Ahmadiyah, Warga Tanpa Perlindungan

Enam tahun sudah warga Ahmadiyah asal Dusun Ketapang, Lombok Barat dipaksa mengungsi ke Asrama Transito. Rumah mereka di kampung dibakar, hanya karena mereka Ahmadiyah. Selama itu pula nasib mereka terombang-ambing, tanpa status warga negara yang jelas. Pemerintah bahkan sempat berniat memindahkan mereka ke pulau terpencil demi menjaga ‘keharmonisan’. Reporter KBR68H Johana Purba mengunjungi mereka yang hidup tanpa perlindungan negara ini di Lombok Barat.

SAGA ini memenangkan Juara 2 Jusuf Ronodipuro Award dalam Indonesian Radio Awards 2011.

Mereka (dipaksa) tinggal di pengungsian

Petang itu, Asrama Transito masih ramai. Warga baru saja menunaikan shalat, sementara anak-anak belajar mengaji.

Asrama ini menjadi rumah selama 6 tahun terakhir bagi 30-an keluarga Ahmadiyah yang dipaksa jadi pengungsi. Asrama yang tak jauh dari pusat kota ini dulu dipakai untuk perkampungan transmigran. Luasnya 1 hektar, sekitar 1,5 kali lapangan bola, terdiri dari empat bangunan.

Setiap keluarga kebagian satu bilik yang dibatasi kain atau bekas spanduk. Fasilitas umum, seperti 5 kamar mandi dan dapur berbatas dinding rotan, dipakai bersama-sama. Pengungsi Transito harus bertahan dengan fasilitas seadanya, kata Sahidan.

“Ini baru satu minggu masalah lampu, jadi anak anak kami sulit belajar, memang ada lampu di mushola. Jadi kalau mau belajar anak anak pergi ke mushola. Yang kedua air, PAM diputus. Air sampai saat ini tidak memiliki kilometer. Sudah diputus empat kali, makanya kami agak nekad, begitu pergi yang mutusin, biar disumbat, dibikin konci, saya rusakin biar mengalir lagi ke bak.”

Sudah 13 bayi lahir di asrama ini. Seperti Masita, yang melahirkan Muhazam dan Hazain di sini. “Anak pertama laki laki, lahir di sini. Ya mau bagaimana lagi nganggap rumah sendiri. Sekarang di sini  kayak rumah sendiri. Pengen keluar dari sini biar anak anak leluasa main. Biar anak anak bebas seperti masyarakat lain. Kasian juga anak anak merasa terkucilkan, kasian juga.”

‘Rumah’ Masita hanyalah sebuah bilik, dihuni bersama suami dan orangtuanya. Tak ada televisi atau peralatan elektronik lainnya. Listrik terbatas, hanya ada di malam hari. Air masih mengalir dari PDAM tanpa meteran.

 

Sejak mengungsi ke Transito, tak satupun warga punya dokumen kewarganegaraan yang layak. Mengurus dokumen baru tak mudah, keluh Khaerudin. Kelurahan Ketapang, tempat asal mereka, tak bersedia membuatkan KTP; sementara kelurahan baru juga menolak. Karena mereka Ahmadiyah.

“Kan kalau ngurus akte harus punya data yang jelas, KTP. Tetapi bagaimana kita bisa membuat KTP di sini tidak diakui. Jadi seluruh yang ada di sini tidak punya KTP. Tetapi kan kita supaya  anak bisa sekolah. Kita kan ngontrak rumah, jadi kita bikin dari situ. Tetapi kan ini bisa dibilang KTP tidak legal.”

Khaer dan orangtua di Transito harus memutar otak untuk mendapat KTP. Jika tidak tinggal di Transito, mereka mengontrak rumah. Dibantu pemilik kontrakan, warga menumpang membuat KTP di kelurahan baru.

Punya KTP tak berarti masalah selesai. Khaer dan istri tak punya surat nikah. Padahal ia membutuhkannya untuk mengurus akte kelahiran anak. Rumitnya, ia dan istri berasal dari daerah yang berbeda, sehingga sulit mengurusnya kembali. Tidak mau repot-repot, pejabat KUA setempat menyarankan Khaer untuk mengurus surat menumpang nikah.

Keterangan dari desa saja, lurah sang istri dan surat dari kita lelaki. Dan ketika saya ingin membuatkan akte anak saya bermasalah, enggak bisa. Segala macam, jauh, saya dari Lombok Timur, istri dari Lombok Utara, jadi susah ngurusnya kata KUA di sini. Dan dari pencatat nikah di sini kasih solusi, kalau kita urus jauh dan ribet. Jadi kita bikin surat numpang nikah.”

Gubernur NTB Zainul Majdi mengaku belum mendengar soal rumitnya Jemaat Ahmadiyah mengurus KTP, setelah warga mengungsi ke Asrama Transito. “Saya coba cek itu, kalau KTP dan Akta kan memang bukan di provinsi. Saya baru dengan masalah ini, kalau memang saudara kita itu dari Lombok Barat ya disana, kalau di Mataram ya di kotamadya Mataram, nanti saya akan cek. Tetapi saya belum dengar masalah itu. Yang saya dengar anak anak memang tidak sekolah. Karena saya enggak ngerti apakah itu bagian dari eksklusitifas atau apa. Tetapi saya yakin tidak ada kabupaten yang memberi kebijakan untuk tidak memberikan itu.”

Nyatanya, Sahidin, ayah 5 anak, kesulitan mengurus KTP. Padahal ia membutuhkan akte kelahiran untuk salah satu anaknya, Transiti Dika, yang lahir di Asrama Transito. “Kalau ini anak yang sudah sekolah, dia ada akte lahir. Kalau yang dua belum. Dulu saya bikinkan sebelum ke sini aktanya, setelah dibawa kesini, urus KTP sini tidak bisa.”

Sahidin bercerita, urusan KTP dipontang-panting antara kelurahan dan provinsi. Kata orang kelurahan, urusan Ahmadiyah adalah urusan provinsi. Sementara menurut Provinsi, ini urusan kelurahan. Gubernur Zainul Majdi mengklaim, semua warga NTB, termasuk Ahmadiyah, bisa merasakan layanan pemerintah. “Sebenarnya semua warga Ahmadiyah yang ada di situ warga NTB. Hak mereka untuk mengakses pelayanan termasuk yang bebas biaya, kan kita punya BSM, kita kucurkan hampir 100 miliar untuk membantu anak yang tidak mampu. Itu penopang BOS ya, karena topangan dari pemerintah pusat tidak mampu menjaga anak anak dari drop out. Kemudian pengobatan bebas biaya juga, itu sudah terjadi di NTB.”

Khaerudin merasakan yang sebaliknya. KTP-nya tak laku untuk mendapatkan fasilitas bantuan sosial negara. Bantuan beras raskin tak pernah mampir ke Asrama Transito.

Untuk menyambung hidup, umumnya pengungsi bekerja serabutan. Ada yang menjadi tukang bangunan, ojek, tukang pangkas, berdagang di pasar, atau bersawah di Ketapang. Dari situlah mereka bisa menghidupi keluarga. Usaha sendiri, bukan dibantu negara. “Karena hanya sekedar KTP saja, untuk berbuat yang lebih jauh tidak bisa. Misalnya dapat raskin dari pemerintah tidak bisa. Jadi hanya itu saja, untuk kepengurusan akta.”

Pejabat yang harusnya mengurus keseharian Jemaat Ahmadiyah di Asrama Transito adalah Bupati Lombok Barat, Zainy Amrony. Ia mengaku tak banyak berkomunikasi dengan Jemaat Ahmadiyah. “Ya itu yang belum saya lakukan. Mempertemuan antara mereka dengan kelompok masyarakat. Kalau saya dengan Ahmadiyah sudah,  saya dengan kelompok masyarakat sudah. Tetapi kalau secara khusus Ahmadiyah dan kelompok masyarakat belum.”

Bupati Zainy menjanjikan, bulan Maret ini akan ada pertemuan lagi antara pemerintah daerah dengan Ahmadiyah. Agendanya, kembali membahas membahas kelanjutan  nasib mereka di Transito.

Masita mengaku bosan dengan janji-janji pemerintah. “Udah bosan sekali karena ngomong aja, enggak pernah benar benar terjadi. Pasti ada jalan keluarnya. Ya mau dengan syarat kita aman, dan terjamin keamanan. Mau dipindahkan asal terjaga keamanan. Karena disini keadaan begini.”

Sudah 6 tahun warga Ahmadiyah terlunta-lunta seperti itu. Apa yang disiapkan negara untuk mengurus mereka?

Penyelesaian yang tak jelas

Sudah ada banyak pertemuan yang membahas nasib Ahmadiyah di Transito. Februari tahun lalu, pemerintah daerah mengusulkan pemindahan warga Ahmadiyah ke sebuah pulau. Alasannya, menghindarkan Ahmadiyah dari penyerangan. Usul ini ditolak warga Ahmadiyah.

Pertemuan terakhir, digelar 1 Desember tahun lalu antara Tim 9 dan perwakilan Ahmadiyah. Tim 9 terdiri dari perwakilan Pemkab Lombok Barat dan warga Kecamatan serta Desa Ketapang. Pemkab mengusulkan pembelian rumah dan tanah serta pembangunan pos keamanan di Desa Ketapang, desa asal para pengungsi Ahmadiyah di Transito. Harga mengacu pada harga tanah acuan pemerintah.

Warga setuju, kata ulama Ahmadiyah NTB Nasirudin yang hadir di pertemuan itu. “Kita berbicara mulai Desember 2010 sampai ke sini, kami tetap setia menunggu hasil keputusan satu pos keamanan terpadu akan didirikan di Ketapang, tetapi sampai sekarang belum terwujud. Kedua tim 9 PKP Lombok Barat berjanji untuk mendatangi warga untuk membicarakan segala sesuatunya, termasuk pembelian aset, relokasi transmigrasi. Kami tetap setia.”

Tiga bulan berlalu, janji tak kunjung terwujud.

Kesepakatan harga beli aset belum tercapai, sementara pos keamanan tak juga dibangun. Lantaran tak ada penjagaan, rumah-rumah Jemaat Ahmadiyah di kampung itu terus dirusak. Kaca jendela, pintu dan genteng dirusak, bahkan sebagian tembok dihancurkan dengan linggis oleh warga yang tak suka Ahmadiyah.

Reporter KBR68H Johana Purba datang ke Desa Ketapang, tak ada pos di sana. Warga Ahmadiyah yang masih sering pulang ke Ketapang, seringkali mendapati rumah mereka dalam keadaan semakin hancur. Rumah Khaerudin misalnya, tak lagi berdiri, tinggal puingnya saja.

Bupati Lombok Barat Zainy Arony berkilah, pos sudah dibangun. “Sampai sekarang ada poskonya. Kan dirumah penduduk diri. Posko dirumah penduduk non Ahmadiyah. Sudah sudah disampaikan ke Ahmadiyah mereka tahu.”

Bupati Zainy malah menuding, warga Ahmadiyah sendiri lah pelakunya. “Mereka buka sendiri jendela, genteng, lalu mereka laporkan ini dirusak masyarakat. Jadi mari kita sama sama mengerem diri. Saya sudah meminta masyarakat di sana jangan main hakim sendiri. Tetapi warga Ahmadiyah jangan memancing.”

Tudingan itu sontak dibantah oleh Ahmadiyah. Kata Sahidin, juru bicara Ahmadiyah Transito, tidak mungkin warga merusak rumahnya sendiri. Warga hanya menyelamatkan aset yang tersisa. “Memang ada dia memindahkan, sekian hari terus dijarah. Ketimbang diambil mending diambil.”

Hasil pertemuan Desember lalu juga menyebutkan soal pembelian aset. Namun hingga kini, pembicaraan mentok, belum bersepakat soal harga. Menurut Gubernur NTB Zainul Majdi, pemerintah menawarkan harga Rp 750 juta, namun Ahmadiyah meminta dua kali lipatnya. Harga ini untuk lahan 1,6 hektar dan 21 rumah serta tanah milik Ahmadiyah.

Dihentikan oleh Ahmadiyah sendiri. Macam-macam lah alasannya, ternyata tanah sudah diagunkan ke Bank. Banyak lah, complicated. Intinya menunggu dari pusat. Kita enggak pengen mengkomoditaskan nasib orang. Tetapi di sisi lain karena selalu diambangkan oleh juru bicara, ini kok seperti mengkomoditaskan jamaahnya.”

Sementara menurut Juru Bicara Ahmadiyah di Transito Sahidin, Ahmadiyah tak ikut-ikutan dalam menentukan harga aset milik warga di Desa Ketapang. “Yang berwenang adalah mereka yang memiliki aset, yaitu kami penghuni Transito. Itulah kenapa pemda harus berbicara dengan orang orang yang ada di sini.”

Kembali ke Asrama Transito.

Anak-anak tampak riang bermain di rumah mereka. Tak tahu apakah ini bakal selamanya jadi rumah, atau ada nasib lain menanti.

Tak hanya tawa yang dibagi di sini. Juga air, listrik, makanan dan cerita, karena pembatas rumah hanya setipis kain. Pengungsi Transito, Munikah bercerita, nyaris tidak ada rahasia yang bisa disimpan di asrama. “Alhamdulilah akur akur semua, masa kita berantem sesama sama saudara semua. Kita juga menderita enggak punya rumah semua kan..”

Tak jelas, sampai berapa lama warga Ahmadiyah harus berumah di Asrama Transito. Bagi warga Ahmadiyah, kata Nasirudin, ini adalah ujian atas keimanan mereka. “Kejadian demi kejadian yang kami alami mendidik kami menjadi mandiri dan dewasa. Setelah kesulitan kami akan mendapat kemudahan. Secara manusiawi kami sudah berusaha mengadakan pendekatan kepada pemerintah dan aparat. Selebihnya kami serahkan kepada Mahkamah Ilahi, biar Allah yang menghakimi siapa yang salah dan benar. Kami cuma bisa berusaha dan bersabar. Yang pasti kami menginginkan Indonesia satu.”

 

Sumber: KBR68H

2 comments

  1. Subhanallah Kesabaran yang luar biasa

  2. seharusnya gak boleh sampay di bakar gitu dong… kasian kan mereka,walaupun ahmadiyah mereka juga kan manusia… kaya gk punya hati ajj yg bakarnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*