Kasus ‘Ateis Minang’: Tuhan Tidak Perlu Dibela!

Profil Facebook Ateis Minang

 

Alexander, seorang pegawai negeri sipil, mendapat bogem mentah. Lantas apa perkaranya? Ternyata bukan lantaran dia terbukti sebagai koruptor atau pun selingkuh dengan istri orang, seperti yang akhir-akhir sering kita dengar. Namun karena Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ini ketahuan sebagai pembuat sekaligus pengelola grup “Ateis Minang”. Beruntung polisi berhasil mengamankan CPNS di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya, Minang ini. Alexander yang biasa dipanggil dengan Aan, dianggap meresahkan banyak orang, tentu saja oleh sebagian orang yang merasa imannya terganggu. Itulah susahnya kalau iman masih dianggap sebagai perasaan. Lantas, mereka-mereka yang merasa resah tersebut melacak jejak dari si pembuat grup facebook “Ateis Minang” tersebut, dan ternyata berasal dari pegawai Pemda. Singkatnya si Aan pun ketangkap basah di ruang kerjanya, sedang membuka facebook “Ateis Minang.  Hal ini yang disampaikan oleh Kepala Kepolisian Resor Dharmasraya, Ajun Komisaris Besar Chairul Aziz.

 

Chairul mengatakan, “Tulisan-tulisan Aan itu kemudian mendapat tanggapan dari orang-orang.
Perdebatan di dunia maya itu segera menyebar. Sejumlah orang kemudian berusaha mencari siapa sebenarnya pemilik grup Ateis Minang ini. Kemudian dilacak oleh masyarakat, ketemu dan ternyata pegawai Pemda. Saat ketemu, dia sedang buka facebook juga.” (vivanews.com/  20/01/ 2012). Sebelumnya Aan melapor ke Polsek Pulau Punjung namun untuk keamanannya polisi memindahkannya ke Markas Polres Dharmasraya.

 

Tapi ini tidak membuat Aan berubah, dia tetap pada pendirianya. Di hadapan banyak orang Aan masih terang-terangan mengatakan, “Kalau memang ada Tuhan, mengapa ada kejahatan, kemiskinan. Saya tak percaya surga serta neraka. Oleh sebab itu, sudah merupakan premis saya Tuhan itu tidak ada.” Aan mungkin juga lupa, kalau Tuhan terlalu kecil kalau kita hanya minta untuk mengatasi kemiskinan, memberantas kejahatan karena itu buatan manusia. Apalagi minta harta, minta uang, minta jodoh kepada Tuhan. Itu bukan kerjaan dan tanggung jawab Tuhan. Dan ada kewajiban Negara untuk menyelesaikan semua masalah warga negara, termasuk korupsi.

 

Namun masalah ini menjadi pelik karena Aan dianggap melukai masyarakat Minang yang memiliki falsafah “Adat bersendi syarak (agama), syarak bersendi kitabullah.” Apa pun alasannya tetap saja pihak aparat “berhasil” menenangkan para pihak yang terus mengadili Aan. Polisi akhirnya menahan Aan dengan pasal-pasal penodaan agama. Aan dikenakan Pasal 156a KUHP Aya1 dan 2.  Selain itu dia juga dikenakan pasal lain, terkait dengan Undang-undang Informatika dan Transaksi Elektronik. Total, Alexander diancam dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, Pasal 156 A KUHP Pidana tentang penodaan agama dan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman masing-masing 6 tahun penjara. “Hebatnya” penahanan Aan ini juga dijadikan alasan bagi pihak aparat dengan dalih keamanan buat Aan sendiri.

 

Perlakuan kekerasan dan ketidakadilan yang diterima oleh Aan, termasuk sikap tidak mau menerima perbedaan inilah yang sungguh Ironis. Mohammad Monib, dari ICRP, mengatakan,”Saya melihat masyarakat kita, kaum agama, umat beragama umumnya tidak memiliki spirit untuk berbeda dan berdialog dengan akal sehat dan lembut hati. Bahasa dialog benar-benar hilang. Yang ada bahasa mengecam, mengkafirkan dan menghakimi. Kearifan dan kedewasaan menghadapi masalah perbedaan, mereka yang dalam proses perkembangan dan pergulatan intelektual dan perbedaan tafsir dan pemahaman.” Menurut Monib, masyarakat dan kaum beragama hanya punya selera: Sesat dan menyesatkan. Padahal, acapkali masalah terletak pada perbedaan bacaan, literatur dan pencarian dan pergulatan akal. Sekarang ini tidak ada lagi ruang bagi perbedaan, dan masyarakat tidak sabar dengan kepelikan dunia intelektual. Beliau juga menambahkan,”Yang saya sesali, para ulama bukan mendewasakan umat, meng-up grade wawasan dan keilmuan mereka. Justru, acapkali ulama menjadi penggerak dan motor dari aksi-aksi intoleransi dan kekerasan atas nama agama. Padahal, dakwah itu harus cerdas dan bermutu untuk kebaikan peningkatan kedewasaan intelektual  emosional, spritual umat.”

 

Sedangkan terkait dengan pemaksaan kepada ateisme, menurutnya itu sudah menyalahi prinsip Islam. Monib mengatakan, “Perkara ateisme yang dialami oleh calon PNS di Padang itu sejatinya dihadapi dengan akal yang cerdas, sifat arif dan bijak, dan dialog intelektual. Kembalilah ke prinsip Islam!. Begitu hebatnya garansi Islam terhadap manusia. Jangan ada pemaksaan sekalipun atas nama dan untuk sebuah kebenaran. Biarlah siapa pun memilih agama dan keyakinan, atas pilihan sadar dan pilihan bebas dia. Memang ada yang saya sayangkan apa yang dia lakukan. Dari sedikit informasi, dia menjelek-jelekkan dan mencemooh ajaran, dogma dan simbol-simbol agama dan kepercayaan yang lain. Itu tidak boleh terjadi. Agama apapun melarang pengimannya untuk melakukan perbuatan buruk tersebut. Bagaimana pun urusan iman dan kepercayaan itu sakral dalam diri pemeluknya. Ia akan mempertahankan dan membelanya. Karena itu, Islam mengajarkan dialog dan debat intelektual yang sehat dan saling menghormati.”

 

Monib, yang saat ini tengah mengawal RUU KUB, menenkankan,”Namun yang paling utama adalah bagaimana negara bisa hadir dan melakukan fungsinya. Tegakkan hukum dan berikan pengadilan yang fair, terbuka dan adil sesuai prilakunya. Kalau negara hadir dan kokoh menegakkan hokum maka masyarakat akan mendukung dan tertib. Problem berat bangsa ini adalah pemerintah sebagai alat negara abai dan absen dalam menegakkan hukum. Aparat negara selalu telat mengantisipasi gejolak dan konflik sosial-keagamaan. Akhirnya, masyarakat mengambil jalan sendiri untuk menyelesaikannya.” Tapi apa pun kasusnya, “Tuhan kan Tidak perlu dibela”, begitu kata Gus Dur. Itu pun “Kalau Tuhan ada”, begitu juga ujar sahabat kita yang ateis, Kang Dadang. Katanya beliau ateis. (Chris Poerba)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*