20 Tahun Reformasi dan Upaya Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan

Memasuki 20 tahun reformasi, Komnas Perempuan membuat refleksi dan tinjau ulang atas penyikapan konflik di Indonesia dari perspektif HAM Perempuan. Kajian perkembangan penyikapan konflik tersebut dikumpulkan dalam sebuah  laporan yang diluncurkna pada 23 Mei 2018 di Hotel Grand Sahid Jakarta.

Kajian ini bertujuan untuk menemukan kembali kerangka hukum dan kebijakan di tingkat nasional maupun lokal yang berkontribusi pada pemajuan maupun hambatan pemenuhan hak perempuan korban dan perdamaian.

“Penelitian ini sebagai acuan bagi pemerintah dalam menyusun RPJMN(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Penanganan konflik perempuan menjadi prioritas nasional,” demikian Ibu Dianik dari Bappenas.

Tantangan terbesar yang dihadapi perempuan  di wilayah konflik berdasar kajian KP tahun 2008-2018 adalah masih banyaknya kebijakan diskriminatif. Tahun 2017 KP menemukan masih ada 421 kebijakan diskriminatif. Kebijakan ini adalah produk dari fundamnetalisme yang terlembaga dalam pemerintahan.

Ketua Komnas Perempuan Azriana Manalu menyampaikan bahwa,”Hasil pemantauan Komnas Perempuan selama 20 tahun menunjukan bahwa hirarki gender telah menempatkan perempuan rentan mengalami kekerasan seksual pada masa konflik, dan dipinggirkan pada proses dan masa perdamaian. Sebagai lembaga HAM yang diberi mandat khusus penghapusan kekerasan terhadap perempuan, KP memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk merefleksikan penyikapan konflik oleh Negara dan masyarakat dalam 20 tahun reformasi. Usulan peta jalan baru diperlihatkan dalam hasil kajian bagaimana Negara menyikapi konflik melalui 5 pilar penyikapan yaitu perlindungan, pertanggungjawaban hukum, pemulihan, pencegahan, dan partisipasi. Hasil kajian ini juga memperlihatkan 5 isu krusial terkait penyikapan konflik selama 20 tahun reformasi yaitu; pencegahan konflik,dan kerentanan baru; pertanggungjawaban hokum dan penyelesaian efektif; pemulihan dan pembangunan yang inklusif, partisipasi dan resiliensi perempuan, serta perlindungan dan budaya demokrasi.” “Masa 2 dekade adalah momentum yang sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk memiliki pijakan baru dalam menyelesaikan konflik sehingga kita bisa mencegah konflik berulang dalam 25 tahun kedepan.”

Utusan kementriaan dalam negeri yang turut hadir meyampaikan bahwa pemerintah cukup mendukung tinggal bagaimana strateginya dari sisi kelembagaan. Strategi belum maskimal diimplementasikan. Ini menjadi tagging jawab kementrian dan lembaga.

Kementriaan sosial yang diwakili oleh direktur pemberdayaan komunitas terpencil dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan. Program keluarga harapan diberikan kepada perempuan korban konflik untuk 10 juta KK, bertujuan memberi pendampingan perempuan untuk melahirkan anak-anak yang bisa menghadapi konflik hidup. Konflik sering terjadi karena kemiskinan dan pendidikan. Konsep yang diterapkan Kemensos dalam menangani konflik adalah pencegahan, penghentian dan pemulihan. (LW)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*