Workshop Penyusunan Modul pengembangan wadah kerukunan umat beragama
Workshop Penyusunan Modul pengembangan wadah kerukunan umat beragama

Mencetak Kader, Membangun Kerukunan

Oleh Ahmad Nurcholish

Judul di atas merupakan tema workshop penyusunan modul pengembangan wadah kerukunan umat beragama yang dihelat kerjasama Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan Kementerian Agama Kota Tangerang. Acara yang digelar di sebuah hotel di Serpong, Tangerang ini berlangsung pada 2 – 4 November 2015 lalu.

Apa yang menarik dari perhelatan yang juga melibatkan Moderat Moslim Society (MMC) ini? Paling tidak ada tiga catatan yang perlu saya sampaikan di sini sebagai bentuk apresiasi saya terhadap acara tersebut.

Pertama, inisiasi pembuatan modul ini perlu kita beri dukungan secara kongkrit. Mengapa demikian? Modul ini kelak akan menjadi pegangan sekaligus panduan bagi penggiat/aktivis kerukunan antar umat beragama dalam kerja-kerja membangun kerukunan di tengah masyarakat. Selama ini menurut hemat saya, lembaga atau institusi yang berkiprah di ranah toleransi dan kerukunan umat beragama masih sangat minim. Adanya Kementerian Agama di tingkat kota atau kabupaten yang terjun dalam upaya mewujudkan kerukunan tentu merupakan kabar baik yang perlu didukung secara penuh.

Kedua, wilayah kerja yang disiapkan dalam modul tersebut tak lagi elitis, tingkat pusat atau provinsi, melainkan kecamatan. Hal ini merupakan terobosan penting bagi upaya mencetak kader penggerak kerukunan yang selama ini pada umumnya hanya berada di tingkat pusat atau provinsi. Tentu saya tidak menafikan bahwa selama ini juga ada yang berada di tingkat provinsi, kota atau kabupaten, bahkan kecamatan. Hanya saja jumlahnya masih jauh dari harapan. Ini jika dibanding dengan usaha banyak orang maupun kelompok yang justru – sadar atau tidak – tengah menyemai kader-kader intoleran dan jauh dari usaha membangun kerukunan.

Pilihan tingkat kecamatan juga menjadi langkah penting, sebab selama ini usaha-usaha membangun kerukunan hanya melibatkan kalangan elitis: para pemuka agama dan tokoh masyarakat yang terkadang tidak semuanya mengetahui secara detil dinamika dan problematika yang terjadi di tingkat kecamatan dan terus ke bawahnya.

Ketiga, dari sisi materi, modul tersebut lumayan memadai sebagai panduan awal untuk memperkaya aspek kognitif calon kader. Di dalamnya, antara lain memuat materi tentang “Anatomi Intoleransi” yang mengajak calon kader memahami problem kerukunan beragama. Selain itu, juga terdapat materi bagaimana “Membaca Kasus, dan Menawarkan Solusi” bagi setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Materi ini penting karena dimungkinkan setiap calon kader mampu mengidentifikasi bahwa setiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda.

Materi lain yang menarik adalah “Upaya Peace-building” yang di dalamnya meliputi bagaimana membangun system deteksi dini (early warning system); membongkar segregasi dan membangun integrasi; upaya penegakan hokum, jaminan keamanan, keadilan dan kesejahteraan yang menjadi tigas pemerintah; juga penekanan terhadap pentingnya pendidikan multicultural; serta pentingnya kampanye media untuk kita dorong agar tidak melulu menjadi kepanjangan tangan dari kapitalisme, tetapi juga memerhatikan fungsinya sebagai media informasi dan pendidikan yang mencerdaskan.

Tak hanya itu, dalam modul yang masih akan disempurnakan ini, juga terdapat panduan bagaimana melakukan analisis social (ansos) serta langkah-langkah melakukannya. Materi lainya adalah bagaimana membangun  sikap toleran yang merupakan ruh penting dari keseluruhan modul ini. Dalam bagian ini diurai tentang paradigm kerukunan, juga tentang kebhinekaan dan keindonesiaan yang bertujuan memberikan pemahaman keada calon kader memiliki paradigm baru mengenai pentingnya kerukunan dalam konteks kebhinekaan dan keindonesiaan.

Sebagai peserta workshop yang dilibatkan dalam acara tersebut saya juga menyampaikan sejumlah  masukan berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman lain yang selama ini bergiat di ranah serupa.

Pertama, soal usia yang menyasar umur 25 – 40 tahun. Bagi saya, juga diusulkan oleh beberapa peserta lain dalam workshop tersebut,  rentang usia yang digagas Kemenag bisa diperluas. Misalnya dari mulai umur 19 hingga 45 tahun. Mengapa demikian? Selama ini, di lapangan justru yang masih produktif dalam gerakan-gerakan toleransi dan kerukunan adalah usia remaja/pemuda. Mereka yang baru duduk di bangku kuliah inilah yang masih memiliki perhatian besar terhadap kegiatan-kegiatan kerukunan. Selebihnya adalah mereka yang telah tumbuh menjadi aktivis dan mendedikasikan dirinya menjadi pekerja social, termasuk di bidang kerukunan dan perdamaian.

Tentu saja kita juga bisa menjumpai usia 40 atau 45 tahun ke atas yang masih konsisten dalam perjuangan mewujudkan kerukunan. Dan kalau ditelisik, mereka memang sejak muda (semasa kuliah) sudah menerjunkan dirinya dalam isu kerukunan antar agama.

Kedua, nampaknya, seluruh materi yang ada dalam modul tersebut masih focus pada aspek kognitif, yakni memperkaya aspek wawasan dan pengetahuan bagi calon kader. Sebagai langkah awal tentu tidak ada buruknya. Akan tetapi, pengalaman kami di Forum Generasi Muda Antariman (Gemari) dan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), metode ini dirasa kurang efektif dalam mencetak kader kerukunan.

Jauh lebih efektif jika dipadukan dengan program atau kegiatan yang memungkinkan calon kader memiliki pengalaman riil berjumpa secara aktif dengan “yang lain” (the others) yang berbeda sehingga merasakan langsung bagaimana berinteraksi dalam keragaman yang ada di mana mereka menghadirkan identitas agama atau keyakinan di dalamnya.

Sejumlah kegiatan yang masih kami pandang efektif adalah dengan metode life in atau camp (kemah) yang melibatkan calon kader dari berbagai agama tersebut berada di dalamnya. Metode ini memungkinkan calon kader dapat secara alamiah bergaul, berdiskusi, saling berbagi dalam kerangka kebhinekaan. Mereka juga dapat menyaksikan langsung bagaimana teman-temannya yang berbeda itu beribadah, juga menyampaikan berbagai aspek dalam ajaran agama masing-masing.

Metode lain yang kami pandang efektif adalah ekskursi atau kunjungan ke rumah-rumah ibadah yang berbeda. Hal ini yang secara rutin dilakukan oleh ICRP, the Wahid Institute, Pemuda PGI,  Universitas pembangunan Jaya, dan juga Yayasan Cahaya Guru (YCG). Teranyar yang dilakukan ICRP adalah program National Peace in Diversity (PiD) di Batu, Malang pada 29 November hingga 1 November lalu.

Melalui kunjungan ke rumah-rumah ibadah calon kader merasakan langsung bagaimana berada di rumah ibadah orang/komunitas lain yang berbeda dengannya. Di sana ia juga dapat bertanya, menggali berbagai aspek yang ada di dalam agama orang lain. Pengamalan berjumpa secara langsung dan mendengar uraian langsung dari sumbernya inilah yang menjadi pembelajaran tersendiri yang sangat berharga bagi siapa saja. Paling tidak hal ini sebagaimana  dituturkan oleh mereka yang mengikuti metode seperti ini melalui sejumlah lembaga tersebut di atas.

Testimony mereka yang pernah mengikuti kunjungan ke rumah-rumah ibadah dapat kita simak dalam beberapa buku: Peace in Diversity: Mengenal Perbedaan, Merajut Perdamaian (ICRP – CWS, 2008): Merayakan Perbedaan, Merajut Perdamaian: Bunga Rampai Refleksi Peserta PiD (ICRP – PGI – WI, 2015); dan Perjalanan Menjumpai Tuhan (Gramedia – ICRP – UPJ, 2015).

Terlepas dari kekurangannya, saya turut berharap jika modul ini dapat diterapkan, apalagi secara massif di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia, maka misi mencetak kader di bidang kerukunan bisa dicapai. Semoga! [ ]

Ahmad Nurcholish, perindu kerukunan dan perdamaian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*