Pernyataan Sikap ICRP: Apresiasi Putusan MK, Pemerintah Harus Pastikan Pelayanan Administrasi Kependudukan Tidak Diskriminatif

Pernyataan Sikap

Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)

Apresiasi Putusan MK, Pemerintah Harus Pastikan Pelayanan Administrasi Kependudukan Tidak Diskriminatif

 

mahkamah konstitusi

mahkamah konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penghayat kepercayaan memiliki hak untuk menuliskan keyakinan atau kepercayaan mereka di kolom agama yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Keputusan tersebut disampaikan dalam sidang putusan terhadap uji materi pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 UU Administrasi pada Selasa siang, 7 November 2017. MK menilai pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Putusan MK menyebut kata ‘agama’ dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk ‘kepercayaan’. MK juga menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, status penganut kepercayaan dapat dicantumkan dalam kolom agama di KK dan KTP.

Selama ini para penghayat kepercayaan telah mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Mereka tidak dapat mencantumkan kolom agama dalam identitas kependudukan mereka. Dampaknya, selain tidak mendapatkan pelayanan publik secara maksimal, mereka sering kali mendapatkan stigma negatif sebagai warga negara tidak beragama dan dianggap sesat. Oleh sebab itu, sudah saatnya kondisi diskriminatif ini diperbaiki.

Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016 tersebut. Putusan MK itu akan memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak yang sama kepada penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau penghayat, sesuai dengan Pancasila dan konstitusi.

Selain itu, ICRP juga mendesak pemerintah segera memperbaiki sistem administrasi kependudukan serta pelayanan yang setara untuk mengakomodasi pengakuan terhadap para penghayat kepercayaan. Putusan MK harus mendapatkan jaminan pelaksaan administrasi kependudukan kedepan tidak lagi diskriminatif.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga misi perdamaian, misi suci agama-agama, masih menjadi spirit kita semua dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri tercinta ini.

 

Jakarta, 9 November 2017

Mengetahui

 

Musdah Mulia

Ketua Umum ICRP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*