Soundbite

Soundbite. Itulah istilah kunci yang disampaikan Milica Pesic, Direktur Media Diversity Institute, sore hari itu. Pertemuan dengan Milica Pesic diagendakan oleh Freedom House pada Selasa sore kemarin (18/5), karena sedianya Milica yang menjadi narasumber pada pelatihan Advokasi Kebebasan Beragama bulan April lalu berhalangan hadir karena ada kendala perjalanan.

Pesan dari Milica, harus dapat mengatur info apa yang hendak disampaikan dalam ruang atau space naskah yang terbatas. Itulahsoundbite. Bagaimana menyampaikan informasi yang penting dengan singkat dan padat, tapi menggigit (bite).

Pertemuan kemarin diawali dengan perkenalan, dengan metode soundbite. Pembatasnya bukan berapa karakter yang tersedia, melainkan seberapa lama kami dapat mempertahankan nyala korek api yang dipegang oleh tangan masing-masing. Bergantian, 9 peserta yang hadir, narasumber, moderator dan translator memperkenalkan diri. Walaupun peserta yang datang tidak sebanyak pelatihan sebelumnya, hal itu tidak mengurangi kemeriahan saat kami ber-soundbite. Dan hasilnya cukup beragam. Di antara peserta ada yang bisa memperkenalkan diri cukup lama, ada pula yang harus menghentikan kalimatnya yang belum selesai karena api di tangannya terlanjur padam. Tapi ada pula yang apinya tak mau padam, sampai harus ditiup sendiri oleh yang memegangnya.

Milica meminta kami menyampaikan kesimpulan-kesimpulan ataupun temuan masalah dari pelatihan bulan April lalu. Walaupun Milica telah membaca notulensi proses pelatihan, nampaknya ia ingin mendengar langsung dari para peserta, untuk tidak mengulang proses yang sudah berlangsung.

Beberapa kawan menyampaikan rangkumannya. Media agar memberitakan secara elegan. Bagaimana memilih narasumber. Bagaimana memberitakan dari perspektif korban. Rekomendasi penguatan jaringan antara NGO dan jurnalis. Juga isu kebebasan beragama bagi anak.

Persoalan yang juga mencuat dalam pelatihan adalah ketika jurnalis hanya mengambil satu versi atau satu perspektif. Ingwuri Handayani, Desantara, menyampaikan jawabannya: Karena jurnalis punya latar belakang beragam, maka tidak jarang dalam meliput isu agama ia akan memandang dari sudut pandangnya sendiri. Jurnalis juga disibukkan dengan target mengumpulkan berita, sehingga mengesampingkan investigasi mendalam, apalagi persaingan berita semakin ketat.

Piet Khaidir, Freedom House, juga menyampaikan rangkumannya: faktor pemahaman jurnalis yang kurang terhadap substansi kebebasan beragama, selain juga kurang paham untuk mengambil angle yang bagus dalam persoalan ini. Selain itu juga ada persoalan beberapa media yang tidak berpihak terhadap kebebasan beragama, misalnya dengan mencap sebuah aliran sebagai sesat.

Nah, ternyata menurut Milica, musuh utama jurnalis sebenarnya sensor pribadi, bukan pemerintah. Jurnalis itu sendirilah yang menentukan apa yang dibolehkan atau tidak dibolehkan untuk diberitakan. Ia memberikan contoh pada satu kasus pengadilan di Azerbeidjan yang dihadirinya. Negara ini adalah negara pecahan Uni Soviet, yang cukup makmur karena minyak, namun kondisi penghormatan terhadap HAM menurun.

Informasi awal yang didapatkan adalah bahwa jurnalis (asing maupun lokal) tidak boleh merekam, mengambil gambar, atau mewawancarai terdakwa. Ternyata saat pengadilan, hakim dengan ramah membolehkan itu semua. Kondisi terdakwa pun tidak dirantai. Walaupun memang waktu yang disediakan sangat terbatas. Tapi karena (mungkin) terlanjur mendapatkan informasi akan banyak kendala, banyak jurnalis yang kemudian lupa mencatat atau merekam.

Dari situasi sidang itu, Milica menyarankan jurnalis setempat untuk memberitakan kondisi pengadilan yang ”berbeda” dari biasanya. Bahwa ruangan sidang penuh, padahal biasanya sepi. Bahwa hakimnya penuh senyum, padahal biasanya tidak ramah. Bahwa terdakwa tidak dirantai, tentu pembaca tidak bodoh untuk memahami bahwa selama ini terdakwa justru dirantai. Di sinilah jurnalis dituntut berkreasi, bagaimana berputar untuk menyampaikan informasi yang akan disampaikan. Bagaimana pula caranya untuk mengatakan sesuatu, tanpa menggunakan terminologi yang tidak pantas atau menyakiti orang lain.

Sementara Steve Turner(??), mengingatkan agar NGO berhati-hati dengan jurnalis. Tidak untuk mengindari kontak. Steve hanya meminta agar berhati-hati. Karena menurut Steve, berita yang buruk atau negatif di media itu hanya ada jika tidak berbicara dengan jurnalis. Walau bagaimanapun, jurnalis juga punya keterbatasan sumber daya dan waktu dalam penulisan berita.

Walaupun peserta yang hadir kebanyakan bukan dari media, pertanyaan yang diajukan kepada Milica dan Steve tidaklah jauh dari persoalan-persoalan tentang media. Soal NGO yang punya media sendiri. Kesulitan cover both side dalam meliput kasus individu. NGO seringkali tidak mendapat tempat untuk dicover media. Sampai persoalan anonimus untuk korban, khususnya korban perkosaan.

Kehadiran media yang dibidani NGO, menurut Steve, dapat menjadi media tambahan, tapi bukan menjadi pengganti media mainstream. Di sinilah, menurut Milica, NGO memang harus berpihak, yaitu kepada korban. Masih menurut Milica, dalam mengungkap kasus individu sebagai korban, tidak diperlukan cover both side. Karena justru yang penting diangkat adalah tentang korbannya.

Tentang anonimus, menurut Milica kembali kepada peraturan hukum di negeri ini. Di Inggris, hukum mengatur larangan menyebutkan nama korban perkosaan, sekalipun korban dan keluarganya bersedia. Bahkan penyebutan nama pelaku pun dilarang jika masih berusia di bawah 18 tahun. Untuk kejahatan luar biasa, yang akan mengarah kepada identifikasi korban, juga diatur pelarangannya.

(Saat itu, dalam benak saya terlintas arahan dari Maria Hartiningsih, wartawan senior Kompas, betapa ia tidak menyarankan penyamaran nama korban dengan nama-nama bunga. Menurut Maria, samarkanlah nama korban dengan nama manusia, tidak menggunakan nama spesies lain)

Agar jurnalis mau memberitakan tentang NGO, menurut Milica, tidak perlu memberikan atau membuat berita buruk. Justru NGO harus berpikir dengan cara berpikir media. Media mungkin akan bosan jika harus meliput konferensi tahunan yang itu-itu saja. Atau program maupun kegiatan kerja yang biasa dilakukan. Tapi NGO bisa melakukan hal lain. NGO dapat menawarkan cerita kepada media, tentang para pihak yang menerima manfaat dari program mereka, atau cerita lain. NGO tidak dapat sekedar menunggu datangnya jurnalis, tetapi NGO harus bisa menawarkan cerita, bukan sekedar berita. Lagi-lagi, di sini Milica mengingatkan untuk soundbite.[]Ema Mukarramah

Kesalehan Vs Kemungkaran

Jumat, 7 Mei 2010 | 04:38 WIB

Said Aqiel Siradj

Belakangan ini, kita kerap disuguhi adegan penggerebekan dan penggusuran. Dua kata tersebut kini telah menjadi “momok” buat sebagian masyarakat
terutama mereka yang terpinggirkan, baik secara ekonomi, sosial, maupun agama.

Para pedagang kali lima, gelandangan, pengemis, WTS, waria, serta sejumlah “identitas” masyarakat lainnya kerap jadi obyek tindakan “main undang-undang” dan juga “main hakim sendiri”. Nasib mereka seolah-olah jadi bulan-bulanan pihak aparat ataupun kelompok-kelompok tertentu di negeri yang
konon menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi ini. Menjamurlah fakta adanya perlakuan sekelompok masyarakat berpayung ormas keagamaan yang melarang kelompok lain untuk mengekspresikan diri.

Aksi main gerebek sekelompok umat Islam jelas bukan representasi sikap umat Islam secara keseluruhan. NU prihatin atas aksi main hakim sendiri. Organisasi apa pun di luar kepolisian tak berhak membubarkan kegiatan yang dinilai menyalahi aturan. Ormas keagamaan mestinya lebih bijaksana bersikap dan bertindak agar tak terjadi benturan, lebih-lebih penilaian negatif terhadap agama tertentu. Agaknya ada sesuatu yang “tidak beres” di negeri ini menyangkut jaminan keselamatan warga negara dan semangat tenggang rasa termasuk di lingkungan keagamaan. Tak heran, tindakan penggerebekan sering menggema atas nama agama sehingga massa mudah tersulut secara herois dan militan.

Dulu muncul gegeran akibat tesis Huntington tentang “benturan peradaban”. Namun, benturan ternyata tak hanya seputar arena politik dan demokrasi. Seturut waktu, ia meluas pada soal kemanusiaan yang lebih kompleks, seperti perceraian, aborsi, persamaan jender, hak kaum homoseks, dan prostitusi. Terjadi garis pemisah yang menebal antara nilai modernitas dan globalisasi dengan sikap keagamaan. Ketegangan ini lazim dirumuskan sebagai musykilah al-ashalah wa al-hadatsah, ketegangan antara keotentikan dengan modernitas, yang terlimpah antara desa lawan kota, buta huruf lawan pendidikan, kepasrahan lawan ambisi, atau kesalehan lawan kemungkaran.

Versi kesalehan kemudian disifati dengan sikap selektif dan reaktif, didesain untuk memberlakukan kembali nilai dan norma yang dihubungkan dengan tradisi tak bercacat yang diyakini berlaku pada masa lalu. Mentalitas kesalehan ini adalah antipermisif dan memperhadapkan secara keras segala
asusila. Ia terpancung untuk melakukan aksi sapu bersih dalam segala hal termasuk terhadap apa yang disebut penyakit sosial. Yang terjadi kemudian,
tak ada pemisahan antara yang diny (ajaran keagamaan) dan mana yang tarikhi atau tsaqafi (historis-kultural). Diktum amar ma’ruf nahy munkar lebih
ditafsir sebagai upaya mencari kebenaran dengan kekerasan. Suatu tindakan yang mengingatkan kembali pada kelompok Khawarij yang muncul pada awal-awal sejarah Islam.

Fikih penggerebekan

Apakah boleh menggerebek dan merusak lokasi-lokasi kemungkaran? Syeikh Ibrahim bin Amir al-Ruhaili dengan tandas mengatakan, tidak boleh! Bahkan
ini termasuk kemungkaran tersendiri. Mengubah kemungkaran dengan kekuatan tangan merupakan hak waliyul amr (pemerintah). Tindakan melampaui batas yang dilakukan sebagian orang terhadap tempat maksiat dengan menghancurkan dan membakar, atau juga pemukulan, merupakan kemungkaran tersendiri, dan tidak boleh dilakukan.

Para ulama telah sepakat masalah mengingkari dengan kekuatan tangan merupakan hak penguasa. Sabda Nabi Muhammad, “Barangsiapa melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya.”

Makna kemampuan dalam hadits ini, bukan seperti yang dibayangkan kebanyakan orang, yaitu kemampuan fisik untuk memukul atau membunuh, tetapi kemampuan syar’iyah. Yang berhak melakukan, orang yang punya kemampuan syar’iyah. Yaitu, pengingkaran terhadap mereka tak akan menimbulkan kemungkaran lain. Orang yang melihat pelaku kemungkaran hendaknya lapor ke polisi, atau para ulama, atau dai, untuk selanjutnya diserahkan kepada yang memiliki wewenang. Dengan penyelidikan saksama akan dapat diatasi dengan cara yuridis.

Menurut Syeikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dalam kitab Al-Fatawa Asy-Syar’iyyah Fi Al-Masa”l Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram, kekerasan yang tak membuahkan kemaslahatan dan hanya melahirkan yang lebih buruk tak boleh digunakan karena yang harus dilakukan adalah dengan hikmah. Penghukuman hanya boleh dilakukan para penguasa. Manusia biasa hanya bertugas menjelaskan kebenaran dan mengingkari kemungkaran. Mengubah kemungkaran, lebih-lebih dengan tangan, ini dibebankan kepada para penguasa. Merekalah yang berkewajiban mengubah kemungkaran sejauh kemampuan karena mereka yang bertanggung jawab terhadap perkara ini.

Jika seseorang ingin mengubah kemungkaran dengan tangannya setiap kali melihat kemungkaran, ini akan melahirkan kerusakan. Yang tepat, harus
mengikuti hikmah dalam perkara ini. Kata Syeikh Utsaimin, “Anda bisa mengubah kemungkaran di rumah yang di bawah kekuasaan Anda, tetapi mengubah kemungkaran di pasar dengan tangan, bisa menimbulkan hal yang lebih buruk daripada kemungkaran tersebut. Dalam kondisi seperti ini, hendaknya Anda menyampaikan kepada yang mempunyai kemampuan untuk mengubah kemungkaran di pasar.”

Hukum yang benar-menyitir Muhammad al-Ghazali, tokoh Ikhwanul Muslimin mesir-mesti jadi sarana dakwah Islam, bukan sebagai penopang fatwa-fatwa
parsial yang justru membuat orang-orang Islam sendiri yang berbuat dosa dan maksiat lari dari tobat dan hidayah. Fatwa sebagai salah satu produk hukum sesungguhnya tidak mempunyai kekuatan yang mengikat (ghairu mulzimah). Apalagi, fatwa yang menyeru pada terorisme, kekerasan atau pula aksi gerebek dan main hakim sendiri jelas akan berbenturan dengan nilai-nilai universal Islam (al-mashalih al’ammah) yang menjadi tujuan ideal syariat Islam (maqashid al-syari’ah).

Walhasil, jelaslah hukum Islam telah mengatur segala tindakan secara bijak dan elok. Prinsipnya, Islam melarang sikap semena-mena. Pada zaman globalisasi ini, agama sudah sepatutnya mau hidup berdampingan dengan realitas lain, dan Islam bisa menjadi agama yang ikut menegakkan kemanusiaan di masa depan.

Said Aqiel Siradj Ketua Umum PBNU

Menata Orientasi Jihad NU

Oleh: Said Aqiel Siradj

Jawa Pos, [Senin, 10 Mei 2010]
NU yang mengusung nilai-nilai Aswaja dikenal sebagai ormas Islam berwatak kebangsaan. Kelahiran NU merupakan bagian dari dinamika dan pertumbuhan bangsa, yakni sebagai wujud kegairahan luhur para ulama dalam membangun peradaban.

Para pendiri NU dengan keunggulan komparatifnya secara gigih dan penuh perjuangan mengelola pilar-pilar perbedaan sehingga bisa mewujudkan harmonisasi yang konsisten. Di sini, kita temukan titik koordinatnya ketika kita sama-sama memperbincangkan idealisasi NU, yaitu NU yang reformis dan dinamis yang senantiasa dinaungi oleh spirit moral yang bercahaya.

Kepatriotan NU

Jiwa kebangsaan NU mengacu pada kekayaan sejarah dan budaya Nusantara. Paham tersebut dengan sendirinya mengandung semangat menghargai tradisi, pluralitas budaya, dan martabat manusia sebagai makhluk budaya. Dalam perspektif kebangsaan semacam itu, lokalitas mendapat tempat terhormat.

Kepatriotan yang bersifat kultural tersebut perlu ditegaskan karena kelahiran NU tidak pernah menyingkirkan nilai-nilai lokal. Sebaliknya, ia berakulturasi dengan tradisi dan budaya masyarakat setempat. Proses akulturasi tersebut telah melahirkan Islam dengan wajah yang ramah terhadap nilai budaya setempat serta menghargai perbedaan agama, tradisi dan kepercayaan, warisan budaya Nusantara. Otomatis, NU memiliki wawasan multikultural.

Kemampuan NU melakukan praksis, dalam arti memadukan ajaran Islam tekstual dengan konteks lokalitas dalam kebijakan hidup beragama, melahirkan wawasan dan orientasi politik substantif. Cara NU membawa ajaran Islam tidak melalui jalan formalistis, lebih-lebih lewat cara membenturkannya dengan realitas secara frontal, tetapi dengan cara lentur.

Setelah Indonesia merdeka, orientasi NU lebih terkonsentrasi pada transformasi bidang sosial-politik. Jasa para kiai dan warga NU dalam perang kemerdekaan -sungguh pun tak dicatat dalam sejarah- sangat memberikan andil bagi kelangsungan negara RI. Era transformasi bidang sosial-politik itu berakhir saat NU memutuskan kembali ke Khitah 1926 dalam Muktamar Ke-27 NU pada 1984 di Situbondo. Mulai saat itu, NU membuka lembaran baru dalam rangka transformasi bidang sosial-ekonomi.

Absennya NU dalam panggung politik di bawah kekuasaan rezim Orba justru mampu menyelamatkan bangsa dari chaos. Ketidakhadiran NU dalam kancah politik praktis tersebut, selain merasa bahwa eksistensi jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah-lah yang lebih cocok, mampu menekan warga NU untuk tidak terbuai dengan kekuasaan yang korup, kolutif, dan manipulatif.

Jihad NU

Pada era reformasi ini, NU harus benar-benar menjadi hati nurani bangsa. Saat warga bangsa terlarut dalam perburuan kekuasaan, NU harus tampil dengan pesan-pesan moralitas politik. Tidak terjunnya NU ke kancah politik praktis juga memainkan peran strategis bagi kontinuitas bangsa dan negara. Secara politis, warga NU semakin leluasa menyalurkan aspirasi politik. Sementara itu, para ulama tetap konsisten pada pencerahan gerakan moralitas tanpa terkooptasi oleh kekuatan politik mana pun. Di sinilah, jati diri NU akan lebih berharga dan bermanfaat bagi bangsa.

Karena itu, saat ini, jihad yang perlu dilakukan NU adalah, pertama, mengembalikan spirit agama sebagai “roh” politik kebangsaan. Aspek-aspek agama tetap harus pada posisinya sebagai spirit absolut yang mewarnai sejarah perjalanan NU. Bukan sebaliknya, agama dijadikan sebagai kulit kebudayaan untuk membungkus hipokrisme-hipokrisme kekuasaan.

Kedua, praktik politik kebangsaan NU sebagai kekuatan moral dan kultural membutuhkan instrumen yang bersifat struktural. Tetapi, hal itu bukan berarti bahwa penempatan struktural tersebut identik dengan klaim-klaim kekuasaan. Sebab, yang patut dijauhi adalah politisasi NU yang hanya akan mereduksi tujuan utama NU.

Ketiga, NU harus memberikan wahana yang seluas-luasnya bagi internalisasi Khitah NU agar politik kebangsaan NU memiliki akar yang kukuh. Dengan demikian, kekuatan struktural-politik tidak akan melakukan tindakan hegemonik terhadap NU.

Keempat, upaya pengukuhan nilai NU yang berdaya tawar tinggi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dan tradisi NU diharapkan muncul sebagai kekuatan alternatif manakala praktik-praktik politik konvensional telah dipandang merugikan bangsa. Di sinilah, perlunya peran ulama untuk selalu mengaktualisasikan nilai-nilai NU sebagai karakteristik kebangsaan agar kita tidak menjadi korban dalam transformasi global.

Khidmat Kerakyatan

Dalam banyak kasus, godaan politik sekarang sungguh besar akibat desentralisasi sistem pemerintahan yang memberikan peluang kepada ormas-ormas keagaman untuk ikut bermain pada arena pilkada. Ormas keagamaan masih menjadi lumbung suara yang seksi. Tapi, NU harus berani menepis rayuan-rayuan politik. Bukankah kegelisahan-kegelisahan mulai muncul di kalangan elite NU tentang beralihnya aset-aset NU ke kelompok lain, tidak terawatnya kader andal, dan terlalu berlebihan dalam melakukan manuver politik?

NU sejak awal didirikan adalah gerakan sosial-keagamaan yang memberikan perhatian terhadap masyarakat kecil dan kemandirian pesantren. Khitah NU sesungguhnya hendak menguatkan kembali moral. Dengan demikian, peran NU berarti di level akar rumput masyarakat NU dan di tengah kebangsaan Indonesia.

Selama ini, memang terjadi sinisme terhadap NU yang disebabkan elite-elite NU tidak mengurusi masalah-masalah riil masyarakat dan cenderung berfungsi untuk meraih jabatan politik kekuasaan sesaat. NU adalah kebangkitan para ulama. Karena itu, kebangkitan yang dipelopori ulama perlu menampakkan watak keulamaan yang konsen kepada rakyat bawah, konsen terhadap masalah-masalah kebangsaan, dan bukan menggeret NU ke kancah politik praktis.

Inilah saatnya NU kembali berorientasi pada kerja-kerja sosial, seperti dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Persoalan politik biarlah diserahkan kepada para pelaku politik. Jika NU ingin tetap eksis, orientasinya harus ditata untuk mengurusi persoalan umat. (*)

Prof. Dr. KH. Said Aqiel Siradj, Ketua Umum PBNU

Catatan Kritis atas Keputusan Mahkamah Konstitusi

Penulis: Ioanes Rakhmat
(Tulisan ini telah terbit di Koran Tempo, hari ini, 12 Mei 2010)

Sudah kita ketahui, pada Senin, 19 April 2010, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan judicial review UU No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang diajukan oleh Tim Advokasi Kebebasan Beragama (TAKB). Berikut ini beberapa catatan ringkas atas beberapa pokok pertimbangan keputusan MK ini.

Dalam ringkasan pertimbangan hukum yang diajukan MK, dinyatakan bahwa UU tersebut di atas tetap dipertahankan berdasarkan suatu pertimbangan filosofis bahwa “praktik keberagamaan yang terjadi di Indonesia adalah berbeda dengan praktik keberagamaan di negara lain yang tidak dapat disamakan dengan Indonesia.” Tentu MK benar sebab setiap negara di dunia ini memiliki ciri khas masing-masing yang membedakannya dari negara-negara lain di dunia ini. Kita harus setuju penuh bahwa praktik keberagamaan di Indonesia harus berbeda bukan saja dari praktik keberagamaan di negara-negara Barat modern seperti Amerika Serikat, tetapi juga dari praktik keberagamaan di negara-negara Arab. Keindonesiaan dalam beragama masih sedang dicari. Tetapi, pada sisi lain, kita juga harus mau belajar dari negara-negara maju yang senantiasa menindak tegas tindak kekerasan atas nama agama yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang beragama terhadap seorang atau sekelompok orang lain yang berbeda agama atau keyakinan.

Kekhasan negara Indonesia juga dipertahankan MK dalam format relasi agama dan negara. MK memandang dalam relasi ini negara RI memiliki tugas untuk melakukan prevensi atau pencegahan atas potensi penyalahgunaan atau penodaan agama. Jadi dalam pandangan MK, Indonesia sama sekali bukan negara sekular, yaitu negara yang sama sekali tidak ikut campur tangan dalam urusan keagamaan apapun.

Dewasa ini, kita tahu, tidak ada satu negara sekular pun di dunia ini yang di dalamnya agama sama sekali dijauhkan dari negara. Ketimbang terjadi sekularisasi menyeluruh atas tatanan kehidupan masyarakat modern, yang sekarang tampak sedang melanda dunia adalah justru arus desekularisasi, arus mengembalikan peran agama di kawasan publik/politis. Dalam kondisi masa kini semacam ini, fungsi prevensi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia dalam urusan keagamaan tentu harus diterima. Masalahnya, kapan fungsi prevensi ini harus dijalankan. Kita tentu menginginkan pemerintah mau dan mampu mencegah setiap usaha apapun dari umat beragama apapun yang mau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan filosofi bangsa, dan setiap tindak kekerasan yang dilakukan atas nama agama.

Tetapi apakah dalam soal penafsiran atau penguraian suatu ajaran agama, pemerintah juga boleh ikut campir? Dalam pertimbangannya, MK mengakui bahwa “kebebasan beragama merupakan salah satu HAM yang sangat fundamental.” Bahwa “penafsiran terhadap suatu ajaran atau aturan tertentu merupakan kebebasan berpikir setiap orang.” Bahwa “penafsiran keyakinan atas ajaran agama merupakan bagian dari kebebasan yang berada pada forum internum.” Jadi, MK mengakui setiap orang bebas beragama dan bebas berpikir dalam memberi penafsiran atas agamanya.

Tetapi, pada pihak lain, MK memandang kebebasan beragama tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawab sosial dan kewajiban dasar untuk mewujudkan HAM bagi setiap orang, sebab hanya dengan cara inilah “kebebasan beragama seseorang tidak melukai kebebasan beragama orang lain.” Kita tentu setuju pada pandangan MK ini, sebab sesungguhnya hak dan kewajiban, kebebasan dan tanggungjawab, adalah hal-hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap umat beragama di Indonesia bebas dan berhak untuk beribadah dan membangun rumah ibadah mereka. Tetapi mereka tidak bebas untuk membangun sebuah rumah ibadah di mana saja semau mereka, misalnya di suatu tempat yang 98 persen penduduknya beragama lain, dan mereka juga berkewajiban memperhitungkan perasaan hati warga umat beragama lain yang mayoritas ini, yang menginginkan ketenangan di kawasan tempat tinggal mereka.

Tetapi, pada pihak lainnya lagi, MK menegaskan bahwa penafsiran yang bebas dilakukan itu tetap “harus berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama melalui metodologi yang benar berdasarkan sumber ajaran agama yang bersangkutan, yaitu kitab suci masing-masing, sehingga kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak atau absolut.” Di sinilah terletak sejumlah soal mendasar dari pertimbangan MK ini, seperti beberapa di antaranya telah juga disoroti oleh TAKB selama proses judicial review dijalankan.

Pertama, dalam setiap agama ada banyak aliran, dan setiap aliran memegang pokok-pokok ajaran yang bisa berbeda-beda bahkan bisa bertentangan. Memaksakan pokok-pokok ajaran suatu aliran mayoritas kepada aliran-aliran lain yang lebih kecil hanya akan menimbulkan tirani kelompok mayoritas atas kelompok minoritas. Akibatnya HAM pun dilanggar.

Kedua, metodologi penafsiran kitab suci tidak pernah berhenti dikembangkan, tetapi terus diujicoba, disusun dan dikembangkan sejalan dengan perkembangan cabang ilmu-ilmu lain yang dapat dipakai sebagai ilmu-ilmu bantu bagi ilmu tafsir. Ujicoba dan pengembangan metodologi ilmu tafsir kitab suci tidak berlangsung dalam kehidupan komunitas umat beragama, tetapi di perguruan-perguruan tinggi yang umumnya tidak diikuti kebanyakan warga komunitas beragama. Selain itu, kitab suci manapun tidak menawarkan suatu metode tafsir yang memenuhi persyaratan keilmuwan. Kebanyakan metode tafsir kitab suci disusun dengan memakai pandangan-pandangan ilmu-ilmu lain yang sekular. Jadi tidak ada suatu metode tafsir yang skriptural sifatnya.

Ketiga, untuk mengenal suatu agama yang memiliki sejarah panjang dan rumit, atau untuk memahami apa maksud teks-teks kuno kitab suci, orang tidak bisa memakai hanya kitab suci sebagai satu-satunya sumber, melainkan harus juga memakai bahan-bahan lain di luar kitab suci dan sumbangan-sumbangan yang diberikan ilmu-ilmu lain, seperti ilmu sejarah, ilmu sastra, linguistik, arkeologi, antropologi, paleografi, dlsb.

Dengan adanya tiga soal ini, maka harus dinyatakan bahwa tidak ada satu pun tafsiran atas suatu ajaran agama dapat dinilai mutlak dan sudah final. Setiap agama selalu berada dalam suatu perjalanan yang belum usai, dan penafsiran atasnya tidak pernah selesai, selama dunia ini belum berakhir.

Transkrip Siaran Pers Bersama tragedi 98

Hari : Selasa, 11 Mei 2001
Tempat : Atmajaya
Waktu : 10:30-11:30

Spoken Person : Ester Jusuf (Direktur Solidaritas Nusa Bangsa), Andy Yentriyani (Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan-Komnas Perempuan), Yohanes Temaluru (Rektor III Atmajaya), Nancy Widjaya (Perhimpuan Indonesia Thionghoa), Jetty. S(Ikohi)

Ester Jusuf:

Hari ini kami jaringan bersama memperingati Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional dan juga mengenang 12 tahun tragedi kemanusiaan Mei 98. Pada tahun ini tema yang diangkat adalah pengharapan. Pada dasarnya bangsa Indonesia punya harapan kedepan, asalkan kita semua, siapapun, kita pribadi-pribadi mau bersama-sama membangun bangsa. Apapun masalah yang kita hadapi, kita bisa menghadapi itu kalau kita bisa menerima keberagaman kita. Kami melihat bahwa ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan oleh kaum awam. Kita tidak perlu melakukan hal-hal yang besar, setiap orang masing-masing bisa memberikan sesuatu untuk membuat perubahan. Misalnya dalam peringatan mei ini ada ribuan anak yang setelah mereka diajar bagaimana menghargai orang yang berbeda, jenis kelamin, ras, agama apapun latar belakanganya mereka mengecapkan tangan sebagai bagian mendukung tekad untuk Indonesia yang damai dan menghargai keberagaman. Setiap orang dalam kapasitas masing-masing mereka berbuat sesuatu, mereka membuat bintang pengharapan kepada anak-anak, mereka juga membuat boneka Mei. Boneke yang dibuat khusus oleh korban Mei dan orang-orang yang peduli pada masa depan bangsa, yang bertekad untuk tidak terjadi lagi peristiwa yang serupa. Intinya kita harus membangun kekuatan bersama dengan anak-anak melalui pendidikan.

Yohanes Temaluru

Refleksi peristiwa 98 kebetulan pada waktu itu saya juga menjadi Dekan. Setiap kali bicara 98 saya selalu merinding. Oleh karena itu saya menyambut prakarsa dari kawan-kawn untuk memberikan penyadaran kepada kita bahwa sesuatu yang sangat serius telah terjadi pada bangsa kita dan kita tidak ingin terjadi dimasa atang. Pilihan kepada kelompok anak sangat tepat karena masa depan bangsa ini ada di tangan anak2 itu. Kita bisa membayangkan tanpa bimbingan orang2 dewas, maka anak-anak tidak akan mungkin tahu. Oleh karena itu saya menyambut baik kegiatan ini. Bahkan pilihan untuk Atmajaya, kebetulan Atmajaya merayakan ulang tahun ke-60. Dan tema yang diangkat adalah adalah “ Atmajaya untuk Tuhan dan bangsa”. Oleh karena itu momentum peringatan Mei semoga bisa memberi isnpirasi dan semangat.

Ktia tidak harus melakuakn yang besar2, melakukan hal2 kecil yang berarti besar. Solidaritas Nusa Bangsa, dan Komnas perempuan coba menyalakan lilin kecil yang akan mengarahkan kepada keinginan atau pencapaian harapan2 kita ke depan. Jadi saya berharapa bahwa gandegan tangan kita yang lintas agama, etnik, kelompok. Oleh karena itu semoga acara ini mendapat sambutan luas dan dengan cara kita masing2 ditempat kita masing2 kita sebarluaskan kepedulian yang sama, kepedulian tentang harapan.

Andy Yentriyani

Bagi Komnas Perempuan tragedi mei 98 adalah peristiwa yang betul2 penting karena Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan berdiri di atas peristiwa ini, dan seluruh perjuanga ini didedikasikan untuk memastikan perempuan korban, dalam bentuk perkosaan maupun serangan2 seksual pada akhirnya bisa memperoleh kebenaran, keadilan dan pemulihan. Karena kita tahu bersama mekipun sudah ada hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang didirikan 6 lembaga dan institusi, sampai hari ini negara masih menyangkal kalaupun tidaa berusaha melupakan tragedi itu.

Komnas Perempuan pada penghujung tahun lalu meluncurkan kampanya Mari Bicara Kebenaran. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengingat peristiwa2 penting yang menimnbulkan rasa pilu sebagai bangsa Indonesia, termasuk tragedi Mei 98 ini. Dan membahas tragedi ini tidak hanya membahas peristwia kelamnya, tapi juga bagaimana peristiwa ini membangkitkan rasa solidaritas di dalam tubuh bangsa Indonesia dan untuk memastikan bahwa semangat solidaritas bersama dan bangsa Indonesia bisa belajar untuk bangkit dari luka yang mendalam dari peristiwa sejarahnya itu. Maka kami mendorong adanya intergrasi pembahasan masalah ini ke dalam dunia pendidikan dari segala tingkatan. Untuk itu bagi Komnas Perempuan kami tidak bisa tidak melainkan mendukung acara dari kawan2 Solidaritas Nusa Bangsa, dan juga rekan2 yang lain, untuk melakukan peringatan terhadap tragedi Mei 98 dan juga melakukan langkah2 strategis lanjutan bagi dunia pendidikan maupun lembaga 2negara yang relevan untuk memastikan suatu hari kebenaran, keadilan juga pemulihan bagi perempuan korban, keluarganya, pendamping mendapatkan hal itu.

Nancy Widjaja

Keadilan seperti apa sih? Bagi saya pribadi keturunan Etnis Thionghoa keadilan adalah terimalah kita sebagai salah satu suku bangsa Indonesia ini. Kita telah ratusan bahkan ribuan tahun tinggal di Indonesia jadi jangan dianggap beda. Kawan2 Thionghoa yang melarikan ke luar negeri setelah terjadi kerusuha Mei 98, buktinya mereka kembali ke Indonesia, karena keluarga, sumber penghidupan mereka ada di Indonesia.

Kita warga Thionghoa merasa didiskriminasi. Sehingga saya menyekolahkan ketiga anak saya ke luar negeri sejak kelas satu. Itu biayanya sangat mahal. Dan saya tidak ingin ini terjadi pada orang lain. Dari kecil mengirim anak sekolah ke luar mengakibatkan hubungan orang tua renggang. Sekali lagi terimalah kami di sini (Etnis Thionghoa). Jalan yang kami tempuh tidak mudah ketika mendapatkan diskriminasi.

Yohanes Temaluru

Bicara tentang pengalaman tragei Mei memberikan trauma sampai saat ini. Atmajaya sejak 98 melalui kelompok mahasiswa, studi, organisasi massa, melakukan kegiatan. Mereka ingin menimbulkan semangat agar kedepan hal2 seperti itu jangan sampai terulang kembali. Dibeberapa kelas bahka dosen multirkuluralisme juga melakukan penyadaran tentang itu. Karena Atmajaya menghargai harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu momentum ini tidak hanya seremonial, tapi menjadi inspirasi.

Andy Yentriyani

Pada banyak kesempatan keadilan adalah dalam ranah hukum, tapi itu bukan satu2nya, meskipun itu tetap untuk perlu diperjuangkan. Keadilan hukum tidak mungkin tercipta kalau kita bangsa Indonesia melupakan peristiwanya. Kalau kita ingat penderitaan jugun ianfu dibutuhkan waktu 60 untuk mereka mendapatkan keadilan dan kebenaran lewat mereka, meskipun apakah mereka sudah mendapatkan pemulihan masih menjadi pertanyaan. Untuk korban Mei 98 yang anak2nya terbakar dalam kerusuhan untuk bangkit menjadi keluarga yang utuh kembali ini perjuangan yang besar, dan kalau boleh menyebutkan dalam acara ini proses peringatan Mei 98 bukan hanya untuk mengingat tragedinya tapi juga membantu korban untuk bangkit dan berdaya.

Upaya melawan lupa ini harus dijadikan upaya massif baik itu melalui pendidikan informal maupun formal. Karena pada akhirnya inilah yang bisa melakukan perubahan. Bila tidak ada perubahan secara substantif mengenai apa itu perkosaan, penganiyaan, bila tidak ada perubahan hukum acara yang membebankan pembuktian terjadinya kekerasan seksual pada perempuan korban, dan bila tidak ada perubahan budaya melihat perempuan korban kekerasan seksual justru sebagai orang yang memprofokasi, maka tidak mungkin kita hari ini bicara pada keadilan, khususnya bagi kawan2 kita yang mengalami tragedi Mei 98.

Siaran Pers Bersama Peringatan Mei 2010

Peringatan Mei 2010:
Hari Kebangkitan Nasional, Hari Pendidikan Nasional
&
12 Tahun Tragedi Kemanusiaan Mei 98
Jakarta, 11 Mei 2010

Peringatan Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional dan 12 tahun Tragedi Kemanusiaan Mei 98 kali ini kami bicara tentang HARAPAN. Kita mampu membuat perubahan, kita mampu mandiri membangun bangsa Indonesia damai dan kokoh, menghormati hak asasi manusia tanpa membedakan ras, etnis, agama, gender, usia atau apapun latar belakang seseorang.

Momentum Peringatan Mei 2010 kali ini melibatkan ribuan orang yang amat beragam baik ras, etnis, agama, usia, gender maupun latar belakang. Ada ribuan anak mulai dari tingkat Taman Bermain, Taman Kanak-Kanak sampai orang dewasa yang bertekad membangun Indonesia yang damai dimana semua orang dihargai sebagai manusia yang setara. Mereka semua bahu membahu membuat momentum Peringatan Mei 2010 ini menjadi momentum membangun tekad dan harapan bersama. Setiap orang mengambil peran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada ribuan anak yang membuat cap telapak tangan perdamaian, ada kelompok perempuan yang membuat dan menyebarkan Kue Bintang Harapan, ada kelompok korban Mei dan relawan yang membuat ribuan Boneka Mei, ada banyak guru yang bertekad untuk mengajarkan murid-muridnya menghargai sesama manusia dan bertanggung jawab untuk membangun masa depan bangsa. Semua orang punya tanggung jawab, semua orang bisa berperan. Kita bisa meraih harapan kita asalkan kita bergandengan tangan dan mensinergikan semua kekuatan keragaman bangsa kita.

Kami percaya pendidikan adalah kunci perubahan bangsa. Sedini mungkin anak harus diajar mengenal dan belajar dari sejarah bangsa maupun bagaimana berinteraksi sebagai bagian dari bangsa yang amat plural. Pendidikan adalah kunci untuk mencerdaskan bangsa, kunci agar tidak terjadi lagi tragedi yang sama seperti Tragedi Kemanusiaan Mei 98. Oleh karena itu momentum Peringatan Mei 2010 ini kami mengangkat pentingnya pendidikan bagi semua orang, terutama anak-anak.

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Namun suara mereka kerap kali tidak diperhitungkan saat kita bicara tentang masalah-masalah bangsa atau masa depan bangsa kita. Mereka lebih sering dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak mengerti apa-apa dan belum bisa menentukan apa yang benar atau yang salah. Karenanya mereka lebih banyak diposisikan untuk mendengar dan menerima semua nilai yang ditanamkan oleh orang-orang dewasa kepada mereka.

Dalam realita kehidupan sehari-hari kami menemukan banyak orang yang secara sadar atau pun tidak justru memaksakan anak untuk menerima nilai-nilai yang keliru berdasarkan pandangan mereka yang sempit atau trauma di masa lalu. Bahkan sejak usia dini banyak anak yang dilarang untuk bergaul dengan anak lain yang berbeda ras, etnis, agama, asal usul atau golongan.

Karena itu dalam momentum bulan Mei 2010 ini saat kita memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional kami ingin kita semua memikirkan secara serius masa depan bangsa kita: masa depan di tangan anak-anak kita yang berbeda ras, etnis, agama, gender atau apapun latar belakangnya.

Siaran Pers Bersama:

Yayasan Solidaritas Nusa Bangsa, Fakulas Hukum Universitas Atmajaya, Komnas Perempuan, Perhimpunan Indonesia Tionghoa, Keong Mas, Forum Keluarga Korban Mei 98, IKOHI, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, Jaringan Tionghoa Muda, YSIK, Sinergi Indonesia

Kepercayaan yang diperintahkan negara

Undang-Undang Penodaan Agama di Indonesia
Mahkamah Konstitusi membenarkan UU Penodaan Agama yang menurut pendapat banyak politisi liberal serta aktivis HAM merupakan peninggalan masa lampau. Mereka berpendapat, UU itu dapat mempertajam ketegangan antar agama. Oleh Christina Schott

“Kafir!”, “Tumpahkan darahnya!” dan ancaman-ancaman lain serupa itu harus didengar sutradara Garin Nugroho awal April lalu.

Sebagai pakar kebudayaan, ia memberikan pernyataan di depan Mahkamah Kostitusi, bahwa UU Penodaan Agama yang sudah berumur 45 tahun akan menghambat diskusi antar agama di Indonesia. Karena UU itu tidak memberikan ruang bagi rakyat untuk memiliki pendapat sendiri.

“UU ini adalah pukulan terbesar bagi demokrasi dan pluralisme dalam sejarah negara kita”, demikian dinyatakan sutradara yang sudah mendapat penghargaan internasional. Para pendukung berbagai organisasi radikal Islam, seperti Front Pembela Islam (FPI) atau Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang menunggu di depan gedung, dapat mengikuti pernyataannya melalui sebuah layar, dan mereka rupanya berpendapat berbeda.

Pembenaran bagi Haluan Keras
Walaupun diancam, Nugroho masih dapat dibilang beruntung. Empat pakar lainnya dipukul dan ditendang saat menuju gedung Mahkamah Konstitusi. Namun demikian para hakim membenarkan paragraf-paragraf dalam UU yang kontroversial itu. Hanya dengan satu suara menentang, pekan lalu dewan hakim yang beranggotakan sembilan orang, menyatakan bahwa UU Penodaan Agama tidak bertentangan dengan UUD ’45, dan “penting bagi keselarasan antar agama di Indonesia”.

Koalisi kelompok HAM Indonesia di bawah pimpinan Wahid Institute mengajukan tuntutan agar UU Penodaan Agama diuji keabsahannya secara hukum. Menurut koalisi HAM itu, UU yang dikeluarkan tahun 1965 setelah terjadinya penggulingan kekuasaan tersebut tidak sesuai dengan konstitusi yang menjamin kebebasan beragama.

Enam agama diakui secara resmi di Indonesia, yang menjadi negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, yaitu: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Penganut agama minoritas seperti Sikh atau animisme ditolerir, tetapi tidak mendapat KTP atau surat nikah, jika tidak menyatakan diri menganut salah satu dari enam agama yang resmi.

Ateisme tidak mungkin dipraktekkan dalam kehidupan sosial. Yang juga bermasalah adalah aliran yang termasuk enam agama tersebut, tetapi menyimpang dari ajarannya. Menurut UU Penodaan Agama, penerbitan interpretasi yang tidak sesuai dengan penafsiran ortodoks menyalahi hukum. Termasuk juga, jika interpretasi itu direkomendasikan, dan terutama jika dipromosikan.

Oleh sebab itu, misalnya interpretasi-interpretasi Islam, yang tidak sesuai dengan ajaran Suni dan Syiah, dilarang secara hukum, dan pendukungnya kerap mengalami pengejaran di luar hukum.

Pendukung Ahmadiyah Dikejar
Terutama pendukung Ahmadiyah mengalami pengejaran paling berat tahun 2008. Mereka menyatakan diri sebagai penganut agama Islam, tetapi tidak percaya, bahwa Muhammad adalah nabi terakhir.

Setelah serangan dengan kekerasan yang dilancarkan kaum radikal Islam, banyak pendukung Ahmadiyah menyembunyikan diri. Sampai saat ini ratusan keluarga terpaksa berdiam di kamp pengungsi di pulau Lombok, karena mereka tidak berani kembali ke desa asal mereka. Pemerintah tidak menghukum orang-orang yang melakukan kekerasan. Sebaliknya, melarang pendukung Ahmadiyah melakukan aktivitas di masyarakat.

“Kebebasan agama harus selalu ada batasnya, karena jika tidak, maka kebebasan mayoritas warga akan terganggu.” Itu dikatakan Saleh Daulay, sekretaris lembaga hukum dan HAM Muhammadiyah, yang menjadi organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia. Ia mengatakan, sudah menjadi kewajiban pihaknya, untuk melindungi kepercayaan warga mayoritas dari gangguan apapun. Ditambahkannya, “Tanpa UU Penodaan Agama, kita tidak punya lagi dasar-dasar untuk mencegah kerusuhan sosial.”

Dalam prakteknya UU itu selama ini terutama digunakan untuk menindak pelanggaran ajaran aliran utama Islam di Indonesia. Di samping kelompok yang menyerupai sekte seperti Ahmadiyah, di masa lalu orang-orang tertentu juga menjadi incaran. Mei 2006 lalu gubernur Banyuwangi, yang beragama Islam dituntut agar diturunkan dari jabatan, karena mempraktekkan ajaran yang lain dari ajaran Islam.

Latar belakangnya adalah perkawinannya dengan seorang pria beragama Hindu. Desember 2008 seorang guru SD beragama Kristen ditangkap, karena ia dikabarkan memberikan komentar yang mencemooh Islam. Karena desas-desus itu, ratusan warga muslim yang marah menghancurkan 67 rumah, sebuah gereja dan sebuah gedung pertemuan, serta melukai lima orang. Hanya dua dari mereka ditangkap.

Bukan Jalan Keluar Konflik Agama
“UU Penodaan Agama tidak menyelesaikan konflik agama di negara ini,” demikian dijelaskan Masdar Farid Mas’udi, pakar hukum Nahdlatul Ulama (NU), yang menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia. Perkataannya dikutip harian Jakarta Post.

“Pengadilan seharusnya menguraikan dengan lebih jelas istilah ’penghujatan’ dan ’ajaran sesat’. Menurut interpretasi saat ini, sebenarnya pengkhotbah muslim yang mengobarkan amarah terhadap agama lain juga harus dianggap kriminal.”

Tetapi hanya Mas’udi yang berpendapat seperti itu. Bukan hanya kaum radikal Islam saja, bahkan organisasinya sendiri, NU, yang dianggap moderat, serta Muhammadiyah menolak pembatalan UU Penodaan Agama. Organisasi Hindu, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi) juga mendukung pelaksanaan UU tersebut.

Di Mahkamah Konstitusi, satu-satunya hakim yang menolak adalah Maria Farida Indrati. Sebulan lalu ia juga menjadi satu-satunya hakim yang menentang UU Antipornografi dan Pornoaksi yang kontroversial.

Menurut pendapat Maria Farida Indrati, UU Penodaan Agama adalah peninggalan masa lalu, yang tidak sesuai lagi dengan konstitusi saat ini. Terutama berkaitan dengan penjagaan HAM dan kebebasan beragama.

“Resminya, di Indonesia ada kebebasan beragama, tetapi sebenarnya kita tidak benar-benar bebas,” demikian dikatakan Dwi Nurdianto (nama diubah), yang bekerja di sebuah organisasi sosial di Yogyakarta.

“Di atas kertas saya beragama Islam, walaupun saya sebenarnya ateis. Tetapi di sini orang tidak boleh ateis. Kalau saya tidak termasuk agama manapun, saya tidak mendapat surat-surat resmi. Apa yang terjadi kalau orang-orang tertentu tahu pandangan saya, bisa dibayangkan setelah melihat skenario di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya negara harus melindungi warga minoritas dari diskriminasi. Tapi mereka malah berdalih melindungi kepentingan mayoritas.“

Christina Schott
Alih bahasa oleh Marjory Linardy
© Qantara.de 2010

Editor: Rizki Nugraha/Qantara.de

Buku Sang Pelintas Batas

Djohan Effendi adalah salah satu sosok penting dalam upaya pengembangan kehidupan keagamaan yang lebih dialogis, harmonis, dan toleran dalam era Indonesia modern. Kehidupan keagamaan—baik intra maupun antaragama—seperti itu tentu saja merupakan kebutuhan yang senantiasa harus diperjuangkan, bukan hanya untuk umat beragama itu sendiri, tapi juga untuk kepentingan keberlanjutan negara-bangsa Indonesia.

Kesediaan pak Djohan ikut berjuang menegakkan hak-hak kebebasan beragama di Indonesia tidaklah setengah-setengah melainkan all-out. Ini dilakukan beliau sejak jaman Orde Baru, hingga sekarang.Djohan Effendi adalah salah satu sosok penting dalam upaya pengembangan kehidupan keagamaan yang lebih dialogis, harmonis, dan toleran dalam era Indonesia modern. Kehidupan keagamaan—baik intra maupun antaragama—seperti itu tentu saja merupakan kebutuhan yang senantiasa harus diperjuangkan, bukan hanya untuk umat beragama itu sendiri, tapi juga untuk kepentingan keberlanjutan negara-bangsa Indonesia.

Kesediaan pak Djohan ikut berjuang menegakkan hak-hak kebebasan beragama di Indonesia tidaklah setengah-setengah melainkan all-out. Ini dilakukan beliau sejak jaman Orde Baru, hingga sekarang.

PELARANGAN BURQA: MEMBEBASKAN PEREMPUAN?

Oleh Soe Tjen Marching
Koran Tempo, 27 April 2010
Pemerintah Prancis bukanlah satu-satunya di Eropa yang menyatakan keresahan mereka akan burqa dan hijab. Beberapa partai di Belgia, Italia, dan Belanda juga cukup getol mengkampanyekan anti terhadap baju
yang menutupi wajah perempuan.
Sewaktu saya masih di London, salah satu topik yang hangat dibicarakan semenjak saya datang hingga kini adalah hukum atau paling tidak peraturan mengenai pemakaian baju perempuan. Beberapa artikel telah menyebutkan bahwa pemakaian hijab dan burqa di London meningkat, dan hal ini meresahkan masyarakat. Beberapa orang tua di Britania Raya bahkan sempat memprotes sekolah yang mempekerjakan perempuan yang memakai burqa, karena baju ini membatasi ekspresi dan gerak sang guru yang serba tertutup.
Inilah anehnya. Di Indonesia, yang sedang diributkan ialah makin terbukanya baju perempuan. Adapun di Eropa yang diributkan adalah makin tertutupnya baju perempuan. Namun ribet urusan baju ini sudah ada sejak zaman dulu, dengan lompatan-lompatan yang mirip permainan sepak bola: barang yang sama bergulir ke arah berlawanan pada waktu yang berbeda.
Ketika manusia Eropa baru menjelajah ke Nusantara, merekalah yang sempat terheran-heran, mengagumi sekaligus mengutuk terbukanya beberapa baju perempuan di Nusantara kita. Bahkan, ketika saya berjalan-jalan di sebuah toko buku bekas di Belanda, foto-foto para perempuan Bali yang bertelanjang dada menjadi pusat perhatian buku-buku perjalanan di Eropa di abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada abad itu, di beberapa wilayah Eropa yang masih puritan, perempuan diharuskan menutup mata kaki mereka. Namun, sekarang, perempuan Eropalah yang berbikini di beberapa pantai di Indonesia.
Moralitas telah berbalik dan alasan dari pemerintah kedua benua ini masih sama dalam mengeluarkan peraturan: melindungi kehormatan perempuan (baik pada zaman dulu maupun sekarang). Kalau ini hanya permainan, dan yang dibuat bergulir ke sana dan kemari adalah bola, tentu tidak jadi masalah. Tapi, kalau yang dibuat bola adalah tubuh perempuan oleh para pemimpin yang didominasi lelaki, ini sudah tidak lucu lagi!
Bagaimana mungkin keduanya mengklaim hal yang sama dengan dua hal yang begitu berbeda? Memang, pemakaian baju yang panjang dan menutupi seluruh tubuh dan kaki bisa menjadi halangan besar untuk kebebasan bergerak bagi banyak perempuan. Bahkan di Aceh, banyak perempuan yang memakai jilbab terbenam saat tsunami karena mereka tidak dapat bergerak cepat untuk menyelamatkan diri.
Inilah alasan pemerintah Belgia, Prancis, dan Belanda saat ini dalam mempersoalkan burqa. Mereka ingin memberikan kebebasan kepada perempuan yang sudah terperangkap oleh fundamentalisme agama. Lalu pemerintah Belanda mengizinkan beberapa sekolah dan tempat-tempat umum untuk melarang burqa. Di Belgia, rencananya perempuan yang memakai burqa di depan umum akan dikenai denda 150 euro.
Namun apa yang akan terjadi bila peraturan seperti ini sungguh-sungguh berlaku? Beberapa perempuan akan semakin tersekap, dan bersembunyi di rumah dengan adanya pelarangan seperti itu. Dan informasi apa yang akan didapat dari suaminya? Hal ini hanya akan semakin mengasingkan mereka dari dunia luar dan membenamkan mereka dalam kontrol domestik.
Lebih-lebih lagi pelarangan burqa akan menjadikannya sebagai baju politik. Karena burqa menjadi alasan bagi para politikus untuk mendapat suara dan kepopuleran, ia akan menjadi jubah revolusioner, tanda pemberontakan dari tekanan yang berkuasa. Inilah bahayanya: bila tanda pemberontakan suatu kelompok adalah pemberangusan tubuh perempuan, hal ini akan semakin membungkam perempuan dan mengalihkannya dari isu sesungguhnya. Pelarangan burqa tidak membatasi hak yang kuat, melainkan malah memenjara perempuan lebih jauh.
Tubuh perempuan menjadi bahan pengoyakan antara boleh dan tidak, antara keharusan agama fundamental dan kekerasan hukum. Pelarangan burqa akan menjadikan yang tertindas semakin bertambah tertindas.
Sebab, pelarangan burqa tidak sama dengan penolakan untuk memakai burqa. Dalam pelarangan, superioritas pemerintah menjadi dominan, sedangkan para perempuan masihlah menjadi boneka–menjadi obyek yang dapat diperintah dan diatur sekenanya. Sedangkan dalam penolakan akan paksaan memakai burqa, ada kesadaran para perempuan ini. Ada kekuatan dari para perempuan ini untuk berkata, “Burqa adalah baju kami. Biarkan kami memutuskannya sendiri!”
Dalam pelarangan dan hukum, ada perang melawan kriminalitas. Namun apakah perempuan yang memakai burqa itu dapat dianggap sebagai kriminal? Bukankah mereka justru mangsa dari kriminalitas itu? Lalu, dalam peraturan yang katanya membela hak perempuan, mengapa tubuh perempuan lagi yang disoroti dan diawasi sehingga mereka harus dihukum berkali-kali?
Dan memang seharusnya, kedua belah pihak (yang ingin menutupi dan membuka baju perempuan) saling becermin satu sama lain. Sebab, mereka sudah menggunakan tubuh perempuan untuk tujuan tertentu. Mungkin sudah saatnya mereka-mereka yang mengklaim menjunjung harkat dan kehormatan perempuan ini tutup mulut dan berhenti berkoar. Sudah saatnya para perempuan bicara akan tubuh mereka sendiri.

Oleh Soe Tjen Marching

Koran Tempo, 27 April 2010

Pemerintah Prancis bukanlah satu-satunya di Eropa yang menyatakan keresahan mereka akan burqa dan hijab. Beberapa partai di Belgia, Italia, dan Belanda juga cukup getol mengkampanyekan anti terhadap baju yang menutupi wajah perempuan.

Sewaktu saya masih di London, salah satu topik yang hangat dibicarakan semenjak saya datang hingga kini adalah hukum atau paling tidak peraturan mengenai pemakaian baju perempuan. Beberapa artikel telah menyebutkan bahwa pemakaian hijab dan burqa di London meningkat, dan hal ini meresahkan masyarakat. Beberapa orang tua di Britania Raya bahkan sempat memprotes sekolah yang mempekerjakan perempuan yang memakai burqa, karena baju ini membatasi ekspresi dan gerak sang guru yang serba tertutup.

Inilah anehnya. Di Indonesia, yang sedang diributkan ialah makin terbukanya baju perempuan. Adapun di Eropa yang diributkan adalah makin tertutupnya baju perempuan. Namun ribet urusan baju ini sudah ada sejak zaman dulu, dengan lompatan-lompatan yang mirip permainan sepak bola: barang yang sama bergulir ke arah berlawanan pada waktu yang berbeda.

Ketika manusia Eropa baru menjelajah ke Nusantara, merekalah yang sempat terheran-heran, mengagumi sekaligus mengutuk terbukanya beberapa baju perempuan di Nusantara kita. Bahkan, ketika saya berjalan-jalan di sebuah toko buku bekas di Belanda, foto-foto para perempuan Bali yang bertelanjang dada menjadi pusat perhatian buku-buku perjalanan di Eropa di abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada abad itu, di beberapa wilayah Eropa yang masih puritan, perempuan diharuskan menutup mata kaki mereka. Namun, sekarang, perempuan Eropalah yang berbikini di beberapa pantai di Indonesia.

Moralitas telah berbalik dan alasan dari pemerintah kedua benua ini masih sama dalam mengeluarkan peraturan: melindungi kehormatan perempuan (baik pada zaman dulu maupun sekarang). Kalau ini hanya permainan, dan yang dibuat bergulir ke sana dan kemari adalah bola, tentu tidak jadi masalah. Tapi, kalau yang dibuat bola adalah tubuh perempuan oleh para pemimpin yang didominasi lelaki, ini sudah tidak lucu lagi!

Bagaimana mungkin keduanya mengklaim hal yang sama dengan dua hal yang begitu berbeda? Memang, pemakaian baju yang panjang dan menutupi seluruh tubuh dan kaki bisa menjadi halangan besar untuk kebebasan bergerak bagi banyak perempuan. Bahkan di Aceh, banyak perempuan yang memakai jilbab terbenam saat tsunami karena mereka tidak dapat bergerak cepat untuk menyelamatkan diri.

Inilah alasan pemerintah Belgia, Prancis, dan Belanda saat ini dalam mempersoalkan burqa. Mereka ingin memberikan kebebasan kepada perempuan yang sudah terperangkap oleh fundamentalisme agama. Lalu pemerintah Belanda mengizinkan beberapa sekolah dan tempat-tempat umum untuk melarang burqa. Di Belgia, rencananya perempuan yang memakai burqa di depan umum akan dikenai denda 150 euro.

Namun apa yang akan terjadi bila peraturan seperti ini sungguh-sungguh berlaku? Beberapa perempuan akan semakin tersekap, dan bersembunyi di rumah dengan adanya pelarangan seperti itu. Dan informasi apa yang akan didapat dari suaminya? Hal ini hanya akan semakin mengasingkan mereka dari dunia luar dan membenamkan mereka dalam kontrol domestik.

Lebih-lebih lagi pelarangan burqa akan menjadikannya sebagai baju politik. Karena burqa menjadi alasan bagi para politikus untuk mendapat suara dan kepopuleran, ia akan menjadi jubah revolusioner, tanda pemberontakan dari tekanan yang berkuasa. Inilah bahayanya: bila tanda pemberontakan suatu kelompok adalah pemberangusan tubuh perempuan, hal ini akan semakin membungkam perempuan dan mengalihkannya dari isu sesungguhnya. Pelarangan burqa tidak membatasi hak yang kuat, melainkan malah memenjara perempuan lebih jauh.

Tubuh perempuan menjadi bahan pengoyakan antara boleh dan tidak, antara keharusan agama fundamental dan kekerasan hukum. Pelarangan burqa akan menjadikan yang tertindas semakin bertambah tertindas.

Sebab, pelarangan burqa tidak sama dengan penolakan untuk memakai burqa. Dalam pelarangan, superioritas pemerintah menjadi dominan, sedangkan para perempuan masihlah menjadi boneka–menjadi obyek yang dapat diperintah dan diatur sekenanya. Sedangkan dalam penolakan akan paksaan memakai burqa, ada kesadaran para perempuan ini. Ada kekuatan dari para perempuan ini untuk berkata, “Burqa adalah baju kami. Biarkan kami memutuskannya sendiri!”

Dalam pelarangan dan hukum, ada perang melawan kriminalitas. Namun apakah perempuan yang memakai burqa itu dapat dianggap sebagai kriminal? Bukankah mereka justru mangsa dari kriminalitas itu? Lalu, dalam peraturan yang katanya membela hak perempuan, mengapa tubuh perempuan lagi yang disoroti dan diawasi sehingga mereka harus dihukum berkali-kali?

Dan memang seharusnya, kedua belah pihak (yang ingin menutupi dan membuka baju perempuan) saling becermin satu sama lain. Sebab, mereka sudah menggunakan tubuh perempuan untuk tujuan tertentu. Mungkin sudah saatnya mereka-mereka yang mengklaim menjunjung harkat dan kehormatan perempuan ini tutup mulut dan berhenti berkoar. Sudah saatnya para perempuan bicara akan tubuh mereka sendiri.

A Post without Image

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read more