ICRP Audiensi Dengan Fraksi PKB DPR Soal RUU KUB

Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Rabu, (01/02/2012) mengunjungi fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR RI guna Audiensi mengenai polemik Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama (RUU KUB). Audiensi tersebut disambut oleh ketua Fraksi PKB Marwan Dja’far didampingi dengan beberapa tenaga ahli DPR dari Fraksi PKB. Audiensi digelar karena banyaknya materi yang terkandung dalam draft RUU KUB yang bertentangan dengan kebebasan dan kemerdekaan beragama seperti yang diamanatkan kontitusi dan ratifikasi kebebasan HAM internasional.

Bertempat di ruang rapat Fraksi PKB DPR RI, Marwan Djafar menyambut baik ICRP dan jaringanya seperti ELSAF, SEJUK, JAI, dll, sebagai bagian dari civil society yang mengawal kritis RUU KUB ini.   Marwan Dja’far menyatakan bahwa selama ini banyak kesamaan visi dan misi ICRP dengan partainya. Menurutnya, baik PKB dan ICRP mempunyai minat yang sama tingginya dalam mengangkat hak kebebeasan beragama dan berkeyakinan. Selain itu, Marwan mengemukakan kegelisahanya atas berbagai persoalan keagamaan yang akhir-akhir terjadi. Semua itu menjadi urusan pemerintah terutama Departemen Agama untuk menyelesaikannya.

Sedangkan Ketua Umum ICRP Musdah Mulia menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah dan DPR yang secara diam-diam tengah megesahkan RUU menjadi UU. Kenapa tidak berani terbuka mengajak civil society untuk masuk kedalam dan bersama membahas RUU yang ada.

Terkait soal RUU KUB, Musdah Mulia mengemukakan banyak kajian yang tengah dilaksanakan ICRP terkait RUU KUB ini. Banyak persoalan substansial yabng belum dimasukkana. Selain itu juga di dalam Draft RUU KUB ini banyak poin-poin yang bertentangan dengan UU yang lain. seperti penyebutan agama resmi dan tidak resmi yang sebenarnya penyebutan seperti itu adalah inkonstitusional.

Meskipun begitu, bagaimanapun juga perlu sebuah regulasi dalam bentuk Undang-Undang yang didalamnya memuat kebebasan beragama dan berkeyakinan. Karena jika tidak ada Undang-Undang yang mengatur keadaan tersebut. Maka yang menjadi acuannya nanti adalah regulasi yang ada sekarang yaitu UU PNPS Tahun 1965 dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri. Padahal di dalam kedua regulasi tersebut banyak sekali hal-hal yang mengekang dan menciderai kebebasan beragama dan berkeyakinan. Demikian ungkap Musdah Mulia. [Mukhlisin]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*