Politisi Idealis Vs Politisi Bajing Loncat

Selasa, 27 Juli 2010 | 03:04 WIB

Djohan Effendi

Ketidakstabilan pemerintahan pada tahun 1950-an disebabkan oleh ketidakkompakan partai-partai besar, terutama antara dua partai besar ketika itu, PNI dan Masyumi.

Akibatnya, pemerintahan silih berganti dipimpin oleh Masyumi dan PNI, dan tak ada yang berumur panjang sehingga mempunyai waktu yang cukup untuk menjalankan program pembangunan. Hal ini sangat mengecewakan banyak orang, terutama kalangan tentara. Tentu saja juga Bung Karno dan Bung Hatta.

Berulang kali Bung Hatta mengkritik kalangan politisi yang dinilainya telah mulai mengalami kritis watak. Kepentingan negara yang memerlukan kestabilan untuk melaksanakan pembangunan dikalahkan oleh kepentingan partai yang mengejar kekuasaan.

Nilai-nilai etis tidak lagi jadi acuan dalam memperebutkan kepemimpinan dalam pemerintahan. Berbeda dengan Bung Hatta, Bung Karno melihatnya dari segi sistem politik yang berlaku saat itu, yang biasa disebut sebagai demokrasi parlementer yang bertumpu pada parpol. Kritik Bung Karno terhadap praktik demokrasi semacam ini telah beliau lontarkan jauh sebelumnya, pada tahun 1930-an.

Tidak mengherankan bahwa Bung Karno sempat melontarkan gagasannya untuk pembubaran parpol-parpol. Gagasan Bung Karno ini ditentang hampir semua parpol. Sebagai jalan tengah, pada tanggal 23 Februari 1957 Bung Karno mencanangkan gagasan yang dikenal sebagai Konsepsi Presiden Soekarno.

Konsepsi Soekarno itu beranjak dari sistem gotong royong yang mendasari konsep musyawarah untuk mufakat. Ungkapan gotong royong dalam politik sudah dikemukakan Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai pidato yang dianggap sebagai tonggak kelahiran Pancasila. Gotong royong dikatakan oleh Bung Karno sebagai perasan Pancasila yang beliau usulkan untuk menjadi weltanschauung negara RI.

Pancasila, menurut Bung Karno, bisa diperas menjadi trisila: ketuhanan, sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi, dan kalau diperas lagi menjadi ekasila, yakni gotong royong.

Inti konsepsi Presiden Soekarno itu adalah pembentukan Kabinet Gotong Royong yang didukung semua partai dan berintikan empat partai besar: PNI, Masjumi, NU, dan PKI, yang dikenal dengan istilah kabinet berkaki empat, dan pembentukan lembaga baru, Dewan Nasional yang terdiri dari berbagai golongan bukan parpol, buruh, petani, pengusaha, cendekiawan, wanita, pemuda, ulama, dan angkatan bersenjata, serta diketuai oleh Soekarno sendiri.

Parpol terbelah menjadi dua kubu, yang mendukung dan menolak konsepsi Soekarno tersebut. Parpol-parpol yang kemudian tergabung dalam Liga Demokrasi seperti Masyumi, Partai Katholik, Parkindo, PSI, dan PRI menolak gagasan tersebut. Cara penolakan yang terkenal waktu itu dilakukan oleh IJ Kasimo, Ketua Umum Partai Katholik, yang ketika ditanya wartawan menjawab dengan lugas sambil tertawa terbahak-bahak dan berkata, ”Kami tidak ingin mengulangi pengalaman Cekoslowakia yang kemudian jatuh ke dalam cengkeraman komunisme”.

Setelah Ketua Umum PNI Soewirjo yang ditunjuk sebagai formatur kabinet dua kali berturut-turut gagal membentuk kabinet sesuai arahan Presiden Soekarno, akhirnya Presiden Soekarno menunjuk Soekarno selaku warga negara sebagai formatur kabinet. Pada Maret kabinet baru dapat dibentuk, dinamakan Bung Karno sebagai Kabinet Karya dan dipimpin oleh Perdana Menteri Djuanda.

Loyalitas partai

Kabinet ini juga disebut sebagai Kabinet Kerja Darurat Extra-Parlementer karena tidak lagi didasarkan pada partai-partai politik, melainkan perseorangan, walaupun masih mempertimbangkan unsur-unsur parpol. Masyumi yang mulai berseberangan dengan Bung Karno menganggap Kabinet Karya bentukan warga negara Soekarno itu sebagai inkonstitusional dan karena itu melarang anggota-anggotanya untuk masuk dalam kabinet bentukan warga negara Soekarno.

Namun, ternyata formatur berhasil meminta Pangeran Moehammad Noer, mantan gubernur pertama Kalimantan yang juga anggota Partai Masyumi, menjadi Menteri Pekerjaan Umum. Bagi Pangeran Moehammad Noer, sikapnya itu didasarkan pada prinsip, loyalitas terhadap partai berakhir ketika negara memanggilnya untuk mengabdi. Kesediaan Pangeran Moehammad Noer duduk dalam Kabinet Karya merupakan tamparan telak bagi Masyumi.

Beberapa kalangan pendukung pemerintah memuji-muji sikap Pangeran Moehammad Noer. Tapi, ada yang menarik dalam kasus Pangeran Moehammad Noer ini, yakni pendapat Ali Sastroamidjojo, seorang tokoh PNI. Beliau justru mengkritik sikap teman-teman separtainya yang memuji-muji sikap Pangeran Moehammad Noer. Sikap tidak loyal seorang anggota parpol, apalagi kalau dia seorang tokoh, terhadap partainya, menurut Ali, mestinya tidak dipuji-puji oleh parpol lain. Hal ini tidak memberikan contoh baik bagi masyarakat. Kritik Ali itu sejalan dengan kekecewaan Bung Hatta terhadap gejala krisis watak di kalangan politikus saat itu.

Krisis integritas

Kasus Pangeran Moehammad Noer ini muncul kembali dalam ingatan ketika menyaksikan gejala krisis integritas di kalangan politisi bangsa kita makin menggejala dan makin kentara. Orang dengan mudah pindah partai. Lebih menyedihkan lagi, mereka yang dengan mudah pindah partai itu bukan anggota biasa, melainkan justru kalangan elitenya.

Apa yang dilakukan politikus ”bajing loncat” ini tidak bisa disamakan dengan sikap Pangeran Moehammad Noer sebab konteks dan motifnya sangat berbeda. Pangeran Moehammad Noer mengambil sikap berbeda dengan partainya karena merasa terpanggil mengabdi kepada negaranya, dan hal ini ia buktikan dengan berbagai tinggalannya, antara lain warisan monumental, Waduk Riam Kanan yang kini dikenal sebagai PLTA Pangeran Moehammad Noer.

Yang tampak sekarang adalah kecenderungan mencari kedudukan dan memperoleh kesempatan, dan bukan oleh dorongan idealisme perjuangan. Praktik politik uang yang sudah membudaya saat ini adalah bukti nyata dari kehidupan berpolitik yang tidak lagi didasarkan atas idealisme. Integritas tidak lagi menjadi ukuran dan acuan.

Politik adalah medan pengabdian dan karena itu, seorang politikus adalah orang yang memilih sebuah karier yang mulia. Sebuah panggilan hidup dan bukan sebuah mata pencarian. Seorang politikus adalah figur publik yang mewakafkan dirinya, waktu, dan segala yang ia punyai untuk membela serta memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, ia memperoleh mandat dari masyarakat. Karena itu, yang diandalkan oleh seorang politikus adalah kepercayaan masyarakat yang harus ia junjung tinggi dan pantang ia khianati.

Dan kepercayaan dari masyarakat itu tidak datang tiba-tiba. Ia lahir dari keterlibatannya dalam kehidupan bermasyarakat. Kepercayaan itu buah dari jejak pengabdiannya yang konkret, dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Bukan karena keturunan atau kekayaan. Karena itu, bagi seorang politikus, berlaku pepatah: sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak akan percaya. Maka itu, integritas pribadi tidak bisa ditawar-tawar dari seorang politikus.

Ia seorang tokoh yang bisa dipercaya, mulutnya bisa dipegang. Integritas menyangkut kejujuran sikap, konsistensi antara kata dan perbuatan, serta pantang bersikap plintat-plintut. Berkarier bagi seorang politikus bukan untuk mencari kekayaan melainkan mewujudkan idealisme yang untuk itu ia siap berkorban dan menderita.

Menghalalkan segala cara

Sungguh sangat sukar untuk dinalar dari perspektif pembangunan kehidupan perpolitikan yang sehat dan bermartabat ketika kita menyaksikan seorang tokoh sebuah partai meloncat ke partai lain untuk menduduki jabatan kepengurusan atau seorang pejabat yang pencalonannya atas nama suatu partai lalu pindah ke partai, meninggalkan partai yang mencalonkannya.

Begitu juga sulit dimengerti seorang pejabat fungsional sebuah lembaga independen yang penting dengan mudah menanggalkan keindependenannya dan menerima tawaran posisi yang tidak terlalu tinggi dalam kepengurusan sebuah partai, loyalitas kepada negara ia alihkan kepada loyalitas terhadap parpol.

Tentulah juga sangat tidak terpuji kalau pimpinan sebuah parpol membujuk-bujuk tokoh partai lain untuk meninggalkan partainya dan bergabung dengan partainya sendiri. Hal-hal seperti ini memperlihatkan gejala demoralisasi dalam kehidupan perpolitikan di negeri kita dan betapa menjadi seorang politisi tidak lagi dianggap sebagai karier yang mulia. Yang kita saksikan bukan lagi sekadar pragmatisme tanpa prinsip, melainkan praktik tujuan menghalalkan cara. Dan ketika orang bicara tentang etika dan fatsun dalam berpolitik, itu tak lebih sekadar pemanis lidah, sebuah bualan tanpa isi.

Hipermaskulinitas FPI

07/07/2010 16:52
Sudirman Nasir
Front Pembela Islam (FPI) kembali ramai dibicarakan dan diberitakan. Media-media massa beberapa hari terakhir cukup gencar menampilkan berita dan komentar mengenai pembubaran secara paksa oleh sekelompok anak muda yang diduga berasal dari FPI terhadap kegiatan sosialisasi UU Kesehatan yang dilakukan Komisi IX DPR RI di Banyuwangi, Jawa Timur (Liputan 6, 24/06). Kali ini mereka memakai label keturunan PKI pada salah seorang anggota Komisi IX, dr Ribka Tjiptaning, sebagai pembenaran terhadap tindakan kekerasan mereka.
Rekam jejak tindak-tindak kekerasan FPI sudah cukup panjang. Pada 2008 lalu, sejumlah anggota FPI melakukan tindakan kekerasan terhadap aksi damai Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama di Jakarta. Beberapa waktu lalu, sejumlah anggota FPI melakukan intimidasi terhadap para waria peserta seminar hukum dan HAM di Depok (Liputan 6, 30/04). Juga masih segar dalam ingatan bagaimana FPI terkait dengan perusakan patung “tiga mojang” karya seniman Bali, Nyoman Nuarta, di Bekasi, baru-baru ini. Masih
banyak lagi kasus kekerasan di mana FPI diduga kuat terlibat di dalamnya.
Namun satu hal yang tidak banyak disorot media massa adalah mengapa organisasi seperti FPI cukup ampuh menarik minat anak-anak muda (khususnya anak-anak muda lelaki perkotaan) untuk bergabung dan bahkan bersedia melakukan tindak-tindak kekerasan? Dengan menggunakan sudut pandang hegemonic masculinity (Connell, 2000) tulisan ini berusaha menilik daya tarik lembaga-lembaga yang rentan melakukan tindak-tindak kekerasan seperti FPI terhadap anak-anak muda laki-laki di perkotaan. Alasan ekonomi di tengah melambungnya angka pengangguran dan alasan menaikkan gengsi/prestise, kemungkinan berperan sangat besar mendorong sejumlah anak muda bergabung dalam lembaga seperti FPI. Memang belum ada penelitian
mendalam yang khusus menyorot status sosial ekonomi anggota milisi seperti FPI, namun bukti-bukti anekdotal lewat liputan-liputan media cenderung menunjukkan banyak di antara mereka berasal dari kalangan menengah ke bawah di perkotaan.
Ian Wilson (The Changing Contours of Organised Violence in Post New Order Indonesia, 2005) juga menyatakan hal serupa mengenai latar-belakang sosial ekonomi anggota-anggota FPI. Hal ini bukan sesuatu yang baru karena penelitian Loren Ryter (Pemuda Pancasila: The Last Loyalist Free Men of Suharto’s New Order, Indonesia, 1998) mengenai Pemuda Pancasila (PP) telah menunjukkan kecenderungan yang mirip.
Wilson dan Ryter menyebutkan pula bahwa bahwa selain keuntungan material, keanggotaan dalam lembaga-lembaga seperti FPI maupun PP mendatangkan gengsi tersendiri bagi anak-anak muda itu di hadapan rekan sebaya maupun lingkungan sekitarnya. Andri Rosadi (Hitam Putih FPI, 2008) selintas menyebut pula prestise sebagai motivasi anak-anak muda bergabung dalam FPI. Namun, para peneliti di atas kurang menukik mengaitkan keterpinggiran sosial ekonomi anak-anak muda itu dengan hambatan mereka untuk memenuhi ideal-ideal maskulinitas/kelelakian (hegemonic masculinity) seperti dipaparkan Connell dalam banyak tulisannya.
RaeWyn Connell, ahli sosiologi Australia yang berperan besar dalam mengembangkan dasar-dasar studi mengenai maskulinitas menyatakan bahwa maskulinitas seharusnya bukan sekadar dilihat sebagai kebalikan femininitas namun harus dikaitkan pula dengan konteks sosial-ekonomi, latar belakang ras/etnik, jender bahkan orientasi seksual. Connell mengungkapkan, anak-anak muda laki-laki dari kalangan menengah ke atas memiliki lebih banyak jalan untuk memenuhi ideal-ideal maskulintasnya lewat pendidikan dan karier/pekerjaan (meraih penghasilan besar, harga diri dan gaya hidup). Anak-anak muda laki-laki yang miskin dan mengalami keterpinggiran kronis menghadapi sangat banyak kesulitan untuk meraih ideal-ideal maskulinitas itu. Kemiskinan dan kelangkaan lapangan kerja membuat banyak di antara mereka mengalami kebosanan dan ketiadaan kebanggaan diri. Kondisi-kondisi seperti itu kemungkinan merupakan salah satu pendorong mereka bergabung dalam lembaga-lembaga yang rentan melakukan kekerasan seperti FPI.
Studi Gary Barker (Dying to be Men: Youth, Masculinity and Social Exclusion, 2005) di Amerika Serikat, Amerika Latin dan Afrika menunjukkan rentannya banyak anak muda laki-laki yang miskin untuk bergabung dalam geng ataupun dalam lembaga yang mengusung politik identitas seperti ras, etnis maupun agama dan mengembangkan maskulinitas lain yang destruktif dan agresif (hypermasculinity). Barker mengingatkan, geng ataupun milisi sipil memberi suasana karnaval (carnivaluesque), suasana keramaian yang membuat mereka untuk sementara melupakan keterhimpitan hidup sehari-hari.
Selain itu, geng dan lembaga kekerasan memberi suasana kebersamaan/persaudaraan (brotherhood) dengan sesama anggota. Suasana-suasana seperti ini gampang membuat mereka merasa memiliki ilusi kekuasaan untuk melakukan tindakan kekerasan kepada pihak “lain” atau “lawan”. Kehadiran dan peran tokoh karismatik ataupun demagog dalam sebuah geng atau milisi sipil akan membuat peluang melakukan tindak kekerasan semakin besar. Apalagi, karena dugaan keterlibatan sejumlah elit militer/kepolisian/politisi untuk mendukung lembaga-lembaga kekerasan itu membuat tindak kekerasan yang mereka lakukan sering tidak mendapatkan sanksi dari penegak hukum. Bukti-bukti anekdotal lewat liputan media-media massa maupun hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa ciri-ciri di atas hampir seluruhnya bisa ditemui dalam lembaga seperti FPI.
Juga menarik dikaji lebih dalam mengenai kecenderungan menguatnya “hipermaskulinitas Islam” di Indonesia seperti dalam kasus FPI. Pimpinan FPI secara lihai mengeksploitasi politik identitas (Islam) untuk mendapatkan dukungan dan meraih sebanyak mungkin anggota dari kalangan menengah ke bawah. Sejumlah lembaga lain di Indonesia saat ini juga telah mengeksploitasi identitas etnis.
Dalam konteks menguatnya politik identitas, keterhimpitan ekonomi dan hipermaskuilinitas seperti di atas tuntutan sejumlah kalangan untuk membubarkan lembaga-lembaga kekerasan seperti FPI tidak terlalu strategis. Memberi hukuman keras terhadap pelaku kekerasan sambil pada saat yang sama menanggulangi keterpinggiran struktural anak-anak muda kalangan miskin untuk jangka panjang jauh lebih efektif. Dua hal itu, menurut saya, akan berperan menekan kekerapan tindak-tindak kekerasan sekaligus mengurangi daya tarik lembaga rentan kekerasan seperti FPI.
Penulis adalah kandidat PhD di Universitas Melbourne, Australia.
http://berita.liputan6.com/kolom/201007/285091/Hipermaskulinitas.FPI

07/07/2010 16:52

Sudirman Nasir

Front Pembela Islam (FPI) kembali ramai dibicarakan dan diberitakan. Media-media massa beberapa hari terakhir cukup gencar menampilkan berita dan komentar mengenai pembubaran secara paksa oleh sekelompok anak muda yang diduga berasal dari FPI terhadap kegiatan sosialisasi UU Kesehatan yang dilakukan Komisi IX DPR RI di Banyuwangi, Jawa Timur (Liputan 6, 24/06). Kali ini mereka memakai label keturunan PKI pada salah seorang anggota Komisi IX, dr Ribka Tjiptaning, sebagai pembenaran terhadap tindakan kekerasan mereka.

Rekam jejak tindak-tindak kekerasan FPI sudah cukup panjang. Pada 2008 lalu, sejumlah anggota FPI melakukan tindakan kekerasan terhadap aksi damai Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama di Jakarta. Beberapa waktu lalu, sejumlah anggota FPI melakukan intimidasi terhadap para waria peserta seminar hukum dan HAM di Depok (Liputan 6, 30/04). Juga masih segar dalam ingatan bagaimana FPI terkait dengan perusakan patung “tiga mojang” karya seniman Bali, Nyoman Nuarta, di Bekasi, baru-baru ini. Masih

banyak lagi kasus kekerasan di mana FPI diduga kuat terlibat di dalamnya.

Namun satu hal yang tidak banyak disorot media massa adalah mengapa organisasi seperti FPI cukup ampuh menarik minat anak-anak muda (khususnya anak-anak muda lelaki perkotaan) untuk bergabung dan bahkan bersedia melakukan tindak-tindak kekerasan? Dengan menggunakan sudut pandang hegemonic masculinity (Connell, 2000) tulisan ini berusaha menilik daya tarik lembaga-lembaga yang rentan melakukan tindak-tindak kekerasan seperti FPI terhadap anak-anak muda laki-laki di perkotaan. Alasan ekonomi di tengah melambungnya angka pengangguran dan alasan menaikkan gengsi/prestise, kemungkinan berperan sangat besar mendorong sejumlah anak muda bergabung dalam lembaga seperti FPI. Memang belum ada penelitian

mendalam yang khusus menyorot status sosial ekonomi anggota milisi seperti FPI, namun bukti-bukti anekdotal lewat liputan-liputan media cenderung menunjukkan banyak di antara mereka berasal dari kalangan menengah ke bawah di perkotaan.

Ian Wilson (The Changing Contours of Organised Violence in Post New Order Indonesia, 2005) juga menyatakan hal serupa mengenai latar-belakang sosial ekonomi anggota-anggota FPI. Hal ini bukan sesuatu yang baru karena penelitian Loren Ryter (Pemuda Pancasila: The Last Loyalist Free Men of Suharto’s New Order, Indonesia, 1998) mengenai Pemuda Pancasila (PP) telah menunjukkan kecenderungan yang mirip.

Wilson dan Ryter menyebutkan pula bahwa bahwa selain keuntungan material, keanggotaan dalam lembaga-lembaga seperti FPI maupun PP mendatangkan gengsi tersendiri bagi anak-anak muda itu di hadapan rekan sebaya maupun lingkungan sekitarnya. Andri Rosadi (Hitam Putih FPI, 2008) selintas menyebut pula prestise sebagai motivasi anak-anak muda bergabung dalam FPI. Namun, para peneliti di atas kurang menukik mengaitkan keterpinggiran sosial ekonomi anak-anak muda itu dengan hambatan mereka untuk memenuhi ideal-ideal maskulinitas/kelelakian (hegemonic masculinity) seperti dipaparkan Connell dalam banyak tulisannya.

RaeWyn Connell, ahli sosiologi Australia yang berperan besar dalam mengembangkan dasar-dasar studi mengenai maskulinitas menyatakan bahwa maskulinitas seharusnya bukan sekadar dilihat sebagai kebalikan femininitas namun harus dikaitkan pula dengan konteks sosial-ekonomi, latar belakang ras/etnik, jender bahkan orientasi seksual. Connell mengungkapkan, anak-anak muda laki-laki dari kalangan menengah ke atas memiliki lebih banyak jalan untuk memenuhi ideal-ideal maskulintasnya lewat pendidikan dan karier/pekerjaan (meraih penghasilan besar, harga diri dan gaya hidup). Anak-anak muda laki-laki yang miskin dan mengalami keterpinggiran kronis menghadapi sangat banyak kesulitan untuk meraih ideal-ideal maskulinitas itu. Kemiskinan dan kelangkaan lapangan kerja membuat banyak di antara mereka mengalami kebosanan dan ketiadaan kebanggaan diri. Kondisi-kondisi seperti itu kemungkinan merupakan salah satu pendorong mereka bergabung dalam lembaga-lembaga yang rentan melakukan kekerasan seperti FPI.

Studi Gary Barker (Dying to be Men: Youth, Masculinity and Social Exclusion, 2005) di Amerika Serikat, Amerika Latin dan Afrika menunjukkan rentannya banyak anak muda laki-laki yang miskin untuk bergabung dalam geng ataupun dalam lembaga yang mengusung politik identitas seperti ras, etnis maupun agama dan mengembangkan maskulinitas lain yang destruktif dan agresif (hypermasculinity). Barker mengingatkan, geng ataupun milisi sipil memberi suasana karnaval (carnivaluesque), suasana keramaian yang membuat mereka untuk sementara melupakan keterhimpitan hidup sehari-hari.

Selain itu, geng dan lembaga kekerasan memberi suasana kebersamaan/persaudaraan (brotherhood) dengan sesama anggota. Suasana-suasana seperti ini gampang membuat mereka merasa memiliki ilusi kekuasaan untuk melakukan tindakan kekerasan kepada pihak “lain” atau “lawan”. Kehadiran dan peran tokoh karismatik ataupun demagog dalam sebuah geng atau milisi sipil akan membuat peluang melakukan tindak kekerasan semakin besar. Apalagi, karena dugaan keterlibatan sejumlah elit militer/kepolisian/politisi untuk mendukung lembaga-lembaga kekerasan itu membuat tindak kekerasan yang mereka lakukan sering tidak mendapatkan sanksi dari penegak hukum. Bukti-bukti anekdotal lewat liputan media-media massa maupun hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa ciri-ciri di atas hampir seluruhnya bisa ditemui dalam lembaga seperti FPI.

Juga menarik dikaji lebih dalam mengenai kecenderungan menguatnya “hipermaskulinitas Islam” di Indonesia seperti dalam kasus FPI. Pimpinan FPI secara lihai mengeksploitasi politik identitas (Islam) untuk mendapatkan dukungan dan meraih sebanyak mungkin anggota dari kalangan menengah ke bawah. Sejumlah lembaga lain di Indonesia saat ini juga telah mengeksploitasi identitas etnis.

Dalam konteks menguatnya politik identitas, keterhimpitan ekonomi dan hipermaskuilinitas seperti di atas tuntutan sejumlah kalangan untuk membubarkan lembaga-lembaga kekerasan seperti FPI tidak terlalu strategis. Memberi hukuman keras terhadap pelaku kekerasan sambil pada saat yang sama menanggulangi keterpinggiran struktural anak-anak muda kalangan miskin untuk jangka panjang jauh lebih efektif. Dua hal itu, menurut saya, akan berperan menekan kekerapan tindak-tindak kekerasan sekaligus mengurangi daya tarik lembaga rentan kekerasan seperti FPI.

Penulis adalah kandidat PhD di Universitas Melbourne, Australia.

http://berita.liputan6.com/kolom/201007/285091/Hipermaskulinitas.FPI

Pernyataan Sikap: KAUKUS PANCASILA

KAUKUS PANCASILA PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT – DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

Memprihatinkan:
• meningkatnya kecenderungan tindakan premanisme oleh “gerombolan berjubah” yang cenderung mengklaim diri paling benar dalam beragama, bercirikan mengganggu ketertiban umum, main hakim sendiri, menggunakan kekerasan, adalah tidak sejalan dengan prinsip Negara berdasar Konstitusi.
• Sikap Polisi yang acuh dan melakukan pembiaran terhadap tindakan mereka berbuah teror dan mengganggu kelompok masyarakat lain merupakan tindakan diskriminasi dan opresi, adalah merupakan pelanggaran hukum.
Maka, Kaukus Pancasila Parlemen RI dan beberapa kelompok masyarakat pro kebhinekaan Indonesia menuntut:
1) Presiden, sebagai kepala pemerintahan untuk bertindak tegas dan membuktikan pernyataannya bahwa Negara tidak boleh kalah dengan perilaku-perilaku kekerasan yang ditunjukkan oleh FPI maupun yang lainnya. Sepatutnya Presiden memerintahkan penegakkan hukum terutama kepolisian untuk menindak tegas para pelaku kekerasan dari FPI dan sejenis dimanapun dan kepada siapapun.
2) Kapolri, agar menghentikan tindakan pembiaran oleh aparat Polisi terhadap aksi kekerasan gerombolan-gerombolan “preman berjubah” terhadap kelompok masyarakat lainnya terutama dalam kaitan kebebasan beribadah dan berkumpul warga negara.
3) Kapolri dan TNI serta Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kebijakan membidani dan membesarkan FPI, namun tidak mampu membina, mengkontrol sehingga menjadi organisasi yang cenderung main hakim sendiri secara massal bahkan mempermalukan Negara di forum-forum HAM internasional akibat berbagai tindakan brutal gerombolan ini.
4) Kepada para korban dari tindakan-tindakan pemanisme FPI, dihimbau untuk memberikan laporan kepada kepolisian guna meminta kasus-kasus mereka untuk ditindaklanjuti sehingga Pengadilan mempunyai alasan untuk menjadikan FPI sebagai organisasi terlarang.
5) Kepada DPR agar menyatakan kecaman dan protes terhadap tindak kekerasan FPI dan kepada Polisi yang membiarkan tindakan main hakim sendiri yang mereka lakukan kepada 3 anggota Komisi IX yang sedang melakukan tugas konstitusionalnya di Banyuwangi baru-baru ini.
Jakarta, 28 Juni 2010
Bambang Soesatyo – Fraksi Partai Golkar
Hetifah – Fraksi Partai Golkar
Eva K Sundari –Fraksi PDI Perjuangan DPR RI
Indah Kurnia – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI
Dolfie OF Palit – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI
Ian Siagian – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI
Arif Budimanta – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI
Budiman Sujatmiko – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI
Ana Muawammah – Fraksi Kebangkitan Bangsa
Hanif Dhakiri – Fraksi Kebangkitan Bangsa
Abdul Hamid Wahid – Fraksi Kebangkitan Bangsa
Akbar Faisal – Fraksi Hanura
Ulil Abshar – Partai Demokrat
GHR Ratu Hemas – DPD DIY
I Wayan Sudirta – DPD Bali
Lerry Mboik – DPD NTT
Emmanuel Babu Eha – DPD NTT
Abraham Liyanto – DPD NTT
Tonny Tesar – DPD Papua
Eni Khairani – DPD Bengkulu
Nia Syarifudin – Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI)
Nong Darol Mahmada – Freedom Institute
Anick Ummah – Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)
Johannes Haryanto – – Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)
Martin Manurung – National Democrat
Benny Susetyo – Setara Institute
Trisno S Sutanto – MADIA
Amanda Suharnoto – MADIA
Eko Prananto – MADIA
AAGN Ari Dwipayana – Fisipol UGM
Fajar Riza Ul Haq – Maarif Institute
Ahmad Suedy – Wahid Institute
Gomar Gultom – PGI
Indria Fernida – Kontras
Uli Van Sihombing –
Judianto Simanjuntak – Ut Omnes Unum Sint Institute
Saor Siagian – Tim Pembela Kebebasan Beragama
Ajeng – Yappika, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi

Memprihatinkan:

  • meningkatnya kecenderungan tindakan premanisme oleh “gerombolan berjubah” yang cenderung mengklaim diri paling benar dalam beragama, bercirikan mengganggu ketertiban umum, main hakim sendiri, menggunakan kekerasan, adalah tidak sejalan dengan prinsip Negara berdasar Konstitusi.
  • Sikap Polisi yang acuh dan melakukan pembiaran terhadap tindakan mereka berbuah teror dan mengganggu kelompok masyarakat lain merupakan tindakan diskriminasi dan opresi, adalah merupakan pelanggaran hukum.

Maka, Kaukus Pancasila Parlemen RI dan beberapa kelompok masyarakat pro kebhinekaan Indonesia menuntut:

  1. Presiden, sebagai kepala pemerintahan untuk bertindak tegas dan membuktikan pernyataannya bahwa Negara tidak boleh kalah dengan perilaku-perilaku kekerasan yang ditunjukkan oleh FPI maupun yang lainnya. Sepatutnya Presiden memerintahkan penegakkan hukum terutama kepolisian untuk menindak tegas para pelaku kekerasan dari FPI dan sejenis dimanapun dan kepada siapapun.
  2. Kapolri, agar menghentikan tindakan pembiaran oleh aparat Polisi terhadap aksi kekerasan gerombolan-gerombolan “preman berjubah” terhadap kelompok masyarakat lainnya terutama dalam kaitan kebebasan beribadah dan berkumpul warga negara.
  3. Kapolri dan TNI serta Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kebijakan membidani dan membesarkan FPI, namun tidak mampu membina, mengkontrol sehingga menjadi organisasi yang cenderung main hakim sendiri secara massal bahkan mempermalukan Negara di forum-forum HAM internasional akibat berbagai tindakan brutal gerombolan ini.
  4. Kepada para korban dari tindakan-tindakan pemanisme FPI, dihimbau untuk memberikan laporan kepada kepolisian guna meminta kasus-kasus mereka untuk ditindaklanjuti sehingga Pengadilan mempunyai alasan untuk menjadikan FPI sebagai organisasi terlarang.
  5. Kepada DPR agar menyatakan kecaman dan protes terhadap tindak kekerasan FPI dan kepada Polisi yang membiarkan tindakan main hakim sendiri yang mereka lakukan kepada 3 anggota Komisi IX yang sedang melakukan tugas konstitusionalnya di Banyuwangi baru-baru ini.

Jakarta, 28 Juni 2010

  1. Bambang Soesatyo – Fraksi Partai Golkar
  2. Hetifah – Fraksi Partai Golkar
  3. Eva K Sundari –Fraksi PDI Perjuangan DPR RI
  4. Indah Kurnia – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI
  5. Dolfie OF Palit – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI
  6. Ian Siagian – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI
  7. Arif Budimanta – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI
  8. Budiman Sujatmiko – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI
  9. Ana Muawammah – Fraksi Kebangkitan Bangsa
  10. Hanif Dhakiri – Fraksi Kebangkitan Bangsa
  11. Abdul Hamid Wahid – Fraksi Kebangkitan Bangsa
  12. Akbar Faisal – Fraksi Hanura
  13. Ulil Abshar – Partai Demokrat
  14. GHR Ratu Hemas – DPD DIY
  15. I Wayan Sudirta – DPD Bali
  16. Lerry Mboik – DPD NTT
  17. Emmanuel Babu Eha – DPD NTT
  18. Abraham Liyanto – DPD NTT
  19. Tonny Tesar – DPD Papua
  20. Eni Khairani – DPD Bengkulu
  21. Nia Syarifudin – Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI)
  22. Nong Darol Mahmada – Freedom Institute
  23. Anick Ummah – Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)
  24. Johannes Haryanto – – Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)
  25. Martin Manurung – National Democrat
  26. Benny Susetyo – Setara Institute
  27. Trisno S Sutanto – MADIA
  28. Amanda Suharnoto – MADIA
  29. Eko Prananto – MADIA
  30. AAGN Ari Dwipayana – Fisipol UGM
  31. Fajar Riza Ul Haq – Maarif Institute
  32. Ahmad Suedy – Wahid Institute
  33. Gomar Gultom – PGI
  34. Indria Fernida – Kontras
  35. Uli Van Sihombing –
  36. Judianto Simanjuntak – Ut Omnes Unum Sint Institute
  37. Saor Siagian – Tim Pembela Kebebasan Beragama
  38. Ajeng – Yappika, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi

Pernyataan Sikap: Menanggapi Desakan MUI Jombang

Pernyataan Sikap
Menanggapi Desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang
Terkait Penerbitan SK Bupati yang Mengatur Seragam Sekolah Sesuai Syariat Islam

Pada Selasa, 29 Juni 2010 lalu Majelis Ulama Indonesia melalui Sekretarisnya KH.Junaidi Hidayat , mendesak agar Bupati Jombang segera menerbitkan semacam aturan/payung hukum yang mengatur tentang seragam sekolah sesuai dengan standar yang sesuai dengan syariat Islam. Tanpa memberikan sebuah alasan yang cukup obyektif, MUI menganggap regulasi tersebut dianggap penting karena tampaknya MUI merasa terganggu dengan banyak pelajar (perempuan) yang menggunakan rok mini saat ini. Tanpa mengetahui kapan dan metode istinbath (pengambilan hukum Islam/fiqh) atas persoalan ini, MUI dengan tergesa-gesa memilih mengharamkan seragam sekolah (perempuan) yang selama ini berlaku dengan alasan tidak sesuai syariat Islam.

MUI tampaknya telah lupa bahwa penerapan syariat Islam dalam berbusana akan terbentur dengan pilihan syariat Islam yang seperti apa karena sesungguhnya telah terjadi keragaman tafsir atas busana dan aurat. Publik yakin MUI belum terjangkit amnesia bahwa Indonesia (termasuk Kabupaten Jombang) bukanlah negara berdasarkan agama tertentu.Konsepsi kenegaraan kita meletakkan negara berada dalam jarak yang sama terhadap seluruh agama/kepercayaan. Negara tidak dibangun untuk memberikan keistimewaan perlakuan (previllage) atas agama tertentu meski dengan dalih mayoritas sekalipun. Oleh karena itu merupakan sesuatu yang kontradiktif dan berbahaya jika MUI memaksa negara mengkhianati pondasi awal akan hal ini. Dalam konteks Indonesia berbusana adalah masalah kepantasan publik (public decency).

Sikap MUI di atas memberikan gambaran cukup nyata atas ketidaksensitifitasan lembaga tersebut terhadap problem-problem pendidikan riil di masyarakat seperti kapitalisasi pendidikan yang menyebabkan sulitnya siswa miskin mengakses pendidikan berkualitas yang murah. MUI seharusnya menjadi garda depan mendorong pemkab Jombang agar lebih serius merespon rendahnya gaji pendidik non PNS/GTT serta menjadi pengingat agar pemerintah segera membuat mekanisme untuk menanggapi banyaknya keluhan masyarakat terhadap pungutan liar maupun tarikan-tarikan ilegal baik dalam Penerimaan Siswa Baru (PSB) maupun saat proses pendidikan berlangsung.

Menyikapi hal tersebut, kami menyatakan sikap sebagai berikut :

  1. Menyesalkan sikap dan pandangan MUI atas masalah ini.
  2. Meminta kepada Bupati Jombang untuk tidak merespon desakan MUI karena hal tersebut akan mencederai netralitas pemerintahan dalam hubungannya dengan agama/kepercayaan
  3. Mengajak kepada masyarakat Jombang agar tidak terpengaruh dengan pandangan MUI karena hal itu tidak lebih dari sekedar pengalihan isu atas persoalan pendidikan yang sesungguhnya.

Jombang, 30 Juni 2010.

Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD) Jawa Timur – Lakpesdam NU Jombang –
ICDHRE – Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LINK) – Narishakti

Contact persons : Aan Anshori/JIAD (08155045039-03217191399), M.
Chusen/ICDHRE (08123124618), M. Hasyim/Lakpesdam NU ( 087859881889),
Maghfuri/ LINK (08155058653)

PERNYATAAN SIKAP: NEGARA ABAIKAN RASA AMAN

PERNYATAAN SIKAP
AKSI PEDULI INDONESIA
30 Juni 2010

NEGARA ABAIKAN RASA AMAN WARGA DENGAN MEMBIARKAN WARGA SIPIL MENGAMBIL ALIH FUNGSI PENGAMANAN

Penggagas dan pengurus Aksi Peduli Indonesia (API)- sebuah kelompok diskusi isu-isu kebangsaan– menyampaikan keprihatinan atas perkembangan politik kebangsaan di Tanah Air yang semakin menunjukkan tanda-tanda fragmentasi akibat ketidaktegasan Negara dalam menjalankan perannya sebagai pelindung warga negara.

Dengan alasan pelanggaran norma atau moral, patung Tiga Mojang karya I Nyoman Nuarta yang semula berdiri tegak di pintu gerbang perumahan Medan Satria Kota Bekasi Jawa Barat diruntuhkan paksa, Mei lalu. Peristiwa itu, sekali lagi menunjukkan bahwa negara telah melakukan pelanggaran konstitusi. Pelanggaran itu antara lain membiarkan warga/kelompok sipil mengambil alih peran negara (tugas aparat penegak hukum) dalam menyelenggarakan penertiban yang didasarkan pada tafsir primordial mereka sendiri padahal nyata-nyata mengabaikan aturan hukum.

Negara telah melepaskan tanggung jawab penafsiran atas nilai-nilai moral berdasarkan pada cara pandang satu kelompok padahal rakyat telah memberi mandat penuh dan konstitusional kepada negara untuk menjalankan Undang-undang dan aturan yang konstutusional. Bahkan negara juga bungkam ketika kelompok-kelompok sipil ini melakukan tekanan, terror atau kekerasan atas nama nilai-nilai primordial yang mereka anut, dan memaksakan pendapat mereka agar menjadi faham publik tanpa melalui cara-cara yang konstitusional.

Sikap diam negara ini juga membuktikan bahwa negara sungguh tak berdaya untuk tidak dikatakan tunduk kepada kekuatan-kekuatan sipil yang bergerak sewenang wenang menjadi polisi moral untuk banyak hal: urusan pakaian, rasa seni dan budaya, urusan hubungan antara manusia, hubungan-hubungan sosial antar warga, bahkan mendiktekan kehendaknya bagaimana seharusnya hubungan manusia dengan Tuhannya.

Kekhawatiran Kelompok Aksi Peduli Indonesia (API) dan sejumlah kalangan yang berkeras menolak Undang-Undang Pornogafi dua tahun lalu kini terbukti sudah. Kita saat ini menyaksikan Undang –Undang ini telah menjadi bola liar. Undang-undang yang sama sekali belum teruji dan belum memiliki Peraturan Pelaksanaannya ini telah digunakan secara sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak yang sebetulnya tidak memiliki hak, namun merasa mendapatkan mandat menjadi polisi moral. Atas tafsirnya sendiri dan bersandar pada ayat-ayat konstitusi (UUP) itu mereka melakukan tindakan main hakim sendiri dengan melakukan berbagai aksi anarkis, antara lain pembongkaran paksa patung ” Tiga Mojang” dan sejumlah karya seni lainnya (misalnya karya fotografi ” Adam-Eva” dengan model Anjasmara).

Kekhawatiran akan terjadinya hal serupa ini dengan keras telah kita suarakan sebelum Undang-undang itu diputuskan. Namun sejumlah aparatur negara seperti mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Prof Meutia Hatta- selaku pemangku kepentingan atas keluarnya Undang-Undang itu, serta Menteri Kebudayaan Jero Wacik, telah menjamin bahwa Undang-Undang ini tidak akan menyasar ke karya seni. Nyatanya ketika semua itu dilanggar mereka semua tak angkat bicara. Kini kita hanya tinggal menyaksikan Undang-undang itu menjadi palu godam penghancur barang seni atau apapun yang ditafsirkan telah mengundang syahwat laki-laki. Akankah negara juga diam dan bungkam jika Undang-undang itu digunakan untuk menghancurkan sejumlah patung sejarah yang kelak ditafsirkan menyalahi norma kesusilaan?

Dalam situasi serupa ini, patut kiranya kita bertanya apakah negeri yang kita dirikan bersama oleh beragam suku, agama, kelas sosial, aliran ideologi ini benar-benar negara yang berasaskan Pancasila dan mengusung Bhineka Tunggal Ika? Di mana kini negara meletakkan kebhinekaan itu? Mengapa kalangan minoritas suku ras, agama dan keyakinan di negeri ini menjadi kehilangan hak-hak mereka sebagai bagian dari warga negara dan merasa terancam di negerinya sendiri? Mengapa kini kita kehilangan rasa aman untuk berekspresi? Mengapa anak-anak perempuan generasi penerus kita kehilangan kebebasan mereka untuk berekspresi akibat represi dan koersi ( pemaksaan secara langsung atau tidak langsung) penggunaan atribut keagamaan tertentu dan sekaligus membatasi pergaulannya dengan sesama warga bangsa yang berbeda suku, ras dan agama?

Jelaslah, ketika negara tunduk dan patuh kepada salah satu kekuatan yang mendikte kehendaknya dan mengabaikan kepentingan bersama, maka kita hanya tinggal berharap kepada kelompok yang memiliki kewarasan akal budhi dan memiliki nurani serta memahami arti ”menjadi Indonesia”. Tidak bisa tidak, komposisi mayoritas-minoritas memang harus dihitung ulang. Dan garis penandanya harus semakin kita tegaskan yaitu menggalang kekuatan pihak yang berbudaya; anti kekerasan, anti pemaksaan, tunduk kepada konstitusi negara- siapapun mereka apapun latar belakang sosial, ekonomi, etnis, budaya, agama, gender, aliran politiknya. Dan sebagai pembedanya adalah berhadap-hadapan secara diamteral dengan mereka yang ”tuna budaya” yaitu pihak yang pro kekerasan, memaksakan kehendak, menggunakan tafsir primordialnya sebagai ukuran kebenaran, mengabaikan konstitusi dan bercita-cita menukar nilai-nilai keragaman menjadi nilai-nilai tunggal yang dipaksakan di negeri ini.

Atas situasi yang berkembang ini: Kami kelompok Aksi Peduli Indonesia meminta kepada negara untuk :

  1. Tegas menegakkan konstitusi dengan senantiasa bertumpu pada kesadaran keindonesiaan yang plural;
  2. Melakukan upaya-upaya nyata (bukan seremonial) dalam penegakan hukum dan praktik-praktik kehidupan sosial yang toleran;
  3. Menindak berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan warga sipil yang melakukan pemaksaan atas setiap perbedaan pandangan dan keyakinan di negeri ini;
  4. Memperkuat posisi negara berhadapan dengan berbagai kekuatan yang mengusung pandangan-pandangan yang menolak “keindonesiaan” yang plural.
  5. Menolak segala aksi komponen masyarakat yang mengambil peran polisi moral dan mengambil alih fungsi Negara dalam melakukan perlindungan terhadap warga dan kebhinekaannya.

Jakarta, 30 Juni 2010

Salam kebhinekaan,

Pengurus: Tika Makarim, Tini Hadad, Bianti Djiwandono

Tentang Kelompok Aksi Peduli Indonesia
Kelompok Bincang-bincang Aksi Peduli Indonesia ini adalah sebuah pertemuan informal yang digagas oleh:
Tika Makarim, Tini Hadad, Bianti Djiwandono , Musdah Mulia , Zumrotin K Soesilo dan Lies Marcoes -Natsir.
Bincang bincang ini dirancang sebagai wadah saling tukar gagasan tentang isu – isu yang dapat memberi pencerahan tentang masa depan “keindonesiaan” kita yang lebih berbudaya dan beradab.

Alamat sekretariat: Jalan Dharmawangsi 7/127 Jakarta