Siapapun Tidak Kebal Hukum

Aksi penolakan kepada FPI semakin melebar dan meluas. Aksi penolakan tersebut tidak hanya diIndonesia melainkan juga datang dari dunia internasional. Dari organisasi Islam internasional sampai beberapa negara, sudah banyak yang mengecam aksi kekerasan yang dilakukan oleh ormas yang selalu mengatasnamakan agama tersebut. Banyak pendapat yang mengatakan secepatnya saja ormas ini dibubarkan, terutama setelah dipicu oleh adanya penolakan warga di Palangkaraya. Apakah ormas ini bisa langsung saja dibubarkan atau tidak?

 

“FPI ini,kan, diserang di bandara, mengapa justru dia yang harus dibubarkan. Ini yang membingungkan,” ungkap La Ode,  Kamis (Kompas, 16/2/2012), di ruang kerjanya. Ia meminta agar peristiwa itu jangan diputarbalikkan. Seusai melakukan pertemuan dengan Front Pembela Islam (FPI). Wakil Ketua DPD La Ode Ida menyampaikan dukungannya kepada organisasi kemasyarakatan tersebut. La  Ode pun mengecam wacana pembubaran terhadap  FPI yang kerap dicap sebagai ormas anarkis. Menurut beliau “Kesannya yang melakukan kekerasan adalah  FPI. Saya kira peristiwa di Palangkaraya itu merendahkan budaya masyarakat sekitar. Kalau menghalalkan pemblokiran FPI dengan cara-cara  kekerasan itu tidak boleh lagi terjadi.” Beliau juga mengatakan aksi penolakan yang terjadi di Palangkaraya ini karena lemahnya aparat dalam menyelesaikan persoalan. Wakil DPD itu menyatakan tidak boleh ada wacana penghalangan kepada FPI dengan alasan apa pun terkecuali kalau FPI sudah menjadi organisasi yang terlarang (Sumber: Kompas, 16/2/2012),

 

Di lain kesempatan, Musdah Mulia, mengatakan,”Dalam kaitan dengan FPI, ICRP meminta polisi dan pihak-pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan sejauh mana organisasi tersebut melanggar hukum. ICRP tetap meminta semua pihak untuk menggunakan asas praduga tak bersalah. Jika, pengadilan kemudian memutuskan bahwa ada pelanggaran hukum yang dilakukan FPI, maka negara harus memberikan hukuman yg setimpal, tidak boleh ada penundaan sedikit pun. Seperti apa bentuk hukuman yang sesuai, biar negara yang menentukan. Mengapa proses peradilan itu penting? untuk memberikan pembelajaran pada yang lain. Dan juga sebagai bukti bahwa negara ini adalah negara hukum. Siapa pun tidak kebal hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan sama di depan hukum.”

 

Beliau juga menekankan bahwasanya sikap ICRP sebagai organisasi cinta damai sangat jelas, yaitu melawan semua bentuk kekerasan, termasuk kekerasan berbasis agama. ICRP aktif mempromosikan perdamaian dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, jika ada elemen bangsa yang menggunakan kekerasan sebagai bahasa maupun sebagai tujuan, maka ICRP akan melawan dengan cara-cara yang tetap mengedepankan pendekatan santun dan damai. Salam Damai! (Chris Poerba)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*