Chris Poerba: Kasus GKI Yasmin Jelang ’Maghrib’ Pemerintah Masih ’Tidur Siang’

 

Penyelesaian kasus GKI Yasmin oleh pemerintah yang semakin berlarut-larut mengundang cibiran dari banyak pihak. Putusan Mahkamah Agung (MA) sebenarnya sudah menjelaskan langkah-langkah apa yang sekiranya akan dilakukan oleh pusat. Namun pemerintah tetap tenang-tenang saja. Sehingga semakin lama kasus ini seperti dipelihara oleh beberapa pihak. Sudah banyak khalayak dari berbagai kalangan pro-demokrasi yang hadir dan membacakan orasi di saat ibadah dilaksanakan di trotoar. Namun apa daya, hanya karena bebalnya pemerintah daerah, saat ini ibadah tak lagi hanya di trotoar, namun sudah mengungsi di rumah salah satu jemaat. Terakhir kali, hari Minggu, 22 Januari 2012, ibadah jemaat yang biasanya dilakukan di trotoar semakin terdesak mengungsi di rumah warga. Sebanyak 70 orang jemaat yang mengungsi itu pun tetap di intimidasi oleh massa.

 

Sehingga ada kesan, hal ini sudah bukan lagi pelarangan terhadap rumah ibadah. Karena ibadah yang dilakukan di salah satu rumah jemaat juga dilarang. Ini sudah merupakan ancaman terhadap kebebasan yang lebih luas lagi. Ancaman terhadap kebhinnekaan Indonesia. Padahal aturan dan langkah-langkah hukum yang sepatutnya diambil sudah jelas. Kalau Walikota Bogor tetap membangkang, semestinya pemerintah pusat langsung saja menjalankan keputusan Mahkamah Agung dan pemerintah sudah mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Di Cikeas pun, presiden pernah berjanji kepada pendeta GKI Papua dan PGI, kalau beliau akan turun langsung menyelesaikan kasus ini. Semua tidak terjadi. Ini tak lebih dan tak kurang karena pemerintah yang lamban, diam di tempat dan seolah-oleh seperti tersandera, semoga yang terakhir ini tidak benar. Namun lihat saja rapat gabungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas masalah GKI Yasmin, pemerintah tidak datang, mungkin lagi asik ”tidur siang”. Padahal kasus GKI Yasmin sudah menjelang ”Maghrib”. Pemerintah harus dibangunkan. Upaya membangunkan pemerintah yang masih terlelap ini, terus dilakukan. Hari ini, Kamis, tanggal 26 Januari 2012, bertepatan dengan acara rutin Kamisan maka berbagai kalangan kembali membangunkan mereka-mereka yang terlelap tidur siang, langsung dari depan Istana.

 

Kasus GKI Yasmin, yang bertambah runyam ini juga ditanggapi oleh Mohammad Monib, dari ICRP. Menurutnya,”Beberapa hal krusial ingin saya katakan: pertama, masalah GKI Yasmin, bagi saya, kini  memasuki situasi yang rumit dan pelik. Tidak lagi sekedar urusan tertib administrasi perijinan pendirian rumah ibadah. Juga bukan lagi urusan kebebasan beragama dan ber-kepercayaan. Arena kasus ini lebih banyak berkaitan dengan ego politik dan kekuasan dan permainan  sentimen sosial-keagamaan. Akal sehat, saling toleran, empati-simpati tidak lagi menjadi pertimbangan. Jujur, saya pesimis kasus ini segera berakhir kecuali, Wali Kota Bogor itu membuang ego, menurunkan emosi dan bersikap negarawan demi pendidikan moral-politik-keagamaan masa depan.  Kedua, masa rezim SBY, apalagi episode kekuasannya yang kedua, bangsa ini benar-benar bangkrut total  secara moral, leadership, konstitusi serta prinsip-prinsip HAM. Bangsa ini terlalu membayar mahal, dan rugi tak ternilai memilih pejabat presiden kualitas rendah seperti SBY.”

 

Monib, yang saat ini terus mengawal RUU KUB, juga menambahkan,”Di pemerintahan saat ini benar-benar menghancurkan pondamen-pondamen kebangsaan. Di masa pemerintahan sekarang, kekerasan dan kejahatan kemanusiaan merajalela. Ormas keagamaan yang berjiwa jahat dan berwajah buruk leluasa untuk memangsa siapa pun yang di nilai salah oleh mereka. Bahkan aparat penjaga dan penegak hukum pun menjadi pelaku kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat. Negara benar-benar tidak mampu menghormati, melindungi dan memenuhi kewajibannya. Kita patut berduka mendalam atas ketidakmampuan rezim SBY ini.”

 

Namun beliau juga masih melihat ada secercah harapan dan belum melihat adanya indikasi-indikasi sistemik untuk menghacurkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Monib masih menerawang,”Bagian yang ketiga yang akan saya sampaikan adalah: Apakah ada agenda sistematis penghancuran prinsip kebebasan beragama dan berkepercayaan dari kelompok atau ormas keagamaan? Sampai detik ini saya belum melihat indikasi-indikasi hal itu. Kasus-kasus kekerasan dan vandalisme berbaju agama yang angkanya terus menanjak sejak rezim SBY ini berkuasa ini, lebih diakibatkan dan diproduksi karena lemahnya pejabat presiden yang ada. Tidak berwibawa, lebih banyak orasi dan retorika, ngeper dan tidak bernyali untuk menegakkan konstitusi, UU dan peraturan yang semuanya dirumuskan dan ditetapkan agar bangsa ini berjalan baik, harmonis dan langgeng. Aksi-aksi kekerasan berjubah dan bersuara misi agama ini sesungguhnya bagi saya, hanya ulah dan akhlak buruk segelintir muslim minoritas. Bukan representasi mayoritas muslim Indonesia. Yang mayoritas ini lebih banyak diam (silent majority) dan tidak artikulatif dalam isu dan wacana. Sayang sekali. Akibatnya, wajah Islam Indonesia buruk muka dan citra akibat ulah muslim minoritas yang kasar dan bergaya preman ini. Untuk periode-periode belakangan ini, saya yakin kelak SBY akan diminta pertanggungjawaban di pengadilan Tuhan. Ia berkontribusi dan jelas bisa dibaca kekerasan itu dilakukan oleh negara (by comission) dan sebagian kejahatan kemanusiaan itu terjadi karena pembiaran oleh negara atau aparat hukum (by omission).”

 

Beliau juga menyayangkan dan tidak habis pikir, karena selama ini para pejabat presiden telah berhasil meratifikasi beberapa kovenan HAM seperti Kovenan Hak Sipil dan Politik, Kovenan Sosial-Ekonomi-Budaya, Kovenan Diskriminasi atas nama Ras, Suku dan Agama. Tapi semua hanya seperti politik gincu.

 

Mengenai kasus GKI Yasmin ini, yang semakin terabaikan, maka Musdah Mulia, menyatakan,”Pemerintah, dalam hal ini Presiden, DPR, Gubernur dan Walikota tidak perduli lagi dengan hak keamanan dan Hak kebebasan beragama dari sekelompok masyarakat yang kebetulan tercatat sebagai Jemaah GKI Yasmin. Untuk itu, saya menghimbau seluruh umat beragama yang berharap agar keadilan ditegakkan di Negara Pancasila yang ber-Bhinneka Tunggal Ika ini untuk bersatu dan solid melawan tirani kekuasaan. Mari menggalang aksi damai secara lebih serius melawan tirani.”

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*