Mingguan

Sidang HAM Pertama

Tiga lembaga HAM nasional yaitu, Komisi Nasional HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia menggelar sidang HAM, yang pertama kali di Indonesia. Acara berlangsung tanggal 12 Desember 2011, di Perpustakaan Nasional, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Rekomendasi dari hasil sidang ini, nantinya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum dan kementerian yang terkait. Sidang HAM ini dihadiri oleh lebih dari 200 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga swadya masyarakat, pendamping korban, komunitas korban, 10 kepala daerah. Selain itu sidang juga dihadiri oleh ahli atau pakar mekanisme HAM regional dan Internasional. Beberapa pakar pun diundang sebagai narasumber seperti Kamala Chandrakirana (pakar bidang HAM dan gender), Makarim Wibisono (pakar bidang HAM), Muhammad Jhoni (pakar bidang Hak Anak) dan Nancy Fee (Perwakilan PBB untuk Indonesia).

 

Sidang HAM ini dimaksudkan untuk menguatkan peran National Human Right Institution (NHRI) di Indonesia dalam mendorong pemenuhan tanggung jawab negara atas penegakan hak asasi manusia.  Selain itu, sidang HAM ini juga dimaksudkan menjadi ruang interaktif untuk mendengarkan suara dan tanggapan berbagai pihak, terutama  suara korban atas pelanggaran HAM dan kasus-kasus yang belum diselesaikan.

 

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah, Sidang HAM pertama ini mengangkat tema besar “Kebenaran, Keadilan dan Pemulihan”. Ketiga aspek ini merupakan aspek dasar pemenuhan hak korban yang belum mendapatkan perhatian negara secara utuh. Beliau menjelaskan lebih lanjut, isu dari satu per satu lembaga tersebut. Komnas HAM mengangkat isu dari hasil pemantauan dan laporan, bahwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepolisian, corporate dan pemerintah daerah penting untuk disoal. Sedangkan Komnas Perempuan mengangkat tema kekerasan seksual, karena isu ini sudah mencerabut rasa aman perempuan baik di publik dan domestik. Sistem hukum tak cukup bisa melindungi korban dan bahkan korban kerap mengalami reviktimisasi. KPAI mengangkat isu anak berhadapan dengan hukum karena kompleksitas masalah dan sulitnya anak mendapatkan akses keadilan.

Yuniyanti Chuzaifah, menambahkan, bahwa sidang HAM ini, merupakan rangkaian kerja yang sejak 3 tahun lalu mulai digulirkan, yaitu ide membangun kerjasama tiga NHRI (National Human Right Institution) dengan kekuatan mandat masing-masing. Saat itu, diskusi awalnya, di dukung oleh UN Join Project, dan  sidang HAM menjadi salah satu kerja yang ingin dikawal. Namun ide sidang HAM ini sempat terinterupsi nyaris dua tahun karena proses transfer of knowledge masing-masing institusi karena pergantian periodisasi komisioner. Baru enam bulan lalu, tiga NHRI mencoba duduk bersama lagi, merakit ulang  tentang konsep sidang HAM  ini dengan beberapa latar belakang dan urgensinya sebagai berikut. Selamat! CP

 

 

 

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close