Adnan Buyung: Presiden Jangan Diam Soal GKI Yasmin

Persoalan GKI Yasmin yang tak kunjung usai semakin menarik perhatian berbagai kalangan. Salah satu advokat senior Adnan Buyung Nasution angkat bicara mengenai perseteruan ini. Usai pertemuan dengan para jemaat GKI Yasmin dan beberapa aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rabu (16/11/2011) kemarin, Adnan Buyung menegaskan bahwa Presiden jangan hanya diam saja melihat gejolak GKI Yasmin yang berlarut-larut ini.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di kantor LBH ini, pendiri Yayasan Lembaga Hukum Indonesia ini menilai bahwa perlakuan Diani Budiarto selaku Walikota Bogor telah melanggar hukum. Pasalnya, Diani telah melanggar keputusan yang dibuat oleh Mahakamah Agung dan Ombudsman Republik Indonesia soal GKI Yasmin. Lebih parah lagi, lanjut Adnan Buyung, Presiden terkesan diam dan atas kasus pelecehan hukum ini. “Jika keputusan hukum tertinggi diacuhkan pemerintah dalam hal ini Walikota maka berarti pemerintah tidak menghormati hukum dan tambah celaka apabila Presiden dan Menterinya yang terkait secara langsung dalam hal ini Mendagri dan Menkopolhukam diam saja,” ujar Adnan Buyung seperti dilansir vivanews.com

Selain itu, Adnan Buyung juga menegaskan bahwa konflik GKI Yasmin telah menjadi persoalan besar negara. Dan oleh sebab itu, pemerintah melalui presiden harus segera turun tangan untuk menyelesaikan maslah ini. Menurut Adnan Buyung presiden seharusnya mengambil langkah yang tepat dengan membuat Keppres kepada Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Agung tersebut. Jika pemerintah membiarkan itu sama artinya dengan mendukung apa yang dilakukan oleh walikota Bogor Diani Budiarto.

Respon senada juga dilakukan oleh LBH Jakarta. Bahkan rencananya LBH Jakarta akan melakukan gugatan warga negara (Citizen Law Suit) terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait GKI Yasmin. “Kami melihat tidak hanya di GKI Yasmin sejak Orde Baru, penyelesaian secara sekarang, justru tidak ada penyelesaian padahal jaminan kebebasan beragama sudah diatur pada pasal 29 UUD kita,” tegas Pengacara publik LBH Jakarta Sidik SHI seperti dikutip detiknews.com.

Menurut catatan LBH Jakarta, model gugatan Citizen Law Suit (CLS), Legal Standing dan Class Action telah diadopsi dalam dunia hukum di Indonesia. Seperti Putusan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Penangan Buruh Migran Indonesia (YKI) yang dideportasi dari Malaysia di Nunukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Serta Putusan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyelenggaraan Ujian Nasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menurut sidik, gugatan warga negara (Citizen Law Suit ) tersebut akan dilayangkan pada tahun 2012 mendatang. Lewat gugatan ini diharapkan tidak ada pelarangan-pelarangan terkait masalah agama. “Dan juga pemerintah tidak serampangan lagi, karena negara ini kita seperti negara mayoritas. Padahal pihak mayortias juga tidak seperti itu,” tegas Sidik dalam detiknews.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*