musdah mulia menyatakan pentingnya menjaga nilai-nilai pancasila dan HAM. Karena hal tersebut telah dicontohkan oleh foundhing fathers dan mothers bangsa sejak lama. “Selama negara masih menorehkan diskriminasi, demokrasi belum berhasil” tegas Ketua Umum ICRP ini.

Sementara Yudi Latif menyampaikan kesediaanya menerima penghargaan ini untuk mengapresiasi serta pembelajaran terhadap kerja-kerja intelektual yang selama ini jauh dari popularitas. Meskipun begitu dia berharap penghargaan seperti ini tidak membuat dia puas dan merasa menjadi profesional.

Resolusi Perdamaian Dari Rumah Ibadah

Oleh: Muhammad Mukhlisin

Tidak dipungkiri lagi bahwa Negara Indonesia adalah negara multikultur. Berbagai bentuk suku, budaya, adat, bahasa dan agama menghiasi keanekaragaman berbangsa dan bernegara. Tetapi semua jenis perbedaan ini akan sangat mudah tersulut api ketegangan yang berujung pada konflik sosial dan kekerasan.

Konflik sosial yang terjadi selama ini salah satunya disebabkan oleh hilangnya toleransi. Toleransi yang menjadi ciri bangsa Indonesia lama kelamaan telah  tergerus dengan letupan-letupan pertikaian yang semakin berkobar. Sehingga ketegangan-ketegangan kecil akan berubah menjadi konflik besar yang berkepanjangan. Kecenderungan menghilangnya toleransi paling tidak dapat dilihat dari tiga hal. Pertama, hilangnya toleransi diantara sesama pemeluk agama. Seperti kasus yang terjadi mengenai fatwa sesat terhadap kelompok yang menyimpang dari arus mainstream. Seperti yang menimpa Yusman Roy di Malang, Fatwa sesat terhadap Jemaat Ahmadiyah diberbagai daerah, Lia Eden, Pondok Nabi di Bandug (2004), Ardhi hussen (Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam, YKNCA) di  Probolinggo jawa timur, dan kelompok yang dituding sesat lainnya. Kedua, hilangnya toleransi antara ummat beragama. Seperti konflik antar agama yang terjadi di Poso da Ambon, penutupan gereja di bebarapa daerah serta fenomena sulitnya pendirian masjid di daerah non-muslim atau sebaliknya. Ketiga, hilangnya toleransi dapat dilihat dari sikap kelompok-kelompok agama terhadap adat dan kebudayaan asli (indegenous people) terutama masyarakat adat yang terpinggirkan.

Dari sekian faktor yang berperan dominan dan riskan konflik adalah Agama. Menurut rohaniawan katholik Frans Magnis suseno, agama itu sangat melekat pada manusia sehingga mudah ditarik dalam konflik.  Serta sangat erat hubunganya dengan pandangan yang melekat pada seseorang mengenai cara pandang dalam menghadapi realitas. Oleh sebab itu, agama mampu memberikan dorongan psikologis kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik. Pemahaman keagamaan yag sempit dan fanatis akan membentuk benih-benih psikologis untuk membatasi diri dari kelompok lain dan mempunyai anggapan diri sendirinyalah yang benar. Maka tak begitu sulit untuk meletupkan konflik dari sumbu agama.

Selanjutnya, menurut ketua umum PBNU Said Agil Syiradj, agama bukan faktor utama penyebab konflik. Agama hanya dipelintir dan dipolitisir serta ditarik kedalam wilayah konflik, untuk memperkeruh dan mendramatisir suasana. Sebenarnya faktor utamanya adalah faktor politik dan ekonomi. Hal senada juga diungkapkan oleh George J. Aditjondro konflik itu dikendalikan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan politik dan bisnis.

Klimaks yang ditimbulkan dari ketegangan atau konflik terlepas dari penyulut konflik tersebut adalah kekerasan. Kekerasan ini dapat berwujud dimensi fisik dan dimensi psikis. Kekerasan fisik berakibat pada penganiayaan, pengrusakan sarana-sarana fisik terutama rumah dan tempat-tempat ibadah. Kemudian akan merambat pada kekerasan mental atau psikis yang mengakibatkan trauma mendalam pada korban seperti pengancaman dan pengintimidasian, fitnah, teror dan yang lain-lain. Dua dimensi ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan individu maupun sosial.

Kecenderungan seseorang untuk bertindak kekerasan adalah salah satu luapan emosional atau timbul dari dorongan psikologis seseorang. Tetapi jika kecenderungan ini mempunyai skala dimensi yang luas akan menjadi akar budaya kekerasan. Menurut Frans Magnis Suseno dalam pengantar buku Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan, paling tidak ada empat faktor yang melatarbelakangi budaya kekerasan. Pertama, transformasi dalam masyarakat, termasuk didalamnya adalah ketegangan yang dipengaruhi oleh modernisasi dan globlalisasi. Kedua, akumulasi kebencian dalam masyarakat, sehingga dalam kurun tahun-tahun terakhir ini menimbulkan kekerasan yang merajalela. Kiranya tidak dapat disangkal tendendi eksklusifisme baik dari agama ataupun adat mempunyai efek besar dalam faktor ini. Faktor ketiga, masyarakat yang sakit, masyarakat yang tidak mampu mengobati budaya kekerasan dan konflik yang terjadi. Dan terang saja hal ini akan sangat mudah dipelintir oleh pihak-pihak tertentu. Keempat, pengaruh pemerintahan orde baru sebagai sistem institusionalisasi kekerasan. Semua konflik sosial dan kepentingan yang terjadi selalu dipecahkan dengan dengan tidak rasional, tidak objektif, menghilangkan dialog dan tidak adil melainkan dengan melakukan pembujukan (kooptasi), ancaman (intimidasi) dan penindasan.

Bagaimanapun juga kekerasan itu merupakan bentuk sikap yang salah dalam setiap manusia. Menurut kebanyakan ahli psikologi seperti Louis Thurstone (1928) Rensis Likert (1932) dan Charlest Osgood, mendefinisikan sikap manusia adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Ia akan selalu muncul ketika nafsu amarah yang tertanam sudah tidak dapat terbendung dan lepas kontrol.

Tetapi, segala bentuk kekerasan akan menimbulkan dampak yang negative, baik terhadap korban maupun pelaku. Selain itu juga pasti muncul penindasan dan ketidakadilan di salah satu fihak. Nah, berangkat dari kasus ini agama diharapkan mampu hadir dengan wajah baru. Agama yang pada mulanya mempunyai nilai luhur yang universal, kemudian dipelintir dan dipolitisir oleh sebagian kelompok tertentu kedalam ranah-ranah konflik. Sekarang harus mampu membawa kembali nilai luhur yang murni ketengah masyarakat dan menundukkan nafsu angkara dan kekerasan.

Posisi rumah ibadah

Mengutip pendapat Karen Amstrong, bahwa agama adalah salah satu bentuk kebutuhan untuk mendapat perlindungan dan ketenangan dalam historis kehidupan manusia. Didalam masing-masing agama selalu ada cara tersendiri untuk mengaktualisasikan ketaatan dan pengabdian kepada Tuhan. Bermacam bentuk dan cara ibadah dilaksanakan sebagai bentuk kebutuhan rohani sesuai dengan kepercayaan yang tertanam dalam batin dan hati nurani masing-masing.

Begitupun juga dengan konsep rumah ibadah, masing-masing rumah ibadah mempunyai ciri khas tersendiri antara satu dengan yang lain. Baik dalam ranah fisik bangunan meliputi arsitektur dan simbol-simbol didalamnya, maupun kegiatan formal yang berlangsung. Yang dimaksud rumah ibadah disini adalah tempat yang secara khusus hanya digunakan untuk aktifitas ibadah dalam mensyukuri anugrah yang diberikan oleh Tuhan. Seperti Masjid, Gereja, Vihara, Temple, Pura, Kuil dan lain-lain yang secara arsitektur memang mempunyai ciri dan keunikan tersendiri. Masjid identik dengan kubahnya yang besar serta menara yang menjulang tinggi. Gereja identik dengan lonceng dan salib. Pura identik dengan arsitektur bangunan bata yang dihiasi dengan patung-patung kecil yang indah dan kain hitam putih sebagai simbol dunia. Vihara yang kelihatan megah dengan patung budha yang menakjubkan, dan masih banyak ciri khas dan keunikan yang lain. Sedangkan kegiatan formal yang berlangsung seperti shalat jama’ah, refleksi keagamaan, kebaktian, perayaan hari besar dan lain sebagainya yang juga sangat beragam.

Tetapi keragaman dan keunikan yang indah tersebut seringkali harus menjadi korban ketika konflik atau kekerasan dengan dalih agama terjadi. Misalnya, penyerangan dan pengrusakan masjid Jemaat Ahmadiyah di Parung, Lombok, Kuningan, Majalengka, dll. Kemudian penyerangan dan penutupan gereja di Tangerang, Jakarta, Lombok, dll. Serta penyerangan terhadap aliran sesat dan budaya yang dianggap bertentangan dengan agama.

Tetapi kalau kita mau menelaah kebelakang, sebenarnya gambaran mengenai rumah ibadah adalah salah satu bentuk indikasi bahwa bangsa indonesia adalah bangsa multikultur dan mempunyai rasa toleran yang tinggi. Kerukunan otentik telah terpahat dalam pembangunan candi-candi Jawa. Candi Borobudur yang dibangun untuk menghormati budha, berdiri berdampingan dengan candi prambanan yang bertendensi keagama Syiwa. Bangunan Masjid Istiqlal yang notabene masjid terbesar dikawasan Asia Tenggara dipersandingkan mesra dengan Gereja Katedral ditambah dengan naungan Monumen Nasional (Monas) sebagai harmonisasi simbol keagamaan dan kenegaraan. Bahkan di Maluku terdapat tatanan adat yang disebut Pela-Gandong, yaitu suatu mekanisme adat untuk saling tolong-menolong, seperti pembangunan masjid dan gereja yang dibantu oleh ummat agama lain sebagai bentuk panggilan kewajiban. Hal ini tidak terjadi secara kebetulan atau salah pembangunan. Tetapi memang secara luhur para foundhing fathers bangsa indonesia sejak dahulu kala menjadikan perdamaian sebagai modal dan tujuan luhur bangsa dan negara tercinta.

Dari gambaran tersebut, paling tidak muncul sebuah pertanyaan besar, mampukah rumah ibadah bermetamorfosis tidak sebatas instrumen keagamaan yang beragam. Rumah ibadah tidak sekedar tempat pulang pergi orang-orang yang ingin menenteramkan hati dengan meratapi kesalahan tetapi mampu memberikan dorongan potensial terciptanya kesalehan sosial. Tidak sekedar sakral dengan orientasi vertikal tetapi peka terhadap kehidupan sosial dengan orientasi horizontal. Dari sinilah kemudian lahir sebuah perdamaian.

Dakwah transformatif dari rumah ibadah

Jelas salah satu penyebab konflik adalah sikap ekslusifisme dan fanatik yang berlebihan. Jika dalam level yang lebih tinggi, hal itu akan terakumulasi menjadi budaya kekerasan. Eksklusifisme keberagamaan dan sikap fanatik justru datang dari pemahaman dan pengetahuan keberagamaan seseorang yang dangkal. merasa diri sendirilah yang paling benar dan ketakutan terhadap golongan yang berseberangan. Eksesnya akan menimbulkan sikap menutup diri dan menyalahkan yang lain.

Pemahaman keberagamaan yang dangkal ini menjadi pekerjaan rumah utama bagi setiap pemuka agama. Penanaman nilai-nilai keagamaan seharusnya diimbangi dengan penanaman nialai-nilai sosial dimasyarakat. Sehinggaterjadi harmonisasi antara faham keagamaan dengan kehidupan sosial.

Hal lain yang menjadi problem juga adalah permasalahan yang timbul bukan  dari masyarakat melainkan dari dai atau pemuka agama. Kadang pemuka agama dan dai hanya menyampaikan pesan suci agama hanya sebatas silat lidah, tidak menunjukkan tataran aksi dimasyrakat. Kalau sosiolog Antonio Gramsci mendambakan sosok intellectual organic sebagai pembelajar (intellektual) yang mampu dan mau terjun dalam ranah aksi dan refleksi keadaan dimasyarakat, maka dalam hal ini kita membutuhkan sosok da’i atau tokoh agama organic.

Jadi salah satu solusi yang bisa ditawarkan dalam menghadapi masalah keberagamaan ini adalah masing-masing agama atau golongan memulai kembali menanamkan nilai luhur ajaran kepercayan yang diyakini dengan metodologi dakwah transformatif. Metode dakwah transformatif itu sendiri terdiri dari dua macam yaitu metode refleksi dan aksi. Metode refleksi adalah proses pengkayaan ide, gagasan, pemikiran serta pemahaman tentang keberagamaan sebagai kerangka dalam kerja aktif. Sedangkan metode aksi adalah proses eksperimentasi untuk melakukan perubahan dimasyarakat. Selama ini yang menjadi basis dakwah masih berjibaku dalam ranah verbal seperti pengajian, majlis ta’lim, ceramah, seminar dan lain sebagainya. Sedangkan dalam ranah konkret dimasyarakat nihil.

Rumah ibadah menjadi tempat yang tepat untuk melakukan kegiatan perdamaian dengan beberapa alasan. Pertama, dalam ranah refleksi, tempat ibadah seringkali dijadikan media untuk memperdalam khazanah-khazanah keilmuan terutama menyangkut keberagamaan. Dalam ranah refleksi inilah penanaman nilai-nilai inklusif dan toleransi ditanamkan kepada ummat. Selain memperdalam khazanah ajaran salah satu agama (partikular) seharusnya juga menanamkan agenda semua agama (universal) seperti memerangi kemiskinan, pelestarian lingkungan, pendidikan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, tepat pula untuk menanamkan refleksi perdamaian dalam rumah ibadah.

Kedua, dalam ranah aksi. Rumah ibadah akan tepat jika dijadikan sebagai basis kegiatan sosial. Terlebih jika tempat ibadah berhasil menepis tembok besar antara satu agama dengan agama lain dan menggantikan dengan aksi sosial masyarakat. Karena sejatinya setiap agama mengajarkan kebaikan.

Ketiga, aktifitas yang dilakukan oleh rumah ibadah dianggap mempunyai otoritas dan legalitas karena masing-masing rumah ibadah dibimbing oleh pemuka agama yang mempunyai pemahaman keagamaan yang tinggi. Sehingga ummat akan mengikuti dan menyebarkan benih-benih perdamaian dan keadilan.

*Tulisan ini pernah diterbitkan ICRP dalam booklet Youth Peace in Diversity (PID)