Esai

[:id]Ini Persoalan Kemanusiaan[:]

[:id]
Melkior Sedek (Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
Melkior Sedek (Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)

Oleh: Melkior Sedek (Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)

Sungguh tragis! Eropa saat ini sedang menghadapi masalah kemanusiaan yaitu persoalan imigran yang sebagian besar berasal dari Afrika dan Timur Tengah. Fenomena itu tentu kita tahu bersama terutama apa yang menjadi penyebabnya. Pergolakan dan ketidaktentuan nasib mereka di daerah asalnya membuat mereka harus hijrah ke Eropa demi memperoleh kehidupan yang nyaman dan damai. Mereka harus berjuang melawan  segala tantangan baik itu karena masalah perbedaan iklim  maupun keamanan perjalanan mereka. Banyak di antara mereka tidak sampai tujuan misalnya karena badai laut ataupun ketidaksanggupan fisik. Di tengah derasnya  arus gelombang imigran, negara-negara Eropa kewalahan untuk mengatasi hal itu. Beberapa negara bahkan saling berbeda pendapat soal penangan imigran. Terlepas dari kekurangan itu, kita tetap mengapresiasi dan optimis bahwa setidaknya negara-negara Eropa sedang berjuang bahkan membantu nasib para imigran sekalipun harus menanggung risiko.

Lalu, apa yang dapat bangsa kita pelajari dari peristiwa ini? Beberapa hari belakangan, kita dikagetkan dengan penolakan terhadap saudara-saudara Ahmadiyah di Bangka. Sungguh menyedihkan karena ini dilakukan oleh putra-putra bangsa kita sendiri. Tidak hanya ditolak secara ideologi bahkan mereka hendak diusir oleh beberapa oknum yang tidak bermartabat itu. Tentu ini bertolak belakang dengan usaha negara-negara Eropa yang sedang “menyambut” para imigran yang tidak sebangsa dengan mereka. Peristiwa penolakan dan pengusiran terhadap kelompok tertentu bukanlah yang pertama terjadi di negeri kita ini misalnya, pengusiran kelompok Syiah di Sampang. Rumah dan tempat ibadah mereka pun menjadi sasaran kebiadaban. Tindakan itu sangat merendahkan kemanusiaan karena hak-hak mereka sebagai warga negara dicabut begitu saja. Dalam Konstitusi dan Undang-undang sudah diatur bahwa setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan memeluk keyakinan tertentu. Sekali lagi, hak itu dimiliki oleh setiap warga negara. Artinya, penghapusan terhadapnya merupakan pelanggaran kemanusiaan.

Ada beberapa hal yang dapat menjadi refleksi dan pertimbangan sehingga peristiwa semacam itu sering terjadi di negeri kita. Pertama, peristiwa pengusiran itu mengindikasikan lemahnya kekuatan Negara untuk melindungi setiap warganya. Ini sungguh memalukan karena tugas itu “dicaplok” oleh kelompok tertentu sehingga mereka dengan terbuka untuk mengatur sesamanya termasuk di dalamnya mengusir dan menolak kelompok lain. Lebih memalukan lagi kalau aparat pemerintah terlibat juga di dalamnya. Kedua, pemerintah dan aparat keamanan termakan oleh alasan ideologis keagamaan. Penolakan terjadi biasanya karena alasan perbedaan ideologi dan sayangnya pemerintah dan aparatnya terbius oleh alasan perbedaan ideologi itu sehingga setiap indikasi penolakan atau pengusiran dibiarkan dan pemerintah menanganinya ketika rumah atau tempat ibadah telah dihancurkan. Tugas pemerintah mestinya sampai pada hilangnya indikasi penolakan itu sehingga tidak ada kelompok yang berani melakukan hal serupa. Persoalan salah secara ideologi keagamaan atau sesat, itu urusan kelompok atau keyakinan tertentu dengan Tuhan. Bukan urusan keyakinan A untuk menilai keyakinan B. Lagi pula, perbedaan ideologi dapat didialogkan dengan cara damai dan dapat menjadi wadah untuk memperkaya dan belajar satu sama lain bukannya berperang satu sama lain. Selain itu, tindakan kekerasan sangat kontra-produktif dengan semangat setiap keyakinan (agama) yang menjunjung tinggi martabat dan kemanusiaan. Ketiga, pemerintah dan aparatnya, dapat belajar dari sosok Gudur yang selalu mengayomi semua kelompok khususnya minoritas justru karena mereka sering menjadi korban. Sikap ini dapat menumbuhkan rasa memiliki sebagai warga negara (sense of belonging) sehingga mereka pun memperoleh hak yang sama sebagai warga negara. Dampaknya tentu sangat besar, apalagi kalau sikap itu keluar dari seorang Pemimpin Negara seperti yang dilakukan Gus Dur. Dengan demikian, tidak akan muncul kelompok-kelompok yang berani menghakimi, menolak, atau mengusir kelompok lain (minoritas) justru ketika negara menghadirkan dirinya untuk melindungi setiap warganya tanpa terkecuali.

Sebagai sebuah jalan yang mesti segera ditanggapi adalah bahwa wewenang pemerintah mesti ditegakan lagi. Salah satunya adalah memberi perlindungan penuh kepada setiap warga negara. Pemerintah harus bersikap tegas kepada para pelaku agar kejadian itu tidak terulang lagi. Pemerintah, aparat keamanan,  beserta jajarannya mesti memihak kepada kelompok yang kehilangan haknya sebagai warga negara, dalam kasus ini yaitu untuk bertempat tinggal dan memeluk keyakinannya.[:]

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close