Sikap ICRP terhadap RUU KUB: Tolak!

kebebasan beragama (http://agamabebas.blogspot.com)

Rancangan Undang Undang Kerukunan Umat Agama (RUU KUB) kembali digulirkan. RUU KUB ini sebenarnya telah ditolak 2 tahun lalu oleh berbagai lembaga dan civil society di Indonesia, termasuk ditolak oleh ICRP. Namun kabarnya hak interpelasi dari DPR membuka kembali peluang munculnya RUU KUB. Selaku ketua umum ICRP, Musdah Mulia mengatakan, ”RUU KUB yang sekarang ini digulirkan DPR adalah RUU yang sebenarnya 2 tahun lalu telah kita tolak. Nah, sekarang gak tau gimana caranya itu bisa menjadi hak interpelasi dan dibahas kembali. Dan kalau itu tetap dijalankan, maka tidak akan ada perubahan positif dalam kehidupan keagamaan, yang ada hanya akan menimbulkan masalah yang luar biasa di negeri ini.”

 

Desas-desus akan dihadirkannya kembali RUU KUB ini juga telah pernah disampaikan beberapa teman penghayat kepercayaan yang berkunjung ke ICRP. Komunitas Agama Musi, pernah berkunjung dan menyampaikan secara langsung ke kantor ICRP.  Bahkan, konferensi ICRP, bulan Desember 2011 memandang pentingnya mewaspadai kehadiran RUU tersebut.

 

Bagaimana sikap ICRP? Sama seperti 2 tahun yang lalu. ICRP menolak RUU KUB.

Imdadun Rahmat, sekjen ICRP menegaskan, ”Dulu kita juga mengambil sikap kalau pengundangan ini akan menimbulkan masalah bukan hanya by contact tapi juga by exsistence. Artinya, kita bukan hanya akan menuntut secara revisi tapi kita menolak. Karena ICRP tidak menganut paradigma perukunan atau pengaturan, tapi lebih setuju dengan paradigma pemberian hak, jaminan perlindungan hak.”  Musdah Mulia menambahkan, bahkan dari judulnya saja, ICRP tidak setuju, Kalau toh ada undang-undangnya, maka undang-undang itu mengatur tentang jaminan kebebasan beragama, bukan kerukunan beragama.

 

Djohan Effendi, juga mengatakan hal senada terkait RUU KUB ini. Pak Djohan, begitu beliau biasa di sapa, mengatakan, ”Menurut saya memang lebih baik dibatalkan. Nanti akan seperti undang undang pornografi lagi. Susah itu. Itu sama saja dengan PNPS dan surat pernyataan bersama 3 mentri. Dan baiknya kita semua jangan jalan sendiri-sendiri, lebih baik saling bersama-sama untuk menolaknya.”

 

Terkait dengan RUU KUB ini, ICRP mengutus Mohammad Monib, yang akan menjadi wakil dan juru bicara ICRP dalam diskusi dan semacamnya. Beliau akan kembali menyaring beberapa informasi dari semua jaringan ICRP yang terkait. Menurut Monib, di dalam Draft RUU KUB ini  ada penggunaan istilah dan pasal-pasal yang sebelumnya harus diperbaiki secara redaksional. Namun, menurutnya yang paling esensial adalah terletak pada naskah akademik, yaitu menyangkut agama dan kepercayaan. Sementara dalam draft tidak ada sama sekali membahas mengenai kepercayaan, ” Bagi saya itu tidak koheren, antara naskah akademis yang membicarakan realitas agama dan  kepercayaan, sedangkan di draftnya sama sekali tidak dibahas masalah kebebasan dan jaminan hak-hak kaum penganut kepercayaan. Yang sangat mendasar, Pasal 1 yang berisi Ketentuan Umum dalam draf RUU itu banyak definisi tidak jelas. Mulai dari definisi tentang agama, penodaan agama, penyiaran agama, mengenai rumah ibadah dan lainnya. ICRP punya keperdulian tinggi terhadap asas kebebasan beragama dan kepercayaan. Secara khusus, pasal PENODAAN AGAMA yang dikaitkan tafsir atas pokok-pokok agama. Lha, saya yakin, perancang draf  RUU ini tidak memiliki kapasitas yang memadai tentang kajian agama, apalagi tentang agama Islam. Agama, dimanapun berurusan dengan teks. Bila sudah berkaitan dengan teks atau nash agama, tafsir dan perbedaan pemahaman atas teks itu sudah pasti tidak bisa dihindarkan. Masa’ urusan perbedaan tafsir mau dikriminalisasi. Kami menolak penuh RUU KUB ini bila pasal-pasalnya tidak lebih hasil copy paste dari UU lainnya. Tim naskah akademis dan draf t RUU ini bagi saya bukan orang lapangan. Mereka tidak paham bagaimana proses dan program kerukunan dan budaya damai itu bisa dibangun. Parah sekali RUU ini.  Untuk apa membuat UU bila justru membuat masalah. Alih-alih merukunkan, justru RUU ini akan menciptakan masalah baru dalam relasi agama-agama. Jangan buru-buru diketok palunya. Kami akan terus menolak sebagian atau seluruhnya.”

 

ICRP akan kembali melakukan kajian yang serius untuk menolak RUU KUB ini. Berbagai rumusan yang dahulu telah dimiliki oleh ICRP, dan telah didiskusikan secara internal akan dibuka kembali dan diajukan kembali.  Dan ICRP akan menginformasikan  perkembangan mengenai RUU KUB ini secara berkala, temasuk juga meminta berbagai tanggapan dari suara jaringan ICRP yang tersebar di pelosok negeri.  ICRP juga akan bekerjasama dengan lembaga lain yang sedang membuat draft tandingan untuk menolak RUU KUB ini. (Chris Poerba)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*