Baduy Minta Diakui

Lebih dari 65 tahun Indonesia merdeka. Terbebas dari ketertindasan imperialisme dan kolonialisme. Tetapi bagi sebagian warga Suku Baduy di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten kemerdekaan itu masih dirasakan sepenuhnya. Pasalanya, warga Suku Baduy yang menganut agama Sunda Wiwitan sampai detik ini belum mendapat pengakuan terhadap agama  mereka. Saat ini pemerintah hanya mengakui 6 agama besar yaitu: Islam,  Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Warga penganut agama Sunda Wiwitan ini merasa keberatan dengan tindakan pemerintah yang tidak memperbolehkan pencatuman agama Sunda Wiwitan dalam KTP. Hal ini mereka nilai sebagai bentuk diskriminasi. Padahal agama Sunda Wiwitan merupakan kepercayaan peninggalan nenek moyang sejak dahulu kala.

“Kami berharap pemerintah bisa mengakui lagi kepercayaan agama warga Baduy pada kartu tanda penduduk (KTP) yakni agama Sunda Wiwitan,” kata Kepala Pemerintahan Adat Baduy yang juga sebagai Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Dainah, Senin (28/11/2011) seperti dikutip wartakotalive.com

Menurut Dainah, sejak tahun 1972 hingga 2010, warga baduy masih mencantumkan agama Sunda Wiwitan dalam KTP. Tetapi saat ini mereka tidak dapat lagi mencantumkan agama Sunda Wiwitan dalam KTP dengan alasan tidak ada dasar hukumnya. Hal ini tentu membingungkan warga Baduy. menurut dainah, warga baduy sangat keberatan dengan tindakan seperti ini. Warga baduy juga bagian dari warga negara indonesia yang berhak untuk mencantumkan agamanya dalam identitasnya.

Warga baduy sampai saat ini belum mendapatkan penjelasan yang jelas ihwal permasalahan tersebut. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan gambaran yang jelas, warga baduy yang tergabung dalam Wadah Musyawarah Masyarakat Baduy (Wammby) mendatangi Kantor Jenderal Administrasi Kependudukan (ADMINDUK) Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

“Kedatangan kami ke Jakarta ingin mengetahui soal larangan tertulis mencantumkan agama kepercayaan Sunda Wiwitan pada identitas KTP. Kami ini warga Indonesia, masa dilarang memiliki kepercayaan yang dianut sejak nenek moyang,” katanya seperti dilansir wartakotalive.com

Tidak cukup sampai disitu, menurut Dainah pihaknya akan mengadukan masalah tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Sementara Tono Sumarsono Humas Wammby menegaskan, pihaknya akan memperjuangkan masyartakat Baduy agar agama Sunda Wiwitan dicantumkan kembali diKTP. “Saya mempertanyakan pemerintah hanya mengakui enam agama yang resmi di Indonesia, sedangkan agama masyarakat adat belum diakui oleh negara karena dianggap sebagai bentuk aliran kepercayaan,” katanya seperti dikutip oasae.kompas.com

Sementara itu ditempat yang berbeda, Wakil Ketua Wadah Musyawarah Masyarakat Baduy (WAMMBY) Iman Solichudin mengatakan akan mengumpulkan seluruh masyarakat hukum adat di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mendukung upaya mereka menggugat pemerintah provinsi Banten ke Mahkamah Konstitusi. “Kami akan bertemu dulu dengan masyarakat-masyrakat hukum adat lainnya dengan AMAN juga. Ada kan, sekitar 3 juta itu masyarakat hukum adat di Indonesia itu. Lalu kita menetapkan informasi tersebut untuk mengajukan yudicial review. Tepatnya belum ada dulu nih, kita mau rapat dulu dengan masyarakat hukum adat lainnya dan aliansi masyarakat adat nusantara.” ungkapnya dalam lansiran kbr68h.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*