Otonomi dalam Solidaritas

Oleh : Chris Poerba

KAPAL Perempuan sebuah lembaga yang terus mendukung dan mempromosikan kesetaraan gender menggelar seminar dan lokakarya nasional. Semiloka ini mengambil tema besar “Refleksi Keindonesiaan dalam 10 Tahun Desentralisasi: Indonesia Mau Ke Mana ?”. “Takbiran akbar“ ini dilangsungkan di gedung Binasentra, Jakarta, dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 November 2010. Titik tolak dari tajuk itu berangkat dari pemberlakuan sistem desentralisasi di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun ini, melalui Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang Undang No. 32 tahun 2004.

Elemen organik

Ibarat dua keping mata uang yang berbeda. Selain amandemen konstitusi itu pada akhirnya menjamin hak-hak pokok yang disertai dengan peningkatan fungsi kontrol, ternyata juga masih merupakan elemen organik dari rezim Orde Baru, yang masih bisa mengendalikan proses desentralisasi pada setiap tingkat baik di lokal maupun nasional. Hal itulah yang tengah disikapi dalam semiloka ini. Seberapa jauh dan masih berpengaruhkah elemen organik itu hingga masih bisa bertahan sampai saat ini.

Untuk itu maka KAPAL Perempuan mengundang berbagai aktivis dari lintas bidang dan kajian untuk duduk bersama, sebut saja diantaranya AMAN atau Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang selama ini bergulat untuk ruang bagi ulayat adat, Our Voice dan Bali Sruti yang menggagas kesetaraan gender dan kelompok marginal, LDP/ Lembaga Dayak Panarung dari Kalimantan Tengah, JAPESDA singkatan dari Jaringan Pengelolaan Sumberdaya Alam dari Gorontalo. Mereka yang hadir sekitar 30 orang ini, meliputi organisasi yang terdapat di masyarakat, termasuk ICRP sendiri yang hingga kini berkecimpung di pluralisme agama dan etika tentang bagaimana seharusnya menjaga kebebasan antar umat beragama, bukan kebablasan. Nikolas Johannes Hariyanto SJ, yang biasa dipanggil dengan Romo Hari, selaku Sekjen ICRP juga didaulat sebagai narasumber pada sesi diskusi panel yang pertama. Beliau mengambil tema besar dengan makalah yang berjudul “Keindonesiaan dalam Konteks 10 Tahun Desentralisasi Indonesia.

Diskusi marginal

Pada workshop hari kedua, tanggal 24 November, maka beberapa peserta dibagi beberapa diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini untuk menyusun strategi mengadvokasikan keindonesiaan secara lebih nyata dalam ruang publik yang plural dan setara. Setelah disepakati maka terbagi empat kelompok diskusi yaitu ke-islaman/ agama, suku, masyarakat adat dan terakhir kelompok diskusi marginal dan perempuan.

Peserta diskusi kelompok masyarakat adat ini terdiri dari wakil eksponen dari ICRP, MADIA, LDP/ Lembaga Dayak Panarung dan AMAN ini difasilitasi oleh Yanti Muchtar. Hasil ter-arah dari diskusi ini ternyata selagi belum ada undang undang negara tentang masyarakat adat yang diakui pemerintah, yang berisikan peraturan daerah tentang penguatan masyarakat adat, maka pemerintah enggan untuk memberikan pengakuannya. Ambu Naptamis, wakil dari LDP Kalimantan Tengah mengatakan, “Isu masyarakat adat sekarang adalah diperlukannya sebuah pengakuan karena tidak adanya pengakuan maka tidak adanya redistribusi”.

Seorang Ibu yang datang dari Nusa Tenggara Timur juga mengungkapkan keluh kesahnya di diskusi ini. Ibu yang smenyanyikan kidung malam kudus saat rehatnya diskusi ini juga mengatakan hal yang sama. Karena belum adanya undang-undang dan peraturan daerah yang mengatur maka di kampung halamannya terdapat marmer dan industri mangan yang tidak arif terhadap lingkungan. Sehingga isu besar dalam kontekstual masyarakat adat adalah seberapa batas intervensi pemerintah yang seharusnya dalam ruang-ruang adat. Terlebih-lebih adat juga tidak statis namun dinamis karena memiliki kearifan lokal. Selama ini tanpa disadari kearifan-kearifan lokal ini telah digerus oleh hukum–hukum negara.

Injury time

Dulu adat berkorelasi dengan raja dan kekuasaannya, ketika raja mangkat dan sistem kerajaan habis maka masuk-lah Undang-Undang Agraria. Inilah problematiknya. Tanah adat yang sekiranya hanya untuk ulayat adat dijual ke orang lain dengan dalih aturan negara yang ujungnya disedot oleh korporasi asing. Seorang bapak dari Pulau Dewata, mengatakan bisa saja diberlakukan kedua aturan baik aturan yang berasal dari adat maupun pemerintah, “Di Bali itu ada dua undang-undang. Jadi undang-undang dari negara untuk desa yang dinamakan desa Negara, sedangkan ada juga desa adat yang di atur dengan undang-undang adat”.

Untuk itu Yanti Muchtar yang juga Direktur dari KAPAL Perempuan mengatakan agar diskusi kelompok lebih tematik lagi dengan membagi yang mana yang lebih bisa langsung diterapkan ke lokasinya masing-masing. Jadi tidak hanya saran untuk nation building tapi juga dengan penekanan bagaimana nantinya nilai-nilai ini bisa “ditanamkan” sekembalinya para peserta semiloka ini ke kampung halamannya, ke “rahim” komunitasnya sendiri.

Saat memasuki injury time, hari ketiga dan hari terakhir dari semiloka ini maka tersaringlah beberapa agenda besar yang bisa dilakukan secara bersama-sama, yaitu 1) Melakukan advokasi terkait dalam dua hal yaitu Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Undang-Undang bagi Masyarakat Adat 2) Melakukan publikasi media seperti membuat website bersama atau jejaring sosial bertema pluralisme 3) KAPAL Perempuan sendiri akan menggagas dibentuknya tim gender pluralisme 4) Membangun penguatan jaringan antar daerah 5) Membuat TOT atau Training Of Trainer untuk penggunaan kartu penilaian bersama pluralisme. Semua agenda besar ini bukan-lah beban namun sebuah tanggung jawab yang berupaya terus di raih. Diperlukan keprihatinan kita akan ketidakadilan bersama, dan otonomi dalam solidaritas adalah titik temu dari semuanya itu *)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*