Jo Priastana: Buddha Dharma dan Hukuman Mati

 

Jo Priastana

Fungsi hukuman mati sebagai efek jera tidak juga mengurangi kejahatan dan bahkan tingkat kriminalitas tetap saja tinggi. Selain tetap diragukan efektifitasnya, hukuman mati bertentangan dengan hak dasar hidup manusia yang dipandang luhur dalam Buddhadharma. Agama Buddha sebagai jalan manusia menemukan pembebasannya mensyaratkan tumbuhnya budaya kehidupan yang berlawanan dengan budaya kematian.  Hidup adalah hal yang paling berharga bagi seorang manusia. Sistem hukum atau keadilan yang legal tidak terlepas dari sistem masyarakat yang mendasarinya. Kejahatan, kekerasan dan kehidupan tak bermoral tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan-pertanyaan yang lebih luas mengenai keadilan yang menyangkut system sosial dan ekonomi. Hukuman terjadi bukan karena oleh manusia sebagai agennya tetapi oleh bekerjanya hukum itu sendiri. Pendekatan Buddhis menyangkut hukuman menekankan pada pendidikan, penghindaran dan perbaikan sebagai pendidikan moral, agar mereka yang bersalah dapat mengerti konsekuensi dari perbuatannya. Keberadaan penjara harus dipandang sebagai pusat pendidikan dan rehabilitasi bagi mereka yang bersalah, serta tumbuhnya kebiasaan publik, etos peradaban publik yang lahir dari lingkungan yang baik, tumbuhnya hati yang bersih dan rasa malu berbuat kejahatan.

 ***

 

Sampai sejauh ini tatanan hukum formal Indonesia masih memberlakukan hukuman mati, dan keberatan terhadapnya juga mengemuka. Keberatan paling mendasar terungkap dalam konstitusi yakni dijaminnya hak hidup setiap manusia.Hukuman mati juga menyangkut masalah keadilan. Karena, penghapusan hukuman mati akan juga menimbulkan gugatan dan pertanyaan dari mereka yang menjadi korban. Bagaimana dengan hak hidup orang yang menjadi korban pelaku?

Lantas, apakah karena tuntutan keadilan korban ini, maka alasan hukuman mati yang diberlakukan ini dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan efek jera sekaligus penegakan hukum? Dengan kata lain, hukuman mati berfungsi untuk mengurangi kejahatan.Tetapi, alasan ini pun masih diragukan kebenarannya. Fakta menunjukkan bahwa fungsi hukuman mati macam ini tidak terbukti. Kendati sudah ada begitu banyak instrumen hukum yang memuat pasal hukuman mati, tingkat kriminalitas tetap tinggi.

Untuk itu, memang ada relevansinya menggugat masalah hukuman mati, selain karena menyangkut masalah efetivitasnya, terlebih lagi adalah berkenan dengan hak dasar hidup manusia yang harus dijamin konstitusi dan juga dimuliakan oleh ajaran agama. Agama sebagai penjaga kehidupan dan moralitas manusia perlu berperan serta dalam menyuntikkan spiritualitasnya, sebagai norma moral dasar yang perlu menjiwai norma hukum yang diberlakukan negara. Dan dengan begitu sebuah sistim kehidupan publik yang beradab atau etos peradaban publik akan muncul dan berkembang.

Agama sendiri tidak akan mengambil sebuah kebijakan formal untuk membenarkan atau mempersalahkan hukuman mati yang diberlakukan suatu negara. Namun begitu, agama bisa memberikan pendapat, pandangan atau arahan  berkenan dengan hukuman mati, mengingat  hakikat  agama, seperti agama Buddha adalah jalan yang menghantar perjuangan manusia menemukan pembebasannya yang mensyaratkan tumbuhnya budaya kehidupan yang berlawanan dengan budaya kematian.

 

Budaya Kehidupan

Buddhadharma merupakan agama yang membela kehidupan. Kisah Sang Buddha membela kehidupan, banyak bertebaran di sepanjang sejarah kehidupannya, bahkan kelahiran-kelahirannya sebelumnya dalam cerita Jataka yang merupakan episode perjuangan seorang calon Buddha dalam memperjuangkan kehidupan.

Selain itu, juga tercermin di dalam berbagai kesempatan dimana Sang Buddha  mencegah raja-raja untuk berperang dan mengadakan penaklukkan. Angulimala Sutta mengisahkan Sang Buddha yang menaklukkan Angulimala, sang pembunuh serial yang telah dikejar oleh 500 prajurit raja Pasenadi sungguh menggugah dan membersitkan bahwa hati nurani itu memang tetap mengandung nyala di dalam kelatenannya.

Dalam sejarah raja Asoka, seorang raja sesudah jaman Sang Buddha yang telah tobat dari penaklukkan terhadap negara-negara jajahannya dengan kekejaman, pada akhirnya juga memperlakukan kebijakan ahimsa (tanpa kekerasan) dalam pemerintahannya dan mendasarkan sistim hukum negaranya, berdasarkan spiritualitas Buddhadharma. Sumbangan besar Raja Dharma Asoka juga terlihat pada prinsip toleransi dan kebebasan beragama yang dijaminnya yang terpahat dalam piagam Piyadassi.

Pandangan Buddha tentang manusia itu sendiri adalah begitu luhur dan mulia, karena setiap makhluk hidup manusia itu disamping cenderung mengejar kebahagiaan (sukhama) dan menghindari kesakitan (dukkhapatikula) juga memiliki naluri dasar untuk hidup (bhavatanha) dan menghindari kematian (amaritukamma).

Dalam antropologi dan kosmologi Buddhis yang mengenal alam kehidupan dan  kehidupan nanti sesudah kehidupan sekarang, atau kelahiran kembali, kelahiran manusia di dunia ini merupakan suatu berkah termulia. Dikatakan oleh Sang Buddha, “..demikianlah halnya tidak banyak makhluk yang dilahirkan sebagai manusia; tak banyak makhluk dilahirkan sebagai makhluk lain daripada manusia.” (Anguttara Nikaya I, 19:1).

Kitab suci Udana mengungkapkan, “Setelah menyelidiki seluruh dunia dengan mata batinku, aku tidak melihat adanya sesuatu yang lebih berharga bagai seseorang dengan kehidupannya sendiri. Hidup adalah hal yang paling berharga bagi seorang manusia.”

Berdasarkan pandangan keluhuran manusia itu dapat diwujudkan suatu prinsip moral sosial. “Aku tidak ingin mati, aku mencintai kehidupanku dan kebahagianku, dan aku membenci penderitaan. Seandainya ada orang membunuhku… aku tak akan bersenang hati. Sebaliknya, jika aku membunuh orang lain, aku pun tak akan bersenang hati. Apa yang tak menyenangkan bagiku, juga tak menyenangkan baginya. Oleh karena itu, bagaimana aku dapat melakukan hal itu terhadap orang lain? (Samyutta Nikaya, V).

 

Sistem Sosial-Ekonomi

Menyangkut sistim hukum dan  keadilan, maka pandangan yang lebih menyeluruh juga menjiwai ajaran Buddha. Sistem hukum atau keadilan yang legal tidak terlepas dari sistem masyarakat yang mendasarinya. “Dalam agama Buddha satu adalah semua dan semua adalah satu …. Apa pun yang kita lakukan, baik atau buruk, mempengaruhi masyarakat dan alam sekitar kita sebagai satu keseluruhan.” (Mizuno, “Primitive Buddhism,” 128).

Dalam pandangan agama Buddha terdapat hubungan yang erat antara segi material dan segi moral-spiritual dalam evolusi masyarakat manusia. Perilaku kejahatan perkembangan moral-spiritual tak bisa dipisahkan dari segi kehidupan sosial-materialnya.

Mengenai kemerosotan suatu masyarakat, Sang Buddha, mengatakan: … apabila kekayaan tidak dilimpahkan kepada kaum miskin, maka kemiskinan akan meluas di kalangan manusia; dengan demikian, pencurian pun makin merajalela..penggunaan senjata..pemusnahan kehidupan… penipuan…fitnah…tindak asusila…ucapan kasar dan omong kosong…keserakahan.. kebencian..pandangan salah … perzinahan.. dikalangan keluarga, nafsu birahi yang tak terkendali, nafsu birahi yang salah.. merajalela; maka berkuranglah penghormatan terhadap orang tua,.. kepada para pertapa dan brahmana…kepada kepala keluarga.. ke sepuluh jenis perbuatan baik digantikan oleh kesepuluh jenis perbuatan jahat; bahkan istiah ‘baik’ tidak lagi dikenal, apalagi pembawa kebaikan.  (Cakkavati-Sihanada Sutta, 399-400, Digha Nikaya, III: Wowor, 1983).

Hal yang senada juga dikatakan dalam Kutadanta Sutta, yang meyatakan adanya tanggung jawab negara kepada kesejahteraan rakyatnya.  “Seorang pendeta memberitahu raja, dimana  hukum tidak dipatuhi dan masyarakat tidak tertib, kekayaan masyarakat tak terjamin, hendaknya raja tidak menaikkan pajak, atau mencoba menekan dan memperlakukan kekerasan, tapi memperbaiknya dengan menciptakan keadilan ekonomi dan membagikan kakayaan kepada rakyat.”

Menurut Sutta-Sutta ini, kejahatan, kekerasan dan kehidupan tak bermoral tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan-pertanyaan yang lebih luas mengenai keadilan  yang menyangkut sistem sosial dan ekonomi. Masalah-masalah tersebut tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan ekonomi. Karenanya pemecahannya bukan dengan cara mengambil tindakan keras dengan menjatuhkan hukuman tetapi dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.  (Loy, David R,  2003, 129).

“Tujuannya bukanlah menciptakan sebuah masyarakat dimana orang-orangnya takut terhadap sistem hukum yang keras, melainkan bagaiamana seseorang dapat hidup secara layak tanpa melakukan tindakan-tindakan tercela.” (Wright, 1991, 17)

 

Hukuman  dan Pendidikan

Secara individual, dalam pandangan Buddhis juga terdapat faktor internal yang memungkinkan manusia dapat melakukan kejahatan, yang disebabkan oleh tiga sifat dasar, yaitu: keinginan dan keserakahan (lobha), kebencian, rasa dengki, dendam (dosa), dan ketidaktahuan (moha). Begitu pula sebaliknya, terdapat tiga sifat dasar kebaikan, yaitu: tidak serakah (alobha), tidak benci (adosa), dan memiliki pengetahuan (amoha). (Ven. Pategama Gnanarama,  1996, 106).

Berbagai motif yang terdapat dalam diri manusia itu menyebabkan timbulnya perbuatan entah yang baik atau yang jahat. Dalam Aganna Sutta terlihat bahwa  kemunculan manusia beserta perbuatan-perbuatannya pada akhirnya juga menyebabkan munculnya hukum sebagai  penjaga keadilan atas adanya kejahatan dalam diri manusia.

Dalam Aganna Sutta, tampak bahwa kejahatan itu telah ada sejak adanya manusia, yakni setua umur manusia itu sendiri. Dengan begitu hukum menjadi bagian yang tak terpisahkan dari adanya manusia itu, karena motif terpendam niat berbuat jahat dalam diri manusia itu memang telah ada sejak kemunculan manusia, menyertai keberadaan manusia.

“Kemudian Vasettha, sebagian makhluk yang memiliki pembawaan sifat serakah (lobajatika) yang sedang menjaga ladang bagiannya sendiri, lalu mencuri  ladang milik orang lain dan memakannya. Mereka menangkap dan memegang erat-erat, dan berkata, “sahabat yang baik, sesungguhnya engkau adalam hal ini telah berbuat jahat. Sewaktu menjaga ladangmu sendiri, engkau telah mencuri milik orang lain dan memakannya. Perhatikan baik-baik dan jangan mengulanginya lagi.” Untuk kedua kalinya ia berbuat demikian dan juga untuk ketiga kalinya,, dan kembali mereka menangkapnya dan menasehatinya. “Vasettha demikianlah awal munculnya perbuatan mencuri dan pemeriksaan, kebohongan dan hukuman pun menjadi dikenal.”

Mengingat sifat manusia yang berupa campuran sifat-sifat dasar buruk dan baik itu, maka perlu secara seksama dalam menyelidiki fakta-fakta kesalahan yang dilakukan manusia dalam hubungannya dengan hukum yang berlaku. Di sini, mengingat faktor ketidaksempurnaan manusia, maka setiap keputusan penjatuhan hukuman mati juga menjadi amat riskan. Buddhadharma juga secara empatis menyebutkan adanya dua faktor moral yang patut disosialisakan untuk menjaga masyarakat dari kekacauan, yaitu Hiri dan Ottapa, rasa  malu melakukan kejahatan dan dan takut akan akibatnya.

Seseorang harus menjadi malu akan perbuatan jahatnya dan takut terhadap pelanggaran moralitas. Dengan memiliki moral yang baik (sila sampanna), seseorang akan terbebas dari perbuatan melukai yang lain, baik dalam tindakan fisik maupun dengan kata-kata. (Ven. Pategama Gnanarama,  1996,.107).

Sang Buddha bersabda: “untuk bergaul dan bersahabat dengan apa yang benar dan baik… engkau sendirilah yang harus tekun menjalankan kebaikan.” (Samyutta Nikaya, I.). “tidak berbuat kejahatan; meningkatkan kebaikan, menyucikan batin – itulah ajaran para Buddha.” (Dhammapada 183).

Ayat Dhammapada ini dapat menjadi dasar bagi tumbuhnya pandangan kritis  terhadap keberadaan penjara,  sebagai pusat pendidikan dan rehabilitasi bagi mereka yang bersalah, serta tumbuhnya kebiasaan publik, etos peradaban publik  yang tidak lain lahir berkat  lingkungan yang baik dan tumbuhnya hati yang bersih. Terhadap pemberlakuan hukum, Buddha sendiri tidak memandang bahwa hukum itu beroperasi karena seseorang, termasuk dirinya yang menyelenggarakan pelaksanaan hukum. Penjahat dikenakan hukum oleh raja atau hukum negara yang berlaku. Dalam pandangan ini, hukuman terjadi bukan karena oleh manusia sebagai agennya tetapi oleh bekerjanya hukum itu sendiri. (Na kira no bhavantu karenti dhammo no kareti, MN III, 10: Wowor, 1983).

Dalam setiap sistem monarki jaman Sang Buddha, raja adalah pemutus akhir dari hukum. Karena memiliki kekuasaan tak terbatas, raja bahkan dapat memutuskan hukuman yang melampaui tradisi. Tak seorang pun yang mempertanyakan otoritas dan keputusannya. Tetapi dalam perkembangan kemudian, kekuasaan dan keputusan raja dibimbing oleh hukum yang tertulis. (Ven. Pategama Gnanarama,  1996, 115-116).

Sejaman Sang Buddha juga terdapat penjara dan narapidana (bandhananagara) (bandhanagarika), serta adanya pencuri yang juga dapat merusak penjara dan melarikan diri.  (AN ii, 20). Raja-raja diharapkan dapat berlaku adil  dalam pelaksanaan hukum. Buddhadharma mengusahkan agar pelaksana hukum dapat berlaku adil dan mencerminkan dharma. (Raja bhavantu dhammiko).   (Ven. Pategama Gnanarama,  1996, 116).

Pendekatan Buddhis menyangkut hukuman menekankan pada pendidikan, penghindaran dan perbaikan. Penghindaran dan perbaikan dimaksudkan sebagai pendidikan moral, agar mereka yang bersalah dapat mengerti konsekuensi dari perbuatannya. Hal ini dapat dilakukan dengan tiga cara: menyatakan (1) adanya hukuman yang akan berlaku dengan segera seperti hukum positif yang berlaku  masyarakat, negara yang dijalani sebagai akibat kejahatannya, (ditthadhamma vedaniya), (2) menciptaan gambaran mental yang merupakan balasan dari hukuman dalam dunia Yama yang terjadi setelah kematian. (3) dan menekankan pada penderitaan yang akan dijalani di dalam berbagai kelahiran kehidupan selanjutnya sejalan berlakunya hukum karma, upajja vedaniya, aparapariya vedaniya. (Cullakammavibhanga and the Mahakammavibhanga Suttas in the Majjhima Nikaya: Loy, David R, 2003).

Buddhadharma juga tidak pernah mengajarkan suatu bentuk ekstrem ahimsa. Ajarannya merupakan sebuah agama yang  kritis praktis merangkum berbagai aspek kehidupan, dan bersifat pragmatis, empiris dan humanis dalam rangka mengajak manusia mencapai pencerahan. Dalam konteks inilah, Buddhadharma membela orientasi baru yang berdasarkan pada penddikan, yang membangkitkan orang untuk merealisasi kenyataan hidup yang sesungguhnya. (Ven. Pategama Gnanarama,  1996, 122).

Hukuman tidak pernah dianggap sebagai kompensasi atau pembalasan tetapi menjadi koreksi dan tuntunan sebagaimana yang disarankan dalam Abhayarajakumara Sutta. Buddhadharma tidak pernah menyarankan sangsi kejahatan berupa hukuman berat, seperti hukuman mati, baik dengan cara menggantung atau tembak mati atau metode lainnya.  (Ven. Pategama Gnanarama,  1996,123).

Buddhadharma berpendapat seseorang itu dianggap baik sejauh dia bebas dari tindakan-tindakan yang jahat. Karenanya sikap yang ditunjukkan Buddhadharma terhadap pelaku kejahatan adalah menekankan pada cara-cara bagaimana mereformasi dan merehabilitasi mereka menjadi baik.

Komunitas Sangha dengan disiplin vinayanya (peraturan bagi bhikkhu/ni), dapat menjadi contoh. Dalam komunitas ini diberlakukan  penerapan  perbaikan kesalahan dalam bimbingan guru dan pembelajaran ajaran Dharma karena  pelanggaran yang terjadi  ketimbang yang berwujud  dalam bentuk hukuman.

Buddhadharma tidak mendukung hukuman fisik yang tidak manusiawi.  Hukuman diadakan setelah secara hati-hati meninjau fakta-fakta yang sesuai dengan hukum. Tidak ada motif  membalas dendam sebagaimana yang berdasarkan, ‘satu gigi ganti  satu gigi,’ tetapi berdasarkan kasih sayang dengan motif untuk memperbaiki, mengoreksi dan merehabilitasi.(Ven. Pategama Gnanarama,  1996,122).

Dalam Buddhadharma menekankan pada pendidikan dan perbaikan bagi mereka yang melakukan kesalahan. Dalam Kesi Sutta Anggutara Nikaya pelaksanaan pendidikan ini dicontohkan dengan  seorang pelatih kuda.  Kesi, mengunjungi Sang Buddha.  Sang Buddha menanyakannya bagaimana ia melatih seekor kuda. Kesi menjawab bahwa dia melatihnya kadang-kadang dengan halus, lemah-lembut dan lainnya dengan keras dan lainnya dengan kedua-duanya, dan mereka yang tidak mampu melatihnya seperti itu, dia akan merusakkannya. Sang Buddha kemudian berkata, bahwa dengan cara begitulah cara yang sejalan dalam menangani mereka.  (Ven. Pategama Gnanarama,  1996, 122).

Dengan begitu, pandangan Buddhis menyangkut hukuman adalah berdasarkan prinsip tanpa kekerasan. Tanpa kekerasan inilah ideal bagi perdamaian, mengingat tindakan kekerasan akan menjadikan tumbuhnya kekerasan kembali. Tanpa-kekerasan tumbuh berdasarkan keprihatinan yang mendalam akan kondisi penderitaan yang menjadi eksistensi setiap makhluk hidup dan yang menjadikan dasar agama Buddha bersifat kasih sayang.

Dalam samsara, manusia yang merupakan ziarah eksistensialnya, berbagai bentuk kehidupan yang mungkin dialaminya merupakan suatu bentuk perubahan yang terjadi terus menerus sebagai wujud perjuangan manusia dalam meraih kehidupannya yang bebas dari segala kondisi penderitaan. Dalam konteks inilah, perbaikan kesalahan manusia dan ruang perubahan hati manusia itu selalu dimungkinkan, dan untuk itulah  kehidupan disediakan, diadakan dan perlu diperjuangkan!

 

Jo Priastana, Pengajar di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda 

Makalah ini pernah disampaikan dalam Panel Diskusi  “Agama-Agama Bicara Tentang Hukuman Mati,” Jakarta Media Center, Jakarta, 28 Nopember 2008

 

Bacaan:

Wowor, Corneles., dkk., “Materi Pokok Pendidikan Agama Buddha,” Depdikbud, Jakarta, 1993.

Loy. David R., “The Great Awakening: A Buddhist Sosial Teaching,” Wisdom Publications, Boston, 2003.

Ven. Pategama Gnanarama, “An Approach to Buddhist Social Philosophy,” Singapore, 1996.

Wrigth, Martin, “Justice for Victims and Offenders”. Milton Keynes, Open University Press, 1991.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*