Agenda

Memahami Fatwa Tentang Vaksin

 

Bagaimana Memahami Islam?
Islam sebagai agama, pada hakikatnya terlihat pada aspek nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Salah satu bentuk elaborasi dari nilai-nilai kemanusiaan itu adalah pengakuan tulus terhadap kesamaan dan kesatuan manusia. Semua manusia adalah sama dan berasal dari sumber yang satu, yaitu Allah swt. Di hadapan Allah semua manusia sama dan setara, yang membedakan di antara manusia hanyalah prestasi dan kualitas takwanya, dan bicara soal takwa, hanya Allah semata memiliki hak prerogatif untuk melakukan penilaian, bukan manusia.

Islam diyakini pemeluknya sebagai agama yang menjanjikan harapan hidup yang lebih baik: menjanjikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Berbeda dengan makhluk lainnya, manusia memiliki posisi yang sangat spesifik, di antaranya berpotensi menjadi khalifah Tuhan (QS. al-Baqarah, 2:30) yang tugas utamanya adalah melakukan perbaikan moral. Tugas manusia adalah menterjemahkan karya kreatif Tuhan di alam semesta. Karena itu, manusia memiliki tempat yang sangat sentral dalam ajaran Islam, sebagai khalifah fi al-ardh, yakni sebagai agen perubahan moral. Perubahan moral masyarakat merupakan tugas kenabian yang suci yang diemban para nabi, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Tugas kenabian tersebut tidak berakhir dengan wafatnya Rasul, melainkan dibebankan ke pundak kita semua sebagai orang yang mengaku Muslim, baik perempuan dan laki-laki.

Islam memandang manusia secara optimis dan positif, yakni sebagai makhluk paling mulia dan bermartabat (Q.S, al-Baqarah, 2:30 dan al-Isra`, 17:70). Konsep ini sangat penting, terutama dalam kaitan dengan pemahaman terhadap teks-teks suci keagamaan. Bahwa manusia dengan seluruh pengalamannya merupakan dasar yang amat penting dalam memahami teks-teks keagamaan. Bahwa kemaslahatan dan kebahagiaan manusia harus menjadi pertimbangan utama dalam menafsirkan teks-teks tersebut.

Karena itu, keunikan manusia adalah bahwa ia mewakili Tuhan di atas bumi ini. Suatu posisi yang teramat tinggi, bahkan belum pernah diberikan kepada makhluk lainnya, termasuk malaikat sekali pun. Pertanyaannya, mengapa harus manusia? Di mana letak keunggulannya?

Ali Syariati dalam bukunya, Islam dan Manusia, menjelaskan keunggulan manusia terletak pada akal dan pengetahuannya. Setelah Allah menciptakan Adam, Dia mengajarkan padanya tentang nama-nama yang faktanya mengacu pada berbagai fakta ilmiah, dan inilah kemudian yang dianggap sebagai prototype dari ilmu pengetahuan yang tidak diajarkan kepada para malaikat, kendati mereka diciptakan dari cahaya, unsur yang dinilai lebih mulia daripada tanah, asal kejadian manusia. Dari sini kemudian Ali Syariati menyimpulkan bahwa kemuliaan seorang manusia bukan terletak pada superioritas rasialnya, melainkan pada pengetahuan dan kecerdasannya, dan itulah yang mengantarkan manusia mampu berijtihad.

Umat Islam hampir sepakat mengenai pentingnya ijtihad, yaitu penggunaan akal pikiran dalam memahami hukum-hukum Tuhan. Ijtihad merupakan suatu kebutuhan dasar, bukan hanya setelah Rasul tiada, bahkan ketika masih hidup. Sebab, menurut Wahhab Khallaf, pakar hukum Islam ternama, meskipun Al-Qur’an mengandung ketentuan hukum yang cukup rinci, namun jumlahnya amat sedikit dibandingkan dengan begitu banyaknya persoalan sosial manusia yang memerlukan ketentuan hukum.

Keterbatasan hukum yang dikandung Al-Qur`an dan Sunnah dinyatakan secara jelas dalam hadis Rasul yang ditujukan kepada Muaz ibn Jabal: “…jika di suatu tempat Anda menemukan persoalan maka selesaikanlah dengan merujuk kepada Al-Qur`an dan Sunnah, namun jika tidak ditemukan petunjuk dalam keduanya maka gunakanlah nalarmu.” Hadis ini mengindikasikan kebutuhan ijtihad dengan sangat jelas. Hadis lain yang sering dijadikan acuan mengenai pentingnya ijtihad adalah hadis tentang perlunya upaya pembaruan dalam kehidupan masyarakat. Hadis dimaksud adalah: “innallaha yab`atsu ala kulli ra`tsi miati tsanah man yujaddidu laha dinaha” (Sesungguhnya Allah akan mengutus setiap seratus tahun seorang pemikir pembaharu yang akan memperbarui agamanya). Pembaruan dalam ajaran Islam tersebut diperlukan untuk merespon berbagai persoalan sosial kontemporer yang muncul, yang belum ditemukan aturan hukumnya secara jelas dan rinci dalam Al-Qur`an dan Sunnah, misalnya soal kloning, trafficking, bayi tabung, salat dua bahasa dan sebagainya.

Kendala Pemahaman Tekstual
Masalah paling mendasar dalam pemahaman keagamaan mayoritas umat Islam adalah mereka terlanjur meyakini kebenaran teks sebagai sesuatu yang mutlak dan abadi, sehingga mengabaikan kenyataan dan pengalaman manusia yang kongkret. Mereka terpaku pada makna-makna literalis tanpa menghiraukan konteks ajaran dan bahkan mengabaikan tujuan dasar dari ajaran Islam itu sendiri, yakni kemaslahatan umat manusia. Itulah yang terjadi dalam pemahaman umat Islam menyangkut berbagai isu dalam realitas sehari-hari.

Mayoritas umat Islam meyakini bahwa semakin ketat memegangi makna literalis teks dipandang sebagai semakin dekat dengan Islam, sebaliknya semakin jauh seseorang meninggalkan makna tekstual tersebut dipandang semakin jauh dari Islam. Dengan demikian, kata Abu Zaid, peradaban Islam yang terbangun kini tidak lain adalah peradaban teks.4 Padahal, agama diturunkan untuk memenuhi kebutuhan hakiki manusia berupa kebahagiaan dan ketenteraman.

Agama Islam diturunkan bukan untuk kepentingan Tuhan sebab Dia Maha Kuasa tidak membutuhkan apapun dari makhluk-Nya. Akan tetapi, dalam realitas sosiologis di masyarakat, agama ini lebih banyak diamalkan untuk “menyenangkan Tuhan” sehingga hampir-hampir tidak menyisakan manfaat bagi kemanusiaan. Karena itu diperlukan ijtihad yang menggunakan analisis sosial untuk merekonstruksi ajaran Islam sehingga betul-betul kompatible (sesuai) dengan kemaslahatan dan kebahagiaan manusia.

Tentu saja dalam memahami berbagai isu dalam Islam harus tetap mengacu kepada sumber-sumber Islam yang utama, yakni Al-Qur`an dan Sunnah. Hanya saja pemahaman terhadap kedua sumber tadi tidak semata didasarkan kepada pemaknaan tekstual, melainkan memperhatikan juga segi kontekstualnya, baik konteks makro berupa tradisi masyarakat Arab dan kondisi sosio-politik dan sosio-historis ketika itu maupun konteks mikro dalam wujud asbab nuzul ayat dan asbab wurud hadis. Pemaknaan non-literal terhadap teks-teks suci agama dalam Al-Qur`an dan Sunnah mengacu kepada tujuan-tujuan hakiki syariat atau yang lazim disebut dengan maqashid al-syari`ah.5
Tujuan hakiki syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima hak dasar manusia (al-kulliyat al-khamsah): hak hidup (hifz al-nafs), hak kebebasan beragama (hifz al-din), hak beropini dan berekspresi (hifz al-aql), hak reproduksi (hifz al-nasl), dan hak properti (hifz al-mal) menuju kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin, baik di dunia dan di akhirat.

Semua pemahaman keislaman yang tidak kondusif terhadap pemenuhan hak-hak dasar tersebut perlu dikaji ulang, bahkan kalau perlu dilakukan dekonstruksi ajaran. Sebab, pemahaman agama sangat ditentukan oleh perspektif penafsirnya yang seringkali tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh sosio-kultural dan sosio-politik yang berkembang di masanya. Akan tetapi, mengubah interpretasi agama bukan hal yang mudah karena agama selalu diidentikkan dengan kebenaran mutlak, sakral, dan bersifat ilahiyah. Bahkan, menjadi lebih sulit lagi karena seringkali yang diklaim sebagai agama ternyata hanyalah penafsiran dari pemilik otoritas agama, bukan agama itu sendiri.

Konsep al-Huquq al-Khamsah ini selanjutnya membawa kepada pentingnya melihat manusia sebagai sasaran sekaligus subyek hukum dalam syariat Islam. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Ibnu al-Qayyim al-Jawziyah, ahli fikih dari Mazhab Hanbali, merumuskan sebagai berikut: Syariat Islam sesungguhnya dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal, seperti kemashlahatan, keadilan, kerahmatan, kebijaksanaan. Prinsip-prinsip inilah yang harus menjadi acuan dalam pembuatan hukum dan juga harus menjadi inspirasi bagi setiap pembuat hukum. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti menyalahi cita-cita hukum Islam itu sendiri.6 Pernyataan yang tidak kurang tegasnya dilontarkan oleh Ibnu Rusyd: bahwa kemashlahatan itu merupakan akar dari berbagai syariat yang ditetapkan Tuhan. Bahkan, Izzuddin ibn Abdissalam sampai kepada kesimpulan bahwa seluruh ketentuan syariat Islam diarahkan sepenuhnya untuk memenuhi kemaslahatan manusia.

Berangkat dari teori Maqashid al-Syari`ah ini, Ibnu Muqaffa` mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Qur`an ke dalam dua kategori: ayat ushuliyah yang bersifat universal karena menerangkan nilai-nilai utama dalam Islam dan ayat furu`iyah yang bersifat partikular karena menjelaskan hal-hal yang spesifik. Contoh kategori pertama adalah ayat-ayat yang berbicara soal keadilan, sedangkan kategori kedua adalah ayat-ayat yang mengulas soal uqubat (bentuk-bentuk hukuman), dan hudud (bentuk-bentuk sanksi), serta ayat-ayat yang berisi ketentuan perkawinan, waris, dan transaksi sosial. Sayangnya umat Islam lebih banyak merujuk pada ayat-ayat partikular, dan mengabaikan ayat-ayat universal.

Memahami Fiqh
Fiqh yang kita kenal sekarang merupakan rekayasa cerdas pemikiran ulama abad pertengahan yang isinya mencakup empat komponen dasar, yaitu masalah ubudiyah (membahas hubungan transendental manusia dengan Tuhan), muamalah (membahas hubungan manusia dengan sesamanya, makhluk lain dan alam semesta), munakahah (membahas hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan keluarga), dan jinayah (membahas berbagai masalah pidana). Seluruh komponen tersebut merupakan teknis operasional dari lima prinsip dasar (al-Huquq al-Khamsah) yang dirumuskan Al-Ghazali.

Fiqh adalah formulasi pemahaman Islam yang digali dari Al-Qur’an dan Sunnah, karena itu tentu saja sifatnya tidak absolut dan tidak pasti (zhanni). Sebagai hasil rekayasa cerdas pemikiran manusia, tidak ada jaminan bahwa pandangan itu tidak mengandung kesalahan atau kekeliruan di dalam dirinya. Suatu hasil ijtihad biasanya selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor sosio-kultural dan sosio-historis masyarakat pada masa kehidupan para ulama tersebut.

Oleh karena itu, suatu hasil ijtihad tidak mungkin berlaku abadi untuk semua manusia sepanjang masa. Boleh jadi suatu hasil ijtihad cocok untuk kurun waktu tertentu, namun belum tentu sesuai untuk kurun waktu yang lain. Boleh jadi suatu ijtihad dirasakan manfaatnya untuk suatu masyarakat tertentu, namun belum pasti manfaat bagi masyarakat lainnya yang memiliki budaya dan kebutuhan berbeda. Artinya, kita dapat menerima suatu hasil ijtihad, tetapi penerimaan itu tidak harus menghalangi kita bersikap kritis, atau mencegah kita menerima hasil ijtihad lain yang berbeda tetapi justru sangat sesuai dengan kemaslahatan manusia.

Posisi Fatwa Dalam Hukum Islam
Eksistensi hukum Islam di Indonesia selalu mengambil dua bentuk; hukum normatif yang diimplementasikan secara sadar oleh umat Islam, dan hukum formal yang dilegislasikan sebagai hukum positif bagi umat Islam. Yang pertama menggunakan pendekatan kultural, sementara yang kedua menggunakan penghampiran struktural.
Hukum Islam dalam bentuk kedua itu pun proses legislasinya menggunakan dua cara. Pertama, hukum Islam dilegislasikan secara formal untuk umat Islam, seperti UU Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam,9 UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan UU Pengelolaan Zakat. Kedua, materi-materi hukum Islam diintegrasikan ke dalam hukum nasional tanpa menyebutkan hukum Islam secara formal, seperti UU Perkawinan yang dibuat tahun 1974.

Fatwa sesungguhnya dapat digolongkan sebagai hukum normatif karena fatwa MUI meskipun tidak mengikat secara hukum, namun kenyataannya selalu menjadi pedoman berperilaku bagi umat Islam Indonesia, baik masyarakat maupun pemerintah. Bahkan, pada masa Orde Baru fatwa MUI identik dengan suara pemerintah. Hal itu diakui sendiri oleh MUI. Fatwa MUI merupakan hasil seleksi dari fiqh yang memang berwatak khilafiyah (mengandung perbedaan pendapat), yang oleh Nabi saw. dipandang sebagai rahmat. Untuk itu, umat Islam dituntut saling menghargai dan mengedepankan sikap toleransi ketika mereka berbeda pendapat dalam memilih atau menentukan suatu fatwa yang akan diikuti.

Akan tetapi, mengingat bahwa pada umumnya fatwa MUI itu dijadikan pedoman oleh pemerintah, maka satu hal yang harus kita sadari bersama, dalam soal-soal kemasyarakatan, pemerintah diberi hak oleh hukum Islam untuk memilih suatu pendapat yang paling membawa kemaslahatan sekalipun dalilnya lemah, dan memberlakukannya kepada seluruh masyarakat, karena mazhab pemerintah adalah kemaslahatan.

Apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat mengikat bagi umat Islam yang ada di wilayah pemerintahannya dan umat Islam wajib mematuhinya.10 Bagi sejumlah ulama, khususnya ulama yang tergabung dalam MUI, pemerintah boleh memilih satu pendapat tertentu yang akan dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dalam konteks inilah diperlukan fatwa. Dengan ungkapan lain, fatwa MUI dibuat untuk melegitimasi kebijakan pemerintah, dan umat Islam yang merupakan kelompok mayoritas diharapkan dapat menerima dan melaksanakan fatwa tersebut sebagai bagian dari kepatuhan mereka terhadap pemerintah atau ulil amri.
Menarik bahwa meskipun MUI mengakui adanya perbedaan pendapat di kalangan umat, namun umat hanya boleh mempraktekkan satu pandangan keagamaan saja. Dengan demikian MUI telah melakukan upaya penyeragaman pendapat dalam agama, walau dimaksudkan untuk alasan kemaslahatan. Tentu saja kebijakan MUI tersebut memunculkan pertanyaan kritis, apakah pandangan keagamaan yang dipilih pemerintah kemudian dilegitimasi MUI itu mewakili atau mencerminkan aspirasi masyarakat luas dan dibuat semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan publik (al-mashlahah al-ammah)? Ataukah hanya dibuat untuk membela kepentingan segelintir elit yang berkuasa? Pertanyaan seperti itu wajar mengingat dalam perumusan suatu fatwa, MUI hampir tidak pernah melibatkan partisipasi umat Islam secara luas. Selama ini, MUI hanya melibatkan organisasi Islam yang besar, seperti Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, PERSIS, dan sejumlah organisasi berbasis Islam yang dibuat pemerintah, seperti MDI dan GUPPI. Seharusnya MUI lebih membuka diri bagi beragam kelompok Islam lainnya yang tidak terwakili dalam organisasi besar tersebut.

Studi tentang sejarah hukum Islam memperkenalkan sedikitnya empat jenis produk pemikiran hukum Islam, yaitu fatwa, kitab-kitab fiqh, keputusan-keputusan pengadilan agama, dan peraturan perundangan di negeri-negeri Muslim. Semua jenis produk pemikiran hukum Islam tersebut, termasuk fatwa dalam perumusannya tidak bisa melepaskan diri dari berbagai pengaruh yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, baik pengaruh faktor sosial-budaya maupun pengaruh faktor sosial-politik.

Dengan ungkapan lain, setiap fatwa tidak lahir di ruang hampa. Demikian halnya dengan fatwa MUI, selalu muncul sebagai respons terhadap problem sosial yang terjadi di masyarakat. Selain itu, perumusan fatwa sangat dipengaruhi oleh kondisi sosio-kultural dan sosio-politik serta pandangan keagamaan para ulama yang merumuskannya. Tambahan lagi pada banyak kasus, terutama masa Orde Baru, terdapat juga pengaruh intervensi pemerintah sehingga ada kesan MUI tidak independen.11 Di antara fatwa pesanan pemerintah dapat disebutkan sebagai berikut: fatwa tentang Keluarga Berencana (1983); Miqat Haji dan Umrah (1981); Memakan Daging Kelinci (1983), Panti Pijat (1982); dan tentang Prosedur Perkawinan (1996).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fatwa pada dasarnya adalah produk pemikiran hukum Islam yang merupakan hasil interaksi antara ulama sebagai pemikir dan lingkungan sosialnya. Meskipun Al-Qur`an dan hadis mempunyai aturan yang bersifat hukum, tetapi jumlahnya amat sedikit dibandingkan dengan banyaknya persoalan hidup yang memerlukan ketentuan hukum.12 Untuk mengisi kekosongan itu, maka para ulama melakukan ijtihad, menggunakan akal mereka sedemikian rupa dan hasilnya adalah produk pemikiran hukum yang ada sekarang ini.
Apakah warna atau dinamika produk pemikiran hukum itu akan kita biarkan seperti apa adaya sekarang ini, tergantung kepada keberanian para pemikir hukum Islam di masa sekarang. Hanya saja perlu diingatkan bahwa perpindahan seseorang atau masyarakat dari suatu produk pemikiran hukum kepada produk pemikiran hukum lainnya tidaklah berarti keluar dari hukum Islam.

Fatwa tentang Vaksin Measles Rubella (MR)
Majelis Ulama Indonesia awalnya mengeluarkan fatwa bahwa vaksin tersebut haram karena dalam pembuatannya mengandung unsur babi. Lalu tidak lama kemudian keluar fatwa berikutnya (Fatwa Nomor 33 Tahun 2018) tentang kebolehan vaksin tersebut. Isi fatwa menjelaskan bolehnya penggunaan vaksin dengan alasan belum ditemukan vaksin lain yang berbahan baku halal dan karena unsur kedaruratan.

Kehadiran Fatwa tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan masyarakat muslim agar tidak ragu lagi mendapatkan imunisasi Measles Rubella (MR). Keputusan vaksin MR dibolehkan oleh MUI didasarkan pada tiga hal. Pertama, kondisi darurat. Kedua, keterangan dari ahli yang kompeten bahwa ada bahaya yang bisa timbul bila tidak diimunisasi. Ketiga soal belum ditemukan adanya vaksin MR yang halal hingga saat ini. Meskipun telah keluar fatwa yang membolehkan penggunaan vaksin, namun masyarakat sudah terlanjur takut dan enggan mengikuti himbauan pemerintah untuk melakukan imunisasi. Tentu saja kondisi ini sangat merugikan bagi upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Sebab, kita semua paham bahaya yang akan terjadi manakala imunisasi tersebut diabaikan.

Akhirnya, terlihat bahwa pembolehan vaksin karena alasan darurat. Mestinya, dijelaskan secara panjang lebar, kondisi apa saja yang dimaksudkan dengan darurat sehingga dikemudian hari masyarakat menjadi lebih cerdas dalam merespon berbagai isu terkait fatwa MUI. Dalam hukum Islam, bukan hanya obat yang mengandung unsur babi yang boleh dikonsumsi, makanan yang diolah dari daging babi sekali pun juga boleh dimakan jika alasannya darurat. Dalam banyak literatur keislaman dijelaskan bahwa darurat adalah kondisi dimana jiwa manusia terancam binasa. Contohnya, terjadi masa paceklik yang luar biasa dan hanya tersedia daging babi, jika seseorang tidak memakan babi atau menggunakan obat yang terbuat dari unsur babi maka seseorang itu akan binasa. Berharap di masa depan tidak terjadi lagi kesimpangsiurang di masyarakat akibat pandangan keagamaan berupa fatwa dari lembaga MUI.

Kebolehan karena darurat (al-Ibahah bi adh-dharurah)
Salah satu prinsip kebijaksanaan hukum dalam Alquran ialah bahwa sesuatu yang semula hukumnya haram dapat berubah menjadi halal karena adanya faktor kedaruratan (terpaksa atau hal yang dapat membahayakan hukum (dharuriy). Di dalam Alquran telah ditentukan hukum perbuatan-perbuatan yang diharamkan, seperti; keharaman riba, judi, khamar dan memakan bangkai.

Keharaman memakan bangkai, darah, daging babi, dan lain-lain, ditegaskan dalam Surat al-Baqarah (2): 173 dan Surat al-Ma’idah (5): 3. Namun dibalik ketegasan hukum dalam kedua ayat tersebut dan al-An’am (6): 119 ditekankan adanya keadaan darurat:
… Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya…

Al-Jashshash, pakar hukum Islam menyatakan bahwa ayat-ayat Alquran tersebut menyatakan faktor darurat sebagai dasar kebolehan perbuatan-perbuatan yang telah diharamkan. Apakah konpensasi tersebut dapat berlaku umum pada setiap orang mukmin? Menurut Ibn Abbas; “kebolehan (memakan bangkai) karena darurat berlaku untuk semua orang beriman. Pendapat ini juga didukung oleh Al-Jashash sesuai dengan penafsiran yang diberikan Ibn Abbas, Hasan dan Masruk; bahwa yang dimaksud pada ayat tersebut adalah tidak berlebihan dalam memakan bangkai.

Apakah kebolehan karena darurat hanya berlaku pada perbuatan-perbuatan yang disebutkan secara khusus dalam ketiga ayat tersebut, atau juga berlaku pada semua perbuatan yang sudah diharamkan? Dalam kaitan ini, sebagian ulama berpendapat bahwa kebolehan atas perbuatan yang telah diharamkan, dalam keadaan darurat hanya terbatas pada perbuatan yang telah disebutkan secara khusus dalam nas Alquran. Akan tetapi, dengan disepakatinya kaidah (al-dharurat tubih al-mahzhurat), maka pada prinsipnya semua ulama sepakat memilih pendapat kebolehan karena darurat berlaku untuk semua perbuatan haram atau terlarang.

Adanya keadaan darurat menunjukkan bahwa Alquran memberikan kebijaksanaan dibalik kepastian hukum yang telah ditetapkannya, dengan maksud agar kemaslahatan manusia (al-mashlahat al-insaniyyah) dapat terwujud. Kesimpulannya, kemashlahatan dan keselamatan manusia adalah tujuan akhir dari agama Islam itu sendiri.

Lampiran-lampiran
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 33 Tahun 2018 Tentang PENGGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI

Pertama : Ketentuan Hukum
1. Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram.
2. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi.
3. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena :
a. Ada kondisi keterpaksaan (dlarurat syar’iyyah)
b. Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci
c. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.
4. Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.

Kedua : Rekomendasi
1. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.
2. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan.
4. Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal.

Ketiga : Ketentuan Penutup
1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata membutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :08 Dzulhijjah 1439 H (20 Agustus 2018 M)

Ayat-ayat tentang darurat
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهۦِ لِغَيۡرِ ٱللَِِّّۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلََ عَادٖ فَلََٓ إِثۡمَ عَلَيۡهِِۚ إِنَّ ٱللََّّ غَفُو ٞ ر رَّحِيمٌ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ
ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهۦِ لِغَيۡرِ ٱللَِِّّۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلََ عَادٖ فَلََٓ إِثۡمَ عَلَيۡهِِۚ إِنَّ ٱللََّّ غَفُو ٞ ر رَّحِيمٌ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ
ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهۦِ لِغَ يرِ ٱللَِِّّۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلََ عَادٖ فَلََٓ إِثۡمَ عَلَيۡهِِۚ إِنَّ ٱللََّّ غَفُو ٞ ر رَّحِيمٌ
173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
حُ رمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡ مُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَِّّ بِهۦِ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِ يَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَ مَا أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلََّ مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ بِٱلَۡۡزۡلََٰمِِۚ ذََٰلِكُمۡ فِسۡقٌٌۗ ٱلۡيَوۡمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمۡ فَلََ تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِِۚ ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَ تمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلِۡۡسۡلََٰمَ دِينٗاِۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِِۡثۡمٖ فَ إِنَّ ٱللََّّ غَفُو ٞ ر رَّحِي ٞ م
3. Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
وَمَا لَكُمۡ أَلََّ تَأۡكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَِّّ عَلَيۡهِ وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ إِلََّ مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهٌِۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا لَّيُضِلُّونَ بِأهَۡوَآئِهِم بِغَيۡرِ عِلۡمٍِۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعۡلَمُ بِٱلۡمُعۡتَدِينَ
119. Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close