Stara

Sunat Perempuan, Kontrol Atas Tubuh dan Legalisasi Negara

Seruan itu datang dari Amnesty Internasional bertepatan dengan hari Perempuan Sedunia yang jatuh, kemarin. Organisasi Hak Asasi Manusia itu meminta  Indonesia mencabut Peraturan Pemerintah tentang sunat perempuan.   Menurut Amnesty, aturan itu  merupakan kemunduran dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan.

Namun, pemerintah bergeming.  Pemerintah bersikeras tidak akan mencabut  ketentuan soal khitan perempuan. Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, sunat terhadap perempuan sudah melalui sejumlah prosedur sehingga tidak akan menimbulkan rasa sakit terhadap perempuan. Dia mengklaim, sunat perempuan di Indonesia tidak sama dengan sunat perempuan di negara lain.

Sunat Perempuan? Mendengarnya saja sudah membuat ngilu. Bagaimana tidak jika organ paling dalam perempuan itu digores hingga ditusuk. Masalahnya sunat perempuan tak mendatangkan manfaat apa pun dibandingkan dengan sunat laki-laki yang bisa mencegah terjadinya infeksi dan kanker. Tak ada untungnya, bahkan justru membahayakan dan berisiko kematian. Dampak yang ditimbulkan adalah infeksi saluran kencing, trauma psikis hingga pendarahan dan terjadinya komplikasi saat melahirkan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut  tradisi sunat perempuan kebanyakan terjadi di negara Afrika dan Timur Tengah.  Bukan karena alasan medis, melainkan sekadar menjalankan tradisi atau mengikuti perintah agama.

Di Indonesia yang menjalankan tradisi ini biasanya dari kalangan muslim. Meski tidak wajib, banyak yang melakukannya karena dianggap menjalankan perintah agama.

Negara-negara di Afrika sebenarnya sudah mulai meninggalkan praktik menyakitkan tersebut. Tapi di Indonesia justru kebalikannya. Pemerintah malah mendorong praktik kontrol tubuh  perempuan oleh orang lain. Atas nama  tradisi, adat, dan agama, seorang perempuan tak berkutik ketika tubuhnya harus diobok-obok dengan nyawa sebagai taruhannya.

Kementerian Kesehatan pernah melarang sunat perempuan melalui surat edaran Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2006. Namun pada November 2010, kementerian yang sama justru mengeluarkan peraturan yang melegalkan praktik mutilasi kelamin perempuan. Kementerian Kesehatan juga memberi otoritas kepada pekerja medis tertentu seperti dokter, bidan dan perawat untuk melakukan sunat perempuan.

Aturan yang plin plan ini menjadi penegas legalisasi sunat perempuan di Indonesia. Pemerintah mengklaim aturan itu dibuat agar perempuan lebih “nyaman” dan higenis. Namun ada yang diabaikan, yakni hak perempuan atas otoritas tubuhnya.

Alih-alih menghormati hak  perempuan, pemerintah justru mengukuhkan  peraturan menteri  yang melanggar hak asasi dan integritas tubuh perempuan. Melihat dampaknya yang merugikan, seharusnya pemerintah tak ragu untuk melarang sunat perempuan.

Perempuan, sama seperti laki-laki, mempunyai hak atas tubuhnya.

Sumber:kbr68h

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close