Monib: Negara Jangan Ragu Untuk Menghukum

Mohammad Monib

Pengadilan Tangerang, Banten, tanggal 11 Januari 2012 menuntut 5 orang terdakwa terorisme Cirebon. Jaksa menuntut hukuman 10 tahun penjara kepada mereka berlima, karena telah terbukti melanggar pasal 15 Junto 9 Undang-undang Terorisme Nomor 15 Tahun 2003. Kelima orang teroris ini adalah Achmad Basuki, Arief Budiman, Mardiansyah, Andri Siswanto dan Musollah. Mereka terbukti membantu pelaku bom bunuh  M. Syarif di Masjid Al – Zikro, Mapolres Cirebon, Jumat, 15 April 2011. Kelima teroris tersebut sengaja menyimpan, menyembunyikan dan memiliki sisa bahan peledak milik M. Syarif.  Bom bunuh diri yang dilakukan oleh M. Syarif ini terjadi di masjid Polresta Cirebon, Jumat, 15 April 2011 saat dia sedang melakukan salat Jumat sekitar pukul 12.35 WIB. Ledakan bom bunuh diri tersebut terdengar hingga radius 500 meter. Korban yang luka tidak hanya jamaah yang sedang salat, tapi juga aparat polisi di dalam komplek tersebut. Dalam persidangan kelima terdakwa juga berbelit-belit dan tidak koperatif sehingga dijatuhkan hukuman selama 10 tahun kurungan.

Menurut Musdah Mulia, hukuman  10 tahun kurungan bagi teroris ini masih tergolong ringan. Menurut ketua ICRP ini, ”Terorisme bukan kejahatan biasa, melainkan upaya makar terhadap eksistensi negara dan tergolong tindakan subversif. Namun yang lebih penting adalah mengungkap sindikat terorisme secara tuntas dan menginformasikan secara terbuka ke publik sehingga masyarakat mengerti dengan benar apa latar belakang munculnya kelompok terorisme, ciri-ciri gerakan mereka. Ke depan masyarakat akan pro-aktif menjaga dan melindungi diri dari bahaya terorisme”

 

Terkait dengan hal ini, Mohammad Monib juga mengharapkan perubahan yang lebih mendasar,” Saya berharap pemerintah dengan semua kelengkapan sarana yang dimiliki, dana dan aparat yang ada bisa berbuat yang lebih mendasar. Maksud saya, aksi pemerintah lebih mendasar dan preventif.. Saya paham, ini era demokrasi.. Tetapi, prinsip dasar dan tujuan bernegara itu adalah tegaknya keamanan publik, kedamaian publik dan kewarasan publik. Karena itu, semua potensi yang diperkirakan akan menghalangi dan jadi duri bagi tujuan itu mesti dikendalikan dan dimatikan bibit-bibitnya. Misalnya, lembaga pendidikan yang anti pancasila, anti kebhinekaan, anti NKRI, tidak menghargai realitas keberagaman mesti mendapat pembinaan yang lebih. Kalau perlu, bila melawan dan keluar dari kesepakatan berbangsa dan bernegara ini harus ada sanksi yang tegas. Jangan biarkan negara dikuasai oleh kelompok-kelompok yang alergi hidup dalam kebhinekaan, apalagi mengarah kepada tujuan selain negara NKRI. Negara, tepatnya pemerintah jangan  ragu untuk menghukumnya.” (CP)

One comment

  1. Great put up, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector don’t understand this. You should continue your writing. I’m sure, you have a huge readers’ base already!|What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively helpful and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution & assist other users like its helped me. Good job.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*