NEGARA GAGAL MELINDUNGI WARGA NEGARANYA

 

Bertempat di Wisma Serbaguna Gelora Bung Karno, 6 Oktober 2009 secara resmi sejumlah tokoh lintas agama dan kepercayaan kurang lebih 80 orang menggelar siaran pers  berkaitan dengan hasil  Konferensi Nasional Lintas Agama ICRP (Indonesia Conference on region and Peace) yang digelar dari tanggal 5-6 Oktober 2009. Acara di selenggarakan bertepatan  dengan ulang tahun ke 70 pendiri ICRP DJohan Effendi. Tema yang diangkat adalah “ Meneguhkan kebebasan beragama di Indonesia;menuntut komitmen presiden dan wakil presiden terpilih”

Tokoh lintas agama dan kepercayaan di wakili antara lain, Ari Dwipayana dari  masyarakat Hindu, Tanti dari Teravada Indonesia kelompok agama Budha, Muhaimin pemilik pesantren Kota gede Yogyakarta, Siti Musdah Mulia dari ICRP, Yohanes Haryanto perwakilan Katholik dan Engkus dari penghayat Jawa Barat.

Persoalan kebebasan beragama di Indonesia masih menjadi sebatas wacana saja dikalangan para intelektual dan politisi. Terbukti pemerintah masih tak dapat tegas mengambil sikap jika terjadi kekerasan atas nama agama terhadap kelompok minoritas di negeri ini. Masih banyak politisi yang tidak melek terhadap persoalan kebebasan beragama ini. Meskipun secara konstitusi telah dilindungi Undang-Undang Dasar 45 namun masih muncul berbagai persoalan berkaitan dengan persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bagaiman implementasi UUD 45 tersebut dapat kembali diteguhkan dalam hidup masyarakat.

Aspek regulasi yang dirasakan saat ini dengan munculnya fatwa-fatwa MUI dan pemerintah mendiamkan hal ini sehingga dapat memancing kelompok mayoritas melakukan tindakan yang mengacu pada kekerasan terhadap kelompok lain yang dianggap tidak menjalankan fatwa tersebut. Minimnya penanganan dari pemerintah terhadap kasus-kasus kekerasan dalam agama juga menjadi keprihatin bersama saat ini bahkan pelanggaran HAM dan diskriminatif masih terus berlangsung. Kelompok-kelompok basis agama tertentu berpotensi melakukan kekerasan terhadap kelompok minoritas atau yang dianggap sesat. Kenyataan ini menunjukkan ketidak mampuan negara untuk tidak dapat bersikap netral terhadap atas setiap agama dan kepercayaan yang diyakini warga negaranya. Institusi negara ini adalah hukum dan aparat negara harusnya bertindak sesuai hukum bukan pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.

Negara juga telah gagal mempromosikan, melindungi dan memenuhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bahkan negara juga bertindak menjadi pelanggar HAM karena ikut melarang aliran keagamaan dan berkeyakinan dan membiarkan warga/organisasi keagamaan melakukan eksekusi massal atas kelompok keagamaan dan keyakinan yang dianggap sesat.

Kebebasan beragama di Indonesia tidak berhenti pada persoalan ratifikasi terhadap sejumlah agama yang dianggap sah oleh pemerintah. Tetapi masih banyak problematika yang muncul salah satunya adalah konsistensi dari pemerintah terhadap produk peraturan daerah yang muncul. Seperti baru-baru ini munculnya hukum Kanun Jinayat di Aceh.

Kerihatinan yang dirasakan oleh sejumlah tokoh lintas agama ini berkaitan juga dengan persoalan pelajaran agama atau kurikulum agama disekolah-sekolah negeri yang justru dirasa malah memupuk fundamentalisme. Seperti ajaran guru agama yang melarang siswanya untuk menyampaikan ucapan selamat hari raya kepada temannya pemeluk agama lain.

Bahkan para tokoh menyampaikan gagasan untuk memberikan usulan kepada presiden untuk menghapuskan pendidikan agama di sekolah, karena persoalan agama adalah persoalan antara pendidikan orang tua dan anak. Selain itu mengusulkan juga pendidikan multikultural masuk menjadi kurikulum disekolah. Hal ini perlu dilakukan untuk mengajarkan anak-anak mulai menghargai perbedaan sejak dini.

Pemerintah harus dapat mengarahkan dan mewujudkan pendidikan yang multikultural sampai keakar rumput yang melibatkan para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk mengembangkan budaya masyarakat yang menghormati dan menghargai perbedaan sebagai esensi kebebasan beragama. Pemerintah juga diharuskan untuk membuka ruang-ruang dialok antar umat beragama tidak elitis dan dapat menjangkau sampai ke akar rumput.

Untuk itu berkaitan dengan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden 2009-2014 yang telah memilih pasangan SBY-Budiono sebagai presiden dan wakil presiden, maka sejumlah tokoh lintas agama dan kepercayaan menaruh harapan besar bahwa pemerintahan sekarang Ini lebih bersikap tegas dan konsisten terhadap persoalan kebebasan beragama. Pemerintah harus meninjau ulang seluruh regulasi yang menghambat kekebasan beragama agar konsisten dengan konstitusi. Selain itu presiden harus memastikan bahwa tidak akan muncul celah atau aturan-aturan tertentu berdasarkan agama atau kepercayaan tertentu.

Dalam pelaksanaannya sejumlah tokoh tersebut meminta ketegsan presiden, wakil presiden dan aparatur negara dalam mendukung kekebasan beragama untuk setiap warga negaranya sesuai konstitusi. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap posisi, eksistensi dan fungsi departemen agama. Memilih menteri-menteri dalam kabinet terutama menteri agama, menteri dalam negeri dan menteri pendidikan nasional yang mempunyai komitmen dalam kebebasan beragama. Kpasitas dari birokrat juga perlu untuk dilakukan dari level nasional maupun daerah dalam implementasi yeng mendukung kebebasan beragama. Penerapan sanksi tegas bagi para birokrat yang tidak menjalankan fungsinya sebagai bentuk ketegasan pemerintah terhadap peraturan dan undang-undang yang tidak memihak kepada siapapun.

Harapan sejumlah tokoh ini juga sekaligus mengingatkan pada pemerintah Indonesia untuk tidak meninggalkan moment tahun 2010 yang dicanangkan PBB sebagai tahun kebebasan beragama.

Jakarta, 6 Oktober 2009

Pk. 23;44

Agnes Dwi.

Sumber:

http://gendhengtenan.multiply.com/journal/item/104?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*