Ribka Laporkan FPI Ke Mabes Polri

JAKARTA — Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning kemarin (28/06) datang ke Bareskrim Mabes Polri. Penulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI itu melaporkan Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah ormas lainnya. Mereka dituding Ribka mengganggu acara Komisi IX di Banyuwangi, Jawa Timur 24 Juni lalu.

“Mereka menghalang-halangi tugas saya sebagai anggota DPR,” ujar Ribka usai melapor di Bareskrim Polri kemarin. Ribka juga sempat menemui Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri di kantornya. Ribka juga berencana untuk melaporkan Kapolres Banyuwangi atas dugaan pembiaran aksi massa itu. Berdasarkan laporan polisi nomor 240/VI/2010 FPI dan sejumlah ormas dilaporkan dengan dugaan Pasal 211, 212, 214 KUHP tentang kejahatan terhadap penguasa. Selain itu, mereka juga dilaporkan Pasal 335 dan 336 KUHP.

“Tugas saya sebagai anggota dewan. Menerima aspirasi dari masyarakat. Kalau saya saja sebagai anggota DPR seperti ini bagaimana yang lain” katanya. Terkait laporan ini, polisi mengaku sudah melakukan pemeriksaan internal terkait tuduhan pembiaran. “Terkait dengan peristiwa di Banyuwangi, pihak Polri tengah menyelidiki. Sudah ada pemeriksaan internal,” ujar Kadivhumas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang.

Bagaimana dengan ormas yang melakukan aksi ? Edward menjelaskan seharusnya ormas menghormati kaidah hukum yang berlaku. “Memang disayangkan kalau sampai main hakim sendiri,” ujarnya. Menurut Edward, izin acara itu tidak di lokasi yang digunakan Ribka. “Sebenarnya sudah ada izin, tapi bukan ditempat itu, tapi tempat lain,” katanya.

Gugatan terhadap eksistensi FPI juga datang dari kaukus pancasila parlemen yang beranggotakan sejumlah anggota DPR dan DPD. Mereka kemarin mengutuk keras terus berulangnya praktek anarkis yang dilakukan FPI. “Kami meminta pengadilan bisa menetapkan gerombolan berjubah itu sebagai organisasi terlarang,” kata anggota DPR dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari saat memberi keterangan kepada wartawan.

Turut hadir memberi dukungan anggota DPD dari Bali I Wayan Sudhirta, Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla, dan belasan perwakilan LSM. Di antaranya, Freedom Institute, Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Setara Institute, Maarif Institute, Kontras, Wahid Institute, Aliansi Bhineka Tunggal Ika, dan yang lainnya.

Eva juga meminta pemerintah, terutama Kapolri dan TNI untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya membidani dan membesarkan FPI. Namun, dalam perjalanannya, pemerintah tidak mampu membina dan mengkontrol sehingga FPI menjadi organisasi yang cenderung main hakim sendiri secara masal. Bahkan, imbuh Eva, tindakan tersebut telah mempermalukan negara di berbagai forum-forum HAM internasional. “Presiden harus membuktikan pernyataannya bahwa negara tidak boleh kalah dengan perilaku-perilaku kekerasan dan premanisme,” tandasnya. Eva juga meminta agar Komisi III memanggil Kapolri untuk membahas persoalan ini.

Anggota DPD dari Bali I Wayan Sudhirta menduga hukuman yang diterima para anggota FPI yang melanggar hukum selama ini terlalu ringan. Sehingga, hukuman itu tidak menimbulkan efek jera. Padahal, praktek kekerasan yang dilakukan selalu berulang. “Menurut teori hukum, perbuatan berulang ?ulang seharusnya hukuman semakin berat,” kata calon Ketua KPK yang telah lolos seleksi administrasi itu.

Wayan juga menyindir keberadaan FPI seolah -olah telah menyaingi polisi. “FPI ternyata polisi swasta yang lebih kuat dan perkasa dari polisi negara,” katanya. “Bayangkan, anggota DPR saja bisa diusir-usir seperti itu,” ujar Wayan mencontohkan kasus yang dialami Rieke dan Ribka. Padahal, mereka menjalankan tugas konstitusional sebagai wakil rakyat di masa reses.

“Ada surat resmi lembaga (DPR) yang seharusnya diilindungi kepolisian. Tapi, malah tidak dihargai, ini membahayakan,” katanya. Ulil Abshar Abdalla mengatakan FPI sebagai organisasi sudah melakukan kekerasan sistematis, bukan sporadis. Dengan kata lain, sudah karakater FPI untuk melakukan kekerasan yang melawan hukum. Dia mengakui ini juga tidak terlepas dari kesalahan pemerintah.

“Memang ada kelengahan dari pemerintah, baik presiden dan DPR. Seharusnya ini bisa ditindak tegas,” katanya. Meskipun secara hukum ada kesulitan, Ulil mendukung wacana untuk membubarkan FPI terus diangkat oleh berbagai elemen masyaraakt sipil, kalangan parpol, dan parlemen.(rdl/pri)v

PERNYATAAN GERAKAN MASYARAKAT LINTAS AGAMA UNTUK UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT)

PERNYATAAN
GERAKAN MASYARAKAT LINTAS AGAMA
UNTUK
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT)

Kabar yang menggembirakan datang dari Sidang paripurna DPR RI pada 30 November 2009 telah memutuskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sebagai salah satu RUU Prioritas Prolegnas DPR 2010. RUU ini dianggap signifikan mengingat Prolegnas DPR 2010 menjadikan UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang sebagai dasar prioritas kerja. Prioritas ini sekaligus menegaskan bahwa sudah saatnya negara secara serius memperhatikan nasib PRT yang sering dilupakan kesejahteraannya dan juga sering mengalami ketidadilan HAM.

Akan tetapi langkah positif DPR – Komisi IX ini digagalkan oleh beberapa angota fraksi-fraksi Komisi IX melalui Rapat Komisi IX tanggal 2 Juni 2010. Rapat yang sesungguhnya tidak dihadiri oleh anggota fraksi-fraksi secara representative tersebut memutuskan untuk menghentikan RUU P PRT – mengeluarkan RUU P PRT dari pembahasan 2010.

Langkah mundur ini sangat mengecewakan. Tidak ada alasan apapun yang bisa dijadikan justifikasi penggagalan ini. Bahkan agama sekalipun. Agama sangat menjunjunhg tinggi hak-hak kelompok yang seringkali termarginalkan seperti PRT di Indonesia. Bahkan, dalam sejarahnya agama selalu mengutamakan kelompok ini dalam hal apapun, mulai dari soal standar penghargaan pekerjaan orang lian, kesetaraan harkat dan martabat PRT sebagai manusia.

Kami masyarakat lintas agama menyatakan sikap kecewa atas langkah mundur ini, termasuk Delegasi Pemerintah Indonesia yang dipimpin Kemennakertrans menolak bentuk Konvensi ILO Perlindungan PRT dalam Sidang Perburuhan Internasional ke-99, sementara Indonesia adalah Negara dengan 4 juta PRT local dan 6 juta PRT migrant.

Oleh sebab itu, atas nama gerakan masyarakat lintas agama, kami menyatakan sebagai berikut:

  1. MENDESAK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI UNTUK SEGERA MEMBAHAS DAN MEWUJUDKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) DI TAHUN 2010
  2. MENDESAK PRESIDEN, MENTERI TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI UNTUK PENUH TANGGUNGJAWAB BEKERJA SAMA DENGAN DPR RI YANG TELAH BERINISIATIF MEMBAHAS DAN MEWUJUDKAN UU PERLINDUNGAN PRT DI TAHUN 2010
  3. MENGAJAK SEMUA PIHAK, MASYARAKAT UNTUK BERKOMITMEN PEDULI, MENGHARGAI DAN MENDUKUNG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN PRT DAN HAK-HAKNYA SEBAGAI PEKERJA, WARGA NEGARA

Jakarta, 15 Juni 2010

Dalam Solidaritas,
Gerakan Masyarakat Lintas Agama untuk Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Musdah Mulia (ICRP)
Romo Ign. L. Madya Utama (STF Driyarkarya)
Ibu Pdt. Margie Ivonne
Maria Ulfa (Fatayat NU)
AMAN Indonesia
Muslimat NU
RAHIMA
KAPAL Perempuan
Pervati (Persatuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia)
MADIA (Masyarakat Dialog Antar Agama)

JUDGEMENT

Written by icrp
(By Musdah Mulia)

In the past, some friends and I were invited for a radio talkshow. We were to talk about the draft for the new Anti-Pornography law and Pornoactions (RUU APP). During the talkshow we elaborated on the idea that the draft contains a lot of controversial elements. The fact that it is: against consitution, gender-biased other than giving a problem to women’s freedom of expression. The worst of all, there is the potential that the draft would be misused by certain groups to justify their biased judgments; as we are currently seeing in our society.

Later on we had a male audience calling. One caller seemed very disturbed by our statements and was openly scolding us with religious rhetoric, “You two are becoming dangerous people, I’m afraid you are both are from hell!!”. His statement was spontaneously followed by my colleague’s, “Excuse me, are you from there too?”.

That moment always brings me nothing but smiles with bitterness, knowing that our society is used to casting judgment and punishment or social verdicts at others who are ‘different’.

The man is a muslim as I am. But I am considered to be ‘kafir’ (a rejector of faith) and deserved hell because I have an different opinion than his.

In this case, I can see there is something that has left my fellow muslims. The belief that “there is no God but Allah” being is frequently uttered, but it doesn’t go much further than a verbal exercise. It lacks a deep and genuine understanding about the concept of ‘tauhid’.

Once a muslim admits that there is no God but Allah, he/she supposedly disbelieves in any other power but Allah’s. Thus, in the context of ‘Heaven’ and ‘Hell Muslims and Kafir, there should be no others with rights to judge but Allah. There should be none other with such priviledges (in terms of creature and creator).

Isn’t it said in the al-Quran (al Hujurat verse 13) that the first greeting of God was ‘yaa ayyuhannaas’ meaning ‘O Humans’ instead of ‘O believers’. Futhermore, it is stated in al-Quran that God created humans with differences in shapes, ethnicity and so on in order for us to get to know each other, ‘liita’arofuu’.

Many of us are interpreting ‘liita’arofuu’ naively as ‘only to get to know each other’ (passively). Meanwhile, I believe it means something much deeper than that. It means to mutually understand both similarities and differences among others, in order to build communication, create interaction, and dialog with tolerance. The meaning will be more active by making an actual effort to understand others.

In closing, the verse is not only to encourage people to know each other but also to encourage every human being to be actively open in their minds for the tasks of building communication, giving and taking, introspecting, and cooperating with one another in order to build a peaceful life that is eternal. This act is supposedly beyond any religious dogma. This is what I believe as the real concept of Islamic plurarism.

Translated & Edited: Inda D. Pitkanen & Johan K. Pitkanen

The challenge is getting tougher

Written by icrp
(By Djohan Effendi)

2005 has just passed, the year marked by a variety of embarrasing and painful religious incidents. Especially those who are hurting the freedom of faith. Seemingly, this sort of behaviour will continue, and will probably increase in the coming year 2006, which is really pitiful.

Believe it or not, people’s beliefs regarding their own personal truth is a personal matter and a fundamental right. Nobody can intervene; not even the state. We can not be forced to believe or disbelieve in something since it belongs to our individual hearts.

It is truly sad to see that in a state where the statement: “Believe in one God” and “fair and civilized humanity” are embraced, however you can find groups of people whom the freedom of faith is being trampled on in a way that is not fair or civilized at all. Really it is ironic when we know that all parties are supposed to be officially responsible as guardians and facilitators of the implementation of constitution yet most times they are deaf, dumb and blind to the abuses that occur within our nation. There is a lack of response and protection towards the right to freedom of faith practiced in this country, let alone to be seen as an urgent matter as part of civilization.

It is scary to see some groups that are able to destroy and damage property belonging to some other groups whom they consider to be deviant. Worstly, the first group thinks that they have the right to force the other group to leave their neighborhood simply because their faith/belief is different than the majority’s.

I can say there is a degradation of practicing the freedom of faith in our country. The ensuing struggle will be harder. But we have no other choice than to fight any kind of unfairness, intolerance, lack of civility and respect.

(Translated & Edited: Inda Duzih-Pitkanen & Johan Pitkanen)

Agama dan Kepercayaan

Ada satu rumusan dalam konstitusi kita alias UUD 1945 yang menyedot perhatian saya. saya tak bisa membayangkan implikasi dan penafsiran hukum terhadap rumusan itu bisa seragam. Rumusan itu ada dalam Pasal 29, yaitu “Agama dan Kepercayaan”. Lengkapnya adalah:

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Ada beberapa hal yang aneh bin tak jelas setidaknya buat saya dalam rumusan yang tak tersentuh hingar bingar amandemen ini:

1. Saya betul-betul tak tahu, “itu” dalam kalimat tersebut kembalinya ke mana?

2. Mengapa ada kata “dan” di tengah agama dan kepercayaan? Kenapa tidak “atau”?

3. Apa yang dimaksud kepercayaan dalam hal ini? Apakah maksudnya sama dengan agama lokal atau agama adat seperti kepercayaan “Badui” atau “Sedulur Sikep” atau “Parmalim” dan lebih dari 300 kepercayaan lainnya? Kalau ya, mengapa kata “kepercayaan” hanya muncul pada anak kalimat kedua, sementara di anak kalimat pertama hanya ada “agama”?

Ataukah maksudnya adalah kepercayaan di dalam agama masing-masing, seperti sekte atau aliran atau denominasi (sunni, syiah, ahmadiyah, dll)? Kalau ya, lalu di mana posisi Badui dkk itu? Apakah dianggap setara dengan agama? Kalau ya, mengapa mereka tak boleh ditulis di KTP? Mengapa orang tidak pernah memasukkan mereka setiap kali orang Indonesia membuat daftar agama-agama?

4. Sekali lagi, mengapa kata “kepercayaan” tak muncul di anak kalimat pertama yang berhubungan dengan “memeluk”, dan hanya muncul di anak kalimat kedua yang berhubungan dengan “beribadat”? Apakah ini berarti orang Indonesia itu hanya “memeluk agama” dan tidak “memeluk kepercayaan”? Atau berarti, kepercayaan memang muncul dalam kaitan dengan ibadat?
http://anick.wordpress.com/2008/09/15/agama-dan-kepercayaan/#comment-44756

Militan Serang Masjid Ahmadiyah di Pakistan, 80 Tewas

Tersangka militan Taliban bersenjata granat dan memakai rompi bom bunuh diri, menyerang dua masjid Ahmadiyah di kota Lahore.

Pejabat-pejabat Pakistan mengatakan, tersangka militan Taliban menyerang dua masjid milik Ahmadiyah di kota Lahore, menewaskan setidaknya 80 orang.

Polisi mengatakan, kawanan bersenjata granat dan sebagian mengenakan rompi bom bunuh diri, menyerbu dua masjid utama milik Ahmadiyah tidak lama setelah sholat Jumat dimulai. Lebih dari 80 orang cedera.

Polisi dan para penyerang baku tembak di dua masjid yang terletak di dua kawasan kota Lahore yang dikenal sebagai Garhi Shahu dan Model Town. Setidaknya seorang penyerang tewas dan dua lainnya, termasuk seorang remaja, ditangkap. Menurut polisi, tiga penyerang meledakkan bom bunuh diri ketika polisi memasuki salah satu masjid.

Ahmadiyah merupakan kelompok minoritas yang menghadapi tentangan keras pada masa lalu, namun tidak pernah sehebat serangan kali ini. Pakistan, dibawah tekanan mayoritas Muslim Sunni, tahun 1970-an menyatakan Ahmadiyah bukan kelompok minoritas Islam, dan melarang mereka menyebut diri sebagai Muslim.

http://www1.voanews.com/indonesian/news/Militan-Serang-Masjid-Ahmadiyah-Pakistan-80-Tewas-95148089.html

Indonesia: Ahmadiyah refugees denied voting rights

Ahmadiyya Times | News Staff | Int’l Desk
Source & Credit: The Jakarta Post, Mataram
By Panca Nugraha | June 8, 2010

“We are no longer regarded as citizens. We are Indonesian citizens but have no proof because we don’t have identity cards.”

More than 80 Ahmadiyah members who have taken refuge in the Wisma Transito shelter, Mataram, West Nusa Tenggara (NTB), did not cast votes in the Mataram mayoral election Monday — even though they lived in the region for four years.

”Every eligible voter at Wisma Transito has not been registered. They have no voter cards. The government probably thinks Ahmadiyah members are invisible,” Ahmadiyah advisor Saiful Uyun told reporters at a polling station in Pejanggik, Mataram.

Ahmadiyah’s followers have struggled to maintaining their existence because their teachings are deemed as straying from Islam.

The Mataram mayoral election is one of six regency and mayoralty elections held in NTB on Monday.
The other elections were in Central Lombok, North Lombok, Sumbawa, Dompu and Bima.

Syahidin, a coordinator for the Ahmadiyah refugees, said on Monday they had been deprived of voting rights since the West Lombok regency election in 2008.

“We are no longer regarded as citizens. We are Indonesian citizens but have no proof because we don’t have identity cards,” he said.

The Mataram Central Statistics Agency registered them as Mataram citizens during last month’s national census, he added.

They previously complained to the Mataram municipality office, and were told that the refugees had been entrusted to West Lombok and were under the NTB provincial administration, Syahidin said.

“West Lombok says we are under Mataram, which says we are under NTB, which says we are under West Lombok,” he said.

In February, 2006, around 136 families, made up of 157 Ahmadiyah members, were driven from their homes in Ketapang, West Lombok, to Wisma Transito. Thirty-three families (numbering 126 people) still live in the shelter.

Meanwhile, four of eight regencies holding elections in Semarang, Central Java, have seen incumbent top officials fail to retain their positions. The four are Mahfudz Ali (Semarang deputy mayor), Yudhi Sancoyo (Blora regent), Siti Nurmarkesi (Kendal regent) and Nashiruddin Al Mansur (Kebumen regent).

Hasyim Asya’ari, a political observer from Diponegoro University, told The Jakarta Post that the results demonstrated the public’s disappointment in their leaders.

“People learn lessons from past elections. Those who have failed in their administrative performance are no longer elected,” he said.

In Kendal’s elections on Sunday, Widya Kandi Susanti-Mukh. Mustamsikin from the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), won with 170,972 votes (41.16 percent) according to a quick count. Golkar’s Siti Nurmakesi-Indar Wimbono recorded 22.27 percent.

Widya is the wife of former regent Hendy Boedoro, who is currently in prison in connection with a graft case.

In Kebumen, Buyar Winarso-Djuwarni led incumbent Nashiruddin AM-Probo Indartono 226,110 votes (50.85 percent) to 218,591 votes (49.15 percent).

Sigit Widyonindito-Joko Prasetyo collected 43.64 percent to hold an upper hands over Budi Prasetyo- Kholid Abidin (36.56 percent), Budiyarto-Titiek Utami (14.36 percent) and Koentjoro-Rahayu Enny Rahajeng (5.44).

In Malang, East Java, the poll monitoring committee threatened to disband because the its operating funds have not been disbursed.

Committee chairman Muhammad Wahyudi said they proposed a Rp 4.4-billion budget but the Malang administration office had not endorsed it.

Abdul Malik, the administration secretary, said that they would only provide Rp 1.2 billion, as was endorsed previously by legislative councilors.

He hoped the committee would accept the amount but Wahyudi said it was impossible.

“That sum would only last until the end of June. Even if it was allocated only for members’ payments, we would still incur a deficit of Rp 150 million,” Wahyudi said.

The committee has 700 members in more than 390 villages.

Elections are being contested by Rendra Kresna-Ahmad Subkhan, Muhammad Geng Wahyudi-Abdurahman and Wahyu Agus Arifin-Abdul Mudjib Dzazili.

— Suherdjoko, Agus Maryono and Wahyoe Boediwardhana contributed to the story from Semarang, Purwokerto and Malang.