Menunggu Sikap Pemerintah Indonesia Terhadap JAT

Tiba-tiba nama Jemaah Ansharut Tauhid (JAT) melambung kembali. Ini karena pemerintah Amerika Serikat memasukkan JAT dalam daftar organisasi teroris, Kamis pekan lalu.  Tak cuma itu, pemerintah AS juga langsung membekukan seluruh akses keuangan JAT secara internasional, terutama yang berhubungan dengan nama tiga pemimpin JAT. Tiga orang itu adalah Mochammad Achwan, Son Hadi bin Muhadjir, dan Abdul Rosyid Ridho Ba’asyir.

Untuk menguatkan putusannya, Departemen Luar Negeri AS pun menggelar sederet daftar dosa JAT.  Di antaranya adalah JAT dituduh terlibat dalam berbagai serangan terhadap warga sipil, polisi, dan militer Indonesia. JAT bahkan dituding memiliki hubungan dengan Jemaah Islamiyah, organisasi militan yang kerap disebut sebagai perpanjangan tangan Al Qaedah di wilayah Asia Tenggara. Selain itu, pemerintah AS juga menyatakan JAT berniat menegakkan kekalifahan di Indonesia melalui cara-cara kekerasan. Peristiwa bom Bali 2002, menurut pemerintah AS, juga tak lepas dari peran Abu Bakar Baasyir sebagai pemimpin JAT.

Kasus kekerasan terakhir yang menurut pemerintah AS melibatkan JAT adalah peristiwa bom bunuh diri di gereja Jawa Tengah tahun lalu yang menewaskan pelaku dan melukai beberapa warga sipil lain. Masih banyak daftar dosa lain yang dirilis pemerintah AS, yang intinya meletakkan para pemimpin JAT sebagai orang-orang berbahaya.

Tudingan pemerintah AS ini tentu tak main-main. Reaksi JAT juga bisa ditebak. Mereka menyatakan seluruh tuduhan pemerintah AS itu tidak berdasar dan hanya ingin mencari kambing hitam. Tak begitu jelas, kambing hitam untuk urusan apa.

Entah kebetulan atau tidak, masuknya JAT ke dalam daftar organisasi teroris, bersamaan dengan maraknya penolakan sebagian warga Indonesia terhadap kelompok-kelompok yang dekat dengan kekerasan seperti Front Pembela Islam (FPI). Meski dua organisasi ini tidak sama, masyarakat awam sudah menganggap keduanya lekat dengan citra kelompok Islam yang tidak toleran. Citra inilah yang menggaung di dunia internasional melalui pemberitaan media massa.

Karena itu, masuknya JAT ke dalam kelompok teroris versi pemerintah AS jelas menambah citra buruk Indonesia di dunia internasional. Orang-orang asing yang hendak berkunjung ke Indonesia pasti akan bertanya soal isu ini.

Masalah besarnya adalah apakah pemerintah Indonesia juga memberi perhatian serius atas masalah ini?

Sampai hari ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintahan SBY atas tudingan pemerintah AS itu. Kapolri Timur Pradopo hanya mengatakan akan mempelajari dulu masalah ini sebelum mengambil langkah-langkah khusus, seolah JAT merupakan organisasi yang baru berdiri kemarin.

Sikap pemerintah yang terang dan jelas sungguh kita tunggu. Jangan sampai publik lebih mempercayai pemerintah AS daripada pemerintahnya sendiri.

Sumber: kbr68h

Kemajemukan Versi Pemuda

Jum’at (24/02/2012) ICRP kembali menggelar Sekolah Agama. Tetapi ada yang berbeda dengan Sekolah Agama sebelumnya. Sekolah agama kali ini mengundang beberapa anak muda dari Kampus Orang Muda Jakarta (KOMJAK). Mereka akan memaparkan hasil penelitian mereka terkait beberapa ormas keislaman di Jakarta.

KOMJAK merupakan wadah perkumpulan anak muda Katolik yang mendapatkan beasiswa pengembangan diri di Keuskupan Agung Jakarta (KAJ). KOMJAK mewadahi arena pembelajaran dan pengembangan diri bagi orang muda Katolik baik dalam bidang intelektual, olah rasa, sikap, perilaku dan ketrampilan. Termasuk didalamnya adalah program pengembangan ilmu pengetahuan keagamaan seperti hasil penelitian yang mereka paparkan.

Sisil, Hery, Jeanne dan Fredy adalah beberapa pemuda yang tergabung dalam komunitas KOMJAK, bersama dengan teman-teman KOMJAK lainnya mereka melakukan penelitian terkait karakteristik ormas keislaman di Jakarta. Diantara ormas yang diteliti adalah Yayasan Wakaf Paramadina, HTI, dan Majelis Rasulullah.

Sebagai pemuda mereka sadar betul bahwa pengetahuan dan pengalaman mereka belum terlalu tinggi jika dibandingkan dengan peneliti-peneliti keagamaan lain. Tetapi keinginan yang kuat dan tujuan yang luhur menjadi semangat tersendiri bagi mereka untuk melakukan penelitian ini. seperti diungkapkan Jeane, “Kami turun kelapangan berbekal pengetahuan yang minim soal ini, tetapi dengan begitu kami menjadi mengerti seperti apa mereka dan pola-pola gerakan mereka.”

Dari hasil penelitian mereka mengungkap fakta-fakta yang serupa dengan penelitian-penlitian yang sudah ada. Semisal timbulnya faham dan gerakan anti NKRI dari ormas-ormas keislaman seperti HTI. Selain itu mereka juga mengemukakan arogansi dan sikap eksklusif dari ormas semisal Majelis Rasulullah. Dari pengamatan mereka bahwa arogansi-arogansi yang timbul itu seringkali menyebabkan keresahan masyakat lain. Seperti kemacetan dan pemblokiran jalan disaat pengajian atau kegiatan lain.

Meskipun begitu, tidak semua ormas dan gerakan keagamaan mempunyai citra negatif. Masih banyak yang mempunyai sifat ramah, pluralis, damai dan mengedapankan kesalehan sosial. Dengan penelitian seperti ini, setidaknya bisa memilih dan memilah mana organisasi yang berkarakter sosial baik dan sebaliknya. Dan bagaimanapun juga kesadaran terhadap perbedaan ini menjadi penting untuk generasi-generasi pemuda masa depan. Seperti yang dilakukan teman-teman muda KOMJAK. [Mukhlisin]

Hapuskan Kekerasan Di Bima

Aksi warga Bima Nusa Tenggara Barat 24 Desember 2011 di pelabuhan Sape berujung pada bentrok dan penembakan aparat. Sedikitnya 2 orang meninggal di lokasi, 1 meninggal dirumah serta 47 orang terkena luka tembak 29 diantaranya adalah perempuan. Tetapi, sangat disayangkan kasus pelanggaran HAM ini tidak ditanggapi serius oleh pihak terkait. Demikian konklusi konferensi pers yang dilaksanakan Komnas Perempuan, Kontras, dan Forum Komunikasi Kasabua Ade (FOKKA) Jumat (24/02/2012) kemarin.

Koordinator Kontras, Haris Azhar menyayangkan atas tindakan aparat yang menurutnya telah melakukan pelanggaran HAM. Selain itu juga respon hukum terhadap kejadian tersebut terbilang lambat dan diskriminatif. “Jika aksi kekerasan dilakukan oleh warga, penanganannya cepat, tetapi jika aparat yang melakukan kekerasan, sebaliknya” ungkap Haris Azhar. Hal tersebut menurutnya akan berimbas pada ketidakpercayaan masyarakat.

Haris Azhar menambahkan seharusnya lembaga-lembaga terkait semisal Komnas HAM menjadi instrumen terdepan mengusut kasus ini. Tetapi, faktnya tidak demikian. “saya khawatir ini menjadi banalisasi terhadap magnitude kekerasan” ungkapnya.

Sementara M Subhan ketua Forum Komunikasi Kasabua Ade (FOKKA) mengungkapkan masyarakat di Bima melakukan aksi tersebut karena menolak keberadaan tambang di daerah mereka. “Ada 11 mata air yang akan terancam jika dibangun tambang di daerah mereka” ungkap Subhan.  Lanjut Subhan, pihaknya juga sudah melaporkan dan meminta bantuan kepada pemerintah dan pihak terkait menyoal perkara ini. Tetapi hanya Komnas Perempuan dan Kontras yang mau membantu mereka.

Kekerasan yang menimpa masyarakat di Bima juga dirasakan oleh kaum perempuan dan anak-anak. Hal ini menjadi perhatian tersendiri bagi Komnas Perempuan. Seperti diungkapkan komisioner Komnas Perempuan Arimbi Heroeputri, kaum perempuan menjadi bagian yang paling rentan terhadap aksi-aksi kekerasan. Perempuan bisa menjadi korban kekerasan secara langsung ataupun tidak langsung. “29 korban kekerasan di Bima adalah perempuan” tegasnya. Terlebih jika beban keluarga harus ditanggung ketika suami mereka menjadi korban atau harus mendekam di penjara.

Oleh sebab itu perlu adanya pemulihan bagi korban kekerasan di Bima secara komprehensif. Karena kekerasan yang dialami tidak hanya dalam bentuk fisik saja melainkan juga psikis. Pemulihan tersebut, kata Komisioner Komnas Perempuan Ninik Rahayu, menjadi penting dengan melakukan lima prinsip pendekatan. Pendekatan tersebut meliputi: berorientasi pada perempuan korban, berbasis hak, multidimensi, berbasis komunitas, dan berkesinambungan. [Mukhlisin]

Jalan Panjang GKI Yasmin

Ratusan jemaat GKI Yasmin kembali menggelar ibadat di depan Istana Negara Jl Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, Minggu (27/02/2012) kemarin. Aksi ibadat kali ini juga diikuti oleh jemaat GKI yang berada di Jakarta. Aksi serupa sudah dilakukan beberapa kali oleh jemaat GKI Yasmin. Tapi sampai saat ini belum juga mendapat perhatian serius dari pemerintah terutama presiden.

Seperti diungkapkan Bona Sigalingging, juru bicara GKI Yasmin, mereka akan tetap melakukan aksi sampai hak beribadah mereka dapat dilaksanakan ditempat mereka sendiri. Karena lebih dari 5 tahun jemaat GKI Yasmin tidak dapat melakukan ibadat di gereja mereka sendiri. Hal tersebut terjadi karena penyegelan dan pencabutan IMB yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor.

Konflik berkepanjangan terkait GKI Yasmin ini juga menimbulkan keheranan tersendiri bagi Mahfud MD, ketua Mahkamah Konstitusi. Pihaknya heran mengapa kasus ini berlarut-larut dan terkesan diatur oleh pihak tertentu.

“Negara Indonesia adalah negara yang memiliki konstitusi. Maka, putusan pengadilan yang sudah inkrah harus dilaksanakan. Kalau tidak, negara kacau. Kota kecil seperti di Bogor kenapa bisa tidak jalan aturannya. Apa ada sesuatu yang tidak saya ketahui di balik semua ini? Saya juga tidak tahu kenapa kasus ini begitu lama diselesaikan,” kata Mahfud di hadapan para tokoh agama seperti dikutip kompas.com.

Hal senada juga dilontarkan oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Jusuf Kalla,jika dibutuhkan, pihaknya siap untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan persoalan GKI Yasmin ini. Menurutnya tempat ibadah merupakan tempat beribadah dan tempat perdamaian.

Seminar Internasional Percik: ”Kewargaan Subnasional dan Cita-cita Negara Bangsa dalam Dinamika dan Perspektif Lokal”

 

Salatiga, 22 Februari 2012

 

Hal : Pemberitahuan Seminar Internasional ke Tigabelas

 

Kepada

Ibu/Bp. Pemerhati Politik Lokal di Indonesia

Di tempat

 

Dengan hormat,

Lembaga Percik akan menyelenggarakan Seminar Internasional ke Tigabelas tentang Dinamika Politik Lokal dengan tema Kewargaan Subnasional dan Cita-cita Negara Bangsa dalam Dinamika dan Perspektif Lokal pada tanggal 10 – 14 Juli 2012 di Kampoeng Percik Salatiga. Peserta seminar adalah para ilmuwan sosial, peneliti, aktivis LSM, dan pengambil kebijakan pemerintah maupun swasta. Melalui surat ini kami ingin menjajaki kesediaan Ibu/Bapak untuk menjadi pemakalah, khususnya berkenaan salah satu topik seperti tercantum dalam kerangka acuan terlampir.

 

Seminar ini kemudian akan dilanjutkan dengan Roundtable Discussion , dengan jumlah peserta yang terbatas, yang akan berusaha merefleksikan upaya perkembangan Kewargaan Subnasional dan Cita-cita Negara Bangsa dalam Dinamika dan Perpektif Lokal dan sekaligus memikirkan bahan kajian yang dapat dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan terkait tema di atas. Roundtable Discussion itu sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2012.

Apabila berminat Ibu/Bapak dapat menyusun abstrak makalah tentang topik tertentu dan mengirimkannya kepada kami, paling lambat tanggal 18 Maret 2012, ke:

 

Panitia Seminar Internasional Percik

Kampoeng Percik, Ds. Turusan. Jl. Patimura Km.1. Salatiga 50711

Telephone : 0298-321865

Faksimilie : 0298 -325975

Email : percik@percik.famili.com

 

Seminar ini menekankan pada sumbangan makalah yang bercorak telaahan teori/wacana dan hasil-hasil penelitian (berupa penelitian teks ataupun penelitian fieldwork).

Lamaran dari peserta yang berupa abstrak ini akan diproses melalui prosedur call for papers. Dari peserta yang abstraksnya lolos seleksi diminta mengirimkan makalah lengkapnya agar paling lambat tanggal 16 Juni 2012 diterima di Lembaga Percik.

 

Untuk peserta dari dalam wilayah Indonesia yang telah terseleksi, seluruh transportasi dan akomodasi selama seminar ditanggung oleh panitia.Kami juga mengharap Ibu/Bapak menyebarkan informasi ini kepada orang-orang yang dapat dipertimbangkan untuk menjadi calon pemakalah. Sambil menanti tanggapan Ibu/Bapak kami mengucapkan terimakasih.

 

 

Teriring salam,

Kutut Suwondo

(Ketua Panitia Pengarah)

RUU Produk Halal Diminta Tak Bebani Pengusaha Kecil

Ketua Indonesian Conference on Religion and Peace, Musdah Mulia, memahami upaya Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah mengegolkan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Namun dia menyikapi kritis sejumlah pasal dalam rancangan tersebut. Menurut dia, sejumlah pasal perlu dicermati, misalnya menyangkut definisi bahan-bahan yang dianggap halal dan tak halal.

Soalnya, menurut dia, hal itu akan membuat khawatir pengusaha kecil, seperti pelaku usaha rumahan, yang akan terbebani undang-undang ini. ”Akibatnya, biaya proses sertifikasi dikhawatirkan membebani pengusaha kecil lalu dibebankan pada konsumen,” ujar dia dalam diskusi ”Perlukah Undang-undang Jaminan Produk Halal” di The Indonesian Institute, Jakarta, kemarin.

Dia juga mewanti-wanti agar rancangan yang akan mengeluarkan sertifikasi halal itu tidak menjadi proyek baru bagi pemerintah. Musdah mencontohkan praktek penyelenggaraan haji, yakni pemerintah mengatur regulasi dan penyelenggaraannya. Musdah juga mengingatkan agar pemerintah tak hanya menggunakan fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk memutuskan halal-tidaknya produk.

Anggota Komisi Agama dan Sosial DPR, Soemintarsih Muntoro, menegaskan pentingnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang segera dibahas DPR dan pemerintah. Rancangan itu sudah disepakati sidang paripurna menjadi inisiatif DPR pada akhir tahun lalu. ”Tujuan undang-undang ini memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen untuk menggunakan produk halal,” ujar dia di tempat yang sama.| MUNAWWAROH

Sumber: koran.tempo.co

 

“Sertifikasi Halal Jangan Sampai Hanya Jadi Proyek Pemerintah Saja”

Deadlock-nya Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) sejak tahun 2004, kini kembali diwacanakan. Bahkan, persoalan yang belum terselesaikan itu kembali dibahas dalam diskusi yang bertajuk “Perlukah Undang-undang Jaminan Produk Halal”.

Diskusi yang diselenggarakan The Indonesia Forum itu bertempat di Gedung The Indonesia Institut Lt 1, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat. Sejumlah tokoh nasional tampak hadir sebagai narasumber, diantaranya Soemintarsih Muntoro, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Hanura, Ketua Umum ICRP Musdah Mulia serta Bastian A Saputra Direktur Eksekutif (PUPUK).

Dalam diskusi itu terungkap jika RUU JPH yang sempat deadlock itu kini kembali digodok di Komisi VIII DPR. Bahkan, sejak November 2011 lalu, RUU JPH telah disepakati oleh Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dan masuk ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2012. Dan yang menjadi bahan acuan adalah UU No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan, UU No.7 Tahun 1996 tentang pangan dan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsument, juga SK BPOM.

Apalagi, ketentuan RUU tersebut akan berdampak pada pelaku usaha, terutama terhadap biaya produksi. Hal itu disebabkan lantaran RUU JPH mewajibkan pencatuman label halal di setiap produk makanan, minuman dan farmasi kosmetik serta rekayasa genetik (GMO).

Kekhawatiran itu juga terjadi bagi para pelaku usaha industri rumahan yang berskala kecil, yang selama ini tidak menjadi subjek sertifikasi.

Namun demikian, RUU ini dibentuk hanya untuk menyikapi perdagangan bebas. Sehingga, memperkuat lembaga labelisasi, diantaranya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yang berada dibawah koordinasi Majelis Ulama Indoensia (MUI).

“Yang perlu kita kritisi adalah jangan sampai sertifikasi halal ini nantinya hanya menjadi proyek pemerintah, seperti halnya pada praktik penyelenggaraan Jamaah Haji. Dimana pemerintah yang mengatur regulasinya dan pemerintah juga yang menyelenggarakan,” ujar Musdah Muli dari ICRP.

Sementara, anggota Komisi VIII DPR Fraksi Hanura, Soemintarsih Muntoro, mengatakan, jika RUU JPH seharusnya dibentuk berdasarkan filosofis sosiologis. “Latar belakang RUU JPH ini dibentuk dengan landasan filosofis sosiologis. Karena, Indonesia memiliki konsumen muslim terbesar dan banyak ditemukan produk yang belum terjamin kehalalannya. Sedangkan, dasar yuridisnya UU Kesehatan, dengan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan bagi konsumen untuk menggunakan produk-produk halal,” tandasnya.

Tak hanya itu, Soemintarsih mengaku, jika RUU tersebut tetap dalam pengawasan Komisi VIII DPR RI, sebagai parlemen yang bertanggungjawab sepenuhnya. “Jadi bukan hanya MUI dan pemerintah,” tambahnya. *ags

Editor: Rudi

Sumber: Lensaindonesia.com

Kolom Musdah Mulia: Membangun Komitmen Terhadap Pencegahan HIV/ AIDS

Musdah Mulia

Pengalaman saya berkaitan dengan HIV/AIDS dan dengan mereka yang terinfeksi virus HIV/AIDS atau ODHA dimulai sejak 22 tahun lalu. Persisnya, tahun 1989 ketika saya masih aktif sebagai ketua Fatayat NU, sebuah organisasi perempuan Islam di lingkungan Nahdlatul Ulama yang  memiliki cabang di seluruh Indonesia. Fatayat sangat intensif melakukan penguatan hak-hak perempuan dengan perspektif kesetaraan gender.

Waktu itu Fatayat sedang mengelola program kelangsungan hidup ibu dan anak bekerjasama dengan UNICEF. Sasaran utama program ini adalah kaum perempuan yang berada dalam usia subur, dan karena tuntutan program, saya berkeliling ke seluruh pelosok Indonesia menjumpai kaum perempuan, terutama terdiri dari ibu-ibu muda, dengan tujuan memberikan penyuluhan dan pemberdayaan seputar isu hak dan kesehatan reproduksi.

Program ini menggunakan pendekatan keagamaan dalam mempromosikan pentingnya menjaga kelangsungan hidup ibu dan anak melalui kegiatan penyadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi, pentingnya imunisasi bagi ibu dan anak, serta pentingnya makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita. Melalui pendekatan agama, program ini diterima dengan baik oleh seluruh elemen masyarakat, khususnya di tingkat pedesaan di mana mayoritas anggota Fatayat berdomisili.

 

Untuk membaca tulisan lebih lengkap,  silahkan mengunduh file dibawah ini

http://www.ziddu.com/download/18677031/usdahMuliaMembangunkomitmenterhadappencegahanHIV.pdf.html

 

Siapapun Tidak Kebal Hukum

Aksi penolakan kepada FPI semakin melebar dan meluas. Aksi penolakan tersebut tidak hanya diIndonesia melainkan juga datang dari dunia internasional. Dari organisasi Islam internasional sampai beberapa negara, sudah banyak yang mengecam aksi kekerasan yang dilakukan oleh ormas yang selalu mengatasnamakan agama tersebut. Banyak pendapat yang mengatakan secepatnya saja ormas ini dibubarkan, terutama setelah dipicu oleh adanya penolakan warga di Palangkaraya. Apakah ormas ini bisa langsung saja dibubarkan atau tidak?

 

“FPI ini,kan, diserang di bandara, mengapa justru dia yang harus dibubarkan. Ini yang membingungkan,” ungkap La Ode,  Kamis (Kompas, 16/2/2012), di ruang kerjanya. Ia meminta agar peristiwa itu jangan diputarbalikkan. Seusai melakukan pertemuan dengan Front Pembela Islam (FPI). Wakil Ketua DPD La Ode Ida menyampaikan dukungannya kepada organisasi kemasyarakatan tersebut. La  Ode pun mengecam wacana pembubaran terhadap  FPI yang kerap dicap sebagai ormas anarkis. Menurut beliau “Kesannya yang melakukan kekerasan adalah  FPI. Saya kira peristiwa di Palangkaraya itu merendahkan budaya masyarakat sekitar. Kalau menghalalkan pemblokiran FPI dengan cara-cara  kekerasan itu tidak boleh lagi terjadi.” Beliau juga mengatakan aksi penolakan yang terjadi di Palangkaraya ini karena lemahnya aparat dalam menyelesaikan persoalan. Wakil DPD itu menyatakan tidak boleh ada wacana penghalangan kepada FPI dengan alasan apa pun terkecuali kalau FPI sudah menjadi organisasi yang terlarang (Sumber: Kompas, 16/2/2012),

 

Di lain kesempatan, Musdah Mulia, mengatakan,”Dalam kaitan dengan FPI, ICRP meminta polisi dan pihak-pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan sejauh mana organisasi tersebut melanggar hukum. ICRP tetap meminta semua pihak untuk menggunakan asas praduga tak bersalah. Jika, pengadilan kemudian memutuskan bahwa ada pelanggaran hukum yang dilakukan FPI, maka negara harus memberikan hukuman yg setimpal, tidak boleh ada penundaan sedikit pun. Seperti apa bentuk hukuman yang sesuai, biar negara yang menentukan. Mengapa proses peradilan itu penting? untuk memberikan pembelajaran pada yang lain. Dan juga sebagai bukti bahwa negara ini adalah negara hukum. Siapa pun tidak kebal hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan sama di depan hukum.”

 

Beliau juga menekankan bahwasanya sikap ICRP sebagai organisasi cinta damai sangat jelas, yaitu melawan semua bentuk kekerasan, termasuk kekerasan berbasis agama. ICRP aktif mempromosikan perdamaian dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, jika ada elemen bangsa yang menggunakan kekerasan sebagai bahasa maupun sebagai tujuan, maka ICRP akan melawan dengan cara-cara yang tetap mengedepankan pendekatan santun dan damai. Salam Damai! (Chris Poerba)

FPI Diminta Introspeksi Diri

Imam Masjid Pusat Kegiatan Islam (“Islamic Centre”) New York, AS, Shamsi Ali mengimbau ormas Front Pembela Islam (FPI) untuk melakukan introspeksi tentang metode yang selama ini dijalankan.

Pernyataan itu ia sampaikan untuk menanggapi fenomena Indonesia Tanpa FPI, tantangan terhadap salah satu ormas Islam di Indonesia yang saat ini menjadi buah bibir banyak kalangan, terutama di media jejaring sosial.

“Saya mengimbau agar teman-teman di FPI introspeksi diri. Apakah jalan yang mereka tempuh sesuai dengan etika Islam atau tidak,” kata Shamsi kepada ANTARA di Jakarta, Selasa malam (21/2).

Menurut dia, ormas-ormas Islam tetap diperlukan untuk mewadahi aspirasi yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan.

“FPI ada karena adanya dorongan masyarakat untuk meredam kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Namun, saya tidak setuju jika untuk meredam kemungkaran dilakukan dengan cara yang mungkar pula, yang tidak sesuai dengan etika Islam,” katanya.

Shamsi juga berpendapat bahwa pembubaran FPI tidak menyelesaikan masalah karena publik yang mendukungnya tetap ada karena merasa aspirasi mereka terwakili oleh ormas tersebut.

“Saya benar-benar mengimbau FPI untuk merenungkan apakah cara yang mereka gunakan itu sesuai dengan nilai-nilai yang diperjuangkan karena selamanya Islam itu membawa pesan damai, bukan kekerasan,” katanya.

Ia menjelaskan dalam Alquran, setiap ada kata jihad selalu diiringi dengan kata “fisabilillah” atau “terkait dengan jalan Allah” yang merupakan jalan kebenaran dan kebaikan sehingga jangan sampai niat yang baik ditempuh dengan cara-cara yang melenceng dari jalan itu.

“Jika kita melihat pada sejarah perjuangan Nabi Muhammad, beliau selalu melakukan dakwah secara persuasif melalui jalan yang damai,” kata Shamsi.

Imam Shamsi Ali datang ke Indonesia bersama rombongan yang terdiri atas 13 pemuka agama-agama di AS, untuk menyampaikan pesan perdamaian bahwa agama bukan merupakan sumber konflik, namun sumber harmoni manusia di dunia.

Pemuka-pemuka agama tersebut mewakili tiga elemen komunitas, yakni Yahudi, Kristen (Katolik dan Protestan) dan Islam.

Rombongan tersebut tiba di Jakarta pada Selasa (21/2) dan telah mengunjungi Pesantren Darun Najah di Jakarta Pusat. Pada Rabu (22/2), mereka dijadwalkan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyampaikan misi yang mereka bawa.

Setelah mengunjungi Jakarta, rombongan antarkepercayaan itu akan melanjutkan membawa misinya ke Jordania untuk menemui Raja Abdullah II dan Yerusalem untuk menemui Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas dan Tokoh Israel Simon Perez. (Ant)

Sumber: Sinar Harapan