Civil Society dalam Penanganan Papua

19 Oktober 2011 lalu, ratusan orang menggelar Kongres Rakyat Papua III di Lapangan Zakeus, Padang Bulan,Abepura, Jayapura,Papua.

Sejumlah putusan kontroversial dibuat, antara lain Papua merdeka.Peristiwa tersebut menggambarkan betapa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kini dalam bahaya. Situasi tersebut diperparah dengan beraksinya kembali gerakan separatisme yang memakan korban nyawa termasuk penembakan terhadap aparat. Deklarasi Papua merdeka dan penembakan langsung kepada aparat menandakan kondisi Papua sudah sangat serius dan bahkan mengkhawatirkan.
Satu tahap lagi gerakan separatisme tidak lagi bisa dibendung.Berbagai statement yang menyatakan Papua masih terukur adalah bentuk penyesatan informasi. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab gejolak di Papua, yaitu embrio separatisme yang sudah ada semenjak masa proklamasi, lambatnya penanganan pemerintah pusat, infiltrasi asing yang luar biasa dan terus menerus, dan penanganan tidak intensif bersamaan dengan liberalisasi demokrasi pada era reformasi, serta kolonisasi global dari barat yang belakangan ini meningkat setelah berakhirnya perang dingin.

Tugas Bersama

Dalam situasi seperti saat ini,semua pihak jangan sampai menganggap remeh masalah Papua.Oleh karena itu,seluruh eksponen dan komponen bangsa yang setia kepada NKRI,bukan proasing, saatnya bersatu padu dalam “Front NKRI Penyelamat Papua”, atau apalah namanya.Intinya,Papua harus diperjuangkan tetap menjadi bagian dari NKRI. Seluruh kaum nasionalis, tokoh agama, komponen partai- partai, LSM pro-NKRI, utamanya ormas-ormas Islam saatnya menggerakkan gerakan civil society sebagai penyelamat Papua.

Penulis mengapresiasi Partai Golkar yang tegas menyatakan pembelaan terhadap Papua dalam NKRI. Hal serupa seharusnya juga dilakukan partai-partai serta elemen bangsa yang lain.Terkait ini, peran media massa juga sangat dibutuhkan.Media massa nasional tidak bisa hanya berhenti pada sikap netral analitis saja, namun harus tegas pemihakannya, yaitu kepada terwujudnya NKRI yang utuh. Masalah Papua adalah masalah Bangsa dan Negara Indonesia, bukan sekadar masalah pemerintah.

Pemerintah bisa setiap saat berganti, namun NKRI harus tetap selamat. Janganlahsampaidiantarakomponen dan eksponen Bang-sa Indonesia tidak menyelamatkan Papua,karena posisinya sedang berseberangan dengan pemerintah atau penguasa. Penanganan terhadap masalah Papua, terutama terhadap separatisme tidak cukup diserahkan kepada pemerintah.

Harus ada gerakan serentak yang merupakan gabungan dari beberapa faktor. Pendekatan keamanan saja tidak cukup,jika tidak ada pendekatan kesejahteraan. Apalagi, masalah kesejahteraan inilah yang menjadi salah satu penyebab gejolak di Papua.Selain itu, diplomasi internasional, utamanya kepada negaranegara yang berkepentingan menguasai Papua, juga harus dilakukan.

Kompleks

Ada beberapa alasan, kenapa pemerintah tidak akan mampu mengatasi masalah Papua. Pertama, gerakan separatisme ini yang sekarang mulai didukung oleh opini internasional justru memanfaatkan titik lemah Pemerintah Indonesia yang ternyata sangat sulit mengambil langkahlangkah besar untuk melindungi bangsa dan negaranya. Kedua, sikap Amerika Serikat masih multitafsir. Bisa jadi nantinya Amerika Serikat membela kemerdekaan Papua karena Indonesia dianggap “gagal menyejahterakan” Papua.

Seperti diketahui, belum lama ini Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Leon Panetta bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Bali yang salah satu isi pertemuan adalah membahas masalah Papua. Ketiga,jika yang menangani masalah Papua hanya pemerintah secara formal,ketika terjadi pemberontakan bersenjata besar-besaran dan ditumpas oleh pemerintah, justru pemerintah yang diopinikan melanggar HAM dan dihukum secara internasional. Jika itu yang terjadi,berarti apa yang terjadi Mesir,Tunisia, Yaman,Suriah dan Libya, juga terjadi di Indonesia,utamanya Papua.

Padahal, kalau pemerintah membiarkan keadaan Papua seperti saat ini, kemerdekaan Papua tinggal satu tahap lagi. Keempat, jika gerakan penanganan masalah Papua dilakukan oleh civil societydan didukung oleh pemerintah/aparat bersenjata RI tentu akan memberikan bobot lain, serta akan lebih baik di mata dunia internasional dan mahkamah internasional. Maksudnya, keterlibatan civil society Indonesia dalam penanganan masalah Papua adalah untuk menghindari pembenturan antara rakyat Papua dengan pemerintah melalui tema HAM dan hukum internasional.

Kehormatan Bangsa

Krisis di Papua saat ini bukanlah bagian dari demokrasi liberal, namun bagian dari mempertahankan kehormatan bangsa. Karena itu, ormasormas di Indonesia, terutama NU dan Muhammadiyah,diharapkan menyuarakan pembelaan terhadap Papua tetap dalam NKRI karena pendiri bangsa ini kebanyakan dari NU/Muhammadiyah. Momentum Papua ini dapat menjadi saringan dan alat ukur, siapa yang berpihak kepada NKRI dan siapa yang berpihak ke asing, karena kepentingan pragmatis dan sifat inlander.

Semua umat beragama diharapkan bergerak untuk kepentingan. Selain itu, jangan sampai pula ada kelompok agama di Indonesia yang melakukan misi transnasional guna kepentingan misi separatisme di Papua sebagaimana pernah terjadi di Timor Timur dan Sudan Selatan. Perlu diingat, kalau Papua merdeka, yang berkuasa adalah pihak asing, bukan orang Papua sendiri. Bangsa Indonesia perlu belajar dari beberapa pergolakan yang terjadi di Timur Tengah yang ditunggangi oleh kepentingan pihak asing. Pada 2003 lalu Amerika Serikat dan sekutunya menggempur habis-habisan kekuatan Saddam Hussein di Irak.

Namun, setelah Saddam Hussain jatuh, dan Irak jatuh ke tangan AS dan sekutunya,rakyat Irak justru semakin larut dalam konflik antar kelompok.Hingga kini mereka tetap hidup dalam suasana yang tidak aman. Sementara di Libya, asing berkepentingandenganminyak di Libya sehingga mereka menggulingkan Khadafi. Mereka, negara-negara dari Eropa kerap menemui kesulitan menghadapi Muammar Khadafi yang berperangai eksentrik, sehingga mereka perlu “menumpang kepentingan” atas nama kemanusiaan dalam pemberontakan di Libya. Indonesia,terutama Papua, jangan sampai bernasib seperti Irak dan Libya.

Karena itu, pintu masuk asing untuk melakukan intervensi terhadap Papua melalui penggunaan tema HAM dan hukum internasional harus ditutup rapatrapat. Namun, pemerintah Indonesia harus benar-benar serius meningkatkan kesejahteraan Papua.●

KH HASYIM MUZADI
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

Sumber: Harian Seputar Indonesia

4 comments

  1. pemicu konflik di tanah Papua saat ini adalah di mulai dari TNI dan POLRI NKRI yang dngan senang hati alias bersukacita melakukan Pembunuhan strategi kepada masyarakat sipil, melakukan teror kpd masyarakat sipil, penembakan brutal dll. kayaknya dengan mengangkat tema KASIH DAN DAMAI yg di canangkan TNI-POLRI di Papua ada UDANG DIBALIK BATU????

  2. Mengapa rakyat Papua Barat ingin merdeka di luar Indonesia?
    Mengapa rakyat Papua Barat masih tetap meneruskan perjuangan mereka?
    Kapan mereka mau berhenti berjuang?
    Ada empat faktor yang mendasari keinginan rakyat Papua Barat untuk memiliki negara sendiri yang merdeka dan berdaulat di luar penjajahan manapun, yaitu:
    1. hak
    2. budaya
    3. latarbelakang sejarah
    4. realitas sekarang
    ad 1. Hak
    Kemerdekaan adalah »hak« berdasarkan Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration on Human Rights) yang menjamin hak-hak individu dan berdasarkan Konvenant Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin hak-hak kolektif di dalam mana hak penentuan nasib sendiri (the right to self-determination) ditetapkan.
    »All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development – Semua bangsa memiliki hak penentuan nasib sendiri. Atas dasar mana mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas melaksanakan pembangunan ekonomi dan budaya mereka«
    (International Covenant on Civil and Political Rights, Article 1). Nation is used in the meaning of People (Roethof 1951:2) and can be distinguished from the concept State – Bangsa digunakan dalam arti Rakyat (Roethof 1951:2) dan dapat dibedakan dari konsep Negara (Riop Report No.1). Riop menulis bahwa sebuah negara dapat mencakup beberapa bangsa, maksudnya kebangsaan atau rakyat (A state can include several nations, meaning Nationalities or Peoples).
    Ada dua jenis the right to self-determination (hak penentuan nasib sendiri), yaitu external right to self-determination dan internal right to self-determination.
    External right to self-determination yaitu hak penentuan nasib sendiri untuk mendirikan negara baru di luar suatu negara yang telah ada. Contoh: hak penentuan nasib sendiri untuk memiliki negara Papua Barat di luar negara Indonesia. External right to self-determination, or rather self-determination of nationalities, is the right of every nation to build its own state or decide whether or not it will join another state, partly or wholly (Roethof 1951:46) – Hak external penentuan nasib sendiri, atau lebih baiknya penentuan nasib sendiri dari bangsa-bangsa, adalah hak dari setiap bangsa untuk membentuk negara sendiri atau memutuskan apakah bergabung atau tidak dengan negara lain, sebagian atau seluruhnya (Riop Report No.1). Jadi, rakyat Papua Barat dapat juga memutuskan untuk berintegrasi ke dalam negara tetangga Papua New Guinea. Perkembangan di Irlandia Utara dan Irlandia menunjukkan gejala yang sama. Internal right to self-determination yaitu hak penentuan nasib sendiri bagi sekelompok etnis atau bangsa untuk memiliki daerah kekuasaan tertentu di dalam batas negara yang telah ada. Suatu kelompok etnis atau suatu bangsa berhak menjalankan pemerintahan sendiri, di dalam batas negara yang ada, berdasarkan agama, bahasa dan budaya yang dimilikinya. Di Indonesia dikenal Daerah Istimewa Jogyakarta dan Daerah Istimewa Aceh. Pemerintah daerah-daerah semacam ini biasanya dilimpahi kekuasaan otonomi ataupun kekuasaan federal. Sayangnya, Jogyakarta dan Aceh belum pernah menikmati otonomi yang adalah haknya.
    ad 2. Budaya
    Rakyat Papua Barat, per definisi, merupakan bagian dari rumpun bangsa atau ras Melanesia yang berada di Pasifik, bukan ras Melayu di Asia. Rakyat Papua Barat memiliki budaya Melanesia. Bangsa Melanesia mendiami kepulauan Papua (Papua Barat dan Papua New Guinea), Bougainville, Solomons, Vanuatu, Kanaky (Kaledonia Baru) dan Fiji. Timor dan Maluku, menurut antropologi, juga merupakan bagian dari Melanesia. Sedangkan ras Melayu terdiri dari Jawa, Sunda, Batak, Bali, Dayak, Makassar, Bugis, Menado, dan lain-lain.
    Menggunakan istilah ras di sini sama sekali tidak bermaksud bahwa saya menganjurkan rasisme. Juga, saya tidak bermaksud menganjurkan nasionalisme superior ala Adolf Hitler (diktator Jerman pada Perang Dunia II). Adolf Hitler menganggap bahwa ras Aria (bangsa Germanika) merupakan manusia super yang lebih tinggi derajat dan kemampuan berpikirnya daripada manusia asal ras lain. Rakyat Papua Barat sebagai bagian dari bangsa Melanesia merujuk pada pandangan Roethof sebagaimana terdapat pada ad 1 di atas.
    ad 3. Latarbelakang Sejarah
    Kecuali Indonesia dan Papua Barat sama-sama merupakan bagian penjajahan Belanda, kedua bangsa ini sungguh tidak memiliki garis paralel maupun hubungan politik sepanjang perkembangan sejarah. Analisanya adalah sebagai
    berikut:
    Pertama: Sebelum adanya penjajahan asing, setiap suku, yang telah mendiami Papua Barat sejak lebih dari 50.000 tahun silam, dipimpin oleh kepala-kepala suku (tribal leaders). Untuk beberapa daerah, setiap kepala suku dipilih secara demokratis sedangkan di beberapa daerah lainnya kepala suku diangkat secara turun-temurun. Hingga kini masih terdapat tatanan pemerintahan tradisional di beberapa daerah, di mana, sebagai contoh, seorang Ondofolo masih memiliki kekuasaan tertentu di daerah Sentani dan Ondoafi masih disegani oleh masyarakat sekitar Yotefa di Numbai. Dari dalam tingkat pemerintahan tradisional di Papua Barat tidak terdapat garis politik vertikal dengan kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia ketika itu.
    Kedua: Rakyat Papua Barat memiliki sejarah yang berbeda dengan Indonesia dalam menentang penjajahan Belanda dan Jepang. Misalnya, gerakan Koreri di Biak dan sekitarnya, yang pada awal tahun 1940-an aktif menentang kekuasaan Jepang dan Belanda, tidak memiliki garis komando dengan gerakan kemerdekaan di Indonesia ketika itu. Gerakan Koreri, di bawah pimpinan Stefanus Simopiaref dan Angganita Menufandu, lahir berdasarkan kesadaran pribadi bangsa Melanesia untuk memerdekakan diri di luar penjajahan asing.
    Ketiga: Lamanya penjajahan Belanda di Indonesia tidak sama dengan lamanya penjajahan Belanda di Papua Barat. Indonesia dijajah oleh Belanda selama sekitar 350 tahun dan berakhir ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949. Papua Barat, secara politik praktis, dijajah oleh Belanda selama 64 tahun (1898-1962).
    Keempat: Batas negara Indonesia menurut proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah dari »Aceh sampai Ambon«, bukan dari »Sabang sampai Merauke«. Mohammed Hatta (almarhum), wakil presiden pertama RI dan lain-lainnya justru menentang dimasukkannya Papua Barat ke dalam Indonesia (lihat Karkara lampiran I, pokok Hindia Belanda oleh Ottis Simopiaref).
    Kelima: Pada Konferensi Meja Bundar (24 Agustus – 2 November 1949) di kota Den Haag (Belanda) telah dimufakati bersama oleh pemerintah Belanda dan Indonesia bahwa Papua Barat tidak merupakan bagian dari negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Status Nieuw-Guinea akan ditetapkan oleh kedua pihak setahun kemudian. (Lihat lampiran II pada Karkara oleh Ottis Simopiaref).
    Keenam: Papua Barat pernah mengalami proses dekolonisasi di bawah pemerintahan Belanda. Papua Barat telah memiliki bendera national »Kejora«, »Hai Tanahku Papua« sebagai lagu kebangsaan dan nama negara »Papua Barat«. Simbol-simbol kenegaraan ini ditetapkan oleh New Guinea Raad / NGR (Dewan New Guinea). NGR didirikan pada tanggal 5 April 1961 secara demokratis oleh rakyat Papua Barat bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Nama negara, lagu kebangsaan serta bendera telah diakui oleh seluruh rakyat Papua Barat dan pemerintah Belanda.
    Ketujuh: Dari 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963, Papua Barat merupakan daerah perwalian PBB di bawah United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) dan dari tahun 1963 hingga 1969, Papua Barat merupakan daerah perselisihan internasional (international dispute region). Kedua aspek ini menggaris-bawahi sejarah Papua Barat di dunia politik internasional dan sekaligus menunjukkan perbedaannya dengan perkembangan sejarah Indonesia bahwa kedua bangsa ini tidak saling memiliki hubungan sejarah.
    Kedelapan: Pernah diadakan plebisit (Pepera) pada tahun 1969 di Papua Barat yang hasilnya diperdebatkan di dalam Majelis Umum PBB. Beberapa negara anggota PBB tidak setuju dengan hasil Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) karena hanya merupakan hasil rekayasa pemerintah Indonesia. Adanya masalah Papua Barat di atas agenda Majelis Umum PBB menggaris-bawahi nilai sejarah Papua Barat di dunia politik internasional. Ketidaksetujuan beberapa anggota PBB dan kesalahan PBB dalam menerima hasil Pepera merupakan motivasi untuk menuntut agar PBB kembali memperbaiki sejarah yang salah. Kesalahan itu sungguh melanggar prinsip-prinsip PBB sendiri. (Silahkan lihat lebih lanjut pokok tentang Pepera dalam Karkara oleh Ottis Simopiaref).
    Kesembilan: Rakyat Papua Barat, melalui pemimpin-pemimpin mereka, sejak awal telah menyampaikan berbagai pernyataan politik untuk menolak menjadi bagian dari RI. Frans Kaisiepo (almarhum), bekas gubernur Irian Barat, pada konferensi Malino 1946 di Sulawesi Selatan, menyatakan dengan jelas bahwa rakyatnya tidak ingin dihubungkan dengan sebuah negara RI (Plunder in Paradise oleh Anti-Slavery Society). Johan Ariks (alm.), tokoh populer rakyat Papua Barat pada tahun 1960-an, menyampaikan secara tegas perlawanannya terhadap masuknya Papua Barat ke dalam Indonesia (Plunder in Paradise oleh Anti-Slavery Society). Angganita Menufandu (alm.) dan Stefanus Simopiaref (alm.) dari Gerakan Koreri, Raja Ati Ati (alm.) dari Fakfak, L.R. Jakadewa (alm.) dari DVP-Demokratische Volkspartij, Lodewijk Mandatjan (alm.) dan Obeth Manupapami (alm.) dari PONG-Persatuan Orang Nieuw-Guinea, Barend Mandatjan (alm.), Ferry Awom (alm.) dari Batalyon Papua, Permenas Awom (alm.), Jufuway (alm.), Arnold Ap (alm.), Eliezer Bonay (alm.), Adolf Menase Suwae (alm.), Dr. Thomas Wainggai (alm.), Nicolaas Jouwe, Markus Wonggor Kaisiepo dan lain-lainnya dengan cara masing-masing, pada saat yang berbeda dan kadang-kadang di tempat yang berbeda memprotes adanya penjajahan asing di Papua Barat.
    ad 4. Realitas Sekarang
    Rakyat Papua Barat menyadari dirinya sendiri sebagai bangsa yang terjajah sejak adanya kekuasaan asing di Papua Barat. Kesadaran tersebut tetap menjadi kuat dari waktu ke waktu bahwa rakyat Papua Barat memiliki identitas tersendiri yang berbeda dengan bangsa lain. Di samping itu, penyandaran diri setiap kali pada identitas pribadi yang adalah dasar perjuangan, merupakan akibat dari kekejaman praktek-praktek kolonialisme Indonesia. Perlawanan menjadi semakin keras sebagai akibat dari (1) penindasan yang brutal, (2) adanya ruang-gerak yang semakin luas di mana seseorang dapat mengemukakan pendapat secara bebas dan (3) membanjirnya informasi yang masuk tentang sejarah Papua Barat. Rakyat Papua Barat semakin mengetahui dan mengenal sejarah mereka. Kesadaran merupakan basis untuk mentransformasikan realitas, sebagaimana almarhum Paulo Freire (profesor Brasilia dalam ilmu pendidikan) menulis. Semangat juang menjadi kuat sebagai akibat dari kesadaran itu sendiri.
    Pada tahun 1984 terjadi exodus besar-besaran ke negara tetangga Papua New Guinea dan empat pemuda Papua yaitu Jopie Roemajauw, Ottis Simopiaref, Loth Sarakan (alm.) dan John Rumbiak (alm.) memasuki kedutaan besar Belanda di Jakarta untuk meminta suaka politik. Permintaan suaka politik ke kedubes Belanda merupakan yang pertama di dalam sejarah Papua Barat. Gerakan yang dimotori Kelompok Musik-Tari Tradisional, Mambesak (bahasa Biak untuk Cendrawasih) di bawah pimpinan Arnold Ap (alm.) merupakan manifestasi politik anti penjajahan yang dikategorikan terbesar sejak tahun 1969. Kebanyakan anggota Mambesak mengungsi dan berdomisili di Papua New Guinea sedangkan sebagian kecil masih berada dan aktif di Papua Barat.
    Dr. Thomas Wainggai (alm.) memimpin aksi damai besar pada tanggal 14 Desember 1988 dengan memproklamirkan kemerdekaan negara Melanesia Barat (Papua Barat). Setahun kemudian pada tanggal yang sama diadakan lagi aksi damai di Numbai (nama pribumi untuk Jayapura) untuk memperingati 14 Desember. Dr. Thom Wainggai dijatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun, namun beliau kemudian meninggal secara misterius di penjara Cipinang. Papua Barat dilanda berbagai protes besar-besaran selama tahun 1996. Tembagapura bergelora bagaikan air mendidih selama tiga hari (11-13 Maret). Numbai terbakar tanggal 18 Maret menyusul tibanya mayat Thom Wainggai. Nabire dijungkir-balik selama 2 hari (2-3 Juli). Salah satu dari aksi damai terbesar terjadi awal Juli 1998 di Biak, Numbai, Sorong dan Wamena, kemudian di Manokwari. Salah satu pemimpin dari gerakan bulan Juli 1998 adalah Drs. Phillip Karma. Drs. P. Karma bersama beberapa temannya sedang ditahan di penjara Samofa, Biak sambil menjalani proses pengadilan. Gerakan Juli 1998 merupakan yang terbesar karena mencakup daerah luas yang serentak bergerak dan memiliki jumlah massa yang besar. Gerakan Juli 1998 terorganisir dengan baik dibanding gerakan-gerakan sebelumnya. Di samping itu, Gerakan Juli 1998 dapat menarik perhatian dunia melalui media massa sehingga beberapa kedutaan asing di Jakarta menyampaikan peringatan kepada ABRI agar menghentikan kebrutalan mereka di Papua Barat. Berkat Gerakan Juli 1998 Papua Barat telah menjadi issue yang populer di Indonesia dewasa ini. Di samping sukses yang telah dicapai terdapat duka yang paling dalam bahwa menurut laporan dari PGI (Persekutuan Gereja Indonesia) lebih dari 140 orang dinyatakan hilang dan kebanyakan mayat mereka telah ditemukan terdampar di Biak. Menurut laporan tersebut, banyak wanita yang diperkosa sebelum mereka ditembak mati. Realitas penuh dengan represi, darah, pemerkosaan, penganiayaan dan pembunuhan, namun perjuangan tetap akan dilanjutkan. Rakyat Papua Barat menyadari dan mengenali realitas mereka sendiri. Mereka telah mencicipi betapa pahitnya realitias itu. Mereka hidup di dalam dan dengan suatu dunia yang penuh dengan ketidakadilan, namun kata-kata Martin Luther King masih disenandungkan di mana-mana bahwa »We shall overcome someday!« (Kita akan menang suatu ketika!).
    Masa depan: Tidak diikut-sertakannya rakyat Papua Barat sebagai subjek masalah di dalam Konferensi Meja Bundar, New York Agreement yang mendasari Act of Free Choice, Roma Agreement dan lain-lainnya merupakan pelecehan hak penentuan nasib sendiri yang dilakukan oleh pemerintah (state violence) dalam hal ini pemerintah Indonesia dan Belanda. (Untuk Roma Agreement, silahkan melihat lampiran pada Karkara oleh Ottis Simopiaref). Rakyat Papua Barat tidak diberi kesempatan untuk memilih secara demokratis di dalam Pepera. Act of Free Choice disulap artinya oleh pemerintah Indonesia menjadi Pepera. Di sini terjadi manipulasi pengertian dari Act of Free Choice (Ketentuan Bebas Bersuara) menjadi Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Ortiz Sans sebagai utusan PBB yang mengamati jalannya Pepera melaporkan bahwa rakyat Papua Barat tidak diberikan kebebasan untuk memilih. Ketidakseriusan PBB untuk menerima laporan Ortiz Sans merupakan pelecehan hak penentuan nasib sendiri. PBB justru melakukan pelecehan HAM melawan prinsip-prinsipnya sendiri. Ini merupakan motivasi di mana rakyat Papua Barat akan tetap berjuang menuntut pemerintah Indonesia, Belanda dan PBB agar kembali memperbaiki kesalahan mereka di masa lalu. Sejak pencaplokan pada 1 Mei 1963, pemerintah Indonesia selalu berpropaganda bahwa yang pro kemerdekaan Papua Barat hanya segelintir orang yang sedang bergerilya di hutan. Tapi, Gerakan Juli 1998 membuktikan yang lain di mana dunia telah menyadari bahwa jika diadakan suatu referendum bebas dan adil maka rakyat Papua Barat akan memilih untuk merdeka di luar Indonesia. Rakyat Indonesia pun semakin menyadari hal ini.
    Menurut catatan sementara, diperkirakan bahwa sekitar 400 ribu orang Papua telah meninggal sebagai akibat dari dua hal yaitu kebrutalan ABRI dan kelalaian politik pemerintah. Sadar atau tidak, pemerintah Indonesia telah membuat sejarah hitam yang sama dengan sejarah Jepang, Jerman, Amerikat Serikat, Yugoslavia dan Rwanda. Jepang kemudian memohon maaf atas kebrutalannya menduduki beberapa daerah di Asia-Pasifik pada tahun 1940-an. Sentimen anti Jerman masih terasa di berbagai negara Eropa Barat. Ini membuat para pemimpin dan orang-orang Jerman menjadi kaku jika mengunjungi negara-negara yang pernah didukinya, apalagi ke Israel. Berbagai media di dunia pada 4 Desember 1998 memberitakan penyampaian maaf untuk pertama kali oleh Amerika Serikat (AS) melalui menteri luarnegerinya, Madeleine Albright. “Amerika Serikat menyesalkan »kesalahan-kesalahan yang amat sangat« yang dilakukannya di Amerika Latin selama perang dingin”, kata Albright. AS ketika itu mendukung para diktator bersama kekuatan kanan yang berkuasa di Amerika Latin di mana terjadi pembantaian terhadap berjuta-juta orang kiri. Semoga Indonesia akan bersedia untuk merubah sejarah hitam yang ditulisnya dengan memohon maaf kepada rakyat Papua Barat di kemudian hari. Satu per satu para penjahat perang di bekas Yugoslavia telah diseret ke Tribunal Yugoslavia di kota Den Haag, Belanda. Agusto Pinochet, bekas diktator di Chili, sedang diperiksa di Inggris untuk diekstradisikan ke Spanyol. Dia akan diadili atas terbunuhnya beribu-ribu orang selama dia berkuasa di Chili. Suatu usaha sedang dilakukan untuk mendokumentasikan identitas dan kebrutalan para pemimpin ABRI di Papua Barat. Dokumentasi tersebut akan digunakan di kemudian hari untuk menyeret para pemimpin ABRI ke tribunal di Den Haag. Akhir tahun ini (1998) dunia membuka mata terhadap beberapa daerah bersengketa (dispute regions), yaitu Irlandia Utara, Palestina dan Polisario (Sahara Barat). Kedua pemimpin di Irlandia Utara yang masih dijajah Inggris menerima Hadiah Perdamaian Nobel (Desember 1998). Bill Clinton, presiden Amerikat, yang mengunjungi Palestina, tanggal 14 Desember 1998, mendengar pidato dari Yaser Arafat bahwa daerah-daerah yang diduki di Palestina harus ditinggalkan oleh Israel. Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, yang mengadakan tour di Afrika Utara mampir di Aljasaria untuk mencoba menengahi konflik antara Front Polisario dan Maroko. Front Polisario dengan dukungan Aljasaria masih berperang melawan Maroko yang menduduki Polisario (International Herald Tribune, Nov. 30, 1998). Mengapa ada konflik di Irlandia Utara, Palestina dan Polisario? Karena rakyat-rakyat di sana menuntut hak mereka dan memiliki budaya serta latar-belakang sejarah yang berbeda dari penjajah yang menduduki negeri mereka. Realitas sekarang menunjukkan bahwa rakyat-rakyat di sana masih tetap berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan. Realitas sekarang di Papua Barat membuktikan adanya perlawanan rakyat menentang penjajahan Indonesia. Ini merupakan manifestasi dari makna faktor-faktor budaya, latar-belakang sejarah yang berbeda dari Indonesia dan terlebih hak sebagai dasar hukum di mana rakyat Papua Barat berhak untuk merdeka di luar Indonesia.
    Sejarah Papua Barat telah menjadi kuat, sarat, semakin terbuka dan kadang-kadang meledak. Perjuangan kemerdekaan Papua Barat tidak pernah akan berhenti atau dihentikan oleh kekuatan apapun kecuali ketiga faktor (hak, budaya dan latarbelakang sejarah) tersebut di atas dihapuskan keseluruhannya dari kehidupan manusia bermartabat. Rakyat Papua Barat akan meneruskan perjuangannya untuk menjadi negara tetangga yang baik dengan Indonesia. Rakyat Papua Barat akan meneruskan perjuangannya untuk menjadi bagian yang setara dengan masyarakat internasional. Perjuangan akan dilanjutkan hingga perdamaian di Papua Barat tercapai. Anak-anak, yang orang-tuanya dan kakak-kakaknya telah menjadi korban kebrutalan ABRI tidak akan hidup damai selama Papua Barat masih merupakan daerah jajahan. Mereka akan meneruskan perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Mereka akan meneriakkan pekikan Martin Luther King, pejuang penghapusan perbedaan warna kulit di Amerka Serikat, “Lemparkan kami ke penjara, kami akan tetap menghasihi. Lemparkan bom ke rumah kami, dan ancamlah anak-anak kami, kami tetap mengasihi”. Rakyat Papua Barat mempunyai sebuah mimpi yang sama dengan mimpinya Martin Luther King, bahwa »kita akan menang suatu ketika«.

  3. AMNESTY INTERNATIONAL : “Pemerintah harus menindaklanjuti temuan Komnas HAM tentang pelanggaran hak asasi manusia di Kongres Papua”

    PUBLIC STATEMENT

    LONDON, Pemerintah Indonesia harus segera menindaklanjuti temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM) bahwa pelanggaran hak asasi manusia telah dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia pada Kongres Rakyat Papua III pada 19 Oktober 2011.

    Tim investigasi Komnas HAM menemukan serentang pelanggaran hak asasi manusia yang diduga dilakukan oleh petugas keamanan Indonesia, termasuk melepas tembakan pada peserta pertemuan damai tersebut serta memukuli dan menendangi mereka. Komisi tersebut, yang mempublikasikan temuannya pada 4 November 2011, telah menyerukan pada Kepala Kepolisian Negara Indonesia (Kapolri) untuk menginvestigasi pelanggaran hak asasi manusia ini.

    Telah dilaporkan pada 7 November, kantor kepresidenan menolak temuan Komnas HAM tersebut, serta mengatakan polisi masih menangani kasus tersebut.

    Pihak berwenang Indonesia harus memulai investigasi yang independen, menyeluruh dan efektif atas temuan komisi tersebut. Jika investigasi itu membuktikan pihak keamanan telah melakukkan pembunuhan di luar hukum atau penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya, maka mereka yang bertanggungjawab, termasuk pihak dengan tanggungjawab rantai komando, harus diadili dalam pengadilan yang memenuhi standar keadilan internasional, serta para korban disediakan reparasi.

    Kegagalan membawa pelaku pelanggaran tersebut kehadapan hukum dalam peradilan yang adil akan memperkuat persepsi bahwa pasukan keamanan di Papua beroperasi di atas hukum dan turut memperburuk iklim ketidakpercayaan terhadap pasukan keamanan di sana.

    Pada sore hari 19 Oktober 2011, unit polisi dan militer membubarkan paksa para peserta Kongres Rakyat Papua III, sebuah pertemuan damai yang dilaksanakan di Abepura, Provinsi Papua. Jenazah Demianus Daniel, Yakobus Samonsabara, dan Max Asa Yeuw ditemukan dekat area kongres. Diperkirakan sekitar 300 peserta ditangkap secara sewenang-wenang pada akhir kongres. Sebagian besar dibebaskan sehari kemudian namun enam orang telah dituntut. Lima orang dituntut dengan tuduhan ”makar” dan ”penghasutan” berdasarkan pasal 106, 110 dan 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sementara satu orang dituntut dengan ”kepemilikan senjata” berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 12/1951.

    Menurut Komnas HAM, tiga orang yang ditemukan tewas memiliki luka tembak di badan mereka. Komisi tersebut tidak bisa mengkonfirmasi apabila mereka dibunuh oleh polisi atau militer, dan telah menyerukan pada penyelidik forensik kepolisian untuk memeriksa peluru tersebut. Komnas HAM juga menemukan setidaknya 96 peserta telah ditembak, ditendang atau dipukuli oleh petugas polisi.

    Komnas HAM juga melaporkan bahwa pihak keamanan telah merazia biara dan seminari Katolik. Mereka menembak pada bangunan dan merusak jendela ketika para biarawan menolak menyerahkan orang-orang yang diduga separatis kepada polisi. Banyak warga Papua yang sekarang takut meninggalkan rumah karena pemeriksaan keamanan dan razia yang terus menerus. Komisi tersebut juga memperhatikan bila pihak keamanan telah menyita banyak telepon seluler, komputer laptop, printer, kamera, mobil, sepeda motor dan uang kontan jutaan rupiah, serta menyerukan agar barang-barang ini dikembalikan kepada pemiliknya.

    Komisi itu menyatakan, bertentangan dengan pernyataan pihak keamanan Indonesia bahwa kongres tersebut ilegal, ternyata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan telah menunjuk Direktur Jendral Otonomi Daerah dari Kementerian Dalam Negeri, untuk menghadiri Kongres dan memberikan pidato pembukaan.

    Komisi tersebut memberikan serangkaian rekomendasi termasuk meminta pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mempercepat dialog dengan rakyat Papua dan mengevaluasi mengerahkan pasukan keamanan yang besar di area tersebut.

    Investigasi Komnas HAM mengindikasikan pasukan keamanan telah melanggar hak hidup dan kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan buruk, yang keduanya bersifat tidak bisa dipisahkan (Non-derogable) berdasarkan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang Indonesia merupakan Negara anggota.

    Dengan menggunakan kekuatan dan senjata api yang tidak perlu dan berlebihan, pasukan keamanan Indonesia telah melanggar Konvensi melawan Penyiksaan dan Tindakan atau Hukuman Lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan, yang telah diratifikasi Indonesia. Terlebih, hak atas semua rakyat Indonesia untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya dijamin dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1999.

    Tindakan pasukan keamanan tersebut juga melanggar Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Keamanan yang menyatakan, diantaranya, bahwa kekuatan hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir, proporsional dengan ancaman yang dihadapi, dan harus dirancang untuk meminimalkan kerusakan atau cedera.[haiva_11]

  4. Kekerasan di Papua oleh TNI-POLRI Suburkan Aspirasi ‘M’

    By admin on June 4, 2011
    Pimpinan Agama: NII Sudah Jelas Makar, Tapi Tak Dikerasi Seperti Papua

    Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua, Pdt. Elly Doirebo Sth MM, Pdt. Dr Benny Giay, Pdt. Socrates Sofyan Yoman ketika jumpa pers menyikapi situasi Papua terkini di Kantor Sinode KINGMI, Jalan Sam Ratulangi, Jayapura, Selasa (1/6).
    JAYAPURA—Kekerasan yang terus dilakukan lembaga negara dilihat sebagai siasat untuk meradikalisasi atau membuat orang Papua makin radikal atau menyuburkan aspirasi Papua merdeka (baca: aspirasi M) di kalangan masyarakat Papua. Demikian antara lain disampaikan Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua masing masing, Pdt. Elly Doirebo Sth MM, Pdt. Dr Benny Giay, dan Pdt. Socrates Sofyan Yoman ketika jumpa pers menyikapi situasi Papua terkini antara lain spanduk Papua Tanah Damai yang dipanjang TNI/Polri di Kantor Sinode KINGMI, Jalan Sam Ratulangi, Jayapura, Selasa (1/6). Pdt. Dr Benny Giay mengatakan kekerasan terhadap rakyat sipil yang dilakukan lembaga keamanan negara baik TNI/Polri di Tanah Papua terjadi silih berganti. Sebuah masalah kekerasan belum selesai dituntaskan muncul lagi kekerasan yang lain. Bahkan semua kekerasan itu berada di luar kontrol Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua. “Ibarat kita memberikan cek kosong ke lembaga lembaga lain karena Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua belum pernah menindaklanjuti proyek itu dengan merumuskan Papua Tanah Damai seperti apa baik di bidang agama, politik, kebudayaan serta kemasyarakatan,” tukasnya.
    Padahal, lanjutnya, ketika terjadi pertemuan dihadiri Uskup dan semua Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua serta DPR Papua ketika peluncuran Buku Misi Gereja dan Budaya Kekerasan di Tanah Papua di Aula STT tahun 2006 didalam acuan pihaknya telah merusmuskan suatu gagasan yang bagus untuk memberi ruang kepada para gembala, katakis, imam dan petugas gereja di tingkat komunitas untuk bicara tentang Papua Tanah Damai.
    “Gagasan gagasan bagus ini kita tak pernah pegang dia, rumuskan dia, kita perjuangkan dia lewat lembaga gereja, perempuan dan pemuda mungkin terbatasnya sumber daya manusia di tingkat gereja,” katanya.
    Pdt. Elly Doirebo Sth MM mengatakan pihaknya mempersoalkan statemen aparat keamanan Papua Tanah Damai karena tanah ini tetap damai dari masa lalu sampai kini. Pihaknya mengatakan kehidupan damai di Papua adalah orang Non Papua dapat hidup bersama masyarakat asli orang Papua dan saling menghargai sebagai manusia dan masing masing tahu kodratnya dia dimana berada dan bagaimana kepentingan orang asli sehingga jangan menimbulkan cekcok antara satu dengan yang lain.
    Dia mengatakan, sebenarnya pihaknya ingin menciptakan Papua Tanah Damai. Ironisnya rasa keindonesiaan dia rasakan ketika berada diluar negeri.
    Menurut dia, siapapun ingin bicara tentang Papua buka kaca mata Indonesia dan pakai kaca mata Otsus melihat Papua itu baru pas. Karena orang di Papua bertindak berdasarkan Otsus. Hidup dalam nuansa itu. “Ketika kami bergerak dalam nuansa itu orang lain lihat dalam kaca mata umum Indonesia tak pas dan kami selalu akan salah. Orang Papua suka suka terus dia angkat bendera Bintang Kejora. Itu jelas jelas dalam Otsus adalah lambang daerah. Tapi ketika dia lihat dengan kacamata Indonesia salah. Tapi kalau dia lihat dalam kacamata Otsus tak salah,” katanya.
    Menurut Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua, pihaknya melihat lembaga keamanan negara menunjukkan tanda- tanda dan perhatian untuk mengangkat tema Papua Tanah Damai. Damai itu indah, Damai itu kasih dan lain lain belakangan ini. Tapi amat disayangkan tindakan tindakan yang dilakukan lembaga tersebut hanya berhenti diseputar wacana wacana indah di spanduk spanduk, di depan lembaga lembaga keamanan atau di jalan masuk pusat pemukiman dan perkantoran. “Dalam suasana Paskah ini kami mengajak umat untuk menyimak kekerasan berikut ini yang bertentangan dengan kata kata indah tentang perdamaian di spanduk spanduk tadi,”katanya. Mereka pun membuka rekaman kembali peristiwa yang terjadi, antara lain; 30 Mei –2 Juni Anggen Pugu/Tunaliwor Kiwo bersama Telengga Gire mengalami penyiksaan oleh Anggota TNI di Pos Kwanggok Nalime Kampung Yogorini Distrik Tingginambut.
    Pada 15 September 2010 sekitar pukul 18.30 WIT Aparat Brimob dari Kompi C tanpa memberikan arahan dan peringatan melakukan penembakan terhadap dua orang korban sipil masing masing Naftali Kwan (50) dan Sapinus Kwan (40) serta Arfinika Kwan mengalami patah tulang punggung akibat terpelosok jatu ke jurang saat berlari menghindari aparat. Pencoretan nama nama anggota MRP terpilih almarhun Agus Alue Alua dan Ny Hana Hikoyabi awal April 2011. Penembakan terhadap 2 orang warga sipil di Dogiyai dan penyisiran terhadap masyarakat di sekitarnya dalam rangka melindungi Bandar togel Kapolsek kamu Martinus Marpaung.
    Isu TNI—Polri akan melakukan latihan gabungan di Pegunungan Tengah. Penganiayaan dan pembunuhan terhadap Derek Adii di Nabire pada 14 Mei 2011. Penikaman terhadap Gerald Pangkali di depan Korem oleh 2 orang anggota TNI Waena 18 Mei (sekalipun itu sudah dibantah bukan ditikam). Penanganan terhadap kekerasan di Abepura yang berpihak kepada pelaku kekerasan bukan kepada korban pada 29 Mei lalu.
    Kekerasan demikian dilakukan sambil menyibukan diri memasang spanduk tadi. Maka itu kami lihat antara, sebagai upaya upaya lembaga negara untuk memelihara budaya pembohongan publik yang sering dikemukakan pimpinan lintas agama di Jawa. Budaya bicara lain main lain terus dipelihara. Dengan semangat kebangkitan Kristus mari kita hentikan budaya “Pembohongan Publik” tadi . Kedua, kekerasan yang terus dilakukan oleh lembaga negara ini kami lihat sebagai siasat untuk meradikalisasi atau membuat orang Papua makin radikal atau menyuburkan aspirasi Papua merdeka di kalangan masyarakat Papua yang kemudian bisa mereka pakai sebagai alasan untuk menangkap atau membunuh orang Papua. Lembaga keamanan negara berperan sebagai penabur benih aspirasi Papua merdeka dengan pendekatan kekerasn yang terus menerus dan kemudian mereka sendiri tampil sebagai penimat apa yang telah mereka tabor. Mereka menuai benih benih kebencian yang ditanam karena ujung ujungnya melahirkan separatism yang kemudian menjadi surat izin untuk operasi keamanan yang sekaligus menjadi sarana untuk mempercepat kenaikan pangkat. Ketiga, kami melihat maraknya spanduk kasih itu damai dan lain lain atau kegiatan seperti KKR atau penyelengaraan Paskah Naional dan lain lain yang mendatangkan pembicara dari pusat hanya sebagai upaya berbagai pihak untiuk menyembunyikan wajah kekerasan negara yang telah ditunjukan diatas.
    Pdt. Dr Benny Giay menandaskan, mata rantai kekerasan ini walaupun mungkin dilakukan tanpa sengaja tapi bagi orang Papua proses proses yang menyuburkan aspirasi Papua merdeka.
    Ketika ditanya langkah langkah konkrit yang dilakukan Pimpinan Gereja Gereja diu Tanah Papua untuk mencega peristiwa peristiwa kekerasan, dia mengatakan, pihaknya melibatkan umat untuk membangun kesadaran. “Ini yang penting karena ini barang sudah diluar kontrol kita. Kami tak bisa kontrol lagi. Kita sudah tak bisa pegang kendali,” katanya.
    Socrates melanjutkan, terkait hal ini Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua lebih mendengar suara umat. Pasalnya, kalau rakyat ingin dialog, maka pihaknya mendukungnya untuk menyelesaikan persoalan di Papua karena kekerasan tak akan menyelesaikan persoalan kekerasan. Kekerasan akan melahirkan kekerasan yang lebih keras lagi. Dia mengatakan, umat Tuhan di Tanah Papua berteriak dimana mana baik Papua maupun di luar Papua menyampaikan masalah Papua tak bisa diselesaikan dengan muncong senjata serta dengan mengkreasi kekerasan yang membuang energi. “Solusi yang bermartabat, manusia dan simpatik datang dialog antara rakyat Papua dengan pemerintah Indonesia selesaikan persoalan Papua.,” ungkapnya.
    Menurut Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua prihatin menemukan diskriminasi yang luar biasa seperti peristiwa yang terjadi 29 Mei justru pihak korban, tapi pelaku kejahatan ini dibiarkan leluasa. Karena itu, lanjutnya, pihaknya menghimbau kepada aparat keamanan secara bijaksana menyikapi suatu persoalan itu. Dia mengatakan, secara nasional pemerintah Indonesia dan aparat keamanan sangat diskriminatif menyikapi masalah masalah yang terjadi di Papua seperti yang saya tegaskan tadi Negara Islam Indonesia (NII) sudah jelas jelas dikatakan makar kenapa itu tak diperlakukan dengan keras. Yogyakarta secara jelas jelas menentukan nasib sendiri kenapa orang orang itu ditangkap dan dipenjarakan.
    “Ini jadi pertanyaan bagi kami. Kepentingan pemerintah Indonesia di Tanah Papua adalah kepentingan ekonomi dan politik serta keamanan. Kalau tiga kepentingan ini diganggu orang Papua terus jadi korban,” ungkapnya. Karena itu selama ini Gereja, katanya, rakyat Papua selalu menyampaikan mari kita duduk bicara atau dialog itu dimana mana. Semua rakyat Papua meminta itu. Kami harap kekerasan baik parsial atau sporadis kami minta dihentikan di Tanah Papua ini. Pihaknya mengimbau kepada lembaga negara khususnya TNI/Polri menjelang Paska Hari Kenaikan Kristus diharapkan Yesus membawa damai. “Jadi semua orang harus berpikir damai yang sesungguhnya bukan damai yang secara teori atau gantung spanduk dimana mana tapi tetap melakukan kekerasan,” tukasnya. (mdc/don)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*