Harian

Komisioner Komnas HAM: Syaratnya Hanya Satu Militan!

Komnas HAM

”Komnas HAM ini gak ada pamornya? Padahal banyak kejadian akhir-akhir ini? Apa kalian pengecut?” kalimat ini disampaikan oleh Adnan Buyung Nasution, saat berlangsungnya diskusi tantangan Komnas HAM 2012-2017, Kamis, tanggal 12 Januari 2012. Acara ini berlangsung di Hotel Sahid. Komentar yang disampaikan oleh Adnan  Buyung Nasution ini yang menjadi pembuka dalam diskusi tersebut. Adnan Buyung tidak menjadi narasumber saat acara berlangsung, namun narasumber meminta peserta untuk berkomentar terlebih dulu. Yang menjadi narasumbernya adalah Makarim Wibisono, Jimly Asshiddiqie, Ati Nurbaiti, Marzuki Darusman, HS Dillon. Sebagian dari narasumber adalah mantan anggota komisioner angkatan pertama dan ada juga panitia seleksi Komnas HAM 2012-2017.

Sontak saja, komentar dari Bang Buyung ini, begitu beliau biasa disapa, menghangatkan susanan diskusi selanjutnya. Satu-persatu menanyakan berbagai kasus yang sempat melonjak akhir-akhir ini seperti HKBP Ciketing, Ahmadiyah di Cikeusik, kasus Mesuji sampai kasus Bima. Banyak yang mempertanyakan kinerja dari Komnas HAM ini. Dahulu saat Orde Baru ‘meratakan’ jalan demokrasi, maka Komnas HAM menjadi sangat penting. Namun sekarang ketika banyak kasus yang anti kemanusiaan malah Komnas HAM susah ’dicari’. Seperti yang diberitakan akhir-akhir ini, untuk kasus Mesuji, maka Komnas HAM bekerja sama dengan Polri. Padahal Komnas HAM adalah lembaga yang bersifat independen. Kemandirian itu terdapat di dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

 

Sehingga diskusi tersebut pada akhirnya meruncing kepada bagaimana Komnas HAM dapat mengatasi hambatan mekanisme struktur yang ada selama ini termasuk juga memilih orang yang tepat sebagai komisioner Komnas HAM yang tidak hanya dapat berkinerja pada tingkat lokal juga nasional. Secara mekanisme struktur, selama ini Komnas HAM hanya bisa memberikan rekomendasi terhadap setiap kejadian yang ada. Billah juga mengatakan,”Panitia seleksi yang ada sekarang ini juga berada di situasi yang sulit, saya memahami hal itu. Banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti, dana kalau pun ada yang ditindaklanjuti itu hanya karena alasan-alasan politik saja.”

 

Benyamin Mangkoedilaga, salah satu anggota Komnas HAM generasi perrtama, mengatakan,”Saya waktu itu ditunjuk sebagai anggota bersama Marzuki dan Dillon, dan saya enjoy karena saya kerja dengan teman-teman dan profesional.  Waktu itu tahun 98, kita kritis dan reformasi masih berjalan. Namun sekarang komisioner dipilih. Saya tidak tahu apakah mekanisme itu yang kurang tepat. Selanjutnya apakah sistem fit dan proper test itu masih relevan?”. Benyamin mengatakan bila sistem fit and proper test ini yang sebenarnya paling ditakutkan, menurutnya,”Bagaimana mungkin kalau yang melakukan fit and  proper test sendiri tidak begitu tahu mengenai HAM? Masa sih fit dan proper test hanya menyanyi Indonesia Raya saja.” Sehingga beliau juga menganjurkan kalau ada orang yang semestinya mumpuni untuk menjadi komisioner, tapi belum mendaftar, ada baiknya masyarakat menyarankan calonnya itu langsung ke Komnas HAM.

Salah satu informasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah akan diusulkan jumlah komisioner menjadi 15 orang. Sehingga diharapkan akan ada tambahan 4 orang komisioner lagi dari sebelumnya yang berjumlah 11 komisioner. Namun jumlah sebanyak 15 orang ini pun masih di bawah dari jumlah komisioner yang ditetapkan oleh Undang-Undang, yakni sebanyak 35 orang komisioner. Usulan ini sudah disampaikan kepada DPR. Dalam pertemuan di Hotel Sahid tersebut, Jimly Asshiddiqie, juga menyampaikan informasi,”Nantinya panitia seleksi-pansel akan memilih 15 nama, namun yang daftar sampai saat ini baru 19 orang. Ini mengalami penurunan dari sebelumnya, kalau dulu yang mendaftar sebanyak 200 orang.” Ironis, karena hampir setiap harinya Komnas HAM menerima perkara sekitar 1000 perkara per hari.

 

Apakah sekarang Komnas HAM kalah dengan KPK, KPU dan MK, sehingga daya tarik untuk menjadi komisioner pun menjadi berkurang? Namun seorang peserta diskusi mengatakan pendapatnya, kalau sebenarnya karakter komisioner yang kita dibutuhkan ke depan adalah militansi dan konsisten melawan spektrum politik. Sehingga sebelum dia bicara, dia sudah punya aura dan militansi.  (Chris Poerba)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close