Foto lansekap Ibu Kota dengan latar depan Tugu Monas, Jakarta Pusat, Selasa (14/11). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan akan mengubah pergub terkait larangan kegiatan keagamaan di Monas. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Foto lansekap Ibu Kota dengan latar depan Tugu Monas, Jakarta Pusat, Selasa (14/11). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan akan mengubah pergub terkait larangan kegiatan keagamaan di Monas. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Anis Baswedan Buka Kembali Monas untuk Kegiatan Agama

Jakarta, ICRP – Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan, membuka kembali pemanfaatan Monumen Nasional untuk kegiatan keagamaan. Tidak tanggung-tanggung, Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakan kegiatan tausiyah pada 26 November mendatang. Tausiyah tersebut bertujuan untuk memperingati hari pahlawan.

 

“Dengan mengadakan tausiyah kebangsaan, insya Allah dilakukan Minggu malam di Monas. Kita menggundang seluruh warga Jakarta hadir,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Bukit Duri, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2017).

 

Anis Baswedan menegaskan bahwa tausiyah ini sekaligus menandai dibukanya kembali Monas, untuk kegiatan-kegiatan lengkap. Termasuk kegiatan kebudayaan dan kegiatan keagamaan juga.

 

“Insya Allah akan menjadikan Monas salah satu tempat di mana warga merasakan kebersamaan di tempat luas. Juga akan ada parade marching band,” ucap Anies.

 

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta hanya mengizinkan Monas untuk kegiatan netral, seperti upacara sesuai dengan SOP Pemanfaatan Area Monas Nomor 08 tahun 2015.

 

Monas hanya untuk agenda kenegaraan juga sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 1994 tentang Penataan Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Taman Medan Merdeka (Monumen Nasional) serta SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame Dalam Bentuk Baliho, Umbul-Umbul, dan Spanduk di DKI Jakarta.

 

Menurut Anies, tak ada perubahan SK Gubernur terkait dibolehkannya Monas untuk kegiatan non-kenegaraan.

 

“Tidak ada (pencabutan SK), cuma penambahan saja. Kemarin hanya digunakan acara kenegaraan dan lain-lain, kalau sekarang boleh ditambahkan acara kebudayaan, pendidikan dan keagamaan,” tegas dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*