Kolom Musdah Mulia: Perlunya Menyelaraskan KHI dengan CEDAW

Sudah umum diketahui, Indonesia melalui UU No 7 tahun 1984 meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, dikenal dengan sebutan CEDAW (The Convension on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Salah satu isi penting konvensi tersebut adalah larangan diskriminasi apa pun dalam kehidupan keluarga dan perkawinan (lihat CEDAW, pasal-pasal 5, 11, dan 16).

Isu perkawinan dan keluarga menjadi penting karena bersinggungan dengan nilai-nilai sosial-budaya yang hidup dan dianut secara luas dalam masyarakatIndonesiayang mayoritas beragama Islam. Ajaran Islam sangat kuat mempengaruhi nilai-nilai budaya, ekonomi, sosial dan politik bangsaIndonesia, termasuk di dalamnya nilai-nilai yang berkaitan dengan relasi gender, khususnya relasi suami-isteri dalam kehidupan perkawinan.

Konsekwensi logis dari ratifikasi konvensi ini,Indonesiaberkewajiban melaksanakan semua ketentuan konvensi. Tujuan utama implementasi ini untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, baik di ranah publik maupun di ranah keluarga.

Kenyataannya, setelah 28 tahun berlalu, belum banyak kemajuan dicapai. Indikasinya terlihat dari masih kuatnya diskriminasi terhadap perempuan, meningkatnya kasus-kasus kekerasan berbasis gender, parahnya angka kematian ibu melahirkan,  maraknya kasus trafficking, tingginya angka poligami dan perkawinan anak-anak, bertambahnya jumlah perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan sirri, dan masih pula ditemukan sejumlah peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan.

Sulitnya mengimplementasikan konvensi CEDAW dalam kehidupan masyarakat yang mayoritas beragama Islam disebabkan antara lain: Pertama, rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai agama Islam yang menjelaskan peranan dan fungsi perempuan, khususnya dalam kehidupan keluarga. Kedua, masih banyak dijumpai penafsiran ajaran Islam yang merugikan perempuan. Kuatnya pemahaman Islam yang bias gender dan bias nilai-nilai patriarki di masyarakat menimbulkan tuduhan terhadap Islam sebagai sumber masalah atas terjadinya pelanggengan ketidakadilan di masyarakat, termasuk ketidakadilan dalam pola relasi laki-laki dan perempuan atau ketidakadilan gender (gender inequality).

Oleh karena agama berurusan dengan nilai-nilai yang paling hakiki dari hidup manusia, maka legitimasi religius yang keliru akan sangat berbahaya.  Persoalannya bahwa pelanggengan ketidakadilan gender itu bukan bersumber dari watak agama itu sendiri, melainkan berasal dari pemahaman, penafsiran, dan implementasi ajaran agama yang sangat dipengaruhi oleh tradisi dan kultur patriarki, ideologi kapitalisme, atau pengaruh kultur abad pertengahan yang sangat feodalistik.

Salah satu bentuk peraturan yang mengikat umat Islam Indonesiaadalah  KHI (Kompilasi Hukum Islam). Di dalamnya diatur berbagai ketentuan terkait urusan keluarga, seperti perkawinan, kewarisan dan perwakafan. KHI yang menjadi pedoman para hakim agama di Indonesia itu mengandung unsur-unsur diskriminatif terhadap perempuan[1] karena dibangun berdasarkan asumsi yang bias gender dan bias nilai-nilai patriarki, serta berpotensi menimbulkan kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi upaya  implemenasi CEDAW, terutama dalam kehidupan perkawinan atau keluarga, harus dimulai dengan merevisi hukum keluarga Islam, yakni KHI sebagai pedoman yang mengatur kelompok mayoritas di Indonesia.



[1] Lihat Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, 2002, terutama pada pasal-pasal berikut: 2, 15, 19, 25, 30, 40, 45,  55, 79, 80, 84, 153, dan 170.

 

Download Versi Lengkapnya di sini

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*